Jelang HBKN 2019, KPPU Melakukan Advokasi kepada Distributor

Medan (9/12) – Sebagai wujud komitmen dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) pada sektor strategis pangan di Sumatera Utara, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2019, KPPU terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan satgas pangan dengan mengundang seluruh distributor pada komoditas pangan di Kota Medan untuk memberikan advokasi dan memastikan harga dan pasokan bapok di daerah aman sebelum HBKN 2019.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kanwil I KPPU, Ramli Simanjuntak dan turut dihadiri oleh Emilia Lubis selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dan Iptu M. Karo-karo dari satgas pangan Kota Medan.

Dalam paparannya, Ramli menyampaikan bahwa KPPU senantiasa melihat berbagai aspek yang terjadi dalam sudut pandang regulasi dan kebijakan ekonomi nasional, terutama terkait dengan sektor pangan, khususnya melihat harga bahan pokok yang bersumber dari pangan dan keterkaitannya dengan pasokan. Keterkaitan harga dan pasokan ini tentunya akan mengarah pada keberpihakan yang lebih baik kepada konsumen, dimana dengan pasokan yang memadai maka harga juga akan terjangkau di tingkat konsumen.

“Selama ini KPPU telah beberapa kali menanganani perkara kartel pangan, dan saat ini KPPU tengah mengawasi berbagai komoditas pangan seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai, jagung, ayam/telur, daging sapi, garam, gula dan komoditas pangan lainnya, khususnya pada komoditas pangan strategis yang selama ini harganya berfluktuasi.”

Sedangkan Emilia Lubis menghimbau kepada Distributor dan pelaku usaha untuk dapat bekerjasama dengan Pemko Medan dalam menjaga inflasi di Kota Medan.

“Koordinasi perlu dilakukan dengan maksud agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang timbul dalam pengembangan cadangan pangan masyarakat sekaligus untuk mengadakan pembinaan, pengembangan alternatif peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan. Oleh karena itu kami berharap seluruh distributor juga dapat menyampaikan data ketersediaan pasokannya secara kooperatif sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis secara tepat,” ujarnya

Sementara itu, Iptu M Karo-karo menyampaikan peran Satgas Pangan dalam membantu tingkat stabilitas pasokan dan harga pangan. Satgas pangan akan mewaspadai peningkatan harga pangan karena permintaan pasar yang tinggi atau perilaku pedagang yang cenderung meningkatkan harga secara tidak wajar.

“Jajaran kami dari polda sampai polsek secara rutin akan memantau ketersediaan dan harga pangan pokok dan strategis. Kami juga melakukan tindakan prefentif sampai represif agar kondisi pasokan dan harga pangan terjaga dan stabil. Untuk itu kami menghimbau agar jangan sampai ditemukan adanya penimbunan, pengoplosan, peredaran pangan kadaluarsa dan sebagainya yang dilakukan oleh pelaku pasar,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama seluruh distributor diminta untuk menyampaikan kondisi ketersediaan masing-masing komoditi dalam menjelang hari besar keagamaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa stok ketersediaan komoditas pangan masih sangat mencukupi kebutuhan masyarakat sampai pada 3 bulan kedepan .

Mengakhiri pertemuan tersebut Ramli menegaskan, “tahun baru ini, stok bahan pokok masih terpenuhi di pasaran. Jika terjadi lonjakan di saat pasokan aman, KPPU dan Satgas Pangan siap untuk melakukan tindakan tegas,” pungkasnya lagi. (MDN)

Kanwil I KPPU, Pemprov Sumut, dan Kemendag Antisipasi Lonjakan Harga

Rabu (4/12) – Sebagai wujud sinergitas antar lembaga, Kepala KPPU Medan Ramli Simanjuntak, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Direktur Tertib Niaga Kemendag RI, Veri Anggrijono dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut menggelar inspeksi mendadak (sidak) di pusat pasar Kota Medan. Kegiatan dilakukan untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi barang kebutuhan pokok menghadapi Hari Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menyampaikan peran penting pemerintah provinsi melalui TPID dalam menjaga stabilitas perekonomian, bukan saja dalam hal ketahanan pangan tapi mendorong inflasi turun. Pesatnya peningkatan jumlah TPID yang terbentuk menunjukkan besarnya perhatian, kesadaran, kepedulian dan komitmen para Kepala Daerah terhadap pentingnya mewujudkan stabilitas harga di daerah khususnya di Sumatera Utara. Saat ini Pemprovsu gencar mempersiapkan rencana aksi menghadapi ancaman kenaikan harga pangan dengan berbagai langkah antisipasi dan kebijakan (immediate policies) terkait penanganan masalah pasokan dan arus distribusi barang. Selain itu, peningkatan produksi pangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi menjadi solusi yang dilakukan di tengah faktor kondisi cuaca yang ekstrim dan semakin sulit diprediksi untuk saat ini.

