KPPU Berikan Pemahaman Hukum Persaingan Usaha Bagi Calon Hakim

Ciawi (3/12) – KPPU kembali diundang untuk memberikan materi tentang hukum persaingan usaha pada kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III Gelombang III Seluruh Indonesia. Hadir sebagai pemateri Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi, Anggota KPPU Guntur Saragih, dan Chandra Setiawan, serta Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Taufik Ariyanto serta Staf Ahli Bidang Hukum Mohammad Reza.

Hingga akhir tahun 2019, ini adalah kali ketiga bagi KPPU menjadi pemateri pada kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung di Ciawi, Bogor dengan peserta sejumlah 320 orang pada tiap gelombang.

Target utama yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada para calon hakim tentang penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia.
Materi yang disampaikan mencakup tentang tujuan UU 5/1999, manfaat persaingan usaha yang sehat, dampak persaingan usaha yang sehat, konsep pasar bersangkutan dan struktur pasar serta tata cara penanganan perkara persaingan usaha di KPPU. Agar peserta memahami penanganan kasus persaingan usaha, pengajaran di kelas lebih banyak menggunakan metode diskusi interaktif.

“Dari kegiatan ini diharapkan peserta dapat menerapkan konsep dalam aspek formil dan materiil penanganan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU.” ujar Ukay. Melalui diklat, para calon hakim diharapkan memiliki kompetensi yang kelak dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dalam memutus berbagai perkara persaingan usaha.

KPPU – Universitas Presiden Tanda Tangani Nota Kesepahaman

Jakarta (26/11) – KPPU kembali menggandeng Perguruan Tinggi dalam rangka memperkuat internalisasi Persaingan Usaha di lingkup Civitas Akademika. Kali ini KPPU menjalin kerjasama dengan Universitas Presiden yang bertempat di Menara Batavia, Jakarta.

Penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Ketua KPPU Kurnia Toha dan Rektor Universitas Presiden Jony Oktavian Haryanto disaksikan pula oleh Anggota KPPU Harry Agustanto dan Chandra Setiawan serta Sekretaris Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Chairy, Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Kerja Sama Universitas Presiden Handa S. Abidin, juga jajaran pimpinan dari kedua belah pihak.

Membawa misi yang sama, cakupan nota kesepahaman tersebut meliputi advokasi persaingan usaha dan kemitraan, dukungan dalam penegakan hukum persaingan usaha dan kemitraan serta tri dharma perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Kurnia menyampaikan bahwa disadari dalam mencapai tujuan besarnya KPPU tidak bisa berjalan sendirian melainkan harus menggandeng mitra-mitra yang diyakini dapat berkolaborasi dalam menumbuhkan budaya bersaing yang sehat. “Salah satu upaya yang dilakukan KPPU untuk menanamkan budaya bersaing yang sehat tersebut adalah dengan menggandeng kalangan akademisi melalui pengajaran mata kuliah hukum persaingan usaha maupun pelaksanaan kuliah umum atau diskusi bersama dengan para dosen dan mahasiswa.” tegasnya.

Tidak hanya melakukan seremonial penandatanganan, selanjutnya Anggota KPPU Chandra Setiawan memberikan penjelasan singkat tentang Perubahan Aturan Mengenai Notifikasi Merger dan Akuisisi Berdasarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 di hadapan para akademisi dan mahasiswa yang turut hadir. Dalam pemaparannya, Chandra menyampaikan perubahan aturan mengenai notifikasi merger dan akuisisi dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini.

Melalui kerjasama ini, diharapkan ke depannya KPPU dapat menjawab tantangan persaingan usaha terutama internalisasi nilai-nilai tersebut, tidak hanya dalam bentuk diskusi atau kuliah umum, tetapi mencakup pula kegiatan kolaboratif yang memancing pemikiran kritis dari civitas akademika termasuk Universitas Presiden. (DY/YM)

Selamat Hari Guru 2019

Rapat Dengar Pendapat antara KPPU dan DPR

Jakarta (19/11) – Ketua KPPU Kurnia Toha hadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI di gedung DPR RI. Turut hadir diantaranya Komisioner KPPU periode sebelumnya serta Guru Besar dan akademisi Hukum Persaingan Usaha. RDP kali ini digelar oleh Komisi VI untuk memperoleh pandangan dan masukan terkait Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam rangka mengetahui perkembangan serta menindaklanjuti rencana atas pelaksanaan revisi UU dimaksud.

