Update Perkara KPPU di Awal 2020

Jakarta (20/1) – Bertempat di Media Center Gedung KPPU Jakarta, digelar forum jurnalis pertama di awal tahun 2020 ini, dengan pokok pembahasan seputar perkembangan perkara KPPU di tahun 2019 dan perkara yang masih berjalan serta perkara baru di tahun 2020.

Simak selengkapnya di laman kppu.go.id/id/siaranpers/.

KPPU Terima Kunjungan JRMA

Jakarta (9/1) – KPPU menerima kunjungan Jiangshu Market Regulation Administration (JRMA) dan diterima langsung oleh  Anggota KPPU Chandra Setiawan yang didampingi oleh Deputi Kajian dan Advokasi Taufik Ariyanto, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Deswin Nur, dan Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan Abdul Hakim Pasaribu.

Simak selengkapnya dalam siaran pers di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

KPPU Melakukan Audiensi ke Kemenkop-UKM

Jakarta (6/1) – Sebagai implementasi kerja sama yang dahulu pernah dilakukan, pada awal tahun 2020 ini KPPU melakukan audiensi ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) di Gedung Kemenkop-UKM, Jakarta. Audiensi dihadiri langsung oleh Ketua KPPU Kurnia Toha, Anggota KPPU Kodrat Wibowo dan Yudi Hidayat, Sekretaris Jenderal KPPU Charles Pandji Dewanto, Deputi Kebijakan dan Adbokasi KPPU Taufik Ariyanto, dan diterima langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Simak selengkapnya di tautan siaran pers https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

 

KPPU Resmikan Kanwil II di Lampung

Jakarta (18/12) – Ketua KPPU Kurnia Toha didampingi Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi serta Anggota KPPU Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, dan Yudi Hidayat, serta Sekretaris Jenderal KPPU Charles Pandji Dewanto, membuka dan meresmikan Kantor Wilayah (Kanwil) II KPPU yang beralamat di Jl. Diponegoro, No 40AB Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Peresmian Kanwil II ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaedi beserta jajaran pimpinan di Pemerintah Provinsi Lampung, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, OJK Perwakilan Lampung, serta Asosiasi Pelaku Usaha di Lampung.

Dalam sambutannya, Kurnia menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil II yang merupakan perpanjangan tangan KPPU ini merupakan hasil dari kajian yang mempertimbangkan beberapa hal terutama kondisi geografis serta potensi atas pertumbuhan perekonomian daerah di berbagai sektor. “Keberadaan KPPU diharapkan mampu menstimulus dan mendorong tumbuhnya iklim usaha yang sehat melihat di Provinsi yang merupakan pintu masuk sekaligus penghubung antara pulau Sumatera dan Jawa ini merupakan wilayah masuknya para investor lokal maupun asing,” ujar Kurnia.

Sebagaimana tugas KPPU, maka Kanwil II juga akan mengedepankan pengawasan kemitraan, pencegahan dan advokasi, serta penegakan hukum. Pada fungsi pengawasan kemitraan, Kanwil II akan memantau praktik kemitraan yang dilakukan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil dan menengah. Sementara dari sisi pencegahan dan advokasi, akan dilakukan harmonisasi regulasi serta sinergi dengan pemerintah maupun akademisi. Di ranah penegakan hukum, yang merupakan bentuk upaya terakhir apabila upaya pencegahan belum berhasil, KPPU melalui Kanwil II membuka pintu bagi yang ingin melaporkan dugaan perilaku persaingan usaha tidak sehat.

Sejalan dengan KPPU, Arinal pun berharap agar KPPU dan Pemprov Lampung dapat menjalin hubungan baik dan saling bersinergi terutama dalam menindak tegas para pengusaha nakal di lampung serta menjalankan tugas dengan baik untuk terus menegakkan persaingan usaha.

KPPU-PP Muhammadiyah Jalin Kerja Sama untuk Mewujudkan Iklim Persaingan Sehat

Jakarta (16/12) – Bertempat di Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, KPPU dan PP Muhammadiyah sepakat untuk menjalin kerja sama dalam beberapa ruang lingkup yakni pendidikan, pengawasan kemitraan usaha, advokasi, pertukaran informasi, serta kajian dan riset persaingan usaha. Seremoni penandatanganan nota kesepahaman ini diwakili oleh Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi dan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, serta dihadiri oleh Anggota KPPU Chandra Setiawan, Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, M. Afif Hasbullah, Sekretaris Jenderal KPPU Charles Pandji Dewanto, dan segenap pimpinan PP Muhammadiyah.

