Mengotimalkan Fungsi Advokasi Kebijakan dan Pengawasan Kemitraan

Surabaya (18/10) – Anggota KPPU Kodrat Wibowo hadir sebagai pembicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Kebijakan Persaingan Usaha Sektor Ritel di Provinsi Jawa Timur. Dalam FGD yang dilaksanakan oleh kementerian Koordinasi Ekonomi ini, Kodrat menyatakan agar pemangku kepentingan di daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengoptimalkan fungsi KPPU dalam hal advokasi kebijakan dan kemitraan.

Penjabaran fungsi KPPU dalam advokasi kebijakan adalah menyusun program asistensi kebijakan untuk rancangan Peraturan. Selain itu KPPU juga melakukan Pengawasan Kemitraan sehingga mempunyai kewenangan untuk mereview perjanjian kemitraan. Kedua Fungsi KPU ini juga dilaksanakan oleh Kantor Wilayah KPPU.

“Saya meminta kepada pejabat daerah agar memanfaatkan fungsi KPPU untuk mereview Peraturan Daerah yang berkaitan dengan persaingan usaha dan kemitraan, seperti Peraturan Daerah tentang pasar rakyat maupun ritel, dan bagi pelaku usaha UMKM dapat diberi pengertian tentang perjanjian kemitraan yang seimbang antara pelaku usaha besar dan UMKM,” jelas Kodrat.

Sebagai tambahan, di Jawa Timur KPPU telah mempunyai Kantor Wilayah IV yang berkedudukan di Surabaya dengan cakupan wilayah kerja yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTB dan NTT.

Otoritas Persaingan Usaha ASEAN Bahas Kasus Grab di Malaysia

Penegakan hukum atas Grab di Malaysia menjadi salah satu topik utama dalam rapat jaringan penegakan hukum persaingan di ASEAN, the ASEAN Competition Enforcers Network (ACEN), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019 di Langkawi Malaysia. Dalam rapat yang dihadiri oleh investigator dari seluruh otoritas persaingan usaha di ASEAN tersebut, otoritas persaingan usaha Malaysia, the Malaysia Competition Commission (MyCC), menjelaskan kasus yang saat ini dalam tahapan akhir tersebut.

Sebagaimana diketahui, MyCC telah menyelesaikan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Grab Malaysia pada tanggal 3 Oktober 2019 lalu, dan mengenakan usulan denda yang mencapai Rp 300 miliar, plus denda harian sekitar Rp 50 juta untuk kelalaiannya dalam menanggapi tuntutan denda tersebut. Grab diwajibkan memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut dalam masa 30 hari sebelum putusan final ditetapkan.

Kasus ini merupakan kasus penyalahgunaan posisi dominan yang dilaksanakan oleh Grab Malaysia dalam bentuk penentuan berbagai klausa pembatasan atas mitra pengemudinya, yang mencegah mereka mempromosikan dan menyediakan jasa periklanan pada pesaing Grab di dua pasar bersangkutan, yakni transportasi online (e-hailing) dan media iklan bergerak (transit media advertising).

Kasus menimpa Grab saat ini juga ditangani oleh KPPU namun dalam bentuk perilaku yang berbeda, yakni dugaan praktek diskriminasi dan perjanjian ekslusif yang dilaksanakan oleh Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. Kasus oleh KPPU ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Pendahuluan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan model kasus serupa dapat terjadi di Indonesia. Khususnya dengan maraknya hubungan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi transportasi Indonesia atas berbagai perusahaan periklanan, seperti akuisisi yang dilakukan Gojek atas Promogo, dan kerja sama Grab Indonesia yang dilakukan dengan StickEarn, Karta, dan InterAds. (DN)

Kerja Sama Otoritas Persaingan ASEAN Mengarah Pada Konvergensi Prosedur Penegakan Hukum

Langkawi (16/10) – Organisasi otoritas persaingan usaha ASEAN, ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) mulai mengarahkan kerja samanya pada konvergensi prosedur penegakan hukum persaingan usaha lintas batas. Fakta ini digarisbawahi dengan dilakukannya finalisasi studi atas persamaan dan perbedaan hukum persaingan usaha di ASEAN dan identifikasi area untuk konvergensi pada pertemuan AEGC pada tanggal 14-16 Oktober 2019 di Langkawi, Malaysia. Studi tersebut merupakan salah satu perwujudan rencana strategis ASEAN di bidang persaingan usaha tahun 2015-2025.

