KPPU Terima Kunjungan Belajar Mahasiswa Hukum

Jakarta (18/2) – KPPU menerima kunjungan dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) di Gedung Kantor KPPU Jakarta. Kunjungan yang dibuka dengan sambutan dari Ketua KPPU Kurnia Toha ini dihadiri sekitar 40 orang mahasiswa. Dalam sambutannya, Kurnia menyampaikan 4 tugas utama yang diamanatkan untuk KPPU yaitu Penegakan Hukum, Advokasi Kebijakan, Pengawasan Merger dan Akuisisi, serta Pengawasan Kemitraan. Kurnia juga menyampaikan pentingnya persaingan usaha yang sehat dan hal itu diilustrasikan dari sudut pandang sederhana yaitu sebagai mahasiswa, “sama halnya dengan dunia usaha, mahasiswa yang memiliki daya saing positif, pasti akan unggul dan lebih maju dibandingkan mahasiswa yang lain,” ujarnya.

Selanjutnya Direktur Investigasi Gopprera Panggabean menjelaskan materi tentang jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 di antaranya mencakup perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan. Tidak hanya itu, disampaikan pula materi mengenai prosedur hukum acara termasuk alur penanganan perkara yang diterapkan di KPPU sebagaimana mengacu pada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019.

Kunjungan belajar ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa sehingga dapat menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat terutama di lingkup civitas akademika.

Meningkatkan Peran Kerja Sama KPPU-UGM

Yogyakarta (17/2) – Sekretaris Jenderal KPPU Charles Pandji Dewanto dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekretariat KPPU dan Fakultas Hukum UGM, Senin. PKS ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) KPPU dan UGM yang sudah ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2020.

Ruang lingkup PKS tersebut meliputi (a) pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) untuk bidang persaingan usaha dan pengawasan kemitraan (b) pemberian dukungan dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum; dan (c) pelaksanaan upaya pencegahan pelanggaran atas hukum persaingan usaha dan kemitraan.

Bentuk kegiatan yang disepakati dalam PKS mencakup banyak hal seperti adopsi dan pelaksanaan mata kuliah dan kurikulum hukum persaingan usaha (termasuk di dalamnya terkait pengawasan kemitraan) di FH UGM, penyelenggaraan kuliah umum (Stadium Generale) tentang hukum persaingan usaha dan kemitraan, penugasan mahasiswa untuk melakukan magang dan/atau kunjungan studi di KPPU, pelaksanaan simulasi peradilan semu tentang tata cara hukum persaingan usaha dan kemitraan oleh KPPU dan UGM, pelaksanaan penelitian/tugas akhir/studi di kalangan pengajar dan/atau mahasiswa FH UGM, penulisan artikel di berbagai media atau jurnal internal/eksternal terkait persaingan usaha dan kemitraan di kalangan pengajar, pelaksanaan diskusi publik oleh FH UGM terkait isu atau substansi hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan yang berkembang di KPPU, kajian terkait persaingan usaha dan kemitraan di UGM, mendorong persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh KPPU, serta proses penelitian hukum persaingan usaha.

Ke depannya, Sekretariat KPPU dan FH UGM berharap dapat mengimplementasikan kerja sama yang disepakati tersebut dengan tujuan kemajuan dan manfaat bersama.

Mengenalkan Kepatuhan Persaingan di Sulsel

Makassar (14/2) – Sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU Kanwil VI menggelar Executive Meeting yang dihadiri oleh para pimpinan perusahaan berbagai sektor di Sulawesi Selatan bertempat di Aryaduta Makassar. Kegiatan yang mengusung tema “Competition Compliance Program Sebagai Langkah Awal Pencegahan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dipimpin langsung oleh Ketua KPPU Kurnia Toha dan didampingi oleh Kepala Kanwil VI KPPU Hilman Pujana.

Dalam kegiatan tersebut, Kurnia menjelaskan latar belakang dipilihnya konsep Executive Meeting ini, agar program-program pencegahan yang menjadi prioritas KPPU dapat tersampaikan langsung kepada pimpinan perusahaan atau paling tidak para top level management sebagai pihak yang berperan penting dalam pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan. KPPU meyakini bahwa perilaku dugaan pelanggaran dapat terjadi karena kekurangpahaman pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha ataupun kurangnya pengawasan dari para pimpinan perusahaan terhadap perilaku bawahannnya. Sehingga dengan konsep Executive Meeting ini, KPPU dapat memperkenalkan Competition Compliance Program secara tepat sasaran dan harapannya para pimpinan perusahaan dapat mengaplikasikannya untuk meminimalisir potensi perilaku pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha.

Menyambung paparan dari Kurnia, Hilman menyampaikan penjelasan pedoman pengaplikasian Competition Compliance Program melalui empat langkah praktis yang dapat ditempuh, yaitu identifikasi risiko, analisis resiko, mitigasi resiko, dan review berkala. Selain itu, Hilman juga memberikan contoh pengaplikasian program tersebut dari beberapa perusahaan multi nasional. “Dengan penerapan metode ini, maka pemahaman terkait yang boleh dan tidak dilakukan dalam hukum persaingan usaha dapat dipahami secara merata oleh seluruh level pegawai dalam suatu perusahaan,” pungkas Hilman.