Dalam sambutannya, Ukay menyampaikan bahwa kerja sama antara KPPU sebagai otoritas persaingan usaha maupun PP Muhammadiyah sebagai organisasi islam yang besar merupakan implementasi atas tugas bersama dalam berkontribusi terhadap problem ekonomi dan pembangunan nasional di Indonesia. Sebagaimana sejalan dengan pelaksanaan MoU ini yang bertujuan untuk mewujudkan pemahaman terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. “KPPU yang diberi amanah untuk mengawasi implementasi UU Persaingan Usaha, dengan dilandasi semangat fastabiqul khairat terus berupaya secara aktif menggandeng banyak pihak untuk bersama-sama mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Salah satu pihak yang kami nilai penting untuk bekerja sama tersebut adalah Muhammadiyah” ungkap Ukay.

PP Muhammadiyah adalah organisasi Islam dengan jaringan yang mapan dan amal usaha yang mumpuni di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ukay menambahkan ke depannya melalui amal usaha Muhammadiyah terutama di bidang pendidikan, kedua belah pihak dapat bekerjasama dalam membangun bibit-bibit manusia unggul yang tidak hanya memahami nilai akidah, tapi juga nilai persaingan usaha yang sehat. Selain itu, KPPU dan Muhammadiyah juga dapat melakukan kajian bersama terutama untuk mendorong praktik bisnis yang sehat di sektor kesehatan.

Kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari banyak pertemuan dan kegiatan yang saling membangun di masa depan, terutama dapat mendorong berbagai unit yang relevan di KPPU untuk mengimplementasikan dengan baik sehingga kerja sama ini memberikan hasil yang nyata sesuai yang diharapkan kedua belah pihak.

Menyamakan Persepsi, KPPU Gelar Edukasi HPU kepada Jurnalis

Makassar (13/12) – KPPU melalui Kantor Wilayah (Kanwil) VI memberikan edukasi/pemahaman mengenai Hukum Persaingan Usaha (HPU) kepada para jurnalis. Kegiatan yang digelar di Ruang Pemeriksaan KPPU lantai 6 Gedung Keuangan Negara II Makassar ini dihadiri oleh puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, maupun online.

Sementara itu, pembicara yang dalam hal ini adalah Anggota KPPU Kodrat Wibowo didampingi oleh Kepala Kanwil VI KPPU Hilman Pujana, dan menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini para jurnalis diharapkan dapat memahami persaingan usaha dan berbagai istilah di dalamnya sehingga mampu menyajikan informasi kepada masyarakat dengan tepat.Kodrat menegaskan bahwa KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan hadir untuk menciptakan iklim usaha yg kondusif baik bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya maupun melindungi konsumen dari perilaku pelaku usaha yang ekploitatif dan ingin mengambil keuntungan secara berlebihan, “semua tujuan tersebut bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Dasar 1945,” katanya.

Hilman menambahkan bahwa kerap kali ditemukan berita di media menggunakan istilah yang tidak tepat sehingga dikhawatirkan menimbulkan kerancuan pada opini di masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan kegiatan intens dalam rangka menyamakan persepsi. Melalui penyajian informasi yang benar diharapkan pesan-pesan akan pentingnya persaingan usaha yang sehat dapat tersampaikan ke masyarakat.

KPPU Berikan Pemahaman Hukum Persaingan Usaha Bagi Calon Hakim

Ciawi (3/12) – KPPU kembali diundang untuk memberikan materi tentang hukum persaingan usaha pada kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III Gelombang III Seluruh Indonesia. Hadir sebagai pemateri Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi, Anggota KPPU Guntur Saragih, dan Chandra Setiawan, serta Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Taufik Ariyanto serta Staf Ahli Bidang Hukum Mohammad Reza.

Hingga akhir tahun 2019, ini adalah kali ketiga bagi KPPU menjadi pemateri pada kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung di Ciawi, Bogor dengan peserta sejumlah 320 orang pada tiap gelombang.

Target utama yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada para calon hakim tentang penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia.
Materi yang disampaikan mencakup tentang tujuan UU 5/1999, manfaat persaingan usaha yang sehat, dampak persaingan usaha yang sehat, konsep pasar bersangkutan dan struktur pasar serta tata cara penanganan perkara persaingan usaha di KPPU. Agar peserta memahami penanganan kasus persaingan usaha, pengajaran di kelas lebih banyak menggunakan metode diskusi interaktif.

“Dari kegiatan ini diharapkan peserta dapat menerapkan konsep dalam aspek formil dan materiil penanganan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU.” ujar Ukay. Melalui diklat, para calon hakim diharapkan memiliki kompetensi yang kelak dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dalam memutus berbagai perkara persaingan usaha.

