Berbagi Ilmu Persaingan Usaha dengan PLN

Medan (14/10) – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) I KPPU Ramli Simanjuntak hadir menjadi pemateri pada acara Collective Action yang diselenggarakan oleh PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (Sumut). Acara tersebut dibuka oleh Rino Gumpar Hutasoit selaku Senior Manager Niaga PLN UIW Sumut dalam hal ini mewakili General Manager PLN UIW Sumut.

“PLN selalu berkomitmen untuk membangun budaya integritas dalam menjalankan proses ketenagalistrikan. Salah satu upaya dalam menjaga integritas tersebut diwujudkan PLN Unit Induk Wilaah Sumatera Utara dengan menggelar Kegiatan Collective Action. Acara ini merupakan salah satu program PLN yang strategis untuk memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan secara benar sesuai dengan kaidah good corporate governance” Ujar Rino Gumpar Hutasoit dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut Ramli berkesempatan menjadi pemateri terkait tugas dan fungsi KPPU sebagai lembaga negara yang mengemban amanat UU No.5 Tahun 1999. Dalam melaksanakan kewenangannya, KPPU mempunyai tugas pokok Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan Kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha dalam bentuk kajian proses pembentukan peraturan, evaluasi kebijakan, atau rekomendasi diberlakukannya kebijakan.

Dalam paparannya Ramli menegaskan, “KPPU berwenang melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan yang dilaporkan oleh masyarakat, pelaku usaha maupun dari hasil temuan setelah dilakukannya penelitian. Persaingan usaha sehat itu dalam banyak hal, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, maupun penyalah gunaan posisi dominan. Dalam konteks pemerintahan salah satunya adalah persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa,” ujarnya. Untuk itu diharapkan ke depannya dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, panitia pengadaan di PLN tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah pada Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999, mengingat hampir sebagian besar penanganan Perkara di KPPU berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Acara ditutup dengan penandatanganan Deklarasi Integritas oleh PLN dan masing masing perwakilan mitra kerja PLN. Penandatanganan Deklarasi Integritas tersebut merupakan komitmen bersama antara PLN dan mitra kerja untuk membangun integritas dan gerakan anti korupsi dalam seluruh proses bisnis ketenagalistrikan serta untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

KPPU Awasi Kemitraan di Sektor Peternakan

Serang (14/10) – Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kantor Wilayah (Kanwil) III KPPU Lina Rosmiati, hadir sebagai pemateri dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Akses Pembiayaan dan Kemitraan dengan Pelaku Usaha yang diadakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten di Auditorium Dinas Pertanian Banten, Senin. Pertemuan diikuti oleh undangan dari seluruh dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten meliputi Tangerang, Pandeglang, Serang, dan Lebak, serta para pelaku usaha di bidang peternakan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas secara panel, yang pertama mengenai Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Sektor Peternakan yang disampaikan oleh Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian. Disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan skala dan efisiensi usaha peternakan serta membangun sinergi saling menguntungkan serta berkeadilan, telah ditetapkan Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. “Koordinasi akan dilakukan antara KPPU Pusat/Wilayah dengan Ditjen PKH Kementan Pusat/Wilayah dalam pengawasan kemitraan melalui Satgas Kemitraan dengan ruang lingkup meliputi aspek pembinaan, pengawasan, pengorganisasian dan pelaporan,” kata Lina menjelaskan.

Dilanjutkan materi yang kedua mengenai Tugas dan Peran KPPU terkait dengan Pengawasan Kemitraan. Dalam paparannya, Lina menyampaikan wewenang KPPU mengemban amanat UU No.20 Tahun 2008 jo PP 17 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan kemitraan dilakukan oleh KPPU. Tujuannya adalah:

  1. Mewujudkan kemitraan yang sehat
  2. Mendorong hubungan saling menguntungkan
  3. Meningkatkan posisi tawar Usaha Kecil Menengah (UKM)
  4. Mendorong struktur pasar yang menjamin persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen
  5. Mencegah penguasaan pasar/pemusatan usaha.

