Kanwil VI – BPK Sulbar Selenggarakan Sosialisasi Cegah Pelanggaran

Mamuju (13/3) – Kantor Wilayah (Kanwil) VI KPPU bekerja sama dengan Pemrov Sulbar menyelenggarakan Sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa dalam perspektif hukum persaingan usaha kepada lingkup pemerintah daerah Se Sulawesi Barat. Peserta dalam sosialisasi ini adalah para kepala daerah, pejabat pengadaan barang/jasa dan dinas terkait lainnya dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat. Sosialisasi menghadirkan pemateri Kepala Kanwil VI KPPU Makassar Hilman Pujana dan Kepala Sub Auditorat Perwakilan BPK Prov Sulbar Ali Wardhana.
.
Sosialisasi dibuka dengan penyampaian keynote speech dari Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemrov Sulbar H.Hamzah. Dia menyambut baik dan positif kehadiran KPPU khususnya Kanwil VI KPPU Makassar. “Luar biasa kita mendapat semangat yang besar hari ini, sehingga dapat bertemu dalam kesempatan yang begitu sangat strategis dan penting artinya sebab kegiatan ini merupakan sarana implementasi dan penjabaran dari UU No.5 Tahun 1999,” katanya. Dia melanjutkan sosialisasi ini sebagai tindak lanjut implementasi kesepakatan bersama yang telah ada antara KPPU dengan Pemrov Sulbar. “Kami sangat konsentrasi untuk mengawal UU ini sebab sangat penting dalam rangka memberikan kesempatan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari seluruh sektor usaha,” ucapnya lagi.
.
Ditambahkan Hamzah, pihaknya mengapresiasi sosialisasi ini, “melalui kegiatan ini kami harap dapat memberikan kesempatan kepada pihak Pemerintah Prov Sulbar untuk lebih mengetahui, memahami tentang isi aturan UU No.5 Tahun 1999. Sebelum melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkup pemerintah, kami diberi terlebih dahulu sosialisasi, pemahaman, pengetahuan untuk tidak melanggar UU tersebut, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengadaan barang/jasa berada pada posisi kritis yang sagat berpotensi terjadi pelanggaran, dan kemungkinan terjadi pelanggaran itu dapat dilakukan oleh pelaku usaha namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh oknum atau petugas pengelola pelaksanaan barang dan jasa, bahkan biasa juga dari faktor kebijakan pemerintah yang mempengaruhinya.”
.
Melalui kegiatan ini pulam KPPU mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk dapat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran KPPU yang sangat strategis karena bertujuan demi mewujudkan perekonomian yang efisien melalui iklim usaha yang kondusif. Sehingga tdak ada pelaku usaha tertentu yang menikmati keuntungan yang sebesar-besarnya tapi pada sisi lain peluang usaha bagi pelaku usaha lainnya tertutup.
.
Hilman dalam paparannya kemudian menjelaskan bahwa sosialisasi ini dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan agar pejabat pengadaan barang/jasa khususnya ingkup pemerintah tidak terlibat dalam persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam pengadaan barang/jasa. “Sebagaimana diketahui bahwa tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat diatur dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999. Pengadaan barang/jasa sangat rawan terjadi kolusi, oleh sebab itu KPPU akan terus gencar meakukan sosialisasi dan mengajak semua pihak untuk terus memperbaiki tender agar tercipta pengadaan yang transparan dan tidak ada diskriminasi dalam prosesnya,” jelasnya.
.
“Temuan BPK menunjukan adanya peningkatan jumlah temuan dalam pengadaan barang/jasa di Sulawesi Barat dari tahun 2016 s.d 2018,” ucap Ali Wardhana. Dia pun menjelaskan bahwa sosialisasi ini terlaksana dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta pencegahan dan penanganan perkara dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Bertujuan guna meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
.
Turut disampaikan pula bahwa saat ini Pemrov Sulbar menangani beberapa paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa. “Kami pun tidak dapat menjamin bahwa prosesnya berjalan sesuai prosedur,” katanya. Pihaknya berharap kerja sama dari pihak-pihak terkait untuk memberikan warning sebelum terjadinya pelanggaran, salah satunya berkolaborasi dan bersinergi dengan KPPU dan BPK sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari terjadinya persekongkolan dalam tender pengadaan barang/jasa dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
.
Menutup kegiatan, Hilman menghimbau pejabat pengadaan barang/jasa untuk tidak memberikan celah sedikitpun kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tender untuk bersekongkol, karena itu melanggar UU No.5 Tahun 1999. “KPPU akan menindak tegas para pelaku persekongkolan dalam tender itu,” tegasnya. (mks)