KPPU Hadiri The 8th ASEAN Competition Conference

Phnom Penh (15/11) – Anggota KPPU Dinni Melanie menghadiri The 8th ASEAN Competition Conference dengan tema “Attaining Milestones and Addressing Challenges” yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 14-15 November 2019. Konferensi ini bertujuan untuk membangun kesadaran regional tentang pentingnya hukum dan kebijakan persaingan usaha menuju penguatan integrasi ekonomi ASEAN.

Konferensi yang diselenggarakan sejak tahun 2011 ini menyediakan ruang bagi seluruh anggota negara ASEAN dan pemangku kepentingan terkait untuk membangun jaringan, berbagi praktik terbaik, dan mendiskusikan masalah yang muncul dalam implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha ASEAN di masa kini dan masa yang akan datang.

Konferensi dibuka oleh Menteri Perdagangan Kamboja H.E. Pan Sorasak. Dinni yang menjadi panelis dalam Panel Discussion 3 ini mengangkat tema The Control of Cartels, dan memaparkan pasal-pasal penting terkait kartel pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni yang terkait dengan penetapan harga, pembagian wilayah, pembagian pasar, dan tender. Dinni juga menjelaskan mengenai tata cara penanganan perkara di KPPU. “Siapa pun yang mengetahui atau mencurigai pelaku usaha telah melanggar Undang-undang ini, mereka dapat melapor ke KPPU,” katanya.

Selain menjadi panelis, Dinni juga bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, yaitu Y.M. Sudirman Haseng dan berdiskusi ringan dengan H.E. Pan Sorasak. (LSG/IP)

Upaya Preventif Terjadinya Pelanggaran Persaingan Usaha di Sektor Logistik, KPPU Gelar Sosialisasi di Makassar

Makassar (15/11) – Kantor Wilayah (Kanwil) VI KPPU menggelar sosialisasi tentang sektor logistik di Aula GKN II Makassar. Kegiatan yang diikuti oleh Wakil Ketua KPPU, Ukay Karyadi sebagai pembicara dan didampingi Kepala Kanwil VI KPPU Makassar, Hilman Pujana ini dihadiri pemangku kepentingan yang bergerak dibidang jasa logistik ini dihadiri perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas, Ditjen Hubla, Kementrian Perhubungan, dan Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti instruksi presiden Jokowi terkait dugaan monopoli pada distribusi logistik khususnya tol laut. Selain menyampaikan peranan penting sektor logistik pada perekonomian, Ukay juga menyampaikan beberapa potensi pelanggaran persaingan usaha yang kerap terjadi, khususnya terkait program Tol Laut. Untuk itu, diharapkan agar stakeholder terkait yang bergerak di sektor logistik pada khususnya sebaiknya dapat memahami Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sementara Hilman menjelaskan terkait perbedaan konsep monopoli dan praktik monopoli serta beberapa contoh perkara yang pernah ditangani oleh KPPU terkait sektor logistik. Dalam hal ini KPPU juga menerima berbagai masukan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha sektor terkait. “Melalui masukan yang disampaikan, diharapkan KPPU dapat mengetahui akar persoalan yang sebenarnya pada sektor logistik,” ujar Hilman. (MKS)

KPPU Perkuat Jaringan Melalui Kerja Sama dengan IAIN Palopo

 

Makassar (8/11) – Bertempat di Kantor Wilayah VI KPPU Makassar, KPPU menggandeng Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan menjalin kerja sama formal melalui penandatanganan nota kesepahaman. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua KPPU Kurnia Toha, yang didampingi oleh Anggota Komisi KPPU Afif Hasbullah, serta Rektor IAIN Palopo Abdul Pirol. Ruang lingkup dari nota kesepahaman tersebut meliputi advokasi persaingan usaha dan kemitraan, dukungan penegakan hukum persaingan usaha dan kemitraan, dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Ke depannya agar langkah KPPU didukung pula oleh akademisi yang kompeten dan bersemangat untuk menanamkan budaya bersaing sehat, tidak hanya di lingkungan civitas akademika, tetapi juga kepada masyarakat sekitar,” tegas Kurnia dalam sambutannya. Implementasi kegiatan dari nota kesepahaman ini nantinya akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. Mengamini hal tersebut, Abdul Pirol menambahkan, “Di era revolusi industri 4.0 ini perlu kita antisipasi dengan pembekalan pada akademisi dan mahasiswa, salah satunya yaitu ilmu persaingan usaha yang sehat.”.