Larangan perilaku kemitraan berdasarkan pasal 35 UU No.20/2018 bertujuan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan berbagai fasilitas Pemerintah yang ditujukan kepada pelaku UKM yang dinikmati oleh Pelaku Usaha Menengah/Besar yang menjadi mitranya. Selain itu, mencegah penyalahgunaan posisi tawar.

Beberapa perilaku penyalahgunaan posisi tawar yang rawan dilakukan dalam kemitraan adalah seperti amandemen kontrak yang merugikan mitra. Diarahkan juga setiap kerja sama kemitraan harus didukung dengan perjanjian tertulis.

Materi ketiga terkait dengan Teknik Pengembangan Usaha dengan Pola Kemitraan disampaikan oleh Nur Agis Aulia yang merupakan salah satu pelaku usaha muda dalam bidang sektor peternakan domba dan sapi di Serang yaitu Jawara Farm. Menurutnya kemitraan adalah salah satu strategi pengembangan usaha. Omsetnya bisa mencapai 2.5M dengan membangun “Social Capital” atau jaringan/ networking. Intinya, fokus penyadaran beternak yg profitable dengan model bisnis agro harian hingga tahunan, intervensi dan keberlanjutan. (BDG/IP)

Perlunya Konsultasi Sebelum Bahas Rencana Kerja Sama

Batam (11/10) – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) II KPPU Wahyu Bekti Anggoro menerima kunjungan Walikota Jambi Syarif Fasha, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridho, beserta jajaran di Kanwil II KPPU di Batam.

Fasha menuturkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi dengan KPPU terkait rencana kerjasama antara Pemerintah Kota Jambi dengan pelaku usaha jasa transportasi umum.

“Kami sedang membenahi sistem transportasi umum di Kota Jambi. Kebetulan ada pelaku usaha yang mengajukan kerja sama. Untuk itu kami perlu berkonsultasi dulu dengan KPPU. Jangan sampai ke depannya ada rambu-rambu yang dilanggar, jangan sampai nantinya terjadi praktek monopoli,” ujar Fasya.

Wahyu menyambut baik kunjungan tersebut kemudian berdiskusi mengenai sistem transportasi umum di Kota Jambi serta membahas draft perjanjian kerja sama tersebut. Namun dirinya menjelaskan bahwa ini bukan merupakan pernyataan resmi dari KPPU karena pendapat resmi KPPU hanya dapat dikeluarkan oleh Ketua KPPU melalaui surat saran dan pertimbangan.

Pada pertemuan tersebut Wahyu juga mengapresiasi pemerintah daerah di Provinsi Jambi karena dinilai aktif untuk berkoordinasi dengan KPPU guna mencegah terjadinya praktik monopoli di daerahnya.

Kanwil I Terima Kunjungan PW Muhammadyah Sumut

Medan (10/10) – Kantor Wilayah (Kanwil) I KPPU menerima kunjungan Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammdiyah Sumatera Utara yang dihadiri oleh Amrizal selaku Ketua Umum PW Muhammadiyah Sumatera Utara dan Miftah Fariz selaku Sekretaris Umum beserta jajarannya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil I KPPU Ramli Simanjuntak menyampaikan bahwa KPPU adalah lembaga negara yang mengemban amanat UU No.5 Tahun 1999. Dalam melaksanakan kewenangannya, KPPU mempunyai tugas pokok Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan Kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha. Disamping itu KPPU juga mengemban tugas sebagai Pengawas Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. “Saat ini Kanwil I KPPU sedang fokus pada ima sektor strategis yaitu pangan, pendidikan & kesehatan, energi, e-commerce dan perbankan. KPPU juga dalam hal ini fokus di sektor kemitraan,” kata Ramli.