Kanwil I dan DPRA Siapkan Langkah Sinergis Strategis

Banda Aceh (16/3) – Kantor Wilayah (Kanwil) I KPPU hari ini menggelar Audiensi dan Koordinasi dengan Ketua DPRA Provinsi Aceh, Dahlan Djamaludin yang didampingi wakil ketua dan seluruh pimpinan komisi. Berlokasi di Ruang kerja Ketua DPRA, audiensi digelar dalam rangka menjalin silaturahmi dengan Pimpinan baru DPRA terpilih periode 2019-2024.

Dalam audiensi tersebut, Ramli Simanjuntak selaku Kepala Kanwil I KPPU memaparkan tugas pokok dan fungsi KPPU yang terdiri dari Penegakan Hukum dan Advokasi serta pentingnya mendesiminasikan persaingan usaha yang sehat ke seluruh stakeholder dan daerah.

“Advokasi yang dilakukan KPPU dalam bentuk pemberian Saran dan Kebijakan kepada Pemerintah agar sesuai dengan prinsip Persaingan Usaha. Selain itu, dengan kewenangan penegakan hukum, KPPU dapat memberi sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha. Untuk itu KPPU siap berkontribusi memberikan sumbangan pemikiran dalam mendorong kemajuan ekonomi di Aceh,” ujar Ramli.

Menanggapi hal tersebut, Dahlan menyampaikan apresiasinya atas kunjungan KPPU. Dengan adanya KPPU, DPRA merasa memiliki sekutu dalam melakukan pengawasan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang saat ini sudah banyak permasalahan di Provinsi Aceh.

“Perekonomian Aceh sebagian besar digerakan oleh APBN melalui pengadaan, selain itu arus barang hampir semuanya berasal dari Sumut, untuk itu peran KPPU sangat penting bagi perekonomian Aceh,” ujar Dahlan.

Dahlan mengharapkan nantinya akan ada pertemuan lanjutan untuk merumuskan agenda pengawasan yang lebih strategis dan akan melibatkan KPPU sebagai mitra dalam merumuskan raperda yang memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat Aceh.

Membangun Sinergi, Kanwil II Melakukan Audiensi dengan BPS Lampung

Lampung (10/3) – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) II KPPU Wahyu Bekti Anggoro didampingi Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Septiana Winarpritanti melakukan audiensi dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Faisal Anwar selaku Kepala BPS Provinsi Lampung. Audiensi dilaksanakan di kantor BPS Provinsi Lampung dengan tujuan membangun koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan data statistik yang diperlukan KPPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Dalam melaksanakan amanat UU No.5 Tahun 1999 KPPU dapat bersinergi dengan instansi terkait, Badan Pusat Statistik adalah salah satu lembaga yang diharapkan dapat bersinergi untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh KPPU, baik dalam kajian maupun dalam proses penegakan hukum yang menjadi tugas dan wewenang KPPU,” ungkap Wahyu.

Menanggapi audiensi itu Faisal menyambut baik dan bersedia bersinergi dengan KPPU untuk memberikan data statistik yang dibutuhkan oleh KPPU. “Kami bersedia memberikan data secara resmi kepada KPPU guna mendukung tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab KPPU,” katanya.

Faisal kemudian juga mempertegas bahwa data yang dihasilkan oleh BPS adalah data indikasi dan tidak bisa memberikan data implementatif, selain itu Faisal juga menjelaskan bahwa data yang dapat diberikan adalah data yang sudah dipublikasi oleh BPS. Akan tetapi pihaknya berkomitmen akan bersinergi seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh KPPU.

Kanwil III dan BPK Jabar Siapkan Langkah Pencegahan-Penindakan Tender Pemerintah

Bandung (9/3) – Kantor Perwakilan (Kanwil) III KPPU melakukan audiensi ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar). Hadir dalam audiensi, Kepala Kanwil III Aru Armando dan Kepala Perwakilan BPK Jabar Arman Syifa.