KPPU – Universitas Presiden Tanda Tangani Nota Kesepahaman

Jakarta (26/11) – KPPU kembali menggandeng Perguruan Tinggi dalam rangka memperkuat internalisasi Persaingan Usaha di lingkup Civitas Akademika. Kali ini KPPU menjalin kerjasama dengan Universitas Presiden yang bertempat di Menara Batavia, Jakarta.

Penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Ketua KPPU Kurnia Toha dan Rektor Universitas Presiden Jony Oktavian Haryanto disaksikan pula oleh Anggota KPPU Harry Agustanto dan Chandra Setiawan serta Sekretaris Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Chairy, Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Kerja Sama Universitas Presiden Handa S. Abidin, juga jajaran pimpinan dari kedua belah pihak.

Membawa misi yang sama, cakupan nota kesepahaman tersebut meliputi advokasi persaingan usaha dan kemitraan, dukungan dalam penegakan hukum persaingan usaha dan kemitraan serta tri dharma perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Kurnia menyampaikan bahwa disadari dalam mencapai tujuan besarnya KPPU tidak bisa berjalan sendirian melainkan harus menggandeng mitra-mitra yang diyakini dapat berkolaborasi dalam menumbuhkan budaya bersaing yang sehat. “Salah satu upaya yang dilakukan KPPU untuk menanamkan budaya bersaing yang sehat tersebut adalah dengan menggandeng kalangan akademisi melalui pengajaran mata kuliah hukum persaingan usaha maupun pelaksanaan kuliah umum atau diskusi bersama dengan para dosen dan mahasiswa.” tegasnya.

Tidak hanya melakukan seremonial penandatanganan, selanjutnya Anggota KPPU Chandra Setiawan memberikan penjelasan singkat tentang Perubahan Aturan Mengenai Notifikasi Merger dan Akuisisi Berdasarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 di hadapan para akademisi dan mahasiswa yang turut hadir. Dalam pemaparannya, Chandra menyampaikan perubahan aturan mengenai notifikasi merger dan akuisisi dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini.

Melalui kerjasama ini, diharapkan ke depannya KPPU dapat menjawab tantangan persaingan usaha terutama internalisasi nilai-nilai tersebut, tidak hanya dalam bentuk diskusi atau kuliah umum, tetapi mencakup pula kegiatan kolaboratif yang memancing pemikiran kritis dari civitas akademika termasuk Universitas Presiden. (DY/YM)

Rapat Dengar Pendapat antara KPPU dan DPR

Jakarta (19/11) – Ketua KPPU Kurnia Toha hadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI di gedung DPR RI. Turut hadir diantaranya Komisioner KPPU periode sebelumnya serta Guru Besar dan akademisi Hukum Persaingan Usaha. RDP kali ini digelar oleh Komisi VI untuk memperoleh pandangan dan masukan terkait Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam rangka mengetahui perkembangan serta menindaklanjuti rencana atas pelaksanaan revisi UU dimaksud.

KPPU Hadiri The 8th ASEAN Competition Conference

Phnom Penh (15/11) – Anggota KPPU Dinni Melanie menghadiri The 8th ASEAN Competition Conference dengan tema “Attaining Milestones and Addressing Challenges” yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 14-15 November 2019. Konferensi ini bertujuan untuk membangun kesadaran regional tentang pentingnya hukum dan kebijakan persaingan usaha menuju penguatan integrasi ekonomi ASEAN.

Konferensi yang diselenggarakan sejak tahun 2011 ini menyediakan ruang bagi seluruh anggota negara ASEAN dan pemangku kepentingan terkait untuk membangun jaringan, berbagi praktik terbaik, dan mendiskusikan masalah yang muncul dalam implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha ASEAN di masa kini dan masa yang akan datang.

Konferensi dibuka oleh Menteri Perdagangan Kamboja H.E. Pan Sorasak. Dinni yang menjadi panelis dalam Panel Discussion 3 ini mengangkat tema The Control of Cartels, dan memaparkan pasal-pasal penting terkait kartel pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni yang terkait dengan penetapan harga, pembagian wilayah, pembagian pasar, dan tender. Dinni juga menjelaskan mengenai tata cara penanganan perkara di KPPU. “Siapa pun yang mengetahui atau mencurigai pelaku usaha telah melanggar Undang-undang ini, mereka dapat melapor ke KPPU,” katanya.

Selain menjadi panelis, Dinni juga bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, yaitu Y.M. Sudirman Haseng dan berdiskusi ringan dengan H.E. Pan Sorasak. (LSG/IP)