Lebih lanjut Veri Anggrijono menambahkan bahwa dari sisi stok pangan dan harga, telah dipastikan aman. Untuk menjamin ketersedian pangan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional, Kementerian Perdagangan akan mendata distributor di seluruh Provinsi. “Kami akan mendata seluruh Distributor pangan di seluruh Propinsi dan kami juga mengharapkan kerjasama dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk melaporkan ketersediaan stok pangan.” Selain itu, Veri menekankan perlunya meningkatkan koordinasi lintas kelembagaan sebagai salah satu prasyarat yang diperlukan untuk mendukung efektivitas berbagai kebijakan stabilitas harga.

Sedangkan Ramli menyampaikan bahwa pengecekan harga sembako di pasar tradisional tersebut merupakan komitmen dari KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha komoditas pangan agar mendukung terbentuknya pasar yang efisien dengan mencegah persaingan usaha tidak sehat sekaligus menjaga stabilitas harga dan pemenuhan pasokan menjelang hari besar keagamaan dan nasional. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat pada bulan-bulan tersebut akan dapat berdampak pada kenaikan inflasi. Kejadian ini merupakan siklus tahunan yang selalu terjadi.

Dari hasil pantauannya, Ramli menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini tidak terjadi lonjakan harga pangan. Harga kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, cabai relatif stabil. Harga ayam dan telur sedikit mengalami kenaikan karena beralihnya permintaan terhadap ikan laut yang disebabkan oleh adanya penyakit kolera babi yang dibuang di beberapa titik sungai di Wilayah Medan, namun dapat dipastikan bahwa pasokannya ada dan stabil, “Artinya, tidak ada alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga jelang natal dan tahun baru ini, sebab stok bahan pokok masih terpenuhi di pasaran. Jika terjadi lonjakan di saat pasokan aman, KPPU siap untuk melakukan penelitian,” imbuhnya. (MDN)

Kanwil I Bangun Sinergitas dengan DPRD Kota Medan

Medan (4/12) – Setelah melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Sumut, Kanwil I KPPU kembali melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD Kota Medan. Berlokasi di Kantor Dinas Ketua DPRD, koordinasi diterima langsung oleh Ketua DPRD, Hasyim dan Wakil Ketua DPRD, Rajudin sagala.

Audiensi digelar dalam rangka melanjutkan koordinasi yang selama ini telah terjalin dengan baik antara KPPU dengan DPRD Kota Medan serta menjalin silaturahmi dengan Pimpinan baru DPRD Kota Medan terpilih periode 2019-2024.

Dalam pertemuan tersebut Ramli menyampaikan bahwa KPPU mempunyai tugas pokok memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah dan menegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu KPPU perlu melakukan koordinasi dengan DPRD dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran hukum persaingan dan bersinergis dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Ramli menegaskan pentingnya meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. “Ketika pemerintah daerah dapat melahirkan kebijakan-kebijakan berperspektif persaingan usaha yang sehat, maka akan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus memperluas terbentuknya ekonomi inklusif yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi” ujarnya.

Lebih lanjut Ramli juga menyampaikan masukannya agar dirumuskan kebijakan yang dapat mendorong kemajuan UMKM serta memperluas pemasaran produknya lewat peritel modern. “Jadi, keberadaan produk UKM bukan sekadar hanya bisa jualan di pinggir jalan saja tapi, harus sudah masuk ke outlet-outlet ritel modern, oleh karena itu dukungan harus diberikan melalui penciptaan regulasi”.

Menanggapi hal tersebut Hasyim mengapresiasi langkah KPPU dan siap bersinergi dengan KPPU dalam merumuskan kebijakan-kebijakan, utamanya yang terkait dengan kebijakan perekonomian. Hasyim mengamini bahwa kebijakan Persaingan hendaknya dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dan menjadi saran masukan untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah di sektor ekonomi.