Dalam audiensi kedua belah pihak membahas mengenai implementasi Memorandum of Understanding (MoU – Nota Kesepahaman) yang ditandatangani BPK RI – KPPU RI sejak tahun 2016.

Mengemuka dalam diskusi, pembahasan mengenai langkah dan strategi untuk mengimplementasikan MoU tersebut dalam konteks tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Salah satunya mengenai pengawasan dan audit tender pengadaan di lingkup Provinsi Jabar.

Dalam pertemuan, Kepala BPK Jabar, Arman Syifa menyampaikan jika saat ini pihaknya mengembangkan proses audit tidak hanya pada saat proyek selesai dikerjakan, namun juga melihat proses pengadaannya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan.
Atas hal tersebut, Kepala KPPU Kanwil III Bandung, Aru Armando mengapresiasi langkah yang diambil BPK Jabar, dan hal tersebut selaras dengan tugas dan kewenangan KPPU dalam mengawasi tender pengadaan barang dan/jasa Pemerintah.

Mengingat kesesuaian tugas dan kewenangan masing-masing lembaga, pihak KPPU Kanwil III Bandung dan BPK Perwakilan Jabar menyiapkan langkah strategis untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan terkait kegiatan pengadaan barang dan/jasa di lingkup Provinsi Jabar.

Kanwil I Optimalkan Pengawasan Kemitraan di Sumbar

Medan (6/3) – KPPU mendapat amanat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan, untuk itu KPPU bekerja sama dan bersinergi dengan Dirjen PKH dalam membenahi kinerja kemitraan usaha dengan fokus pada sektor perunggasan.

Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ramli Simanjuntak dalam Pertemuan Koordinasi Kemitraan Peternakan Di Provinsi Sumatera Barat yang diadakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat di Hotel HW Padang. Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Fini Murfiani, Kepala Bidang Bina Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Afrizal Arman dan seluruh kepala dinas terkait peternakan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Sebelumnya, Fini mengapresiasi langkah cepat KPPU bersama Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pembinaan kemitraan usaha peternakan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) antara KPPU dengan Direktorat Jenderal Perternakan dan Kesehatan (Dirjen PKH) Hewan Kementerian Pertanian yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2019.

“Pemerintah dapat hadir dalam perencanaan dan pelaksanaan kemitraan antar pelaku usaha, sehingga prinsip-prinsip kemitraaan dapat terwujud dalam pelaksanaan kemitraan dan saling bertanggung jawab. Oleh karena itu PKS ini sebagai landasan dalam upaya bersama antara KPPU dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan, dan sinergisitas pengawasan dan pembinaan Kemitraan,” ujar Fini.

Ramli menjelaskan bahwa Prinsip dasar kemitraan adalah saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Sedangkan proses dalam kemitraan adalah adanya perjanjian kemitraan secara tertulis, tercantum isi perjanjian yang memuat prinsip dasar kemitraan dan dilaporkan atau diketahui oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu poin penting dalam PKS antara KPPU dengan Dirjen PKH adalah pembentukan Satgas Kemitraan di setiap kabupaten/kota denga dikoordinir oleh Dinas Peternakan Provinsi dan Kantor Wilayah KPPU, nantinya Satgas yang akan menyediakan data dan informasi kemitraan dalam rangka pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Menutup paparannya, Ramli menyampaikan bahwa melalui kemitraan yang sehat, perusahaan sebagai inti akan untung, dan peternak kecil sebagai plasma akan terus bertumbuh. Untuk itu diharapkan setelah Satgas Kemitraan terbentuk, mereka dapat bekerja dengan baik. Kepada pelaku usaha juga dihimbau untuk bersikap kooperatif dalam menyampaikan data dan informasi kepada satgas kemitraan.

“Setelah kita lakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta upaya pencegahan, apabila pelaku usaha yang bermitra masih melanggar peraturan, maka pencabutan usaha dan sanksi denda dapat diterapkan pada pelaku usaha yang melanggar aturan kemitraan,” pungkasnya. (mdn)

KPPU Monitoring Ketersediaan Masker di Medan

Medan (5/3) – Sebagai respon atas kelangkaan dan kenaikan harga masker di pasaran, KPPU melalui kantor wilayah I di Medan melakukan monitoring harga dan ketersediaan masker di Medan untuk menyikapi lonjakan harga dan kelangkaan masker yang disebabkan mewabahnya virus Corona (Covid-19).