Amrizal sangat mendukung tugas dan fungsi KPPU tersebut, diharapkan ke depannya PW Muhammdiyah Sumut sebagai Organisasi Masyarakat dapat bersinergi dalam pelaksanaan tugas KPPU tersebut dan diharapkan dapat membantu KPPU. Dari pertemuan ini diharapkan KPPU dan PW Muhammadiyah Sumatera Utara ke depannya akan terus menjalin kerja sama dan berkoordinasi terkait dengan upaya mewujudkan perekonomian yang sehat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 untuk kepentingan masyarakat.

 

Tingkatkan Kompetensi Pengadaan, KPPU Advokasi OPD Pemko Bukittinggi

Bukittinggi (27/9) – Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan sinergi untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Kanwil I melakukan advokasi terkait UU No. 5/1999 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Kegiatan dipimpin langsung oleh Yuen Karnova Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kota Bukittinggi didampingi oleh Ismail Johar, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam sambutannya, Yuen Karnova meminta kepada para kepala OPD dan seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan kesempatan pada kegiatan tersebut untuk berkoordinasi dan mengkonsultasikan kepada KPPU sehingga dapat aman dan nyaman dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, Pemko Bukittinggi juga dapat berkonsultasi dalam menyusun peraturan daerah yang berhubungan dengan ekonomi dan persaingan usaha sehingga persaingan usaha dapat berjalan secara sehat di Kota Bukittinggi.

Dalam paparannya, Ramli menyampaikan tentang tugas pokok dan kewenangan KPPU dalam mengemban amanat UU No.5 /1999. KPPU mempunyai tugas pokok Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha.

Di samping itu KPPU juga mengemban tugas sebagai Pengawas Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Lebih lanjut disampaikan, keberadaan UU No.5/1999 diharapkan mampu mengikis praktek persekongkolan tender yang sudah merupakan budaya dan rahasia umum, sehingga sering dianggap sebagai suatu hal yang biasa. “Untuk itu perlu ada perhatian khusus terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya,” ujar Ramli.

Mengakhiri kegiatan tersebut, Yuen Karnova mengharapkan KPPU dapat memberikan asistensi dan konsultasi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di lingkungan Pemko Bukittinggi serta penerapan kartu brizzi dalam pembayaran non tunai di obyek wisata di Bukittinggi. Selain itu, melalui advokasi ini KPPU dan Pemko Bukittinggi dapat saling bersinergi khususnya dalam melakukan penyelarasan kebijakan sehingga tidak bersinggungan dengan UU No. 5/1999. (MDN)

Dorong Iklim Berbasis Kompetensi, KPPU Advokasi Pemkab Tanah Datar

Batu Sangkar (26/9) – Bertempat di Ruang Pertemuan Gedung Indojolito, KPPU lakukan upaya pencegahan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan dibuka oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar dalam hal ini diwakili Ir. Helfy Rahmi Harun selaku Asisten III bidang Administrasi dan dihadiri oleh Masni Yuletri selaku Kepala Bagian Perekonomian sekaligus moderator dalam kegiatan ini. Kegiatan dihadiri Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta Pejabat Pembuat Komitmen seluruh OPD.

Dalam sambutannya, Helfy Rahmi Harun memberikan apresiasi kepada KPPU atas langkah preventif yang dilakukannya. Internalisasi adalah salah satu langkah tepat yang dilakukan KPPU kepada Pemkab Tanah Datar. Menurutnya OPD masih banyak yang kurang memahami tugas dan wewenang KPPU. Untuk itu melalui kegiatan ini, Helfy Rahmi menghimbau kepada seluruh jajarannya, untuk menerima informasi dan pemahaman terkait Peran KPPU dan UU No.5/1999 dapat lebih dipahami secara mendalam. Hal ini penting sebagai upaya pencegahan agar tidak ada pelanggaran persaingan usaha khususnya terkait dengan proses pengadaan barang/jasa.

Mengawali paparannya Kepala Kanwil I, Ramli Simanjuntak menyampaikan tentang tugas pokok dan kewenangan KPPU dalam mengemban amanat UU No.5/1999. Dalam melaksanakan kewenangannya, KPPU mempunyai tugas pokok Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan Kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha dalam bentuk kajian proses pembentukan Peraturan, Evaluasi Kebijakan, atau Rekomendasi diberlakukannya Kebijakan.

