Perdalam Hukum Persaingan Usaha, UPN Veteran Kunjungan Belajar ke KPPU

Jakarta (19/11) – KPPU menerima kunjungan belajar dari Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta di Gedung KPPU Jakarta. Anggota KPPU Harry Agustanto didampingi Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan Abdul Hakim Pasaribu berperan sebagai pembicara paa kegiatan tersebut.

Harry menyampaikan bahwa kerap kali munculnya konglomerasi yang kuat tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati. Untuk itu, perlu ditanamkan pemahaman mengenai persaingan usaha yang sehat pada pelaku usaha, “bersaing sehat memiliki dampak multilevel effect terutama terhadap perekonomian,” jelas Harry.

Sementara itu Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan mengenai hukum acara yang diterapkan di KPPU serta berbagai manfaat dari persaingan usaha yang sehat. “Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dapat menjamin adanya kepastian berusaha.” ujar Hakim.

Diharapkan dengan adanya kunjungan belajar ini dapat membuka wawasan baik bagi mahasiswa maupun praktisi terkait hukum persaingan usaha.

KPPU Merespon Isu Industri Nikel

Jakarta (18/11) – Anggota KPPU Guntur S. Saragih didampingi Direktur Ekonomi M. Zulfirmansyah menggelar forum jurnalis dalam rangka merespon isu pada industri nikel dan smelter yang berkembang saat ini. Nikel sendiri telah menjadi isu yang dimonitoring dan akan masuk ke dalam penelitian untuk dikaji oleh KPPU.

Penelitian akan dilakukan guna mendapatkan data dan informasi yang komprehensif terkait industri tersebut, “sampai saat ini belum masuk laporan, namun sudah dimonitoring. Jika dalam pengumpulan data diperlukan identifikasi, muaranya bisa ke penegakan hukum atau advokasi,” kata Guntur.

Pentingnya Persaingan Usaha yang Sehat di Industri Fintech

Jakarta (14/11) – Anggota KPPU Guntur S. Saragih menjadi pembicara pada seminar nasional dan call for paper bertema “Peranan Financial Technology Dalam Mempertahankan Kedaulatan Ekonomi Indonesia” yang dilangsungkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas UPN Veteran Jakarta. Dalam paparannya Guntur menekankan pentingnya aspek persaingan usaha yang sehat dalam setiap aktivitas Financial Technology (fintech). Sebagaimana diketahui bahwa peran fintech sebagai sarana inklusi keuangan saat ini berkembang sangat cepat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat dan atau pelaku usaha yang tidak tersentuh akses perbankan (unbankable), seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perkembangan fintech ini tentunya harus menjadi perhatian khusus karena akan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi rakyat. Pengawasan yg ketat dalam industri ini mutlak harus dilakukan, apalagi terkait dengan regulasi yang mengatur, harus komprehensif, jelas dan transparan. Sehingga nantinya perkembangan fintech dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat. “Tujuan utama KPPU dibentuk adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, KPPU akan terus mengawasi praktik-praktik yang tidak pro persaingan yang mungkin terjadi di industri fintech,” ujar Guntur.

KPPU Juga Periksa Saksi Perkara Air Minum Hari Ini

Jakarta (12/11) – KPPU menggelar sidang pada perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung, hari ini.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ukay Karyadi serta Anggota Majelis Dinni Melanie dan Chandra Setiawan ini beragendakan pemeriksaan saksi. Persidangan ini sendiri saat ini bergulir di tahapan Pemeriksaan Lanjutan.

Sidang pemeriksaan lanjutan akan dilanjutkan kembali pada 13 November 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi. Informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

KPPU Hadir pada Diskusi Publik terkait Energi

Jakarta (6/11) – Anggota KPPU Guntur S. Saragih hadir dan menjadi pembicara pada Diskusi Publik bertajuk Kontroversi Penghentian Ekspor Bijih Nikel di balik Pembangunan Smelter yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI Bidang Energi dan Pertambangan, Rabu.