Ada dua titik lokasi yang menjadi objek pantauan pada hari ini di antaranya Toko Alat Kesehatan Medan di Jl. Raden Saleh Dalam No.73, Kesawan dan PT. Dimas Andalas Makmur di Jalan Majapahit Medan. Selain mengecek harga, peninjauan juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan masker.

Berdasarkan hasil pemantauan di Toko Alat Kesehatan, saat ini ketersediaan masker sedang kosong walaupun permintaan sedang meningkat, sampai memaksa pemilik toko harus mencari masker mulai dari Kota Binjai hingga Kota Medan. Saat ini toko hanya menerima pasokan sebanyak 10 kotak berisi 40 Box, dengan menjual 1 box seharga Rp. 125.000. Selain masker, permintaan hand sanitizer juga meningkat, dimana saat ini toko alkes menjualnya dengan harga Rp. 80.000 karena toko alkes hanya menerima jatah pembelian sebanyak 3 kotak.

Pantauan kemudian dilanjutkan ke PT. Dimas Andalas Makmur selaku distributor alat kesehatan yang menyuplai barang ke Sumut hingga ke Aceh. Dalam pantauannya, KPPU hanya menemukan masker sebanyak 2 karton dengan merek One Med yang berasal dari pabrikan di Surabaya dengan lonjakan harga menjadi Rp. 125.000 per box.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Meliana Manurung selaku Direktur, saat ini PT. Dimas Andalas Makmur hanya mampu memasarkan 200 box untuk seluruh wilayah pemasarannya, hal tersebut terjadi karena pasokan yang diterima dari pabrikan mengalami penurunan supply dari 1.000 box menjadi 200 box perbulan.

Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ramli Simanjuntak meminta kepada distributor untuk tidak terlalu banyak menaikkan harga masker. Meskipun diakuinya permintaan sangat tinggi dan stok terbatas. KPPU menegaskan kepada distributor agar tidak menahan pasokan atau menimbun pasokan untuk keuntungan sendiri. Kalau terjadi penimbunan bisa dikenakan denda hingga pencabutan izin usaha.

“Permintaan tinggi membuat harga naik dan stok berkurang. Untuk membuat masker ini ada bahan yang harus di impor dari Cina, sejak ada kasus ini import tidak diperbolehkan dari sana, ini yang membuat ketersediaan menipis, untuk itu pelaku usaha dilarang memanfaatkan situasi yang tengah terjadi saat ini,” ujarnya. (mdn)

Kanwil III Advokasi ke Bidang Peternakan Dinas Pertanian Pemprov Banten

Serang (5/3) – KPPU Kanwil III Bandung melakukan kegiatan Advokasi Kemitraan Usaha Peternakan kepada Bidang Peternakan Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Hadir dalam pertemuan Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Lina Rosmiati, Kepala Bidang Peternakan Dwidjo Harsono beserta jajarannya.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tentang Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan yang mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan di tingkat daerah. (BDG)

Kanwil III – Walikota Bandung Diskusikan Strategi Peningkatan Perekonomian

Bandung (3/3) – Kantor Wilayah III KPPU melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Bandung yang dihelat di Balai kota Bandung. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil III Aru Armando dan Wali Kota Bandung H. Oded Muhammad Danial, S.A.P, beserta jajarannya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Salah satu bahasan dalam pertemuan itu mengenai tugas, kewenangan serta peran KPPU melalui Kanwil III untuk meningkatkan perekonomian daerah di wilayah kerja Kanwil III yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Selain itu, pihak Kanwil III dan Walikota mendiskusikan strategi dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Isu ekonomi terkini juga tak luput dalam bahasan. Salah satunya mengenai kenaikan harga komoditas bawang putih. Terkait hal tersebut, pihak Pemerintah Kota Bandung menerangkan jika pihaknya telah melakukan operasi pasar terhadap komoditas bawang putih.

Khusus mengenai pengendalian pasokan dan harga bahan pokok, Oded berpendapat Perusahaan Pasar bisa berfungsi sebagai pengendali, PD Pasar Jaya tidak hanya bertugas sebagai pemungut retribusi semata.

