Pemeriksaan Alat Bukti pada Perkara Grab

Jakarta (12/3) – KPPU kembali menggelar sidang lanjutan perkara No. 13/KPPU-I/2019 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus dengan agenda Enzage (Pemeriksaan Alat Bukti).

Sidang yang dipimpin Dinni Melanie (Ketua Majelis Komisi), serta M. Afif Hasbullah dan Guntur Syahputra Saragih (Anggota Majelis Komisi) dihadiri oleh Kuasa Hukum dari para Terlapor.

Informasi mengenai sidang-sidang yang sedang berlangsung di KPPU RI, dapat mengakses tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Grab Menolak Hadir dalam Persidangan di KPPU

Jakarta (11/3) – Persidangan yang digelar KPPU pada tanggal 11 Maret 2020 dengan agenda mendengarkan Keterangan Terlapor pada perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 tidak dihadiri oleh Terlapor I, yakni PT. Solusi Transportasi Indonesia (atau GRAB).

Selengkapnya di laman https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

KPPU Gelar Sidang Tender Penajam Paser Utara

Balikpapan (11/3) – KPPU menggelar sidang Pemeriksaan pendahuluan atas perkara Nomor 22/KPPU-I/2019 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam objek perkara Pelelangan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara Kallimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018. Sidang dipimpin oleh Yudi Hidayat sebagai Ketua Majelis dan Kurnia Toha serta Chandra Setiawan sebagai Anggota Majelis.

Nilai HPS pada perkara ini sebesar Rp44.999.000.000 (Empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan Terlapor I adalah PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, Terlapor II adalah PT Perdana Sejahtera Utama, Terlapor III adalah PT Indah Seratama, dan Terlapor IV adalah Pokja ULP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paser Penajam Utara.

Investigator menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) kepada Majelis Komisi dengan dugaan pelanggaran persekongkolan tender yakni indikasi persekongkolan horizontal sekaligus vertikal yang dilakukan.

Investigator Penuntut dari Sekretariat KPPU menduga adanya indikasi persekongkolan dengan menemukan banyak kesamaan pada dokumen tender dan dugaan diskriminasi peserta tender lain.

Penyerahan Kesimpulan pada Sidang Tiket dan M&A

Jakarta (5/3) – Menutup rangkaian minggu ini, KPPU gelar sidang beberapa perkara dengan agenda berbeda diantaranya perkara tiket penerbangan dan 3 perkara M&A.

Pada Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri, Majelis Komisi memimpin sidang dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator Penuntut dan Para Terlapor.

Selain itu, terkait keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham digelar pula sidang dengan agenda yang sama yaitu Pembacaan dan Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator Penuntut dan Para Terlapor pada Perkara Nomor 23/KPPU-M/2019 dan Perkara Nomor 27/KPPU-M/2019.

Sementara Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 terkait keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama dilaksanakan dengan agenda Enzage (Pemeriksaan Alat Bukti).

Informasi jadwal sidang KPPU dapat dilihat pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Sidang Pemeriksaan Alat Bukti Perkara Tiket Pesawat Dilanjutkan

Jakarta (26/2) – KPPU kembali menggelar sidang lanjutan atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri dengan agenda pemeriksaan alat bukti.

Simak jadwal sidang KPPU selengkapnya pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Terlapor Perkara Grab Hadirkan Saksi Ahli

Jakarta (19/2) – KPPU kembali melanjutkan persidangan pada perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus yang Dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi ahli Terlapor yakni Prof. Ningrum Natasya Sirait, Ahli Hukum Persaingan di Universitas Sumatera Utara (USU).

Pada keterangan yang disampaikan Ningrum, secara normatif menjawab berbagai pertanyaan dari Kuasa Hukum mengenai dugaan diskriminasi yang ditujukan kepada Terlapor.

