KPPU Hadirkan Dua Saksi di Sidang Grab

Jakarta (15/1) — Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus masih bergulir di tahapan pemeriksaan lanjutan. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Dinni Melanie, serta M Afif Hasbullah dan Guntur Saragih sebagai Anggota Majelis ini menghadirkan dua saksi untuk memberikan keterangan.

Pada sidang pertama, saksi merupakan Koordinator Wilayah Jabodetabek Reguler Divisi Transportasi dan Koordinator Bandara dari Inkoppol yang bermitra dengan Grab (PT Solusi Transportasi Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. Saksi memberikan keterangan bahwa Inkoppol menjalin kerjasama dengan para Terlapor terkait penyediaan mitra (driver). Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini Inkoppol berperan sebagai koperasi yang menaungi pembinaan mitra grab.

Sementara saksi lainnya adalah Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan yang menyampaikan bahwa telah dilakukan FGD bersama dengan perwakilan dari beberapa komunitas driver angkutan sewa khusus untuk membahas mengenai substansi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa.

Untuk agenda sidang selanjutnya, simak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

KPPU Gelar Sidang Perkara Merger Baru di Awal Tahun

Jakarta (14/1) – KPPU gelar 2 sidang perkara merger sekaligus dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut:

Sidang atas perkara nomor 17/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Pani Bersama Jaya oleh PT Merdeka Copper Gold, Tbk menghadirkan Terlapor bersama kuasa hukumnya. Selanjutnya Terlapor meminta waktu selama satu minggu untuk menyerahkan tanggapan kepada Majelis Komisi terkait perkara tersebut. Sebagai informasi bahwa Investigator KPPU juga akan mengajukan saksi dan ahli pada sidang berikutnya.

Lalu pada sidang perkara nomor 18/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Kewajiban Pemberian Pengalihan Saham PT. Mitra Barito Gemilang oleh PT. Astra Argo Lestari, Tbk, Terlapor yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyerahkan dan menyampaikan tanggapannya kepada Majelis Komisi yaitu Ketua Majelis Guntur Saragih, serta M. Afif Hasbullah dan Dinni Melanie sebagai Anggota Majelis.

Untuk agenda sidang selanjutnya, simak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Majelis Komisi Hadirkan Saksi di Persidangan Grab

Jakarta (14/1) – Dua saksi dihadirkan pada persidangan grab yang digelar hari ini di Gedung KPPU Jakarta. Kedua saksi ini yang dihadirkan oleh Majelis Komisi adalah Tunas Ridean Tbk dan Mandiri Inhealth.

Ketua Majelis Dinni Melanie serta Anggota Majelis Afif Hasbullah dan Guntur Saragih memeriksa keterangan saksi yaitu Chief Operation, Senior Legal, dan Litigator Supervisor pada merk dagang Tunas Toyota dalam kaitannya dengan perjanjian penyediaan dan jual beli unit mobil merk Toyota kepada PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI) terkait bisnis transportasi Angkutan Sewa Khusus.

Sebagai informasi bahwa PT TPI melakukan perjanjian dengan Tunas Ridean Tbk sejak tahun 2016 dalam penyediaan unit mobil merk Toyota. Hingga akhir 2019, unit yang dijual kepada PT TPI adalah sebanyak 5.400 unit dan digunakan sebagai angkutan sewa khusus biasa dan taksi.

Untuk agenda sidang selanjutnya, simak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Pembacaan Tanggapan oleh Terlapor di Perkara Merger

Jakarta (13/1) – Sidang perkara merger yang dipimpin oleh Ketua Majelis Chandra Setiawan serta Ukay Karyadi dan Harry Agustanto sebagai Anggota Majelis kembali digelar hari ini. KPPU memanggil PT FKS Multi Agro, Tbk selaku Terlapor untuk membacakan dan/atau menyerahkan tanggapan atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan serta mengajukan daftar alat bukti dalam persidangan perkara Nomor 19/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Terminal Bangsa Mandiri oleh PT FKS Multi Agro, Tbk.