Studi tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sistem hukum persaingan usaha di ASEAN, sehingga dapat diidentifikasi berbagai tahapan area kerja sama secara bertahap dapat dilakukan oleh otoritas persaingan di ASEAN. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Komisioner KPPU Kodrat Wibowo tersebut, KPPU menggarisbawahi bahwa studi ini bisa dijadikan masukan bagi rekomendasi prosedur kerja sama dalam kasus persaingan usaha lintas batas di ASEAN yang akan disusun dan dikomandoi oleh KPPU, serta wakil dari otoritas persaingan Thailand, Office of Trade Competition Commission (OTCC). Ke depan rekomendasi prosedur tersebut akan menjadi acuan bagi otoritas persaingan usaha di ASEAN untuk melakukan kerja sama penegakan hukum untuk kasus nasional dan lintas batas.

Dalam pertemuan AEGC tersebut, juga dibahas berbagai target utama lain yang terkait peningkatan efektifitas rezim persaingan usaha di kawasan. Target tersebut antara lain pedoman pelaksanaan peer review atas rezim persaingan usaha yang juga dipimpin oleh KPPU. Selain itu juga dilakukan finalisasi atas dua target lain, yakni Toolkit for Formulating the National Enforcement Strategies dan Trainers Guide to Market Study. Kedua produk di atas akan menjadi salah satu referensi utama bagi otoritas persaingan usaha yang baru berkembang di kawasan. Sebagaimana diketahui, dari 10 negara di ASEAN, 3 negara diantaranya (Brunei Darussalam, Laos, dan Myanmar) berada di tahap awal operasional komisi persaingan usahanya.

Melalui berbagai instrumen tersebut dapat digarisbawahi bahwa otoritas persaingan usaha tengah membangun suatu sistem kerja sama lintas batasnya, sementara terus mengejar ketertinggalan kompetensi yang ada. Diharapkan pada tahun 2025, kesenjangan kompetensi antar otoritas persaingan usaha di ASEAN telah dapat diminimalisir dan kerja sama penegakan hukum lintas batas mulai dapat dilakukan. (DN)

Untuk Ketiga Kalinya, KPPU Denda PT Citra Prima Sejati

Jakarta (15/10) – PT Citra Prima Sejati selaku Terlapor dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi, dan didenda sebanyak Rp10.330.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

KPPU menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor 03/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Mining Resources oleh PT Citra Prima Sejati.

Simak siaran persnya pada tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/

KPPU Putuskan PT Pasifik Agro Sentosa Bersalah

Jakarta (15/10) – PT Pasifik Agro Sentosa selaku Terlapor dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi, dan didenda sebanyak Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

KPPU menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor 09/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) Saham PT Mitra Aneka Rezeki oleh PT Pasifik Agro Sentosa.

Simak siaran persnya pada tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/

KPPU Putus PT Matahari Pontianak Indah Mall Bersalah

Jakarta (8/10) – Majelis Komisi yang dipimpin oleh Afif Hasbullah serta Guntur S. Saragih dan Harry Agustanto masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, memutus PT Matahari Pontianak Indah Mall bersalah, pada sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor 07/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Indo Putra Khatulistiwa oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall.

Simak siaran persnya di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

KPPU dan Binus Bahas Pentingnya Proteksi Data dalam Ekonomi Digital

Serpong (2/10) – KPPU bersama Universitas Bina Nusantara (Binus) menyelenggarakan Seminar Nasional Persaingan Usaha Bagi Pendidikan Tinggi dengan tema “European Union And Indonesia Personal Data Protection Competition Perspective in Digital Economy”.

Kegiatan yang digelar di Kampus Binus Alam Sutera ini dihadiri mahasiswa jurusan hukum bisnis sebagai peserta dan beberapa pembicara dari kalangan akademisi dan pemerintahan diantaranya Anggota KPPU Kodrat Wibowo, Dosen Universitas Bundeswehr Munich Stefan Koos, Dosen Universitas Ilmu Terapan dan Seni Dortmund Michael Bohne, Dosen Jurusan Hukum Bisnis Universitas Binus Dr. Bambang Pratama, serta Plt. Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika I Nyoman Adhiarna.

Pada forum yang mengusung tema ekonomi digital ini, Kodrat menjelaskan bagaimana perilaku anti-persaingan dalam ekonomi digital dan tantangan yang dihadapi oleh otoritas persaingan. “Salah satu pemasukan ekonomi berasal dari digital. Di Indonesia sendiri pertumbuhannya sudah mencapai 1.3 US$bn dengan tingkat pertumbuhan dari tahun 2017-2021 sebesar 20.1% di lingkup media entertaintment, pembelian barang-barang elektronik, fashion dan travel,” jelas Kodrat.

Dari sisi perlindungan data personal, Stefan Koos yang juga merupakan Profesor tamu di Universitas Binus menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan kepada pengguna aplikasi online, dimana pengamanan data merupakan hal yang sangat krusial dan mendesak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Kerentanan sifat data yang seharusnya dilindungi serta ketiadaan perlindungan hukum yang komprehensif oleh hukum positif Indonesia menyebabkan persoalan ini menjadi penting. “Mudahnya enduplikasian data bahkan data tersebut bisa diverifikasi sampai dengan pembayaran sebuah transaksi. Maka dari itu sangat diperlukan regulasi atau hukum yang melindungi data-data personel tersebut agar tidak disalahgunakan,” tambah Bohne.