Rajudin sagala juga menambahkan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor yang memiliki porsi terbesar dalam proses pembangunan perekonomian, karena dalam fase perdagangan para produsen bersaing untuk mendapatkan pasar. Titik berat daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, dan untuk mencapai agenda tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah mengeluarkan berbagai paket deregulasi bidang ekonomi dan penyederhanaan proses birokrasi. (MDN)

KPPU Jalin Koordinasi Dengan DPRD Sumut

Medan (3/12) – KPPU Kanwil I hari ini menggelar Audiensi dan Koordinasi dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Baskami Ginting. Berlokasi di Kantor Dinas Ketua DPRD, audiensi digelar dalam rangka melanjutkan koordinasi yang selama ini telah terjalin dengan baik antara KPPU dengan DPRD Sumatera Utara serta menjalin silaturahmi dengan Pimpinan baru DPRD terpilih periode 2019-2024.

Dalam Koordinasi tersebut, Ramli Simanjuntak selaku Kepala Kanwil I KPPU memaparkan tugas pokok dan fungsi KPPU yang terdiri dari Penegakan Hukum dan Advokasi serta pentingnya mendesiminasikan persaingan usaha yang sehat ke seluruh stakeholder dan daerah.

“Advokasi yang dilakukan KPPU di antaranya adalah pemberian Saran dan Kebijakan kepada Pemerintah. Advokasi merupakan ranah Penting setelah 19 tahun kami berdiri, karena peraturan atau kebijakan di bidang ekonomi masih ada yang belum sesuai dengan prinsip Persaingan Usaha. Untuk itu KPPU siap berkontribusi memberikan sumbangan pemikiran dalam perumusan Raperda,” ujar Ramli.

Menanggapi hal tersebut, Baskami Ginting menegaskan di era saat ini persaingan usaha yang sehat menjadi kata kunci meningkatkan efisiensi dan daya saing Sumatera Utara. Oleh karena itu DPDR Sumatera Utara sangat mengapresiasi langkah KPPU dan siap bersinergi dengan KPPU dalam merumuskan kebijakan-kebijakan, utamanya yang terkait dengan kebijakan perekonomian.

“Dengan adanya koordinasi yang semakin erat dan harmonis antara KPPU dengan DPRD Sumut serta pelibatan KPPU dalam perumusan peraturan daerah, diharapkan akan membawa dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya,” tutup Baskami.

KPPU Lakukan Advokasi dengan Pemkab Humbahas terkati Pengadaan Barang dan Jasa

Doloksanggul (20/11) – Bertempat di Gedung Pendopo Komplek Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, KPPU Kantor Wilayah (Kanwil) I melakukan advokasi terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang hasundutan. Dalam kegiatan tersebut hadir sebagai narasumber adalah Kepala Kanwil I KPPU Ramli Simanjuntak dan Kasubag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Lintong Janji Natogu Sinambela.

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Pemkab Humbang Hasundutan dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Augus Panuturi Marbun dan dihadiri oleh Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Humbahas, serta pejabat-pejabat daerah terkait pengadaan barang/jasa seperti PPK dan Pejabat Pengadaan.

Dalam sambutannya Augus meminta kepada para kepala OPD dan seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan kesempatan pada kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan melakukan konsultasi kepada LKPP dan KPPU khususnya dalam proses pengadaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, sehingga UPBJ dapat aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semakin ketat sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat kabupaten Humbang hasundutan dapat segera terwujud.

Sebagai materi pembuka, Lintong menjelaskan bahwa Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan menjamin kualitas barang atau jasa yang diinginkan, efisiensi waktu lelang dan memudahkan penyelenggara.

“Aturan yang baru ini lebih detail, salah satunya lelang pengadaan disebutkan sangat detail termasuk menyebut merknya sehingga barang yang didapat berkualitas. Dari waktu lelang juga cepat bisa tiga hari kalender tidak perlu 30 hari yang terkadang ujung- ujungnya gagal,” jelasnya. Ditambahkan juga, setidakmya terdapat 10 perubahan penting dalam Perpres Nomor  16 Tahun 2018 dibandingkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu lebih sederhana, adanya agen pengadaan, swakelola tipe baru, layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan, terdapat beberapa perubahan istilah, otonomi BLU untuk mengatur pengadaan sendiri, istilah ULP menjadi UKPBJ, meningkatnya jumlah nominal untuk batas pengadaan langsung, jaminan penawaran, dan jenis kontrak lebih disederhanakan.

Dalam paparannya, Ramli menyampaikan materi Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak Sehat khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa diantaranya bentuk-bentuk persekongkolan tender, modus dan indikasi persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa, dampak persekongkolan tender, penanganan perkara di KPPU, serta contoh persaingan usaha tidak sehat dalam persekongkolan tender di Sumatera Utara.