Menanggapi hal tersebut KPPU sependapat jika PD Pasar berperan sebagai lembaga buffer stock kebutuhan strategis di Kota Bandung sepanjang dalam pelaksanaan fungsinya sesuai dengan prinsip persaingan sehat.

Aru juga menginformasikan jika saat ini sedang berjalan proses pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan Sektor Peternakan di lingkup Provinsi Jawa Barat. Selain terdiri dari unsur Kanwil III KPPU dan Provinsi Jawa Barat, Satgas rencananya juga akan melibatkan unsur dari Pemkab dan Pemkot di seluruh Wilayah di Jawa Barat.

Rencana pembentukan Satgas ini disambut baik oleh Pemkot Bandung. Kedepan Pemkot Bandung menginginkan agar dapat menjalin sinergi dengan Kanwil III khususnya dalam dalam hal pemberian advokasi kebijakan persaingan untuk peraturan dan/atau kebijakan Pemkot Bandung yang tekait kegiatan ekonomi, bisnis dan perdagangan.

Advokasi Kanwil I dengan OPD Pemerintah Kota Batam

Batam (27/2) – Dalam mengupayakan pencegahan, Kepala Kanwil I KPPU Ramli Simanjuntak melakukan advokasi kepada seluruh OPD Pemerintah Kota Batam.
Acara dibuka oleh Sekda Kota Batam Drs. Jefridin, M.Pd. Dalam sambutannya Jefridin menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak ekonomi Batam, namun saat ini sedang lesu karena sepinya kunjungan wisatawan. Kemudian Jefridin memperkenalkan seluruh jajaran OPD kota Batam satu persatu. Jefriddin berharap dengan kunjungan KPPU Kanwil I dapat memberi pemahaman bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Batam agar mengambil tindakan dan membuat kebijakan daerah yang selaras dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Ramli menyampaikan bahwa KPPU mempunyai tugas dalam melakukan saran pertimbangan dan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999 sehingga perlu melakukan pencegahan dalam penegakan hukum dan sinergitas dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

KPPU juga memiliki tugas, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 jo. PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. KPPU akan siap melakukan pengawasan kemitraan dengan OPD terkait.

“Terkait Pengadaan Barang/Jasa yaitu Pasal 22 UU 5/1999 tentang Persekongkolan, Pokja diharapkan lebih hati-hati dalam melakukan proses lelang khususnya tahap evaluasi dokumen penawaran, jangan sampai turut memenangkan pelaku usaha tertentu” jelas Ramli.

Disampaikan juga oleh Ramli bahwa saat ini KPPU menerima beberapa laporan terkait dengan proyek pengadaan di kota Batam dan sedang ditangani. Hal ini perlu menjadi catatan dinas terkait agar kedepannya proses lelang dilakukankan dengan kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menutup paparannya, Ramli menyatakan KPPU selalu mengutamakan upaya pencegahan dan siap menindak pelanggaran terhadap pelanggaran UU 5/1999. Untuk itu, KPPU sangat terbuka apabila diajak berdiskusi terkait kebijakan. (MDN)

Kanwil III Jalin Sinergi Dengan Media

Bandung (26/2) – Kepala Kanwil III Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Bandung mengunjungi Kantor Berita Tribun Jabar, dalam kunjungan tersebut Kanwil III KPPU Bandung disambut jajaran redaksi Tribun Jabar.

Dalam kunjungan tersebut, Kanwil III KPPU menekankan pentingnya peran media dalam mendukung pekerjaan KPPU, khususnya Kanwil III. Memperhatikan hal tersebut, maka perlu adanya sinergi antara Kanwil III dengan media, dalam hal ini Tribun Jabar untuk mengabarkan tentang peran dan kinerja KPPU kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Tribun Jabar menyambut baik upaya Kanwil III untuk menjalin sinergi, karena peran strategis yang diemban oleh KPPU.

Lebih lanjut, kunjungan tersebut juga membahas mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki okeh KPPU, dari mulai advokasi kebijakan persaingan, penegakan hukum, pengawasan merger-akuisisi dan pengawasan kegiatan kemitraan. Selain itu, mengemuka juga pembahasan isu-isu strategis nasional seperti Omnibus Law, hingga isu persaingan usaha di wilayah kerja, khususnya Provinsi Jabar. (BDG)