Kanwil I Gelar Upaya Pencegahan Pelanggaran di Medan

Medan (17/2) – Bertempat di Ruang Rapat B Gedung Keuangan Negera Medan, Jalan Diponegoro 30 A Medan, Kanwil I KPPU lakukan sosialisasi mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Pengelolaan TIKBMN Medan Syahrul Elly Mahyudin beserta pegawai Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (TIKBMN) Medan selaku Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.

Dalam sambutannya, Syahrul menyampaikan bahwa Pengadaan barang/jasa memiliki porsi atau persentase yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Besarnya porsi anggaran tersebut menyebabkan rawan terjadinya penyelewengan. Pemerintah berupaya membuat peraturan dan kebijakan agar tercipta kepastian hukum dan mencegah adanya penyelewengan baik dari aparat pemerintah maupun dari pihak lain (swasta dan masyarakat) sebagai partner dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, guna mengetahui hal-hal yang dilarang dan dapat bersinggungan dengan persaingan usaha yang tidak sehat, maka TIKBMN Medan perlu menerima informasi lebih lanjut mengenai UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam paparannya, Kepala Kanwil I KPPU Ramli Simanjuntak menyampaikan tentang tugas pokok dan kewenangan KPPU dalam mengemban amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam melaksanakan kewenangannya, KPPU mempunyai tugas pokok Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan Kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha dalam bentuk kajian proses pembentukan Peraturan, Evaluasi Kebijakan, atau Rekomendasi diberlakukannya Kebijakan. Disamping itu KPPU juga mengemban tugas sebagai Pengawas Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Salah satu hal yang ditekankan Ramli adalah pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain, atau pihak terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Untuk itu, dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, UKPBJ di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dihimbau untuk tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999, mengingat hampir sebagian besar penanganan Perkara di KPPU berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Dalam proses pengadaan barang/jasa, Pokja dapat membuat catatan-catatan mengenai perilaku dan pernyataan yang mencurigakan. Apabila Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menemukan adanya dugaan pelanggaran tersebut, dapat menyampaikan laporannya kepada KPPU.

Mengakhiri paparannya Ramli menyampaikan, “hindarilah persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa khususnya persekongkolan vertikal yang melibatkan Pokja/KPA/penyelenggara lainnya dengan para pelaku usaha,” ujarnya. Melalui kegiatan ini, Ramli mengharapkan UKPBJ dapat mencegah dan menjaga integritas dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. (MDN)

Kanwil I Lakukan Advokasi ke Pemko Padang

Padang (13/2) – Bertempat di Ruang Abu Bakar Jaar Kantor Walikota Padang, KPPU Kantor Wilayah (Kanwil) I melakukan advokasi terkait persaingan usaha tidak sehat kepada seluruh OPD Kota Padang.

Acara dibuka oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Padang, Herman Peri. Dalam sambutannya, Herman meminta kepada para kepala OPD dan seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan kesempatan atas kehadiran KPPU untuk meningkatkan pemahaman terkait persaingan usaha, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam pemaparannya, Ramli menjelaskan tentang kewenangan KPPU, antara lain pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah, penegakan hukum, pengawasan merger dan pengawasan kemitraan. Salah satu yang saat ini sedang dikaji oleh KPPU adalah kebijakan terkait pembayaran non tunai tiket bus trans padang yang hanya menggunakan Brizzi.

“Kebijakan yang hanya memberikan hak kepada BRI untuk pembayaran pada transportasi publik berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan membatasi pilihan konsumen, untuk itu KPPU akan mengkajinya” Ujar Ramli.

Lebih lanjut, Ramli menyampaikan pemaparannya terkait pengadaan barang dan jasa diantaranya bentuk-bentuk persekongkolan tender, modus dan indikasi persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa, dampak persekongkolan tender, penanganan perkara di KPPU, serta contoh-contoh penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat.

Mengakhiri paparannya, Ramli menghimbau kepada seluruh peserta untuk melaksanakan tender dengan memperhatikan indikasi persekongkolan dan memperhatikan prinsip persaingan usaha dalam menyusun kebijakan.

“Apabila membutuhkan konsultasi dengan KPPU, kami sangat terbuka, baik itu terkait kebijakan ataupun proses tender, demi perkembangan ekonomi Padang menjadi lebih baik” tutupnya. (MDN)

KPPU Kanwil I Advoksi Pemerintah Kabupaten Padangpariaman

Padangpariaman (13/2) – Dalam mengupayakan pencegahan, Kepala Kanwil I KPPU, Ramli Simanjuntak melakukan advokasi kepada seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Padangpariaman.