Entry Meeting BPK di KPPU

 

Jakarta (10/2) – Sekretaris Jenderal KPPU Charles Pandji Dewanto menerima Entry Meeting Badan Pengawas Keuangan (BPK), Senin. Entry meeting ini dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2019. Ruang lingkup yang akan diperiksa adalah seperti Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019, Laporan Operasional tahun 2019, Neraca per 31 Des 2019, Lap. Perubahan Ekuitas per 31 Des 2019, dan Catatan atas Lap. Keuangan.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan dan Penyajian dalam LK, Kepatuhan terhadap Peraturan PerUU-an, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Dua Saksi Baru Berikan Keterangan pada Sidang Grab

Jakarta (8/1) – Sidang perkara Grab kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Ketua Majelis Dinni Melanie, serta M. Afif Hasbullah dan Guntur S. Saragih sebagai Anggota Majelis memeriksa saksi yang dihadirkan oleh pihak Terlapor yaitu mitra individu/driver dari grab dan Karyawan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia.

Perdalam Hukum Persaingan Usaha, UPN Veteran Kunjungan Belajar ke KPPU

Jakarta (19/11) – KPPU menerima kunjungan belajar dari Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta di Gedung KPPU Jakarta. Anggota KPPU Harry Agustanto didampingi Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan Abdul Hakim Pasaribu berperan sebagai pembicara paa kegiatan tersebut.

Harry menyampaikan bahwa kerap kali munculnya konglomerasi yang kuat tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati. Untuk itu, perlu ditanamkan pemahaman mengenai persaingan usaha yang sehat pada pelaku usaha, “bersaing sehat memiliki dampak multilevel effect terutama terhadap perekonomian,” jelas Harry.

Sementara itu Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan mengenai hukum acara yang diterapkan di KPPU serta berbagai manfaat dari persaingan usaha yang sehat. “Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dapat menjamin adanya kepastian berusaha.” ujar Hakim.

Diharapkan dengan adanya kunjungan belajar ini dapat membuka wawasan baik bagi mahasiswa maupun praktisi terkait hukum persaingan usaha.

KPPU Merespon Isu Industri Nikel

Jakarta (18/11) – Anggota KPPU Guntur S. Saragih didampingi Direktur Ekonomi M. Zulfirmansyah menggelar forum jurnalis dalam rangka merespon isu pada industri nikel dan smelter yang berkembang saat ini. Nikel sendiri telah menjadi isu yang dimonitoring dan akan masuk ke dalam penelitian untuk dikaji oleh KPPU.

Penelitian akan dilakukan guna mendapatkan data dan informasi yang komprehensif terkait industri tersebut, “sampai saat ini belum masuk laporan, namun sudah dimonitoring. Jika dalam pengumpulan data diperlukan identifikasi, muaranya bisa ke penegakan hukum atau advokasi,” kata Guntur.

Pentingnya Persaingan Usaha yang Sehat di Industri Fintech

Jakarta (14/11) – Anggota KPPU Guntur S. Saragih menjadi pembicara pada seminar nasional dan call for paper bertema “Peranan Financial Technology Dalam Mempertahankan Kedaulatan Ekonomi Indonesia” yang dilangsungkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas UPN Veteran Jakarta. Dalam paparannya Guntur menekankan pentingnya aspek persaingan usaha yang sehat dalam setiap aktivitas Financial Technology (fintech). Sebagaimana diketahui bahwa peran fintech sebagai sarana inklusi keuangan saat ini berkembang sangat cepat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat dan atau pelaku usaha yang tidak tersentuh akses perbankan (unbankable), seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perkembangan fintech ini tentunya harus menjadi perhatian khusus karena akan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi rakyat. Pengawasan yg ketat dalam industri ini mutlak harus dilakukan, apalagi terkait dengan regulasi yang mengatur, harus komprehensif, jelas dan transparan. Sehingga nantinya perkembangan fintech dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat. “Tujuan utama KPPU dibentuk adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, KPPU akan terus mengawasi praktik-praktik yang tidak pro persaingan yang mungkin terjadi di industri fintech,” ujar Guntur.

KPPU Juga Periksa Saksi Perkara Air Minum Hari Ini

Jakarta (12/11) – KPPU menggelar sidang pada perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung, hari ini.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ukay Karyadi serta Anggota Majelis Dinni Melanie dan Chandra Setiawan ini beragendakan pemeriksaan saksi. Persidangan ini sendiri saat ini bergulir di tahapan Pemeriksaan Lanjutan.

Sidang pemeriksaan lanjutan akan dilanjutkan kembali pada 13 November 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi. Informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

KPPU Hadir pada Diskusi Publik terkait Energi

Jakarta (6/11) – Anggota KPPU Guntur S. Saragih hadir dan menjadi pembicara pada Diskusi Publik bertajuk Kontroversi Penghentian Ekspor Bijih Nikel di balik Pembangunan Smelter yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI Bidang Energi dan Pertambangan, Rabu.