Disamping itu KPPU juga mengemban tugas sebagai Pengawas Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Salah satu hal yang ditekankan Ramli adalah pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain, atau pihak terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Untuk itu, dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, pokja di Lingkungan Pemkab Tanah Datar tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah pada Pasal 22 UU No.5/1999, mengingat hampir sebagian besar penanganan Perkara di KPPU berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Lebih lanjut disampaikan, keberadaan UU No. 5/1999 jelas tidak bisa mentolerir lagi praktek-praktek persekongkolan tender dan pelakunya dapat diganjar denda sampai 25 miliar. Adanya UU No.5/1999 diharapkan mampu mengikis praktek persekongkolan tender, namun implementasinya ternyata tidak mudah. Praktek persekongkolan tender sudah merupakan budaya yang menjadi rahasia umum, sehingga sering dianggap sebagai suatu hal yang biasa.

Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya penangan persekongkolan tender yang mendominasi di wilayah kerjanya (Sumut, Sumbar, Aceh, Riau dan Kepri) dimana pada bulan Agustus 2019 ini, KPPU kembali menghukum 10 perusahaan dan 4 Kelompok Kerja (Pokja) yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No.5/1999.

Dalam proses pengadaan barang/jasa, Pokja dapat membuat catatan-catatan mengenai perilaku dan pernyataan yang mencurigakan. Apabila pokja menemukan adanya dugaan pelanggaran tersebut, dapat menyampaikan laporannya kepada KPPU. “Lebih lanjut, saya menitipkan kepada Bupati agar selalu mengingatkan pelaksana pengadaan di daerah dan tetap menjaga integritas dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa,” ujar Ramli.

Selain pengadaan barang dan jasa, Ramli juga menyampaikan peran aktif KPPU dalam melakukan koordinasi terkait pemantauan harga bersama satgas pangan dan TPID, serta secara intens melakukan upaya pencegahan melalui penerapan daftar periksa kebijakan. “Prinsip persaingan usaha yang sehat sebagai elemen penting dalam setiap pembentukan kebijakan dan peraturan ekonomi,” ujarnya.

Integrasi prinsip persaingan usaha dalam pembuatan kebijakan akan menjamin terciptanya lingkungan usaha berbasis kompetisi yang adil, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Iklim usaha yang kompetitif juga akan mendorong terciptanya inovasi dan perbaikan aktivitas ekonomi, yang merupakan syarat penting dalam era integrasi perekonomian global.

Menutup acara, Assisten III Kab. Tanah Datar menyatakan terima kasihnya terhadap peran KPPU dan berharap bersedia turut serta mengawasi iklim persaingan usaha di Kab. Tanah Datar. “Dalam pengambilan kebijakan kedepannya juga saya lihat perlunya sinergitas dengan KPPU dalam membangun perekonomian daerah. Saya berharap seluruh OPD yang hadir di sini dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan di Kab. Tanah Datar,” ujar Helfy. (MDN)

KPPU Kumpulkan Dinas Peternakan Se-Sumut untuk Optimalisasi Pengawasan Kemitraan

Medan (23/9) – Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama (PKS) antara KPPU dengan Dirjen PKH-Kementan yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2019, maka dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pembinaan kemitraan usaha peternakan, Kanwil I KPPU menggelar kegiatan sosialisasi PKS pengawasan kemitraan dengan menghadirkan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota di Seluruh Sumatera Utara. Kegiatan sosialisasi ini dipimping langsung oleh Ramli Simanjuntak selaku Kepala Kantor Wilayah I KPPU yang sekaligus menyampaikan paparannya. Sebagai pemberi pemaparan yang lain turut dihadirkan Abdul Hakim Pasaribu selaku Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan, Maria Nunik Sumartini selaku Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternak Dirjen PKH-Kementan dan Mulkan Harahap selaku Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pembukaan Ramli menyampaikan bahwa KPPU mendapat amanat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan, untuk itu perlu kerjasama dan sinergi dengan stakeholder dalam membenahi kinerja kemitraan usaha, salah satunya dengan Dirjen PKH dengan fokus pada sektor perunggasan. Diharapkan dengan adanya pengawasan tersebut, perlindungan hukum terhadap peternak-peternak yang bermitra dengan pelaku usaha menengah/besar secara nyata dapat dirasakan. Pelaku Usaha Besar/Menengah dilarang menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya.