Acara dibuka oleh Sekda Kabupaten Padangpariaman, Jonpriadi. Dalam sambutannya, Jonpriadi menyampaikan apresiasinya atas kesediaan KPPU untuk hadir di Padangpariaman memberikan pemahaman terkait persaingan usaha yang sehat. Jonpriadi mengatakan bahwa persoalan dapat timbul karena ketidaktahuan, contohnya penggunaan pembayaran non tunai dengan hanya menunjuk bank tertentu saja tanpa proses seleksi atau memprioritaskan pelaku usaha tertentu dalam proses tender. Untuk itu Sekda berharap OPD yang hadir dapat memahami UU no 5/99.

Dalam kegiatan sosialisasi yang dipimpin oleh moderator, Yulidarmen selaku kabag pembangunan ekonomi, Ramli menyampaikan bahwa
KPPU mempunyai tugas dalam melakukan saran pertimbangan dan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999 sehingga perlu melakukan pencegahan dalam penegakan hukum dan sinergitas dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

“Terkait Pengadaan Barang/Jasa yaitu Pasal 22 UU 5/1999 tentang Persekongkolan, Pokja diharapkan lebih hati-hati dalam melakukan proses lelang khususnya tahap evaluasi dokumen penawaran, jangan sampai turut memenangkan pelaku usaha tertentu” jelas Ramli.

KPPU juga memiliki tugas, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 jo. PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. KPPU akan siap melakukan pengawasan kemitraan dengan OPD terkait.

Disampaikan juga oleh Ramli bahwa Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan yang dihasilkan oleh Kabupaten Padangpariaman. Coklat Padangpariaman sejak dahulu terkenal karena cita rasanya, namun masih terkendala dalam pengembangannya. Masyarakat masih menganggap tanaman kakao sebagai penghasilan sampingan sehingga masih dihargai murah oleh agen atau pengepul, untuk itu, KPPU akan mendorong petani kakao atau masyarakat melalui Koperasi atau Bumdes untuk bekerjasama dengan pabrik pengolahan coklat dengan pola kemitraan.

Menutup paparannya, Ramli menyatakan KPPU selalu mengutamakan upaya pencegahan dan siap menindak pelanggaran terhadap pelanggaran UU 5/1999. Untuk itu, KPPU sangat terbuka apabila diajak berdiskusi terkait kebijakan. (MDN)

Kanwil II Audiensi ke Bappeda dan Dinas Koperasi UMKM Kota Metro Bahas Perlindungan UMKM

Metro (12/2) – Kepala Kantor Wilayah II KPPU, Wahyu Bekti Anggoro didampingi Kapala Bidang Kajian dan Advokasi Septiana Winarpritanti melakukan audiensi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo dan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Metro, Siti Aisyah, yang diselenggarakan di kantor Bappeda Kota Metro. Audiensi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun koordinasi rencana sinergi dan kerjasama dalam pengawasan kemitraan di wilayah kerja Kota Metro.

“KPPU Berdasarkan amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 dan PP No 17 Tahun 2013, diberikan amanat untuk melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha”, ungkap Wahyu. Lebih lanjut wahyu juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan kemitraan tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan kemitraan yang adil dan sehat, sehingga pelaku usaha besar tidak menekan dan merugikan pelaku usaha kecil.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bappeda Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo menyambut hangat dan merespon positif peran KPPU yang berkaitan dengan pengawasan kemitraan, mengingat pertumbuhan UMKM di wilayah Kota Metro yang terus tumbuh karena adanya pengaruh dari dibukanya jalur tol Palembang—Metro. “Sejak adanya tol dari Palembang ke Kota Metro perekonomian di Kota Metro semakin menggeliat, wisatawan yang menuju Taman Wisata Way Kambas transit dan menginap di Kota Metro”, jelas Bangkit.

Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Metro, Siti Aisyah juga menambahkan bahwa produk olahan makanan adalah produk UMKM yang sedang tumbuh di Kota Metro. Meskipun hingga saat ini belum terdapat laporan tentang masalah kemitraan di Kota Metro, Siti berkomitmen jika Kedepannya Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Metro akan bersinergi dengan KPPU sebagai upaya untuk memajukan UMKM Kota Metro. (LPG)

Perkuat Sinergi dengan BPKP Lampung

Lampung (6/2) – Kepala Kantor Wilayah II KPPU Wahyu Bekti Anggoro didampingi Kabid Kajian dan Advokasi Septiana Winarpritanti melakukan kunjungan ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Kamis.

Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Kisyadi beserta jajaran. Selain menjalin silaturahmi, pertemuan tersebut juga bertujuan untuk membahas sinergi yang dapat dilakukan oleh kedua instansi dalam menjalankan tugas. Pertemuan hangat tersebut juga diisi dengan berbagi pengalaman mengenai pengawasan dalam pengadaan barang/ jasa sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

“Dulu banyak kontrak-kontrak pengadaan itu dipegang oleh satu orang, sekarang pun masih banyak yang namanya pinjam bendera”, ujar Kisyadi.

Menanggapi hal tersebut, Wahyu Bekti menjelaskan kewenangannya dalam terkait proyek pengadaan barang dan jasa. “Kami menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Khusus mengenai tender, itu ada di pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender”, jelas Wahyu.

Lebih lanjut dibahas bahwa temuan-temuan yang diperoleh BPKP serupa dengan alat-alat bukti yang digunakan KPPU dalam pembuktian pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu s9LPG)inergi dalam bentuk pertukaran informasi dalam hal penanganan permasalahan tender antara KPPU dan BPKP sangat diperlukan.

Kanwil II Kerjasama dengan Dinas Koperasi & UMKM Lampung Sosialisasikan Kemitraan

Lampung (5/2) – Kepala Kantor Wilayah II KPPU Wahyu Bekti Anggoro didampingi Kapala Bidang Kajian dan Advokasi Septiana Winarpritanti berkunjung ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Rabu. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Agus Nompitu.

Pertemuan ini membicarakan tentang upaya mewujudkan kemitraan adil sehingga diharapkan dapat mengembangkan UMKM di wilayah Provinsi Lampung. Dibahas bahwa rencana awal upaya tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Pada pertemuan tersebut Wahyu Bekti berharap agar Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dapat bekerjasama dengan Kantor wilayah II KPPU Lampung dengan menghadirkan perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Wahyu juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut diagendakan akan dilaksanakan pada hari rabu 13 Februari 2020.

“Dalam kegiatan tersebut KPPU akan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kemitraan untuk UMKM”, jelas Wahyu.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Agus Nompitu menyambut baik agenda kerja yang akan dilaksanakan oleh KPPU. Agus juga menyampaikan pihaknya akan mendukung dan membantu KPPU dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kemitraan di wilayah kerja Provinsi Lampung.

Pada kunjungan tersebut juga disampaikan rencana kerja Kantor Wilayah II KPPU yang berkaitan dengan pengawasan kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 17 Tahun 2013. (LPG)

Hadiri Rakor TPID Lampung, Kanwil II Berharap dapat Berkontribusi Optimal

Lampung (4/2) – Setelah resmi berkedudukan di Kota Bandar Lampung pada Desember 2019 lalu, untuk pertama kalinya Kantor Wilayah II KPPU turut dihadirkan dalam rapat koordinasi program kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung. Rakor TPID yang dilakukan perdana di Tahun 2020 ini diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan capacity building di daerah agar bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi anggota TPID. Disampaikan juga bahwa beberapa waktu yang akan datang akan segera diluncurkan digital farming market place agar petani tidak dipermainkan oleh para tengkulak karena para petani dapat mengetahui harga terkini komoditi strategis setiap harinya melalui link yang disediakan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi untuk merevisi Surat Keputuan Gubernur Lampung tentang Penetapan Tim Pengendalian Inflasi Daerah antara lain dengan memasukkan KPPU dan juga beberapa organisasi perangkat daerah lain sebagai anggota Tim.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah II KPPU Wahyu Bekti Anggoro mengucapan terima kasih kepada koordinator TPID Lampung karena telah melibatkan KPPU dan berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengendalian inflasi di Lampung melalui upaya pemberantasan praktek monopoli dan mewujudkan kemitraan adil antara pelaku UMKM dengan mitranya. “Dengan keterlibatan kami, diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal”, ujar Wahyu.