Lebih lanjut Ramli menghimbau kepada PBJ untuk memahami unsur praktek-praktek persekongkolan yang tertuang dalam pasal 22 UU No. 5/ 1999. “Substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pasal 22 merupakan hal penting yang harus dipahami oleh Pokja dalam melakukan pelelangan,” katanya.

Keberadaan UU No.5/1999 jelas tidak bisa mentolerir lagi praktik-praktik persekongkolan tender dan pelakunya dapat diganjar denda hingga Rp25 miliar.

Ditegaskannya, dalam proses pengadaan barang/jasa, Pokja dapat membuat catatan-catatan mengenai perilaku dan pernyataan yang mencurigakan. “Apabila pokja menemukan adanya dugaan pelanggaran tersebut, dapat menyampaikan laporannya kepada KPPU.”

Mengakhiri paparannya Ramli menyampaikan, “KPPU telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Sumatera Utara dengan melaksanakan MoU yang artinya KPPU akan fokus dengan banyaknya kasus dari Sumatera Utara,” ujarnya. Secara berkala KPPU akan menyampaikan laporan langsung kepada Gubernur Sumatera Utara, dan mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, pejabat-pejabat pengadaan di Humbang Hasundutan dapat mencegah dan menjaga integritas dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak ada laporan yang berasal dari Kabupaten Humbang Hasundutan.

KPPU Lakukan Advokasi kepada OPD Pemkab Dairi

Sidikalang (15/11) – Dalam mengupayakan pencegahan, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) I KPPU Ramli Simanjuntak melakukan advokasi kepada seluruh OPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidikalang. Advokasi ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Dairi Eddy Banurea. Dalam sambutannya, Eddy berharap dapat menjadi pemahaman bagi seluruh jajaran Pemkab Dairi agar berhati-hati dalam mengambil tindakan serta dalam membuat kebijakan daerah agar selaras dengan UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1999.

Ramli juga menyampaikan bahwa KPPU mempunyai tugas dalam melakukan saran pertimbangan dan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999 sehingga perlu melakukan pencegahan dalam penegakan hukum dan sinergitas dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

“Terkait Pengadaan Barang/Jasa yaitu Pasal 22 UU 5/1999 tentang Persekongkolan, Pokja diharapkan lebih hati-hati dalam melakukan proses lelang khususnya tahap evaluasi dokumen penawaran, jangan sampai terjerumus dalam persekongkolan untuk memenangkan pelaku usaha tertentu,” kata Ramli.

KPPU juga memiliki tugas, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 jo. PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. KPPU akan siap melakukan pengawasan kemitraan dengan OPD terkait, khususnya sektor hortikultura yang merupakan domain dari Kabupaten Dairi.

“Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan yang dihasilkan oleh Kabupaten Dairi. Kopi Sidikalang sejak dahulu terkenal karena kualitas yang tinggi dan cita rasanya yang mantap, bahkan bukan hanya di dalam negeri tetapi sampai ke luar negeri,” tambah Ramli lagi. Ramli juga menekankan seiring dengan perjalanan waktu, jumlah petani kopi dari tahun ke tahun menurun karena peralihan dari petani kopi menjadi petani holtikultura. Ramli menyampaikan bahwa Pemkab Sidikalang harus membuat Koperasi dan bekerjasama melalui sistem kemitraan dengan BUMD Pangan tingkat Provinsi.

Menutup paparannya, Ramli menyatakan KPPU selalu mengutamakan upaya pencegahan dan siap menindak pelanggaran terhadap pelanggaran UU 5/1999. Untuk itu, KPPU sangat terbuka apabila diajak berdiskusi terkait kebijakan. (MDN)

KPPU Dorong Kebijakan Industri yang Selaras dengan Prinsip Persaingan Usaha

Medan (6/11) – Untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dengan KPPU, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) I KPPU Ramli Simanjuntak hadir sebagai pembicara dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Kebijakan Pengembangan Industri dengan tujuan memperkuat sektor perdagangan di Sumatera Utara, yang duselenggarakan di Hotel Grand Kanaya Medan, Rabu.

FGD dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut yang diwakili oleh Assisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Nouval Makhyar. Pembicara lain yang juga hadir dalam FGD adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Prof. DR. Ramli dan Dewan Riset Daerah Sumut Nazaruddin Matondang, serta dihadiri OPD di Lingkungan Pemprov Sumut, pelaku usaha, dan akademisi.

