Sidang Pemeriksaan Alat Bukti Perkara Tiket Pesawat Dilanjutkan

Jakarta (26/2) – KPPU kembali menggelar sidang lanjutan atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri dengan agenda pemeriksaan alat bukti.

Simak jadwal sidang KPPU selengkapnya pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Terlapor Perkara Grab Hadirkan Saksi Ahli

Jakarta (19/2) – KPPU kembali melanjutkan persidangan pada perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus yang Dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi ahli Terlapor yakni Prof. Ningrum Natasya Sirait, Ahli Hukum Persaingan di Universitas Sumatera Utara (USU).

Pada keterangan yang disampaikan Ningrum, secara normatif menjawab berbagai pertanyaan dari Kuasa Hukum mengenai dugaan diskriminasi yang ditujukan kepada Terlapor.

Ningrum juga menegaskan bahwa ada perbedaan penafsiran kata diskriminasi pada ilmu persaingan usaha dan insentif di dunia usaha. Asalkan persaingan usaha yang sehat terjadi di sebuah usaha, maka tidak ada masalah. Semangat dari persaingan usaha sendiri, katanya, adalah tersedianya pilihan bagi konsumen, tersedianya informasi yang layak, free entry, free exit, dan bertuju pada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Informasi mengenai jadwal sidang berikutnya yang berlangsung di KPPU dapat mengakses tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Sidang Putusan Perkara M&A

Jakarta (19/2) – Sidang yang dipimpin oleh Yudi Hidayat sebagai Ketua Majelis, serta Kunia Toha dan Kodrat Wibowo sebagai Anggota Majelis atas Perkara Nomor 17/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Pani Bersama Jaya oleh PT Merdeka Copper Gold, Tbk digelar Rabu.

Agenda sidang hari ini adalah Pembacaan Putusan oleh Majelis Komisi. Terlapor diputus melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp1.000.0000.000 (satu miliar rupiah).

Simak siaran persnya di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers.

Putusan Tidak Bersalah pada Perkara M&A

Jakarta (18/2) – Sidang pembacaaan putusan yang dipimpin oleh Guntur Saragih sebagai Ketua Majelis, serta M. Afif Hasbullah dan Dinni Melanie sebagai Anggota Majelis atas Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Mitra Barito Gemilang oleh PT Astra Agro Lestari (Terlapor) digelar hari ini. Majelis memutuskan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Simak informasi selengkapnya melalui siaran pers di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

Pemeriksaan Pendahuluan Digelar pada Tiga Sidang Perkara M&A

Jakarta (13/2) — Sidang tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham digelar di Kantor KPPU Jakarta dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Sidang atas Perkara Nomor 23/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan atas Saham PT Jambi Prima Coal oleh PT PLN Batubara masuk pada tahapan Pemeriksaan Pendahuluan II.

Di tahapan yang sama, sidang pemeriksaan atas Perkara Nomor 27/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Gita Adhitya Graha oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall juga berlangsung secara simultan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Chandra Setiawan, serta Kurnia Thoha dan Yudi Hidayat sebagai Anggota Majelis.

Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Harry Agustanto, dan Kodrat Wibowo serta Ukay Karyadi selaku Anggota Majelis atas Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama juga berlangsung dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

KPPU Gelar Sidang 4 Perkara Tender pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Jakarta (13/2) – Empat sidang perkara tender dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan digelar di ruang sidang kantor KPPU Jakarta.

Sidang tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender/Lelang Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan-Simpang Empat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung APBD Tahun Anggaran 2018 dibagi menjadi 3 paket pekerjaan yang meliputi Perkara Nomor 24/KPPU-I/2019 (Paket I), Perkara Nomor 25/KPPU-I/2019 (Paket II), Perkara Nomor 26/KPPU-I/2019 (Paket III).

Sidang pada perkara tender Paket I digelar dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator. Dari 6 Terlapor, di antaranya 2 Terlapor tidak hadir memenuhi panggilan sidang. Majelis Komisi yang dipimpin oleh Dinni Melanie sebagai Ketua Majelis, serta M. Afif Hasbullah dan Guntur Saragih sebagai Anggota Majelis akan memanggil kembali dan menunda pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran bagi Terlapor yang tidak hadir.

