KPPU Perpanjang Penghentian Sementara Kegiatan Penegakan Hukum

Simak selengkapnya di siaran pers dengan tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

Pengalihan Sistem Pelayanan Publik

Sebagai tindakan pencegahan penyebaran COVID-19, segala bentuk pelayanan publik tatap muka KPPU dialihkan ke sistem pelayanan online.

KPPU Gelar Forum Jurnalis Terkait Masker

Jakarta (3/3) – KPPU menggelar forum jurnalis dan memaparkan hasil penelitian sementara yang dilaksanakan terkait kelangkaan dan kenaikan harga masker.

Selengkapnya di laman www.kppu.go.id/id/siaranpers.

Notaris Perlu Pahami Notifikasi M&A

Jakarta (28/2) – Sebagai upaya advokasi, KPPU menyelenggarakan executive forum sekaligus sosialisasi tentang PP No 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No 3 Tahun 2019. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua KPPU Kurnia Toha, Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi, Anggota KPPU Kodrat Wibowo, dan Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia Tri Firdaus Akbarsyah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan notifikasi merger dan akuisisi berdasarkan regulasi dimaksud.

Dalam sambutannya, Kurnia menyampaikan bahwa notaris merupakan mitra KPPU. Namun, hingga saat ini masih banyak notaris yang belum mengetahui dan memahami mengenai aturan bahkan tahapan dalam melakukan notifikasi M&A ke KPPU. “KPPU juga mengharapkan peran serta aktif dari Notaris untuk dapat memberitahukan kewajiban notifikasi merger dan akuisisi kepada perusahaan/pelaku usaha klien Bapak/Ibu, apabila nilai asset dan atau penjualannya telah memenuhi threshold dan merger tersebut telah berlaku efektif secara yuridis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi, maupun potensi-potensi pelanggaran hukum persaingan usaha, dalam upaya mendorong perilaku usaha agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,” kata Kurnia.

Sementara itu, Kodrat menjelaskan bahwa notifikasi wajib dilakukan bagi perusahaan yang melakukan transaksi merger dan akuisisi. Sebagaimana tercantum dalam regulasi berdasarkan PP No 57 Tahun 2010 bahwa KPPU diberikan mandat dan wewenang dalam mengawasi M&A dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan iklim usaha. “Banyaknya keterlambatan notifikasi yang disampaikan oleh pelaku usaha ke KPPU setelah Merger & Akuisisi (penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham) berdampak terhadap proses penegakan hukum bagi pelaku usaha yang bersangkutan,” jelasnya.

Kodrat menambahkan, pada tahun 2019 sendiri KPPU telah memutus 20 perkara M&A dari total 39 perkara M&A yang pernah ditangani. Dengan total denda keterlambatan notifikasi M&A hingga tahun 2019 adalah sebesar Rp80.972.000.000 (delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam proses M&A, Notaris memiliki peran penting sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta membantu perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Kedudukan Notaris sangat penting pada setiap tahapan merger, yaitu pada tahap persiapan merger, pelaksanaan merger dan setelah merger dilakukan. Dalam proses ini, KPPU mengharapkan peran serta yang aktif dari Notaris untuk dapat memberitahukan kewajiban notifikasi merger dan akuisisi kepada perusahaan, apabila nilai asset dan atau penjualannya telah memenuhi threshold dan merger tersebut telah berlaku efektif secara yuridis.

Para Terlapor di Perkara Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung Terbukti Melanggar UU NO 5 / 1999

Bandar Lampung (26/2) – KPPU memutus Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Terlapor I), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor II) dan PT Bangun Tjipta Sarana (Terlapor III) terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketiganya dihukum dengan akumulasi denda sebesar Rp7.948.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Simak selengkapnya di siaran pers https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

KPPU Sepakat Lanjutkan Kerja Sama dengan USU

Medan (26/2) – KPPU sepakat untuk lanjutkan kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani hari ini. Selengkapnya di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

Menemukan Kemitraan Tidak Sehat? Laporkan ke KPPU!

Surabaya (21/2) – Anggota KPPU Harry Agustanto dan Kodrat Wibowo menjadi pembicara utama dalam kegiatan bertajuk “Sosisalisasi Kemitraan Sehat dan Sejahterakan Rakyat di Universitas Dr. Soetomo”. Turut hadir pula Rektor Universitas Dr. Soetomo,Bachrul Amiq didampingi Wakil Rektor IV Meithiana Indasari pada kegiatan tersebut.

Sosialisasi ini ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada civitas akademika terutama bagi mahasiswa mengenai pengawasan kemitraan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. “UMKM merupakan salah satu penompang perekonomian di Indonesia, kita ketahui mayoritas pelaku usaha di Indonesia terklasifiasi dalam kelompok pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang turut berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja” ujar Harry.