Dalam sambutannya, Nouval menyampaikan bahwa terjadi penurunan angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumut pada kwartal III ini di mana hanya 5,11%, dibandingkan kwartal I yang mencapai 5,3% dan kwartal II sebesar 5,25%. Sektor industri sendiri hanya menyumbangkan 0,3% dari pertumbuhan ekonomi Sumut, jauh di bawah sektor pertanian dan perdagangan. Untuk itu perlu ada masukan dari stakeholder yang hadir untuk menyusun langkah kebijakan dari Pemprov Sumut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumut, khususnya di sektor industri.

Pada FGD, Ramli menjelaskan salah satu tugas dan fungsi KPPU adalah memberikan saran pertimbangan kepada Pemerintah. Dalam hal ini KPPU melakukan penilaian terhadap Peraturan/Kebijakan yang bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha. Melalui Daftar Periksa Kebijakan Persaingan, KPPU akan dapat mengidentifikasi sedini mungkin kesesuaian substansi pengaturan kebijakan pemerintah daerah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga sinergis dengan prinsip persaingan usaha.

“Yang didukung oleh KPPU bukan persaingan bebas, tetapi persaingan sehat, artinya KPPU membenarkan perlindungan kepentingan nasional (national interest) sebagaimana diatur dalam UU dasar, bentuk implementasinya antara lain membolehkan negara menunjuk lembaga/institusi tertentu (khususnya BUMN) untuk memonopoli sektor tertentu sepanjang tidak mengeksploitasi konsumen, mengecualikan Usaha Kecil dan Koperasi dan sejumlah pengecualian lainnya,” kata Ramli.

Ramli menambahkan, perkembangan ekonomi di era digital yang sangat cepat harus bisa diakomodasi melalui pengaturan kebijakan, jangan sampai kebijakan menghambat kemajuan ekonomi. Hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan ekonomi digital.

“Indonesia menempati peringkat ke-5 terbesar dari 20 negara pengguna internat terbanyak. Dengan jumlah mencapai 143 juta orang. Hal ini menjadi potensi sekaligus tantangan dalam mengembangkan industri di Sumatera Utara. KPPU siap membantu dalam memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan industri, khususnya dalam pengembangan ekonomi digital agar selaras dengan prinsip persaingan usaha,” tambahnya lagi.

Ramli menyatakan KPPU siap melakukan advokasi, dan siap menindak pelanggaran terhadap pelanggaran UU 5 Tahun 1999. “KPPU selalu mengedepankan aspek pencegahan, untuk itu kepada pelaku usaha jangan ragu untuk berkonsultasi. Bagi pihak pemerintah daerah, kami juga sangat terbuka apabila diajak diskusi terkait kebijakan,” tutup Ramli. (MDN/IP)

KPPU Menginternalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha di PUSKOPAU Garuda Lanud Abdulrachman Saleh

Malang (5/11) – Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, Kantor Wilayah (Kanwil) IV KPPU bekerja sama dengan Pusat Koperasi Garuda Angkatan Udara Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh  Malang (Puskopau Garuda) menyelenggarakan sosialisasi persaingan usaha, Selasa.
Sosialisasi yang diselenggarakan di Gedung Bina Yuda Lanud Abdulrachman Saleh  Malang ini dibuka langsung oleh Komandan Wing 2 Lanud Abdulrachman Saleh Kolonel Pnb Eko Sujatmiko dan dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota Puskopau Garuda.

Eko menyambut positif pelaksanaan sosialisasi ini, “saya berharap kegiatan ini akan memberikan pencerahan secara lengkap kepada pengurus dan anggota  Puskopau Garuda mengenai KPPU dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, sosialisasi ini sangat penting sebagai upaya pencegahan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat,” katanya.

Sementara itu Sekretariat KPPU yang dalam hal ini diwakili Kepala Kanwil IV Dendy R. Sutrisno dan Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil IV Romi Aryo Pradhana dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi atas kerjasama Puskopau Garuda sekaligus menyampaikan materi persaingan usaha yang sehat, “kami sangat mengapresiasi kesediaan Komandan Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Marsma Hesly Paat, yang telah memberikan kesempatan bagi Kanwil IV untuk melakukan Sosialisasi yang merupakan kali pertama diselenggarakan KPPU guna memberikan pemahaman mengenai persaingan usaha di Koperasi yang mayoritas anggotanya adalah anggota militer, yaitu anggota TNI AU di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh  Malang,” ungkap Dendy.

