Para Terkapor di Perkara Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung Terbukti Melanggar UU NO 5 / 1999

Bandar Lampung (26/2) – KPPU memutus Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Terlapor I), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor II) dan PT Bangun Tjipta Sarana (Terlapor III) terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketiganya dihukum dengan akumulasi denda sebesar Rp7.948.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Simak selengkapnya di siaran pers https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

KPPU Sepakat Lanjutkan Kerja Sama dengan USU

Medan (26/2) – KPPU sepakat untuk lanjutkan kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani hari ini. Selengkapnya di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

Menemukan Kemitraan Tidak Sehat? Laporkan ke KPPU!

Surabaya (21/2) – Anggota KPPU Harry Agustanto dan Kodrat Wibowo menjadi pembicara utama dalam kegiatan bertajuk “Sosisalisasi Kemitraan Sehat dan Sejahterakan Rakyat di Universitas Dr. Soetomo”. Turut hadir pula Rektor Universitas Dr. Soetomo,Bachrul Amiq didampingi Wakil Rektor IV Meithiana Indasari pada kegiatan tersebut.

Sosialisasi ini ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada civitas akademika terutama bagi mahasiswa mengenai pengawasan kemitraan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. “UMKM merupakan salah satu penompang perekonomian di Indonesia, kita ketahui mayoritas pelaku usaha di Indonesia terklasifiasi dalam kelompok pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang turut berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja” ujar Harry.

Sementara itu, Kodrat menjelaskan mengenai tugas KPPU dalam pengawasan kemitraan yang mempunyai pola seperti inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum serta distribusi dan keagenan. “Dengan adanya pegawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU diharapkan akan berdampak pada pelaku usaha UMKM, sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi pelaku UMKM, itu sendiri,” Jelasnya.

Pengawasan kemitraan sangatlah penting di kalangan mahasiswa yang bercita-cita menjadi pengusaha sehingga dapat memahami konsep kemitraan yang sehat sehingga dapat menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan pelaku usaha besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Meithiana turut pula mendukung KPPU “Bahwa sistem ekonomi di Indonesia adalah demokrasi Perekonomian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, tentu saja termasuk pelaku usaha UMKM,” tambahnya.

Civitas akademik yang didalamnya terdapat Mahasiswa dan Dosen diharapkan dapat memahami nilai-nilai persaingan usaha yang sehat serta pengawasan kemitraan, sehingga ke depannya apabila ditemukan tindakan penyalahgunaan dalam kemitraan dapat dilaporkan ke KPPU.

Lindungi UMKM, KPPU Gelar Sosialisasi Kemitraan se-Provinsi Lampung

Bandar Lampung (20/2) – Guna mewujudkan kemitraan yang adil antara UMKM dan usaha besar, Kantor Wilayah II KPPU bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas Koperasi dan UKM menggelar sosialisasi. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dinas yang membidangi koperasi dan UMKM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung serta para pelaku UMKM di Provinsi Lampung.

Ketua KPPU Kurnia Toha menjelaskan bahwa kemitraan antara pelaku UMKM dengan usaha besar bertujuan untuk saling melengkapi. “Bermitra bukan untuk bersaing. Produk UMKM merupakan pelengkap bagi produk usaha yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengajak dinas-dinas yang membidangi koperasi dan UMKM se-Provinsi Lampung untuk bersinergi dengan KPPU sehingga dapat memberikan perlindungan dan pengembangan bagi UMKM setempat.

Selanjutnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Agus Nompitu dan Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU Lukman Sungkar dan dipandu oleh moderator Wahyu Bekti Anggoro selaku Kepala Kanwil II KPPU bergabung dalam diskusi panel yang membahas mengenai perlindungan dan penguatan bagi UMKM.

Lukman menjelaskan bahwa menjatuhkan hukuman bagi usaha besar bukanlah tujuan dari pengawasan kemitraan. Tujuan pengawasan kemitraan adalah agar kedua belah pihak yang bermitra dapat saling berkembang. Ia juga menghimbau kepada peserta untuk dapat menyampaikan informasi mengenai persoalan yang dihadapi yang terkait dengan kemitraan. “Kita belum hukum, kita kasih peringatan dulu. Diharapkan ada perubahan perilaku. Tapi jika setelah dikasih peringatan mereka masih bandel, baru kita kasih sanksi denda. KPPU berwenang memerintahkan instansi terkait untuk mencabut izin usaha bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran,” tambah Lukman.

Agenda Pemeriksaan Ahli Hingga Pembacaan Putusan, KPPU Gelar 3 Sidang Perkara M&A

Jakarta (20/2) – KPPU melakukan persidangan pada tiga perkara merger dan akuisisi hari ini di Jakarta. Dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham, satu sidang digelar dengan agenda putusan, dan dua lainnya adalah pemeriksaan ahli.

Sidang pembacaan putusan yang dipimpin oleh Ukay Karyadi sebagai Ketua Majelis, serta Harry Agustanto dan Kodrat Wibowo sebagai Anggota Majelis atas Perkara Nomor 29/KPPU-M/2019 memutus bahwa PT Dharma Satya Nusantara Terbukti Melanggar UU No 5 / 1999 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) atas Saham PT Agro Pratama.

Sementara pada dua sidang M&A lainnya Majelis Komisi melakukan Pemeriksaan Ahli atas Perkara Nomor 23/KPPU-M/2019 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan PT Jambi Prima Coal oleh PT PLN Batubara, serta Perkara Nomor 27/KPPU-/2019 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Gita Adhitya Graha oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall. Investigator mengundang Faraitody Rinto selaku Hakim dari Dirjen Administrasi Hukum Umum untuk menjadi saksi ahli sekaligus pada kedua perkara tersebut.