“Pemerintah dapat hadir dalam perencanaan dan pelaksanaan kemitraan antar pelaku usaha, sehingga prinsip-prinsip kemitraaan dapat terwujud dalam pelaksanaan kemitraan dan saling bertanggung jawab. Oleh karena itu PKS ini sebagai landasan dalam upaya bersama antara KPPU dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan, dan  sinergisitas pengawasan dan pembinaan Kemitraan,” ujar Ramli.

Pada pemaparannya, Maria Nunik Sumartini menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kanwil I sebagai Kantor wilayah KPPU yang pertama menindaklanjuti PKS antara KPPU dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagai tindak lanjut dari PKS tersebut, akan dibentuk Satuan Tugas Kemitraan yang beranggotakan dari unsur Ditjen PKH dan KPPU. “Sumut akan kita jadikan pilot project untuk pembentukan Satgas Kemitraan dan diharapkan dapat mengoptimalisasikan terkumpulnya data pelaku kemitraan serta terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan secara optimal,” papar Maria Nunik.

Lebih lanjut Abdul Hakim Pasaribu menambahkan melalui kemitraan yang sehat, Peternak yang besar akan terus bertumbuh, bersama-sama dengan peternak yang kecil. Sineregi antara KPPU dan Dirjen PKH nantinya dalam bentuk PKH yang mendorong terbentuknya kemitraan antara Integrator dan peternak plasma, dan KPPU bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kemitraannya dan melakukan penegakan hukum jika salah satu pihak menyalahi kemitraan.

“Setelah kita lakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta upaya pencegahan, apabila pelaku usaha yang bermitra masih melanggar peraturan, maka pencabutan usaha dan sanksi denda dapat diterapkan pada pelaku usaha yang melanggar aturan kemitraan,” pungkasnya.

Sedangkan Mulkan Harahap lebih mencermati kondisi peternakan saat ini, dijelaskan pentingnya dibangun pola kemitraan yang sehat dengan terjadinya komunikasi yang baik antara integrator dan peternak. Perlu dipastikan bahwa kemitraan usaha harus benar-benar saling transparan, menguntungkan dan berkeadilan. Diharapkan, dengan semakin meningkatnya kerjasama dan sinergitas KPPU dengan Instansi terkait maka eksistensi dan pengakuan publik kepada KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan sesuai amanat  UU No. 20/2008 tentang UMKM dan tentang pengawasan kemitraan akan semakin meningkat.

Sebagai tindaklanjut pertemuan tersebut, dalam beberapa pekan ke depan, kanwil I akan mengundang pelaku usaha untuk menyampaikan data kemitraannya dan diminta untuk melaporkan kemitraannya kepada dinas terkait, sehingga selain sebagai upaya melindungi peternak, pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan dengan data yang akurat. Menindaklanjuti pembentukan satgas, KPPU juga meminta kepada dinas kab/kota untuk memberikan daftar pejabat yang nantinya akan tergabung dalam Satgas Kemitraan dengan Kanwil I KPPU.

“Kepada peternak plasma yang merasa dirugikan dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau masyarakat yangmengetahui adanya kemitraan sektor peternakan yang tidak sehat maka dapat segera melapor kepada KPPU dengan menyertakan bukti. Apabila terdapat ada perilaku menguasai dari yang besar ke plasma, dapat KPPU tindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum,” pungkas Ramli lagi mengakhiri kegiatan sosialisasi. (MDN)

Kanwil I Hadiri Rapat Koordinasi Wilayah TPID Se-Sumatera

Medan (18/9) Kantor Wilayah I KPPU mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi (TPID) se-Sumatera untuk membahas langkah-langkah dalam menghadapi tekanan inflasi di wilayah Sumatera di Ruang Rapat Lantai IX Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota TPID dan perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera.

