Kanwil VI-BPK Sulbar Optimalkan Kerja Sama

Mamuju (13/3) – Anggota KPPU Dinni Melanie hadir sebagai pemateri dalam kegiatan Sosialisasi terkait pengawasan KPPU terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai UU No.5 Tahun 1999 dihadapan seluruh Auditor BPK Provinsi Sulbar. Hal tersebut sangat disambut baik dan positif oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulbar, Muhammad Toha Arafat yang tampak turut antusias mengikuti kegiatan. Tampak pula Kepala Subauditorat BPK Prov Sulbar, Ali Wardhana. Tak luput kehadiran Kepala Kanwil KPPU Makassar, Hilman Pujana.

“Kegiatan ini selain sebagai silahtuhrahim antar lembaga pemerintah, juga sharing informasi dan diskusi terkait permasalahan pemeriksaan yang ditangani oleh auditor BPK maupun investigator KPPU yang kaitannya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah,” tutur Toha Arafat. Dalam hal ini para auditor BPK harus dapat memahami fungsi dan kewenangan KPPU, kaitannya dengan tugas pemeriksaan BPK khususnya temuan yang sering terjadi selama ini dalam pengadaan barang/jasa.

Salah tugas KPPU adalah melakukan pengawasan terhadap adanya indikasi persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa. “Selama ini ada beberapa kasus KPPU yang berasal dari temuan BPK, kemudian dikomunikasikan oleh BPK kepada KPPU untuk ditindaklanjuti” ucap Dinni Melanie. Selanjutnya temuan tersebut telah ada beberapa yang masuk ke proses penyelidikan di KPPU.

“Melalui kerja sama KPPU dengan BPK diharapkan proses penanganan perkara di KPPU dapat berjalan semain baik antara lain dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK dalam mengungkap perkara persaingan usaha”, kata Hilman. Hasil audit BPK sangat diperlukan sebagai indikasi awal dalam proses penyelidikan. KPPU juga akan berbagi hasil penyelidikan yang telaha dilakukan dan hsil Putusan KPPU terkait suatu perkara.

“Saya berharap melalui kegiatan sharing session ini dapat meningkatkan kompetensi auditor BPK maupun investigator KPPU dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus penyimpangan tender,” jelas Dinni Melanie. Sebab perlunya sinergi antar lembaga negara untuk saling menopang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. (mks)

KPPU dan Unismuh Sorong Gelar Sosialisasi terkait Sektor Logistik

Sorong (6/3) – Dalam rangka internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sosialiasi di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Sorong, Papua Barat. Sosialisasi yang dilaksanakan melalui seminar Persaingan Usaha pada Sektor Logistik di Kawasan Timur Indonesia ini dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi Unismuh.

Berperan sebagai pembicara pada kegiatan ini diantaranya Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi, Rektor Unismuh Sorong Hermanto Suaib, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil VI KPPU Makassar Yunan Andika Putra yang dimoderatori oleh Karyadi selaku Dekan Fakultas Hukum Unismuh Sorong.

Dalam paparannya Ukay menyampaikan bahwa KPPU merupakan lembaga pengawas persaingan usaha yang lahir berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu yang menjadi sektor pengawasan KPPU adalah logistik yang merupakan sektor strategis dalam proses distribusi barang dan berpengaruh terhadap harga-harga barang khsususnya di Indonesia Timur.

Sejalan dengan hal itu, Yunan menjelaskan terkait dampak negatif dari perilaku persaingan usaha tidak sehat salah satunya yaitu kartel. Perilaku kartel yang dilakukan pelaku usaha akan berdampak pada eksploitasi konsumen baik itu pasokan maupun harga barang yang mahal.

Respon dan apresiasi positif juga disampaikan oleh Rektor Unismuh atas kegiatan yang dilaksanakan KPPU. Hermanto menilai bahwa sosialisasi ini sangat penting bagi civitas akademik Unismuh untuk memahami nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dan sebagai sharing permasalahan yang dihadapi dunia usaha. Harapannya melalui sosialisasi ini sinergitas antara kampus, pemerintah dan KPPU dapat terjalin dengan baik terutama untuk memecahkan berbagai masalah dunia usaha di Sorong.

KPPU Gelar Sosialisasi Bersama Universitas Pelita Harapan

Medan (5/3 ) – KPPU melalui Kantor Wilayah I menggelar kegiatan sosialisasi tentang Peluang dan Tantangan Persaingan Usaha dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital. Kegiatan yang dilaksanakan Bersama Universitas Pelita Harapan di Medan ini memperoleh apresiasi positif dari Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, Dr. Alum Simbolon., SH., M. Hum.