Ke depannya diharapkan publik dapat lebih hati-hati dalam membagikan data privasi serta pemerintah sebagai regulator agar dapat memperkuat perlindungan hukumnya dengan ketentuan internasional dan nasional sekaligus memahami bentuk-bentuk data privasi yang menjadi objek yang harus dilindungi. (BF/YM)

KPPU dan Kemenkominfo Lanjutkan Kerja Sama

Jakarta (2/10) – KPPU bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika sepakat melanjutkan kerja sama yang sebelumnya sudah dijalin melalui penandatanganan pembaharuan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di kantor KPPU. Nota Kesepahaman ditandatangani langsung oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kurnia Toha dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara. Sementara Perjanjian Kerja Sama ditandatangi oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Charles Pandji Dewanto dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli.

Dalam sambutannya, Kurnia Toha menyampaikan agar pembaruan kerja sama ini dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, terlebih di era digital saat ini, dimana persaingan semakin ketat. “Melalui kerja sama dengan Kemenkominfo, kami harap persaingan usaha di sektor komunikasi dan informatika dapat terwujud”.

Rudiantara juga menyambut baik MoU dan PKS ini sebagai langkah kongkret dilaksanakannya kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas KPPU dan Kemenkominfo terutama dalam melayani publik, “saya senang, melalui MoU dan PKS ini, kami dapat bersama-sama menyejahterakan rakyat, melalui regulasi yang dibuat berdasarkan kepentingan rakyat,” katanya.

Simak siaran persnya di sini. (IP/DY)

Perkuat Internalisasi Hukum Persaingan Usaha, KPPU dan UNILA Jalin Kerja Sama

Bandar Lampung (27/9) – Perkuat internalisasi hukum persaingan usaha, KPPU menjalin Kerja Sama dengan Universitas Lampung (UNILA). Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Ketua KPPU Kurnia Toha dan Rektor UNILA Hasriadi Mat Akin. Nota kesepahaman tersebut mencakup kerja sama dalam bidang Advokasi, Dukungan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Dukungan Pengawasan dan Penegakan Hukum Kemitraan, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan KPPU dan UNILA dapat bersinergi memberikan manfaat bagi civitas akademika dan bagi implementasi hukum persaingan usaha. “KPPU telah menganggap penting peranan kalangan akademisi dalam menanamkan budaya bersaing sehat sejak dini. Utamanya melalui pengajaran mata kuliah hukum persaingan usaha,” kata Kurnia dalam sambutannya.

Selanjutnya teknis pelaksanaan kerja sama tersebut diatur melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang secara simultan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPPU Charles Pandji Dewanto dan Wakil Rektor IV UNILA Mahatma Kufepaksi. PKS dimaksud mengatur tentang implementasi kerja sama dalam beberapa bidang yang tercakup dalam MoU melalui beberapa kegiatan advokasi nilai-nilai persaingan usaha.

Impelementasi kerja sama pertama yang direalisasikan pada kesempatan tersebut adalah Peresmian Pojok Persaingan Usaha di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNILA. Seremoni peresmian yang dilakukan setelah penandatanganan kerjasama tersebut sekaligus menandakan bahwa Pojok Persaingan UNILA adalah Pojok Persaingan Usaha ketiga yang berada di lingkup Universitas setelah UNPAD dan UNHAS. Diharapkan hal ini menjadi sarana untuk perkuatan internalisasi hukum dan kebijakan persaingan usaha yang dilakukan melalui konsultasi, kegiatan sosialisasi, penelitian atau kajian, diskusi kebijakan, perkenalan sistem hukum, dan referensi bagi kalangan akademisi. (YM)

KPPU Terima Audiensi DFAT Australia

Jakarta (24/9) – KPPU menerima audiensi dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia. Ketua KPPU Kurnia Toha didampingi Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Deswin Nur serta Kepala Bagian Kerjasama Retno Wiranti bertemu dengan Minister Counsellor Economic, Investment and Infrastructure Alison Duncan, Second Secretary Economic Governance Henni Arup, dan Senior Program Manager Economic Governance Alvin Adisasmita di kantor KPPU, Selasa.

Pertemuan tersebut membahas kerja sama yg telah terjalin antara KPPU dengan Pemerintah Australia selama ini, khususnya di bidang persaingan usaha. Salah satu hasil kerja sama tersebut adalah Policy Brief di sektor Digital Economy yang dikerjakan bersama dengan PROSPERA.