Rakorwil TPID dibuka oleh Musa Rajekshah selaku Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Musa Rajekshah menyampaikan apresiasi rapat koordinasi TPID se-Sumatera yang digelar di Sumut tersebut. Apalagi Provinsi Sumut menjadi salah satu daerah yang tertinggi tingkat inflasinya, di seluruh Indonesia. “Koordinasi dan sinergi semua pihak yang terkait sangat penting dalam upaya pengendalian inflasi. Tindakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dapat menjaga tingkat inflasi di daerah, yang pada akhirnya akan melindungi konsumen dan menjaga kesejahteraan petani sebagai produsen. Dengan kegiatan ini, kami dapat mengambil pelajaran untuk pengendalian inflasi yang terjadi di Sumut”, ujarnya.

Selanjutnya kegiatan rakorwil dipimpin oleh Wiwiek Sisto Widayat selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara. Dalam paparannya di awal, Wiwiek menyampaikan, Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) antara lain berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan Sumut ini yang membawa inflasi Sumatera secara keseluruhan, dimana saat ini semua produksi pangan di Sumatera itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.“Saya kira kita akan mencari solusinya apa yang bisa kita lakukan dan kita sepakati, baik jangka panjang maupun jangka pendek, salah satunya dengan melakukan kerjasama antar daerah dalam hal perdagangan hasil produksi sektor strategis” paparnya.

Dalam kesempatan Rakorwil, turut dihadirkan Frans M. Tambunan selaku Direktur Operasional Food Station Tjipinang Jaya, Anugrah Esa selaku Direktur Usaha dan Pengembangan PD Pasar Jaya untuk menyampaikan pengalamannya dalam mengelola BUMD Pangan di DKI Jakarta.

Dalam paparannya, Frans menyampaikan bahwa dalam menjalankan fungsinya menjaga ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta dan menjadi pusat informasi bahan pangan, Food Station menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing tinggi. Melalui Food Station, Pemerintah DKI memainkan peran lebih besar dalam menjaga stabilitas harga pangan yaitu dengan cara menjaga pemenuhan pasokan melalui kerjasama dengan gapoktan, membuat contract farming, membangun perdagangan pangan elektronis yang memungkinkan pengembangan standardisasi kualitas, dan meniadakan mobilisasi produk yang tidak perlu yang pada gilirannya akan menurunkan biaya logistik dan transportasi.

Sementara itu, Direktur Usaha dan Pengembangan PD Pasar Jaya menyampaikan selain melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar dan membina pedagang pasar, PD Pasar Jaya ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan Jasa, diantaranya menjadi wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain, bantuan terhadap stabilitas harga barang serta melaksanaan pengembangan kerjasama. PT Food Station Tjipinang Jaya bergerak di sisi hulu dengan mencari dan menjamin pasokan komoditas dry food (terutama beras), dan komoditas berbagai jenis daging. Sementara, PD Pasar Jaya bergerak di sisi hilir dengan mendistribusikan berbagai komoditas tersebut ke masyarakat melalui pasar-pasar yang dimiliki.

Di sisi lain, PD Pasar Jaya juga memiliki program pengendalian harga pangan. Saat ini PD Pasar Jaya berencana untuk membangun Pasar Grosir (pusat perkulakan) di Pasar Induk Kramat Jati dan beberapa titik pasar lainnya. “Pedagang dapat membeli pasokan berbagai macam pangan di pasar tersebut, dengan harga yang sudah diterapkan Pemerintah hal ini bertujuan untuk meredam gejolak dan perbedaan harga dengan cara memperpendek mata rantai tata niaga pangan”, Ujar Esa.