Ia menambahkan, harga bahan kebutuhan pokok yang terlalu rendah di tingkat petani dan terlalu mahal di tingkat konsumen merupakan salah satu indikasi terjadinya permainan harga. “Ketika harga di level petani tinggi maka wajar bila harga yg diterima konsumen tinggi. Namun jika harga di level petani rendah tapi harga yang harus di bayar oleh konsumen tinggi, maka patut diduga terdapat indikasi permainan harga” jelasnya. (LPG)

Kanwil II dan Wakapolda Lampung Bahas Peningkatan Kerja Sama

Lampung (29/1) – Bertempat di Mapolda Lampung, Kepala Kantor Wilayah II KPPU Wahyu Bekti Anggoro didampingi Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Septiana Winarpritanti melakukan pertemuan dengan Wakil Kapolda Lampung Brigjen Pol. Sudarsono.

Wahyu Bekti menuturkan pertemuan ini dilakukan guna memperkuat kerja sama serta membahas implementasi MoU antara KPPU dengan Polri khususnya di wilayah Provinsi Lampung.

“Jika dalam kasus yang ditangani oleh Polri ditemukan indikasi pelanggaran hukum persaingan usaha, dapat disampaikan ke kami. Jika dalam kasus yang kami tangani ditemukan unsur pidana, juga akan kami sampaikan ke Polri”, ujar Wahyu. Menanggapi hal tersebut, Wakapolda Lampung mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan.

Lebih lanjut dibahas juga bahwa kerjasama KPPU-Polri juga diperlukan dalam upaya pencegahan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

“Tugas kita tidak hanya dalam melakukan penindakan, upaya pencegahan juga perlu dikedepankan”, ujar Wakapolda.

Perkuat Sinergi, Kanwil II Temui Sekda Lampung

Lampung (22/1) – Setelah resmi berkedudukan di Kota Bandar Lampung akhir 2019 lalu, mengawali 2020 Kantor Wilayah (Kanwil) II KPPU terus gencar melakukan koordinasi guna memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan. Kepala Kanwil II KPPU Wahyu Bekti Anggoro dan Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Septiana Winarpritanti melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintah Provinsi Lampung. Kunjungan tim diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto yang didampingi oleh Kepala Biro Hukum Zulfikar, Kepala Biro Ekonomi Elvira, Plt. Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Wiwied Priyanto, serta sejumlah Kepala Dinas.

Mengawali pertemuan, Fahrizal mengapresiasi keberadaan KPPU di Lampung karena menurutnya hal ini memberikan nilai positif bagi kemajuan Lampung melalui perwujudan iklim persaingan sehat.

Wahyu menjelaskan bahwa salah satu tugas KPPU adalah melakukan pengawasan kemitraan dengan tujuan untuk menciptakan kemitraan yang adil dan seimbang antara UMKM dengan perusahaan mitranya. “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 17 Tahun 2013, KPPU diberikan amanah untuk mengawasi kemitraan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Fahrizal menyatakan kesediaan untuk berkoordinasi dengan KPPU demi memajukan UMKM dalam bermitra. “Kemitraan inti plasma yang sukses itu sudah ada, tapi banyak juga yang gagal. Kedepannya kita bisa koordinasi tentang kemitraan,”, ujarnya.

Pada diskusi tersebut juga dibahas bahwa perkara KPPU masih didominasi oleh persekongkolan tender. Sehubungan dengan hal tersebut KPPU bermaksud untuk menyelenggarakan sosialisasi persaingan sehat dalam pengadaan barang/ jasa di Lampung dalam waktu dekat.

Kanwil II dan BI Lampung Bahas Perlindungan dan Pengembangan UMKM

Bandar Lampung (21/1) – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) II KPPU Wahyu Bekti Anggoro melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan, Selasa, bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

Selain untuk menjalin tali silaturahmi, Wahyu menjelaskan bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dengan para stakeholder dalam mewujudkan iklim persaingan sehat di Lampung.

Lebih lanjut Wahyu mengungkapkan bahwa salah satu tugas KPPU adalah melakukan pengawasan kemitraan. Pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan kemitraan yang adil dan seimbang antara pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar. “Selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU juga bertugas untuk mengawasi kemitraan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013,” jelas Wahyu.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan menyambut baik kunjungan KPPU dan siap untuk melibatkan KPPU dalam beberapa hal yang dinilai bersinggungan dengan persaingan usaha dan kemitraan.

“Salah satu tugas kami adalah mengembangkan kemandirian UMKM. Kaitannya adalah untuk pengendalian inflasi. Ini bisa jadi beririsan dengan tugas KPPU juga,” ujar Budiharto.

Pertemuan tersebut juga membahas mengenai perkembangan kemandirian UMKM di Lampung yang sebagian sudah mulai menggunakan teknologi digital. Mereka sudah dilatih untuk bermitra dengan toko daring.