Perkara Berjalan

Saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menangani perkara-perkara dengan perincian sebagai berikut :

*) Data per 9 September 2019
No.No. PerkaraTentangTahap
1.16/KPPU-I/2018Tender Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Batteballa - Jatia CS Tahun Anggaran 2017Musyawarah Majelis Komisi
2.17/KPPU-I/2018Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara - Sabbannyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2018Musyawarah Majelis Komisi
3.01/KPPU-M/2019 Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Buana Minera Harvest oleh PT Citra Prima SejatiPemeriksaan Lanjutan
4.02/KPPU-M/2019 Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima SejatiPemeriksaan Lanjutan
5.03/KPPU-M/2019 Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Mining Resources oleh PT Citra Prima SejatiPemeriksaan Pendahuluan
6.04/KPPU-M/2019 Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Lautan Teduh oleh PT Wijaya Karya Beton, TbkPemeriksaan Pendahuluan
7.05/KPPU-M/2019Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Anugerah Abadi Multi oleh PT Ciliandry Anky AbadiPemeriksaan Pendahuluan
8.06/KPPU-M/2019 Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Nusantara Infrastructure, Tbk oleh PT Metro Pasific Tollways IndonesiaPemeriksaan Pendahuluan
9.07/KPPU-M/2019 Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Indo Putra Khatulistiwa oleh PT Matahari Pontianak Indah MallPemeriksaan Pendahuluan
10.08/KPPU-M/2019Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Gerbang Sawit Indah oleh PT Pancasurya AgrindoPemeriksaan Pendahuluan
11.09/KPPU-M/2019 Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Mitra Aneka Rezki oleh PT Pasifik Agro SentosaPemeriksaan Pendahuluan
12.10/KPPU-M/2019Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Bintan Mineral Resource oleh PT Lumbung CapitalPemeriksaan Pendahuluan
13.11/KPPU-M/2019 Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Minera Resource oleh PT Lumbung CapitalPemeriksaan Pendahuluan
14.12/KPPU-M/2019 Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Jaya Nurcahya oleh PT Lumbung CapitalPemeriksaan Pendahuluan
15.13/KPPU-I/2019 Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 yang Dilakukan oleh PT
Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus
Pemeriksaan Pendahuluan
16.14/KPPU-L/2019 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung Pemeriksaan Pendahuluan
17.15/KPPU-L/2019 Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam NegeriPemeriksaan Pendahuluan