Menanggapi hal tersebut Ramli menegaskan untuk mengendalikan inflasi perlu ada pasokan, dan untuk mengelola pasokan, perlu ada BUMD sebagaimana yang dilakukan oleh Pemda DKI. Untuk itu penguatan peran dan sinergitas BUMD bidang pangan perlu terus didorong oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. BUMD harus memiliki fasilitas CAS dan cold storage sehingga dapat menampung pasokan pangan di saat harga rendah. Hal ini sangat diperlukan karena mustahil bisa mengendalikan harga jika tidak mempunyai sistem penyimpanan pasokan yang terjaga sepanjang waktu.

Lebih lanjut disampaikan, sejauh ini KPPU telah melakukan upaya untuk mengatasi praktek kartel pada tata niaga daging sapi dan daging ayam. Dimana kartel berdampak terhadap tingginya laju Inflasi secara nasional diantaranya adalah menurunkan daya beli, ketidakpastian dunia usaha, mendorong spekulasi dan menurunkan daya saing.

“KPPU secara konsisten akan menjadikan pembenahan tata niaga pangan sebagai prioritas. Hal ini akan terus dilakukan KPPU untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan pencapaian inflasi rendah dan stabil” pungkasnya. (MDN)

Kanwil I Lakukan Audiensi dan Advokasi dengan BI Riau

Pekanbaru (16/9) Kantor Wilayah I KPPU melakukan audiensi dan advokasi dengan Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Riau dalam rangka sinergisitas pengendalian inflasi. Dalam kegiatan audiensi yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Kepala Kanwil I KPPU, Ramli Simanjuntak bersama staf diterima langsung oleh Decymus, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau didampingi oleh Teguh Setiadi selaku deputi direktur BI Provinsi Riau beserta staf.

Dalam advokasi tersebut, Ramli menyampaikan bahwa salah satu arahan presiden di tahun 2015 adalah melibatkan KPPU di dalam pengendalian inflasi. Peran penting KPPU dalam pengendalian inflasi salah satunya adalah pengawasan pada sektor strategis pangan. KPPU akan terus mengkaji secara komprehensif mengenai sektor ini. Pola distribusi pangan melibatkan berbagai pihak mulai dari petani, pengumpul, pedagang besar, dan pedagang eceran, dimana masing-masing lini distribusi memiliki struktur pasar yang berbeda dan cenderung mempengaruhi harga akhir yang diterima masyarakat.

Dalam kewenangannya menegakkan hukum persaingan, KPPU telah menghukum beberapa pelaku usaha yang melakukan kartel, termasuk kartel yang terkait pangan seperti kartel bawang putih, minyak goreng, impor sapi, DOC Ayam dan sebagainya.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia memaparkan hasil kajiannya terkait kondisi inflasi Provinsi Riau yang cukup tinggi, meskipun tidak setinggi Sumatra Utara. Faktor pemicu utamanya adalah naiknya harga cabe. Selama ini Riau adalah daerah konsumsi, bukan produksi, sehingga untuk cabe sangat tergantung dengan pasokan dari Sumut dan Sumbar.

Berdasarkan hasil kajian BI terhadap rantai pasok, ketika harga pangan naik, margin di level Pedagang Besar juga semakin besar, terutama margin antara Pedagang Besar di daerah produsen dengan Pedagang Besar di Riau. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi KPPU.

Menanggapi hal tersebut, Ramli Simanjuntak menyampaikan dari hasil pantauan komoditi cabe yang dilakukan Kanwil I di tingkat petani, penyebab harga tinggi diakibatkan pasokan yang kurang.Terkait pasokan ini butuh informasi yang akurat dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghasilkan data yang akurat sebagai basis dalam mengambil keputusan.