Setelah penandatanganan nota kesepahaman, sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai persaingan, KPPU melakukan sosialisasi kepada civitas akademika IAIN Palopo. Hadir sebagai pembicara Kepala Kantor Wilayah VI KPPU Hilman Pujana, dam Kepala Bagian Kerja Sama KPPU Retno Wiranti, yang menyampaikan materi mengenai implementasi kerja sama KPPU dengan mitra-mitranya selama hampir 20 tahun ini. Disampaikan bahwa dengan memperluas jaringan, berkoordinasi, bekerjasama dan berkolaborasi, KPPU dapat mencapai tujuan yang akan sulit diraih sendirian. Urugensi kerja sama KPPU dengan kalangan akademisi sendiri adalah untuk membantu menanamkan budaya persaingan sehat sejak dini.

Diharapkan nota kesepahaman ini tidak hanya menjadi sekadar simbol, tetapi juga dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang membawa manfaat bagi pengembangan keilmuan kedua belah pihak. (YM)

KPPU-UNISDA Jalin Kerja Sama dalam Rangka Internalisasi Nilai-Nilai Persaingan Usaha

Lamongan (31/10) – Perkuat internalisasi hukum persaingan usaha, KPPU jalin kerja sama dengan Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan dalam bidang tri dharma perguruan tinggi, advokasi, dukungan penegakan hukumpersaingan usaha, dan pengawasan kemitraan. Pendatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ketua KPPU Kurnia Toha dan Rektor Unisda Lamongan Ainul Masruroh yang disaksikan pula Anggota KPPU Afif Hasbullah dan Guntur Syahputra Saragih serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) IV KPPU Dendy R. Sutrisno.

Kurnia berharap melalui kerja sama ini nilai persaingan usaha dapat menyebar semakin massif yang diimplementasikan baik melalui sosialisasi, workshop, maupun advokasi sehingga pelanggaran persaingan usaha semakin berkurang. Sementara di lingkungan pendidikan tinggi, Unisda Lamongan diyakini dapat berperan banyak terutama terkait fungsi penelitian dan riset. “Kerja sama dengan universitas adalah suatu keharusan sehingga nilai-nilai persaingan usaha yang sehat semakin mudah diimplementasikan terutama dukungan dalam hal penelitian, riset, dan kajian yang kaitannya dengan hukum persaingan usaha,” tutur Kurnia pada sambutannya.

Usai seremoni penandatanganan nota kesepahaman, digelar sosialisasi hukum persaingan usaha dan etika bisnis syariah di era ekonomi digital. Sosialisasi perdana tersebut dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa maupun kalangan pengajar Unisda Lamongan. Anggota KPPU Guntur Syahputra Saragih yang merupakan salah satu pembicara menyampaikan bahwa kerja sama dan penyelenggaraan sosialisasi ini mengidentifikasikan bahwa Lamongan telah dianggap sebagai daerah penting yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pusat ekonomi di daerah. Hal ini dinilai relevan karena perkembangan bisnis di era ekonomi digital meningkat pesat dan mulai melindas konsep dagang konvensional sebagaimana semakin rendahnya minat konsumen terhadap warung tradisional akibat hadirnya supermarket hingga aplikasi online. Jawa Timur, termasuk Lamongan merupakan sentra ekonomi yaitu wilayah yang memiliki peluang berkembangnya iklim usaha, “hal ini tidak menutup kemungkinan akan timbul pula potensi pelanggaran sehingga perlu dilakukan pengawasan dan dilakukan langkah-langkah advokasi terutama pemahaman terkait persaingan usaha yang sehat,” ujar Guntur.

Sejalan dengan pihak KPPU, Ainul menyampaikan bahwa kerja sama yang dijalin akan memberikan banyak manfaat bagi civitas akademika salah satunya adalah mewujudkan tri dharma perguruan tinggi terutama dalam hal penelitian dan kajian hukum persaingan usaha. Sebagai wujud dukungan tersebut bahkan Unisda Lamongan telah membentuk kelompok kajian di fakultas hukum dan ekonomi. Selanjutnya, diharapkan Unisda Lamongan dapat mencetak kader-kader pendidikan yang berperan sebagai agen perubahan dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai industri di Indonesia. Komitmen ini tentunya tidak lepas dari peran KPPU untuk berbagi ilmu dan informasi bahkan melibatkan mahasiswa untuk terjun langsung melalui praktek seperti kesempatan melakukan magang di KPPU sebagai langkah untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yaitu disparitas antara materi yang diperoleh di kampus dengan praktek di lapangan. (AH/DY)

KPPU Optimis Hadapi Tantangan Pengawasan Dunia Usaha di Era Inovasi Disruptif

Surabaya (30/10) – Ketua KPPU Kurnia Toha hadir sebagai pembicara dalam Sosialisasi Persaingan Usaha bertajuk “Peran Otoritas Lembaga Persaingan Usaha di Era Inovasi Disruptif”. Selain Kurnia, hadir pula sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut adalah Ketua Pusat Studi Bisnis dan Persaingan Usaha Universitas Airlangga (Unair) Wisnu Wibowo, serta Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair Ahmad Rizki Sridadi.