Sidang Perkara Merger Digelar Lagi

Jakarta (9/1) – Sidang perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Argo, Tbk. kembali digelar dengan tahapan Pemeriksaan Pendahuluan.

Ketua Majelis Harry Agustanto, serta Chandra Setiawan dan Ukay Karyadi sebagai Anggota Majelis memimpin sidang untuk agenda penyampaian tanggapan dari para Terlapor dan kuasa hukum yang hadir hari ini.

Sidang Grab Berlanjut

Jakarta (9/1) – Sidang pemeriksaan lanjutan atas perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT. Solusi Transportasi Indonesia dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus kembali digelar. Sidang yang dipimpin oleh Dinni Melanie selaku Ketua didampingi M. Afif Hasbullah dan Guntur Saragih selaku Anggota Majelis bergulir dengan agenda pemeriksaan terhadap dua saksi yang diajukan Terlapor.

Saksi yang hadir merupakan mitra individu dari Grab dan saksi lainnya adalah Direktur Bisnis atau Head of Grab Four Wheels PT. Solusi Transportasi Indonesia khusus kendaraan roda 4. Dalam hal ini saksi menyampaikan keterangan bahwa tidak terdapat tindakan diskriminasi maupun order prioritas yang diberikan kepada para driver tertentu.

Informasi Sidang Pemeriksaan Lanjutan selanjutnya, dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Ahli Persaingan Usaha Berikan Keterangan di Sidang Perkara Tiket

Jakarta (9/1) – KPPU kembali gelar sidang perkara nomor 15/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri dengan agenda Pemeriksaan Ahli.

Saksi yang hadir merupakan ahli persaingan usaha yaitu Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait selaku Guru Besar Universitas Sumatera Utara. Melalui keterangannya Ningrum menilai bahwa mayoritas putusan KPPU menganut asas ideologi negara yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat (konsumen) termasuk juga berlaku pada perkara ini.

Dua Saksi Ahli Berikan Pernyatan pada Sidang Tiket

Jakarta (8/1) – Ketua Majelis Kurnia Toha, serta Yudi Hidayat dan Kodrat Wibowo sebagai Anggota Majelis kembali melakukan pemeriksaan atas saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Terlapor 1 dan Terlapor 2 pada lanjutan sidang perkara tiket di KPPU.

Salah satu ahli yang berkapasitas sebagai ahli industri penerbangan menyampaikan pendapatnya mengenai murahnya harga tiket pesawat. Hal ini dinilai tidak melanggar aturan terkait penetapan tarif batas bawah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, melainkan memberi kesempatan dan keuntungan tersendiri bagi konsumen.

Sementara ahli lainnya yang berkapasitas sebagai ahli ekonomi memberikan pernyataan mengenai hal-hal terkait pasar bersangkutan dan analisanya pada konteks persaingan usaha.

Dua Saksi Baru Berikan Keterangan pada Sidang Grab

Jakarta (8/1) – Sidang perkara Grab kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Ketua Majelis Dinni Melanie, serta M. Afif Hasbullah dan Guntur S. Saragih sebagai Anggota Majelis memeriksa saksi yang dihadirkan oleh pihak Terlapor yaitu mitra individu/driver dari grab dan Karyawan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia.

KPPU Lanjutkan Perkara Tiket dan Grab

Jakarta (7/1) – KPPU kembali melanjutkan pemeriksaan sidang dugaan pelanggaran Undang-undang No. 5/1999 untuk perkara tiket pesawat dan perkara Grab.

  1. Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus ini digelar dengan agenda Pemeriksaan Saksi. Adapun saksi tersebut merupakan pihak yang diajukan oleh Terlapor dan kapasitasnya sebagai mitra individu dari Grab.
  2. Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ahli yang berkapasitas sebagai ahli ekonomi. Sidang pemeriksaan lanjutan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Kurnia Toha , serta Yudi Hidayat dan Kodrat Wibowo sebagai Anggota Majelis ini dihadiri oleh seluruh Terlapor yang juga didampingi kuasa hukum masing-masing.

Informasi jadwal sidang selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.