Diharapkan untuk kondisi pangan yang selalu fluktuatif ini perlu data yang komprehensf terkait dengan pasokan atau produksi dari setiap daerah penghasil, untuk itu perlu adanya suatu Badan Usaha Pemerintah Daerah (BUMD) di sektor pangan yang bertugas mengelola data dan stok pangan. BUMD harus dapat mengelola fasilitas CAS atau tempat penyimpanan sehingga jika harga rendah dapat ditampung oleh BUMD. Ini sangat diperlukan dalam mengendalikan harga karena jika tidak mempunyai sistem penyimpanan maupun pasokan yang terjaga sepanjang waktu, harga akan terus fluktuatif. (MDN)

Kanwil I Hadiri Rapat Koordinasi TPID Sumut

Medan (11/9) – Kantor Wilayah (Kanwil) I KPPU mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Sumatera Utara dalam menghadapi tekanan inflasi di Sumatera Utara. Rapat digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Jl. Balaikota No. 4 Medan dan Rakor dipimpin oleh Wiwiek Sisto Widayat selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara didampingi oleh Ernita Bangun (Kabiro Bina Perekonomian Sumatera Utara Kompol Akala (Dirreskrimsus Polda Sumatera Utara) selaku Kasatgas Pangan Provinsi Sumatera Utara dan Ramli Simanjuntak (Kepala KPPU Kanwil I Medan) serta dihadiri oleh OPD Provinsi Sumatera Utara, Satgas Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pembukaannya Wiwiek Sisto Widayat menyampaikan, Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) antara lain berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis dan komoditas pangan.

Inflasi Indonesia relatif terkendali namun Sumatera dan beberapa Provinsi wilayah timur mencatatkan angka inflasi tahunan (yoy) yang tinggi diantaranya Sumatera Utara (6,47% yoy), Maluku (5,09% yoy), dan Sulawesi Tengah (4,79% yoy). Pemerintah pusat telah menetapkan target inflasi di range 3,5 % ± 1% pada tahun 2019. Hingga bulan Agustus, tingkat inflasi Provinsi Sumatera Utara secara year to date telah mencapai 5,40%. Berada di atas tingkat inflasi Sumatera dan nasiona, dimana “Harga komoditi-komoditi pangan hampir naik 16%, dan yang terbesar adalah cabai merah yang kontribusinya hampir 65% terhadap inflasi.

Pada kesempatan yang sama, Instansi terkait juga diminta untuk memberikan data yang berkaitan dengan lua tanam dan hasil produksi untuk komoditas pangan di sumut pada komoditas Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih maupun jumlah produksi ayam ras.

Menanggapi hal tersebut, Ramli Simanjuntak menyampaikan bahwa peran penting KPPU dalam menjalankan tujuannya salah satunya adalah fokus pada sektor strategis pangan. KPPU akan terus mengkaji secara konfrehensif mengenai sektor ini. Pola distribusi pangan melibatkan berbagai pihak mulai dari petani, pengumpul, pedagang besar, dan pedagang eceran, dimana masing-masing lini distribusi memiliki struktur pasar yang berbeda dan cenderung mempengaruhi harga akhir yang diterima masyarakat.

Dari hasil pantauan yang dilakukan Kanwil I ditingkat petani, penyebab harga tinggi diakibatkan pasokan yang kurang. Terkait pasokan ini butuh informasi yang akurat dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghasilkan data yang akurat sebagai basis dalam mengambil keputusan. Diharapkan untuk kondisi pangan yang selalu fluktuatif ini perlu data yang komprehensf terkait dengan pasokan atau produksi dari setiap Kabupaten penghasil, untuk itu perlu adanya suatu Badan Usaha Pemerintah Daerah khususnya sektor pangan yang bertugas mengelola data dan stok pangan.

“BUMD harus memiliki fasilitas cold storage atau tempat penyimpanan sehingga jika harga rendah dapat ditampung oleh BUMD yang mengelola cold storage tersebut. Ini sangat diperlukan, karena hal yang mustahil bisa mengendalikan harga jika tidak mempunyai sistem penyimpanan maupun pasokan yang terjaga sepanjang waktu”, ujar Ramli. (MDN)