KPPU Periksa Saksi Perkara Tiket

Jakarta (20/11) – Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Informasi jadwal sidang selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Saksi Tidak Hadiri Sidang Perkara Tiket Hari Ini

Jakarta (12/11) – Investigator Penuntut pada perkara KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri telah mengundang dua saksi yakni PT Trinusa Travelindo dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA). Namun saksi tersebut tidak hadir pada persidangan yang bergulir hari ini. Sidang Pemeriksaan Lanjutan berikutnya akan kembali digelar pada 26 November 2019.

Informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

KPPU Periksa Saksi Perkara Grab

Medan (20/11) – KPPU terus melanjutkan persidangan pada perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 yang Dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus, yang bergulir pada tahapan Pemeriksaan Lanjutan.

Agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi dari Organisasi Angkuran Sewa Khusus Indonesia (ORASKI). Persidangan sendiri dipimpin oleh Dinni Melanie sebagai Ketua Majelis sert Afif Hasbullah dan Guntur S. Saragih yang masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Untuk informasi terkait jadwal sidang selanjutnya kunjungi link berikut: https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

KPPU Gelar Dua Sidang Perkara dengan Agenda Pemeriksaan Saksi

Jakarta (14/11) – KPPU kembali melakukan pemeriksaan saksi pada sidang dugaan pelanggaran Undang-undang No. 5/1999 untuk dua perkara berbeda, yaitu:

  1. Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung; dan
  2. Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri.

Informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

KPPU Periksa Saksi Lagi pada Perkara Tiket

Jakarta (12/11) – Bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung KPPU Jakarta, KPPU kembali memeriksa dua saksi pada perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri. Kedua saksi yang diperiksa adalah Mantan Chairman Indonesia Airport Slot Management Toto Sudiarto dan President Director PT Amadeus Technology Indonesia Anthony Hoglund.

Kedua saksi diperiksa oleh Ketua Majelis Kurnia Toha serta Anggota Majelis Kodrat Wibowo dan Yudi Hidayat. Persidangan ini sendiri saat ini bergulir di tahapan Pemeriksaan Lanjutan.

Sidang pemeriksaan lanjutan akan dilanjutkan kembali pada 13 November 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi. Informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

KPPU Periksa Empat Saksi pada Perkara Lelang di Bandar Lampung

Lampung (6/11) – KPPU gelar pemeriksaan lanjutan di Ruang Diskusi Professor Gedung Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Lampung. Pemeriksaan atas Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung ini dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Ukay Karyadi, serta Anggota Majelis Chandra Setiawan, dan Dinni Melanie.

Terlapor yang terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Terlapor I), Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor II) dan PT Bangun Tjipta Sarana (Terlapor III) hadir pada persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya.

Pada sidang Pemeriksaan kali ini, Majelis Komisi memanggil empat saksi untuk dimintai keterangan, diantaranya:
1. Staff bagian Adminstrasi Umum Litbang PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Dadan Wardhana;
2. Pensiunan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Siti Khoisiah;
3. Walikota Bandar Lampung yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Polda Pardede; dan
4. Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi, didampingi oleh Ketua Komisi II DPRD Agusman Arief.

Sidang pemeriksaan lanjutan tersebut ditunda untuk dilanjutkan kembali pada Sidang Majelis Komisi tanggal 12 November 2019 di Ruang Sidang KPPU Jakarta. Informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Dua Terlapor Diputus Bersalah pada Perkara M&A

Jakarta (5/11) – KPPU bacakan dua putusan perkara terkait Merger dan Akuisisi (M&A) hari ini, di ruang sidang KPPU Jakarta. Dua perkara tersebut yakni:

  1. PerPerkara Nomor 06/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Nusantara Infrastructure, Tbk oleh PT Metro Pasific Tollways Indonesia.
  2. Perkara Nomor 10/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Bintan Mineral Resource oleh PT Lumbung Capital.

Kedua terlapor pada perkara di atas diputus bersalah. Simak selengkapnya pada siaran pers di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.
.

KPPU Putus Tiga Perkara M&A Hari Ini

Jakarta (29/10) – KPPU bacakan tiga putusan perkara terkait Merger dan Akuisisi (M&A) hari ini, di ruang sidang KPPU Jakarta. Tiga perkara tersebut yakni:

  1. Perkara nomor 08/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Gerbang Sawit Indah oleh PT Pancasurya Agrindo
  2. Perkara nomor 11/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Minera Resource oleh PT Lumbung Capital
  3. Perkara nomor 12/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Jaya Nurcahya oleh PT Lumbung Capital

Ketiga terlapor pada perkara di atas diputus bersalah. Simak selengkapnya pada siaran pers di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

PT Wijaya Karya Beton, Tbk Didenda Satu Miliar Rupiah

Jakarta (15/10) – PT Wijaya Karya Beton, Tbk selaku Terlapor dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi, dan didenda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KPPU menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor 04/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Lautan Teduh oleh PT Wijaya Karya Beton, Tbk.

Simak siaran persnya pada tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

 

Kelanjutan Perkara Keterlambatan Notifikasi Merger

Jakarta (15/10) – KPPU melanjutkan Sidang dua perkara Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham dengan agenda pemeriksaan Saksi. Adapun kedua perkara tersebut yaitu:

  1. Nomor 06/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Nusantara Infrastructure, Tbk oleh PT Metro Pasific Tollways Indonesia).
  2. Nomor 10/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Bintan Mineral Resource oleh PT Lumbung Capital.

Untuk informasi terkait jadwal sidang selanjutnya kunjungi link berikut:
https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/