Informasi selengkapnya terkait putusan perkara M&A di atas dapat dilihat pada siaran pers melalui akses link berikut https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

Sidang Putusan Perkara M&A

Jakarta (19/2) – Sidang yang dipimpin oleh Yudi Hidayat sebagai Ketua Majelis, serta Kunia Toha dan Kodrat Wibowo sebagai Anggota Majelis atas Perkara Nomor 17/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Pani Bersama Jaya oleh PT Merdeka Copper Gold, Tbk digelar Rabu.

Agenda sidang hari ini adalah Pembacaan Putusan oleh Majelis Komisi. Terlapor diputus melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp1.000.0000.000 (satu miliar rupiah).

Simak siaran persnya di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers.

Putusan Tidak Bersalah pada Perkara M&A

Jakarta (18/2) – Sidang pembacaaan putusan yang dipimpin oleh Guntur Saragih sebagai Ketua Majelis, serta M. Afif Hasbullah dan Dinni Melanie sebagai Anggota Majelis atas Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Mitra Barito Gemilang oleh PT Astra Agro Lestari (Terlapor) digelar hari ini. Majelis memutuskan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Simak informasi selengkapnya melalui siaran pers di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

Arah Kebijakan Omnibus Law dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Jakarta (13/2) – Anggota KPPU Guntur S. Saragih hadir pada diskusi publik di Jakarta. Diskusi yang mengusung tema “Arah Kebijakan Omnibus Law dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” ini menghadirkan beberapa pembicara, sebut saja Ketua Dewan Pengawas Puskapu Tawaf T. Wirawan, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira, Wakil Ketua Komp. Keamanan Perdagangan KADIN Samuel Siahaan, dan Pakar Hukum Supardji Ahmad. Omnibus Law merupakan satu Undang-Undang yang sekaligus akan merevisi beberapa Undang-Undang yang terkait. Terdapat 3 Omibus Law yang akan didorong untuk dapat segera disahkan pada awal tahun ini, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Pemberdayaan, UMKM dan Undang-Undang Perpajakan.

KPPU memandang perlu dimasukkannya beberapa pasal dalam usulan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ke dalam program Omnibus Law, antara lain Merger/akuisisi, Penguatan kelembagaan, Pengenaan denda terhadap pelanggaran pasal, serta Perlunya pengaturan kewenangan dan sanksi bagi pihak-pihak yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan yang dilakukan KPPU.

Sebagai penutup, Guntur menyarankan kepada semua pihak untuk tetap menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan berani melaporkan kegiatan usaha-usaha yang menyimpang. “Perlu adanya kerjasama yang nyata dalam membantu iklim persaingan usaha yang sehat.” tegasnya.

Saat ini, KPPU telah mengirimkan surat kepada Presiden RI terkait peran aktif KPPU dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan, serta harapan KPPU dalam keikutsertaan di program Omnibus Law. Diharapkan dengan penerapan hukum persaingan usaha dan peran aktif otoritas persaingan usaha menjadi salah satu pertimbangan pelaku usaha untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia.

Perkembangan Komoditi Bawang Putih di Awal 2020

Jakarta  (13/3) – Dalam merespon isu mengenai perkembangan  komoditi bawang putih di awal tahun 2020 ini, KPPU menggelar diskusi bersama media dalam kegiatan forum jurnalis. Simak siaran persnya di laman https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

KPPU Selenggarakan Sharing Session tentang Akuisisi Aset dengan USFTC

Jakarta (12/2) – Ketua KPPU Kurnia Toha dan Anggota KPPU Kodrat Wibowo menerima kedatangan Timothy T. Hughes (Attorney, U.S. Federal Trade Commission) dalam kegiatan Sharing Session mengenai Akuisisi Aset, Rabu pagi. Sharing session ini merupakan sarana bertukar mengenai pengaturan merger dan akuisisi di Amerika Serikat.

“Sharing session ini penting sebagai wadah diskusi tentang Merger dan Akuisisi (M&A), untuk pengembangan kapasitas di KPPU sendiri,” kata Kurnia di sela-sela sesi.

Setidaknya ada tujuh hal yang dibahas Timothy dalam sesi ini. Seperti threshold transaksi M&A yang menjadi indikator penting dalam proses notifikasi M&A di Amerika Serikat, aturan tentang aset berwujud dan tidak berwujud (termasuk paten, merk dagang, sewa, dan lisensi), batas thresholds yang diperbaharui tiap tahun sesuai dengan gross national product (GNP) Amerika Serikat, nexus test, pengecualian yang berkaitan dengan transaksi M&A oleh pihak asing, daftar industri yang melakukan M&A, dan tantangan dalam M&A.

“Pengaturan M&A merupakan isu yg krusial bagi pelaku usaha di Amerika Serikat, sehingga FTC bahkan memiliki beberapa analis yang khusus mendalami peraturan M&A, dimana para analis ini dapat menjawab semua pertanyaan pelaku usaha mengenai M&A melalui nomor hotline kami,” uar Timothy.

Sebagai informasi, pada tahun 2018, USFTC menerima 2.000 kasus M&A, di mana pada awal USFTC berdiri, kasus M&A yang terima hanya berkisar 7 hingga 8 kasus.

“Banyak pekerjaan rumah KPPU untuk mempelajari proses M&A dari USFTC,” tambah Kodrat juga.

Timothy juga berharap sharing session seperti ini akan terus berlangsung antara KPPU dan USFTC untuk saling memperbaharui pengetahuan di antara keduanya.