Sosialisasi yang dilaksanakan di FEB Unair ini merupakan implementasi Kerjasama KPPU dan FEB Unair serta merupakan program awal Pusat Studi Bisnis dan Persaingan Usaha.

Dalam paparannya, Kurnia menyampaikan bahwa saat ini dunia telah memasuki era baru yaitu era inovasi disruptif atau era yang terjadi ketika suatu inovasi baru masuk ke pasar dan menciptakan efek disrupsi yang cukup kuat sehingga mengubah struktur pasar yang sebelumnya. “Era Inovasi disruptif membawa beberapa konsekuensi yang harus dihadapi otoritas persaingan usaha di antaranya terkait perubahan struktur pasar, bentuk-bentuk  penguasaan pasar, serta perilaku pasar yang sudah tidak lagi cukup dianalisis dengan pendekatan konvensional. Untuk itu KPPU saat ini tengah mengembangkan paradigma baru dalam mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang saat ini mulai muncul, termasuk memberi saran dan pertimbangan pada kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah,” jelas Kurnia.

Pengembangan paradigma baru ini tentu saja membuka ruang bagi kalangan akademisi untuk berpartisipasi memberikan pemikiran-pemikiran kritis dan solutif. “Kami optimis dengan adanya kontribusi dari kalangan akademisi yang salah satunya adalah masukan dari Pusat Studi Bisnis dan Persaingan Usaha Unair ini, dapat membuat analisa yang dilakukan KPPU semakin komprehensif,” tegasnya lagi.

Kondisi di era disruptif ini juga mendapat perhatian serius di kalangan akademisi FEB Unair. “Tantangan yang dihadapi KPPU dalam mencapai kesejahteraan rakyat di era disruptif melalui persaingan usaha yang sehat cukup besar, dan ini bukan cuma PR KPPU saja melainkan harus menjadi perhatian publik, termasuk kalangan akademisi,” ungkap Wisnu.

Senada dengan hal tersebut, Rizki juga turut menegaskan kesiapan Pusat Studi Bisnis dan Persaingan Usaha FEB Unair dalam proses pengembangan paradigma baru terkait persaingan usaha, “kami siap menjadi mitra KPPU dalam menjalankan pengawasan dunia usaha baik melalui kajian maupun diseminasi hasil kerja KPPU,” katanya. (SBY/HUM)

Mencari Bentuk dalam Kajian Ekonomi Digital dari Perspektif Persaingan Usaha

Jakarta (25/10) – Ekonomi digital di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sendiri, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, menyebut pada tahun 2018 mencapai angka di atas 7%, di mana melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%. Pertumbuhan ini tak pelak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi digital. Sektor lain yang juga terpengaruh dari pertumbuhan ini adalah sektor transportasi dan pergudangan dan sektor e-Commerce. Pada dua sektor ini, tak pelak juga menjadi perhatian KPPU.

Mengangkat tema Ekonomi Digital dalam Perspektif Persaingan Usaha, Anggota KPPU Dinni Melanie dan Harry Agustanto serta Direktur Ekonomi M. Zulfirmansyah hadir pada Forum Group Discussion (FGD) yang dihelat di kantor Pusat KPPU, Jumat. Dengan narasumber yang turut hadir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif, Indonesia Antitrust Watch, dan Universitas Brawijaya.

“Melalui FGD ini kami berharap mampu menemukan titik terang dalam proses kajian ekonomi digital yang sedang digarap KPPU, mendapatkan roadmap ekonomi digital sehingga pengawasannya dapat dilakukan, pengawasan di konteks digital, serta melihat pertumbuhan hukum persaingan usaha yang semakin maju-yang tidak hanya bersifat klasik namun juga sesuai dengan tantangan zaman,” kata Harry membuka FGD.

Mengaminkan Harry, Dinni juga menyampaikan bahwa saat ini hukum persaingan usaha semakin meningkat dan berubah, “hukum persaingan usaha saat ini harus melihat pola-pola baru seperti dalam adanya entry barrier di sektor e-Commerce, atau melihat pola penetrasi di pasar oleh beberapa pelaku usaha.”

Hasil dari FGD ini nantinya dipergunakan untuk melihat peta besar ekonomi digital di Indonesia, serta mengimplementasikan peran KPPU sebagai pengawas persaingan usaha yang juga hadir pada sektor ini. (IP)