Sementara itu, Komisioner KPPU Dr. Drs. Chandra Setiawan M.M. Ph.D yang berperan sebagai pembicara pada sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan dalam melihat persaingan usaha yaitu dari sudut pandang ekonomi dan hukum. Chandra juga menjelaskan tantangan persaingan usaha dalam mengkaji digital ekonomi saat ini adalah sulitnya untuk mendefinisikan relevant market di sektor terkait. Namun, apapun tantangannya KPPU akan terus berusaha untuk mengawasi perilaku pelaku usaha sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU Gelar Kuliah Umum di UNUSU Medan

Medan (26/2) – Anggota KPPU Afif Hasbullah dan Kepala Kanwil I KPPU Ramli Simanjuntak menyampaikan kuliah umum di Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Medan Helvetia.

Dalam sambutannya, Wakil rektor III UNUSU Muhammad Hatta Siregar mengapresiasi kehadiran KPPU. ”UNUSU baru berumur 5 tahun, jadi masih butuh bantuan dan dukungan dari banyak pihak untuk berkembang. Dengan ini mudah-mudahan mahasiswa UNUSU menjadi melek persaingan usaha,” ungkapnya.

Sementara itu, Afif memaparkan mengenai KPPU dan Substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. “Regulasi ini merupakan produk reformasi untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa KPPU memiliki tugas antara lain dalam penegakan hukum persaingan usaha, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, pengawasan merger dan akuisisi serta pengawasan kemitraan. ”Dalam penegakan hukum, KPPU bisa menjatuhkan sanksi administratif atau denda kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar,” jelasnya.

KPPU Terima Kunjungan Belajar Mahasiswa Hukum

Jakarta (18/2) – KPPU menerima kunjungan dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) di Gedung Kantor KPPU Jakarta. Kunjungan yang dibuka dengan sambutan dari Ketua KPPU Kurnia Toha ini dihadiri sekitar 40 orang mahasiswa. Dalam sambutannya, Kurnia menyampaikan 4 tugas utama yang diamanatkan untuk KPPU yaitu Penegakan Hukum, Advokasi Kebijakan, Pengawasan Merger dan Akuisisi, serta Pengawasan Kemitraan. Kurnia juga menyampaikan pentingnya persaingan usaha yang sehat dan hal itu diilustrasikan dari sudut pandang sederhana yaitu sebagai mahasiswa, “sama halnya dengan dunia usaha, mahasiswa yang memiliki daya saing positif, pasti akan unggul dan lebih maju dibandingkan mahasiswa yang lain,” ujarnya.

Selanjutnya Direktur Investigasi Gopprera Panggabean menjelaskan materi tentang jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 di antaranya mencakup perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan. Tidak hanya itu, disampaikan pula materi mengenai prosedur hukum acara termasuk alur penanganan perkara yang diterapkan di KPPU sebagaimana mengacu pada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019.

Kunjungan belajar ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa sehingga dapat menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat terutama di lingkup civitas akademika.

Meningkatkan Peran Kerja Sama KPPU-UGM

Yogyakarta (17/2) – Sekretaris Jenderal KPPU Charles Pandji Dewanto dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekretariat KPPU dan Fakultas Hukum UGM, Senin. PKS ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) KPPU dan UGM yang sudah ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2020.

Ruang lingkup PKS tersebut meliputi (a) pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) untuk bidang persaingan usaha dan pengawasan kemitraan (b) pemberian dukungan dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum; dan (c) pelaksanaan upaya pencegahan pelanggaran atas hukum persaingan usaha dan kemitraan.

Bentuk kegiatan yang disepakati dalam PKS mencakup banyak hal seperti adopsi dan pelaksanaan mata kuliah dan kurikulum hukum persaingan usaha (termasuk di dalamnya terkait pengawasan kemitraan) di FH UGM, penyelenggaraan kuliah umum (Stadium Generale) tentang hukum persaingan usaha dan kemitraan, penugasan mahasiswa untuk melakukan magang dan/atau kunjungan studi di KPPU, pelaksanaan simulasi peradilan semu tentang tata cara hukum persaingan usaha dan kemitraan oleh KPPU dan UGM, pelaksanaan penelitian/tugas akhir/studi di kalangan pengajar dan/atau mahasiswa FH UGM, penulisan artikel di berbagai media atau jurnal internal/eksternal terkait persaingan usaha dan kemitraan di kalangan pengajar, pelaksanaan diskusi publik oleh FH UGM terkait isu atau substansi hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan yang berkembang di KPPU, kajian terkait persaingan usaha dan kemitraan di UGM, mendorong persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh KPPU, serta proses penelitian hukum persaingan usaha.