Di samping dapat meningkatkan pemahaman mengenai persaingan usaha yang sehat, melalui sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi titik awal pengembangan usaha Puskopau Garuda ke depan. “Persaingan makin ketat, kami ingin Puskopau Garuda tumbuh besar dan bersaing secara sehat, untuk itu Kanwil IV  hadir disini untuk menawarkan apa yang dapat kami kontribusikan dalam hal pengembangan usaha maupun kemitraan yang dilakukan oleh Puskopau Garuda dalam perspektif persaingan usaha yang sehat,” kata Dendy menutup sambutannya.

Sinergitas Kanwil I dengan Gubernur Riau

Pekanbaru (30/10) – Kantor Wilayah (Kanwil) I KPPU melakukan audiensi dan koordinasi dengan Gubernur Riau dalam rangka melakukan advokasi pencegahan dan sinergitas kebijakan daerah. Dalam kegiatan audiensi yang digelar di Kantor Gubernur Riau, Kepala Kanwil I KPPU Ramli Simanjuntak diterima langsung oleh Gubernur Provinsi Riau H. Syamsuar didampingi oleh Asisten II Setda Provinsi Riau Indra SE dan Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Elly Suriani.

Dalam audiensi, Ramli menyampaikan bahwa KPPU mempunyai tugas dalam melakukan saran pertimbangan dan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999 sehingga perlu melakukan pencegahan dalam penegakan hukum dan sinergitas dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. “Salah satu sektor unggulan di Provinsi Riau adalah komoditas sawit yang memiliki potensi sangat besar dalam persaingan usaha, dan saat ini menjadi fokus penelitian KPPU Kanwil I, sesuai dengan perannya dalam pengawasan kemitraan, KPPU memiliki tugas sebagaimana di amanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 jo. PP No. 17 Tahun 2013 tentang Usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” jelas Ramli.

Syamsuar juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat siap bekerja sama dengan KPPU baik dalam fungsi penegakan hukum, fungsi pembuatan kebijakan, dan fungsi pengawasan kemitraan. Dia juga berharap KPPU dan Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan kewengan KPPU kepada seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Riau baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi, pelaku usaha, dan stakeholder di Provinsi Riau. Kehadiran KPPU diharapkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Riau. (MDN/IP)

Upaya Prefentif Kebijakan yang Anti Persaingan

Kutaikartanegara (28/10) – Salah satu perilaku anti persaingan sehat adalah regulasi yang memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu sehingga berdampak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu, Kantor Wilayah (Kanwil) V KPPU melakukan upaya preventif dengan melakukan Sosialisasi Kebijakan Persaingan Usaha Yang Sehat Mendorong Investasi yang dilakukan dihadapan Kepala Dinas beserta pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Pendopo Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sukhrawardy Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang membacakan sambutan Bupati Kukar menyampaikan bahwa investasi di daerah akan berkembang, apabila kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. Namun, pemerintah juga perlu hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan malah memunculkan praktek bisnis yang tidak sehat. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Kukar mendapat pengetahuan baru, agar dalam penyusunan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Kepala Kanwil V M. Hendry Setyawan selaku pemateri menyampaikan bahwa salah satu yang melatarbelakangi pembentukan UU No 5 Tahun 1999 adalah adanya entry barrier atau hambatan masuk berupa kebijakan pemerintah yang memberikan perlakuan khusus kepada salah satu pelaku usaha, sehingga pelaku usaha lain tidak memiliki kesempatan yang sama dan akhirnya terjadi inefisiensi praktek bisnis serta tidak munculnya pelaku usaha baru.

Melalui pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, KPPU menyusun daftar periksa kebijakan persaingan sebagai alat yang dapat digunakan pemerintah dalam mendeteksi dini kebijakan yang berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil V Charisma Desta A dalam paparannya mengatakan bahwa daftar periksa kebijakan persaingan terdiri dari 4 bagian. Dalam sosialisasi ini dibahas juga mengenai daftar periksa I yang terdiri dari 4 kelompok dengan 15 jumah pertanyaan. Disamping itu, dijelaskan pula mengenai contoh-contoh kebijakan yang bersinggugann dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Kegiatan dipandu oleh Sabran selaku Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kutai Kartanegara. Tidak hanya pemaparan materi yang disampaikan oleh kedua pemateri, peserta juga diminta membuat kelompok untuk melakukan pengisian daftar periksa I menggunakan peraturan daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. (CDA/IP)