Sementara itu, Kodrat menjelaskan mengenai tugas KPPU dalam pengawasan kemitraan yang mempunyai pola seperti inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum serta distribusi dan keagenan. “Dengan adanya pegawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU diharapkan akan berdampak pada pelaku usaha UMKM, sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi pelaku UMKM, itu sendiri,” Jelasnya.

Pengawasan kemitraan sangatlah penting di kalangan mahasiswa yang bercita-cita menjadi pengusaha sehingga dapat memahami konsep kemitraan yang sehat sehingga dapat menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan pelaku usaha besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Meithiana turut pula mendukung KPPU “Bahwa sistem ekonomi di Indonesia adalah demokrasi Perekonomian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, tentu saja termasuk pelaku usaha UMKM,” tambahnya.

Civitas akademik yang didalamnya terdapat Mahasiswa dan Dosen diharapkan dapat memahami nilai-nilai persaingan usaha yang sehat serta pengawasan kemitraan, sehingga ke depannya apabila ditemukan tindakan penyalahgunaan dalam kemitraan dapat dilaporkan ke KPPU.

Lindungi UMKM, KPPU Gelar Sosialisasi Kemitraan se-Provinsi Lampung

Bandar Lampung (20/2) – Guna mewujudkan kemitraan yang adil antara UMKM dan usaha besar, Kantor Wilayah II KPPU bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas Koperasi dan UKM menggelar sosialisasi. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dinas yang membidangi koperasi dan UMKM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung serta para pelaku UMKM di Provinsi Lampung.

Ketua KPPU Kurnia Toha menjelaskan bahwa kemitraan antara pelaku UMKM dengan usaha besar bertujuan untuk saling melengkapi. “Bermitra bukan untuk bersaing. Produk UMKM merupakan pelengkap bagi produk usaha yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengajak dinas-dinas yang membidangi koperasi dan UMKM se-Provinsi Lampung untuk bersinergi dengan KPPU sehingga dapat memberikan perlindungan dan pengembangan bagi UMKM setempat.

Selanjutnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Agus Nompitu dan Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU Lukman Sungkar dan dipandu oleh moderator Wahyu Bekti Anggoro selaku Kepala Kanwil II KPPU bergabung dalam diskusi panel yang membahas mengenai perlindungan dan penguatan bagi UMKM.

Lukman menjelaskan bahwa menjatuhkan hukuman bagi usaha besar bukanlah tujuan dari pengawasan kemitraan. Tujuan pengawasan kemitraan adalah agar kedua belah pihak yang bermitra dapat saling berkembang. Ia juga menghimbau kepada peserta untuk dapat menyampaikan informasi mengenai persoalan yang dihadapi yang terkait dengan kemitraan. “Kita belum hukum, kita kasih peringatan dulu. Diharapkan ada perubahan perilaku. Tapi jika setelah dikasih peringatan mereka masih bandel, baru kita kasih sanksi denda. KPPU berwenang memerintahkan instansi terkait untuk mencabut izin usaha bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran,” tambah Lukman.

Agenda Pemeriksaan Ahli Hingga Pembacaan Putusan, KPPU Gelar 3 Sidang Perkara M&A

Jakarta (20/2) – KPPU melakukan persidangan pada tiga perkara merger dan akuisisi hari ini di Jakarta. Dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham, satu sidang digelar dengan agenda putusan, dan dua lainnya adalah pemeriksaan ahli.

Sidang pembacaan putusan yang dipimpin oleh Ukay Karyadi sebagai Ketua Majelis, serta Harry Agustanto dan Kodrat Wibowo sebagai Anggota Majelis atas Perkara Nomor 29/KPPU-M/2019 memutus bahwa PT Dharma Satya Nusantara Terbukti Melanggar UU No 5 / 1999 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) atas Saham PT Agro Pratama.

Sementara pada dua sidang M&A lainnya Majelis Komisi melakukan Pemeriksaan Ahli atas Perkara Nomor 23/KPPU-M/2019 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan PT Jambi Prima Coal oleh PT PLN Batubara, serta Perkara Nomor 27/KPPU-/2019 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Gita Adhitya Graha oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall. Investigator mengundang Faraitody Rinto selaku Hakim dari Dirjen Administrasi Hukum Umum untuk menjadi saksi ahli sekaligus pada kedua perkara tersebut.

Informasi selengkapnya terkait putusan perkara M&A di atas dapat dilihat pada siaran pers melalui akses link berikut https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

Sidang Putusan Perkara M&A

Jakarta (19/2) – Sidang yang dipimpin oleh Yudi Hidayat sebagai Ketua Majelis, serta Kunia Toha dan Kodrat Wibowo sebagai Anggota Majelis atas Perkara Nomor 17/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Pani Bersama Jaya oleh PT Merdeka Copper Gold, Tbk digelar Rabu.

Agenda sidang hari ini adalah Pembacaan Putusan oleh Majelis Komisi. Terlapor diputus melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp1.000.0000.000 (satu miliar rupiah).

Simak siaran persnya di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers.