FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

FAQ TENTANG MERGER DAN AKUISISI (M&A)

1.Q:Peraturan apa saja yang terkait dengan pengaturan Merger dan Akuisisi (M&A) di Indonesia Indonesia dalam konteks persaingan usaha?
A:1.UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 28 dan 29
2.PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3.Perkom No. 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan; dan
4.Perkom No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.
2.Q:Apa yang dimaksud dengan Notifikasi M&A?
A:Notifikasi adalah pemberitahuan tertulis melalui formulir yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU terhadap transaksi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau perpindahan saham dan atau aset perusahaan setelah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis.
3.Q:Bagaimana prosedur menyampaikan notifikasi M&A ke KPPU?
A:1.Pelaku usaha wajib memberitahukan transaksi M&A yang dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
2.Dalam melakukan pemberitahuan, pelaku usaha wajib mengisi formulir yang telah ditetapkan KPPU (Lampiran Perkom 3 Tahun 2019);
3.Formulir diisi dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala/Direktur/Pimpinan perusahaan, beserta surat pengantar yang ditujukan kepada Ketua KPPU dan dokumen pendukung;
4.Formulir dapat diunduh melalui https://www.kppu.go.id/id/merger/peraturan-merger/; dan
5.Dalam menyampaikan notifikasi, pelaku usaha dapat mewakilkan kepada Kuasa Hukum.
4.Q:Apa yang dimaksud dengan tanggal efektif yuridis atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan?
A:Penetapan tanggal efektif yuridis untuk Perseroan Terbatas (PT) adalah:
a.Penggabungan : Tanggal persetujuan Menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum) atas perubahan anggaran dasar
b.Peleburan : Tanggal pengesahan Menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum) atas akta pendirian perseroan.
c.Pengambilalihan : Tanggal pemberitahuan diterima Menteri (menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum) atas perubahan anggaran dasar.
Penetapan tanggal efektif yuridis lainnya:
a.Merger & Akuisisi Yang Dilakukan oleh Perusahaan Terbuka : Mengacu pada tanggal surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tanggal terakhir pembayaran saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
b.Merger & Akuisisi bagi Badan Usaha non Perseroan Terbatas : tanggal ditandatanganinya perjanjian Penggabungan atau Peleburan para pihak.
c.Merger & Akuisisi Yang Terjadi di luar wilayah RI : Paling lambat 30 hari sejak tanggal ditandatanganinya dan/atau diselesaikannya perjanjian dan atau persetujuan pemerintah para pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan oleh para pihak.
d.Tanggal berlaku efektif secara yuridis bagi badan usaha yang menerima atau mengambil alih Aset adalah tanggal perjanjian jual beli Aset.
5.Q:Siapa yang wajib melakukan Notifikasi M&A?
A:Notifikasi M&A wajib disampaikan kepada KPPU oleh:
a.Pelaku Usaha yang menerima Penggabungan;
b.Pelaku Usaha hasil Peleburan;
c.Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan; atau
d.Pelaku Usaha yang menerima atau mengambilalih Aset.
6.Q:Transaksi M&A seperti apa yang wajib dilakukan Notifikasi ke KPPU?
A:1.Semua transaksi berupa:
Penggabungan Badan Usaha;
Peleburan Badan Usaha; dan
Pengambilalihan Badan Usaha yang menyebabkan perpindahan kendali.
2.Memenuhi batasan threshold:
Nilai aset gabungan Rp2,5 Triliun; dan/atau
Nilai penjualan gabungan Rp5 Triliun;
Khusus mengenai transaksi M/A yang terjadi antara Pelaku Usaha di bidang perbankan nilai aset gabungan mencapai Rp20 Triliun.
3.Tidak dilakukan oleh perusahaan terafiliasi.
7.Q:Bagaimana cara menghitung nilai aset dan nilai penjualan untuk menentukan threshold?
A:Berdasarkan Pasal 5 ayat 4 PP 57/2010, secara sederhana perhitungan aset/penjualan gabungan merupakan penjumlahan aset/penjualan para pihak yang melakukan transaksi ditambah dengan perusahaan yang mengendalikan atau dikendalikan oleh para pihak tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung.
8.Q:Apakah yang dimaksud dengan pengendalian?
A:Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (4) huruf b PP No.57/2010, dapat dipahami pengendalian merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mengontrol/mengendalikan perusahaan lain karena:
1.Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
2.Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.
9.Q:Perpindahan aset seperti apa yang wajib dilaporkan ke KPPU?
A:Perpindahan Aset wajib diberitahukan kepada KPPU dalam hal perpindahan Aset tersebut:
a.mengakibatkan beralihnya pengendalian dan/atau penguasaan Aset; dan/atau
b.meningkatkan kemampuan penguasaan atas suatu pasar tertentu oleh Badan Usaha yang mengambilalih.
Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang memiliki nilai ekonomis.
10.Q:Bagaimana jika Pelaku Usaha terlambat menyampaikan notifikasi M&A?
A:Pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp1 Miliar untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25 Miliar.
11.Q:Kapan Pelaku Usaha dapat menyerahkan notifikasi M&A ke KPPU?
A:KPPU hanya menerima Notifikasi yang telah lengkap pada jam layanan kerja, dengan mencatat tanggal penerimaan dan mengeluarkan surat tanda terima.
Jam layanan kerja:
Senin s.d. Kamis pukul 09.00 - 15.00 WIB, istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB.
Jumat pukul 09.00 - 15.30 WIB, istirahat pukul 11.30 – 13.30 WIB.

***

FAQ TENTANG PUTUSAN KPPU DAN PROSES UPAYA HUKUM KEBERATANNYA

Bagaimana kekuatan hukum putusan KPPU?
Apabila tidak terdapat keberatan terhadap Putusan KPPU maka Putusan KPPU telah memiliki kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan Putusan KPPU, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU.
Bagaimana mekanisme pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU?
Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri di mana kedudukan hukum pelaku usaha selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan Putusan KPPU. Selanjutnya Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut, dan Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.
Siapa pihak yang dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU?
Keberatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang menjadi Terlapor dalam Putusan KPPU dan KPPU menjadi pihak Termohon.
Apakah Putusan KPPU termasuk dalam Putusan Tata Usaha Negara?
Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak termasuk dalam Putusan Tata Usaha Negara.
Bagaimana pendaftaran keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri?
Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana kedudukan hukum Terlapor dengan tata cara pendaftaran perkara perdata serta memberikan salinan keberatan kepada KPPU.
Bagaimana pendaftaran keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri apabila diajukan lebih dari 1 Terlapor?
Keberatan yang diajukan oleh lebih dari 1 Terlapor ke Pengadilan Negeri yang sama maka perkaranya didaftarkan dengan nomor yang sama.
Apabila perkara didaftarkan dengan nomor perkara yang berbeda, maka Ketua Pengadilan Negeri yang menerima keberatan menunjuk salah satu Majelis Hakim untuk menangani penggabungan keberatan tersebut dan memberikan tembusan penunjukan kepada Majelis Hakim yang tidak menangani keberatan. Dan selanjutnya Majelis Hakim yang tidak menangani keberatan harus mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.
Bagaimana proses pemeriksaan terhadap keberatan yang diajukan oleh lebih dari 1 Terlapor yang berbeda tempat kedudukan hukumnya?
Pemeriksaan atas keberatan akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Penunjukan Pengadilan Negeri dilakukan berdasarkan permohonan tertulis KPPU kepada Mahkmah Agung dengan disertai usulan Pengadilan Negeri yang mana yang akan memeriksa keberatan. Permohonan tertulis tersebut ditembuskan KPPU ke seluruh Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan. Selanjutnya Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung.
Selanjutnya, terkait dengan permohonan tertulis yang diajukan oleh KPPU, Mahkamah Agung harus menunjuk Pengadilan Negeri yang akan memeriksa keberatan paling lama 7 hari setelah menerima permohonan tersebut. Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk melakukan pemeriksaan, dalam waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung harus mengirimkan berkas perkara dan sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.
Dokumen apa saja yang diserahkan oleh pemohon keberatan ke Pengadilan Negeri pada saat pemeriksaan?
Pemohon keberatan menyerahkan surat kuasa, permohonan keberatan, dan salinan Putusan KPPU.
Apakah ada proses mediasi dalam pemeriksaan keberatan atas Putusan KPPU di Pengadilan Negeri?
Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri dilakukan tanpa proses mediasi dan pemeriksaan dilakukan hanya atas dasar salinan Putusan KPPU dan berkas perkaranya.
Tindakan apa yang dilakukan terhadap pelaku usaha atau Terlapor yang tidak melaksanakan Putusan KPPU yang telah memiliki kekuatan hukum tetap?
Terhadap pelaku usaha atau Terlapor yang tidak melaksanakan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap, maka KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha atau Terlapor. Dan permohonan eksekusi dilakukan setelah KPPU mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha atau Terlapor.
Khusus untuk Putusan KPPU yang telah diperiksa dan diputus melalui prosedur keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Terlapor maka KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut. Berdasarkan permohonan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan teguran (aanmaning) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Teguran (aanmaning) yang tidak dilakukan oleh Terlapor, maka KPPU mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi terhadap aset milik Terlapor dan selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apakah upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan terhadap putusan KPPU?
Terhadap putusan keberatan, Terlapor dan atau KPPU hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir.

***