Peran KPPU dalam Sinergi BUMN

Jakarta (31/10) – Anggota KPPU Yudi Hidayat hadir pada Forum Group Discussion (FGD) yang digagas oleh Forum Hukum BUMN bertema Peran Strategis, Tantangan, Pelaksanaan, dan Arah Kebijakan Sinergi BUMN, Kamis. FGD ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara BUMN dan stakeholders penting lainnya terkait kedudukan dan peran strategis Sinergi BUMN dalam ekonomi nasional baik secara makro maupun mikro, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan bagi BUMN secara lebih dalam dan komprehensif dalam penerapan Sinergi BUMN, khususnya dalam transaksi pengadaan barang dan jasa.

Sinergi BUMN dalam perspektif persaingan usaha, menurut Yudi, harus diatur dengan perspektif efisiensi, yang selaras dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sinergi dan tingkat persaingan BUMN sendiri di pasar bersaing dapat menghasilkan efisiensi BUMN sehingga keuntungan bagi negara menjadi besar dan meningkat, “keuntungan bagi negara artinya meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat,” jelasnya.

Dalam hal Sinergi BUMN, KPPU mengambil peran dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa di dalamnya. Saran KPPU dalam hal ini adalah mendorong harmonisasi mengenai konsep sinergi yang tetap menjaga prinsip level of playing field dan mendorong regulasi khusus yang mengatur implementasi Sinergi BUMN agar tercipta persanigan usaha yang sehat.

“Dari sisi penegakan hukum oleh KPPU, Dalam penanganan perkara KPPU akan menangani kasus sinergi BUMN Case by Case, untuk melihat apakah sinergi tersebut menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak,” jelas Yudi lagi. (IP)

Menanamkan Nilai Persaingan kepada Mahasiswa

Batam (16/10) – Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi dan Anggota KPPU Afif Hasbullah menjadi narasumber dan memberikan paparan dalam sosialisasi persaingan usaha kepada para dosen dan ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) Kota Batam. Sosialisasi ini bertujuan untuk menamamkan nilai-nilai persaingan sehat kepada para akademisi dan mahasiswa, serta diharapkan dapat menumbuhkan minat mahasiswa untuk berkarir di bidang persaingan usaha.

Dalam kegiatan yang dimoderatori Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIB DR Wisnu Yuwono itu, Ukay menjelaskan bahwa persaingan sehat dapat dilakukan dengan membentuk persaingan sebanding. “Saya ilsutrasikan jika dalam kolam ikan gabus, isinya harus ikan gabus semua. Jika di dalam kolam itu ada ular, maka ular itu harus dikeluarkan karena merusak ekosistem ikan gabus. Seperti itulah persaingan tidak sebanding, dapat merusak ekosistem dalam berbisnis,” ujarnya.

Ukay juga menjelaskan bahwa praktik monopoli atau persaingan tidak sehat akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian bangsa, antara lain alokasi sumber daya yang tidak efisien, harga yang tidak kompetitif, pasokan barang yang tidak lancar, pilihan konsumen yang terbatas, dan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha potensial.

Sementara itu Afif memaparkan bahwa KPPU hadir untuk mengawal jalannya hukum persaingan usaha, “jika tidak dikawal, bisa merusak perekonomian,” tuturnya. Menurutnya, KPPU seringkali disebut sebagai lembaga superbody karena memiliki kewenangan mulai dari menerima laporan dari masyarakat, memeriksa para pihak, memutus, hingga menjatuhkan sanksi kepada para terlapor sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pelaksanaan sosialisasi ini berjalan sukses dan para peserta terlihat antusias dalam menyampaikan pertanyaan dan informasi mengenai kondisi persaingan yang terjadi di lingkungan sekitar. (BTM/IP)

KPPU Hadir di Kuliah Umum Persaingan Usaha

Banjarmasin (11/10) – Anggota KPPU Harry Agustanto menjadi pembicara kegiatan kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin didampingi Kepala Bidang Penegakan Hukum Kantor Wilayah V di Balikpapan Triyono Kurniawan.

Kuliah umum bertemakan Pemahaman Aspek Formil dan Materil Hukum Persaingan Usaha di Indonesia beserta Perkembangannya ini disampaikan kepada ratusan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum.

Pengusaha Perlu Mengetahui Persaingan Dalam Perspektif Islam

(Jakarta, 10/10) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menerbitkan buku Fiqih Persaingan Usaha guna membantu pengusaha muslim di Indonesia mengetahui ketentuan dalam bersaing yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Diharapkan buku tersebut mampu mendorong pengusaha muslim untuk mengedepankan berbagai prinsip persaingan dalam kegiatan usahanya.

Penyusunan buku merupakan bagian dari tindak lanjut Nota Kesepahaman yang ditandatangani Ketua KPPU dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pada tanggal 20 Juli 2019 di Jakarta. Deputi Bidang Kajian dan Advokasi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Taufik Ariyanto, dalam kegiatan Focus Grup Discussion ‘Fiqih Persaingan Usaha’ di Gedung PBNU Jakarta pada Kamis lalu (10/10/2019), mengatakan penerbitan buku fiqih yang disusun ulama NU sangat membantu lembaganya. Untuk itu, pihaknya mendukung penuh penyusunan buku yang diperuntukan bagi pengusaha muslim tersebut. Taufik yakin bahwa, hadirnya buku tersebut mampu menjelaskan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkan tugas dan fungsi KPPU. Taufik juga mengharapkan kedepan persaingan usaha dalam perspektif Islam benar-benar teruraikan secara mendalam.

“Kami akan sangat terbantu untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip persaingan sehat yang memang di Indonesia mayoritas Muslim ini. Selama ini perilaku pengusaha Muslim di Indonesia banyak yang terindikasi terlibat pada persaingan usaha tidak sehat dari berbagai sektor. Untuk itu KPPU semaksimal mungkin melakukan langkah-langkah yang menjurus pada penyelesaian masalah melalui kebijakan yang berlaku.” tutur Taufik. (DN)

Menanamkan Prinsip Persaingan Usaha yang sehat di Perguruan Tinggi sebagai upaya Pencegahan Dini

Banjarmasin (10/10 ) – Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pelanggaran persaingan usaha, KPPU kembali melakukan audiensi ke berbagai lini termasuk Perguruan Tinggi. Kedatangan Anggota KPPU Harry Agustanto beserta perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil) V KPPU disambut baik oleh Wakil Rektor I Aminuddin Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prahatama Putra yang didampingi pula oleh Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi serta Kepala Bagian Kerjasama ULM.

Harry menjelaskan tentang tugas KPPU dalam UU No.5 Tahun 1999 serta amanat terkait tugas baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu melakukan pengawasan perjanjian kemitraan, “pemerintah mendorong Usaha Kemitraan antara Pelaku Usaha Besar dengan Pelaku Usaha Kecil, dan diharapkan kemitraan ini dapat mendongkrak peningkatan ekonomi pelaku usaha kecil”.

Praktiknya memang tidak semulus yang dibayangkan, pasalnya banyak perjanjian kemitraan tersebut dicederai oleh posisi tawar pelaku usaha besar dalam bermitra yang sangat dominan sehingga pelaku usaha kecil seringkali dirugikan.

Sebagai bentuk implementasi kerja sama antara KPPU dan ULM, diharapkan pula kedua belah pihak dapat melakukan penelitian bersama terkait isu strategis, “perlu penelitian bersama antara KPPU dengan Universitas Lambung Mangkurat khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi untuk mendalami setiap isu yang ada di Kalimantan Selatan,” ujar Harry. (BPN/DY)