Ke depannya, Sekretariat KPPU dan FH UGM berharap dapat mengimplementasikan kerja sama yang disepakati tersebut dengan tujuan kemajuan dan manfaat bersama.

Mengenalkan Kepatuhan Persaingan di Sulsel

Makassar (14/2) – Sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU Kanwil VI menggelar Executive Meeting yang dihadiri oleh para pimpinan perusahaan berbagai sektor di Sulawesi Selatan bertempat di Aryaduta Makassar. Kegiatan yang mengusung tema “Competition Compliance Program Sebagai Langkah Awal Pencegahan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dipimpin langsung oleh Ketua KPPU Kurnia Toha dan didampingi oleh Kepala Kanwil VI KPPU Hilman Pujana.

Dalam kegiatan tersebut, Kurnia menjelaskan latar belakang dipilihnya konsep Executive Meeting ini, agar program-program pencegahan yang menjadi prioritas KPPU dapat tersampaikan langsung kepada pimpinan perusahaan atau paling tidak para top level management sebagai pihak yang berperan penting dalam pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan. KPPU meyakini bahwa perilaku dugaan pelanggaran dapat terjadi karena kekurangpahaman pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha ataupun kurangnya pengawasan dari para pimpinan perusahaan terhadap perilaku bawahannnya. Sehingga dengan konsep Executive Meeting ini, KPPU dapat memperkenalkan Competition Compliance Program secara tepat sasaran dan harapannya para pimpinan perusahaan dapat mengaplikasikannya untuk meminimalisir potensi perilaku pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha.

Menyambung paparan dari Kurnia, Hilman menyampaikan penjelasan pedoman pengaplikasian Competition Compliance Program melalui empat langkah praktis yang dapat ditempuh, yaitu identifikasi risiko, analisis resiko, mitigasi resiko, dan review berkala. Selain itu, Hilman juga memberikan contoh pengaplikasian program tersebut dari beberapa perusahaan multi nasional. “Dengan penerapan metode ini, maka pemahaman terkait yang boleh dan tidak dilakukan dalam hukum persaingan usaha dapat dipahami secara merata oleh seluruh level pegawai dalam suatu perusahaan,” pungkas Hilman.

Entry Meeting BPK di KPPU

 

Jakarta (10/2) – Sekretaris Jenderal KPPU Charles Pandji Dewanto menerima Entry Meeting Badan Pengawas Keuangan (BPK), Senin. Entry meeting ini dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2019. Ruang lingkup yang akan diperiksa adalah seperti Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019, Laporan Operasional tahun 2019, Neraca per 31 Des 2019, Lap. Perubahan Ekuitas per 31 Des 2019, dan Catatan atas Lap. Keuangan.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan dan Penyajian dalam LK, Kepatuhan terhadap Peraturan PerUU-an, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Dua Saksi Baru Berikan Keterangan pada Sidang Grab

Jakarta (8/1) – Sidang perkara Grab kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Ketua Majelis Dinni Melanie, serta M. Afif Hasbullah dan Guntur S. Saragih sebagai Anggota Majelis memeriksa saksi yang dihadirkan oleh pihak Terlapor yaitu mitra individu/driver dari grab dan Karyawan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia.

Perdalam Hukum Persaingan Usaha, UPN Veteran Kunjungan Belajar ke KPPU

Jakarta (19/11) – KPPU menerima kunjungan belajar dari Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta di Gedung KPPU Jakarta. Anggota KPPU Harry Agustanto didampingi Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan Abdul Hakim Pasaribu berperan sebagai pembicara paa kegiatan tersebut.

Harry menyampaikan bahwa kerap kali munculnya konglomerasi yang kuat tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati. Untuk itu, perlu ditanamkan pemahaman mengenai persaingan usaha yang sehat pada pelaku usaha, “bersaing sehat memiliki dampak multilevel effect terutama terhadap perekonomian,” jelas Harry.

Sementara itu Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan mengenai hukum acara yang diterapkan di KPPU serta berbagai manfaat dari persaingan usaha yang sehat. “Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dapat menjamin adanya kepastian berusaha.” ujar Hakim.

Diharapkan dengan adanya kunjungan belajar ini dapat membuka wawasan baik bagi mahasiswa maupun praktisi terkait hukum persaingan usaha.