Ningrum juga menegaskan bahwa ada perbedaan penafsiran kata diskriminasi pada ilmu persaingan usaha dan insentif di dunia usaha. Asalkan persaingan usaha yang sehat terjadi di sebuah usaha, maka tidak ada masalah. Semangat dari persaingan usaha sendiri, katanya, adalah tersedianya pilihan bagi konsumen, tersedianya informasi yang layak, free entry, free exit, dan bertuju pada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Informasi mengenai jadwal sidang berikutnya yang berlangsung di KPPU dapat mengakses tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Sidang Putusan Perkara M&A

Jakarta (19/2) – Sidang yang dipimpin oleh Yudi Hidayat sebagai Ketua Majelis, serta Kunia Toha dan Kodrat Wibowo sebagai Anggota Majelis atas Perkara Nomor 17/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Pani Bersama Jaya oleh PT Merdeka Copper Gold, Tbk digelar Rabu.

Agenda sidang hari ini adalah Pembacaan Putusan oleh Majelis Komisi. Terlapor diputus melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp1.000.0000.000 (satu miliar rupiah).

Simak siaran persnya di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers.

Putusan Tidak Bersalah pada Perkara M&A

Jakarta (18/2) – Sidang pembacaaan putusan yang dipimpin oleh Guntur Saragih sebagai Ketua Majelis, serta M. Afif Hasbullah dan Dinni Melanie sebagai Anggota Majelis atas Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Mitra Barito Gemilang oleh PT Astra Agro Lestari (Terlapor) digelar hari ini. Majelis memutuskan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Simak informasi selengkapnya melalui siaran pers di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

Pemeriksaan Pendahuluan Digelar pada Tiga Sidang Perkara M&A

Jakarta (13/2) — Sidang tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham digelar di Kantor KPPU Jakarta dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Sidang atas Perkara Nomor 23/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan atas Saham PT Jambi Prima Coal oleh PT PLN Batubara masuk pada tahapan Pemeriksaan Pendahuluan II.

Di tahapan yang sama, sidang pemeriksaan atas Perkara Nomor 27/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Gita Adhitya Graha oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall juga berlangsung secara simultan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Chandra Setiawan, serta Kurnia Thoha dan Yudi Hidayat sebagai Anggota Majelis.

Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Harry Agustanto, dan Kodrat Wibowo serta Ukay Karyadi selaku Anggota Majelis atas Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama juga berlangsung dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

KPPU Gelar Sidang 4 Perkara Tender pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Jakarta (13/2) – Empat sidang perkara tender dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan digelar di ruang sidang kantor KPPU Jakarta.

Sidang tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender/Lelang Peningkatan dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan-Simpang Empat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung APBD Tahun Anggaran 2018 dibagi menjadi 3 paket pekerjaan yang meliputi Perkara Nomor 24/KPPU-I/2019 (Paket I), Perkara Nomor 25/KPPU-I/2019 (Paket II), Perkara Nomor 26/KPPU-I/2019 (Paket III).

Sidang pada perkara tender Paket I digelar dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator. Dari 6 Terlapor, di antaranya 2 Terlapor tidak hadir memenuhi panggilan sidang. Majelis Komisi yang dipimpin oleh Dinni Melanie sebagai Ketua Majelis, serta M. Afif Hasbullah dan Guntur Saragih sebagai Anggota Majelis akan memanggil kembali dan menunda pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran bagi Terlapor yang tidak hadir.

Selanjutnya, pada perkara tender Paket II, Investigator menyerahkan Laporan dugaan pelanggaran dan menyampaikan terkait fakta yang ditemukan bahwa ada kesamaan metadata pada dokumen penawaran peserta tender.

Sementara pada perkara tender Paket III, Investigator juga menyampaikan dan menyerahkan hasil Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor yang hadir pada persidangan hari ini.

Selain 3 paket pekerjaan tender tersebut, perkara tender lainnya dengan Nomor 30/KPPU-L/2019 terkait Tender Paket Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III (Desa Ngajam-Apulea) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018-2020 digelar dengan agenda penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Majelis Komisi. Namun karena seluruh Terlapor tidak hadir memenuhi panggilan sidang kali ini, maka Ketua Majelis Chandra Setiawan serta Harry Agustanto dan Ukay Karyadi sebagai Anggota Majelis akan melakukan panggilan kembali kepada para Terlapor untuk hadir pada persidangan berikutnya.

Informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.