Selanjutnya, pada perkara tender Paket II, Investigator menyerahkan Laporan dugaan pelanggaran dan menyampaikan terkait fakta yang ditemukan bahwa ada kesamaan metadata pada dokumen penawaran peserta tender.

Sementara pada perkara tender Paket III, Investigator juga menyampaikan dan menyerahkan hasil Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor yang hadir pada persidangan hari ini.

Selain 3 paket pekerjaan tender tersebut, perkara tender lainnya dengan Nomor 30/KPPU-L/2019 terkait Tender Paket Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III (Desa Ngajam-Apulea) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018-2020 digelar dengan agenda penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Majelis Komisi. Namun karena seluruh Terlapor tidak hadir memenuhi panggilan sidang kali ini, maka Ketua Majelis Chandra Setiawan serta Harry Agustanto dan Ukay Karyadi sebagai Anggota Majelis akan melakukan panggilan kembali kepada para Terlapor untuk hadir pada persidangan berikutnya.

Informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

PT FKS Multi Agro Kembali Diputus Bersalah

Jakarta (12/2) – Masuk melalui proses penyelidikan, perkara keterlambatan notifikasi yang dilakukan oleh PT FKS Multi Agro, Tbk akhirnya mencapai fase pembacaan putusan. Sidang yang dipimpin oleh Harry Agustanto sebagai Ketua Majelis beserta Ukay Karyadi dan Chandra Setiawan sebagai Anggota Majelis ini memutus PT FKS Multi Agro, Tbk selaku Terlapor untuk kedua kalinya setelah hari sebelumnya telah diputus bersalah dengan pelanggaran pasal yang sama di dua perkara berbeda.

Kali ini PT FKS Multi Agro, Tbk terbukti bersalah dan melanggar Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999, terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilahlian atas Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati. Majelis Komisi menetapkan sanksi berupa denda sebesar Rp1.438.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

Selengkapnya, simak siaran pers di laman www.kppu.go.id/id/siaranpers.

Pihak Lion Air Hadir pada Pemeriksaan Perkara Tiket Penerbangan

Jakarta (11/2) – KPPU kembali menggelar sidang perkara No. 15/KPPU-I/2019 dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri dengan agenda mendengar keterangan dari pihak Terlapor. Ketua Majelis Komisi Kurnia Toha beserta Kodrat Wibowo dan Yudi Hidayat sebagai Anggota Majelis Komisi, memeriksa Terlapor yang dalam hal ini dihadiri oleh General Manager Comercial Lion Air.

Terlapor menyampaikan bahwa Lion air memiliki 15 subclass dalam pembagian harga tiket pesawat. Namun jumlah dari kategori ini tidak berlaku mutlak karena dapat menyesuaikan kondisi pasar, seperti pada saat libur dan hari raya maka kategori subclass akan berbeda diakibatkan permintaan yang meningkat dibandingkan dengan hari biasanya.

“Selain itu, mengenai konsep bagasi berbayar bahwa hal itu merupakan strategi pasar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan. Hal ini pun juga dilakukan oleh beberapa maskapai lainnya sehingga tidak dapat dikaitkan dengan penetapan harga tiket pesawat” jelas Terlapor.

Informasi mengenai sidang-sidang yang sedang berlangsung di KPPU RI, #SahabatKompetisi dapat mengakses link dibawah ini
https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Terlambat Notifikasi, PT FKS Multi Agro, Tbk Diputus Bersalah

Jakarta (11/2) – KPPU memutuskan bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk bersalah atas Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Terminal Bangsa Mandiri.

Simak siaran persnya di laman https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

Sidang Pemeriksaan Saksi Perkara Grab Berlanjut

Makassar (5/2) –Sidang Pemeriksaan Lanjutan atas perkara nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 Huruf D yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus digelar hari ini. Ketua Majelis Dinni Melanie, serta M. Afif Hasbullah dan Guntur Syahputra Saragih sebagai Anggota Majelis melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi dimana salah satunya adalah pihak dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam persidangan, saksi menjelaskan mengenai regulasi transportasi daring di Makassar.

Informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.