Menanamkan Nilai Persaingan kepada Mahasiswa

Batam (16/10) – Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi dan Anggota KPPU Afif Hasbullah menjadi narasumber dan memberikan paparan dalam sosialisasi persaingan usaha kepada para dosen dan ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) Kota Batam. Sosialisasi ini bertujuan untuk menamamkan nilai-nilai persaingan sehat kepada para akademisi dan mahasiswa, serta diharapkan dapat menumbuhkan minat mahasiswa untuk berkarir di bidang persaingan usaha.

Dalam kegiatan yang dimoderatori Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIB DR Wisnu Yuwono itu, Ukay menjelaskan bahwa persaingan sehat dapat dilakukan dengan membentuk persaingan sebanding. “Saya ilsutrasikan jika dalam kolam ikan gabus, isinya harus ikan gabus semua. Jika di dalam kolam itu ada ular, maka ular itu harus dikeluarkan karena merusak ekosistem ikan gabus. Seperti itulah persaingan tidak sebanding, dapat merusak ekosistem dalam berbisnis,” ujarnya.

Ukay juga menjelaskan bahwa praktik monopoli atau persaingan tidak sehat akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian bangsa, antara lain alokasi sumber daya yang tidak efisien, harga yang tidak kompetitif, pasokan barang yang tidak lancar, pilihan konsumen yang terbatas, dan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha potensial.

Sementara itu Afif memaparkan bahwa KPPU hadir untuk mengawal jalannya hukum persaingan usaha, “jika tidak dikawal, bisa merusak perekonomian,” tuturnya. Menurutnya, KPPU seringkali disebut sebagai lembaga superbody karena memiliki kewenangan mulai dari menerima laporan dari masyarakat, memeriksa para pihak, memutus, hingga menjatuhkan sanksi kepada para terlapor sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pelaksanaan sosialisasi ini berjalan sukses dan para peserta terlihat antusias dalam menyampaikan pertanyaan dan informasi mengenai kondisi persaingan yang terjadi di lingkungan sekitar. (BTM/IP)

KPPU Hadir di Kuliah Umum Persaingan Usaha

Banjarmasin (11/10) – Anggota KPPU Harry Agustanto menjadi pembicara kegiatan kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin didampingi Kepala Bidang Penegakan Hukum Kantor Wilayah V di Balikpapan Triyono Kurniawan.

Kuliah umum bertemakan Pemahaman Aspek Formil dan Materil Hukum Persaingan Usaha di Indonesia beserta Perkembangannya ini disampaikan kepada ratusan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum.

Pengusaha Perlu Mengetahui Persaingan Dalam Perspektif Islam

(Jakarta, 10/10) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menerbitkan buku Fiqih Persaingan Usaha guna membantu pengusaha muslim di Indonesia mengetahui ketentuan dalam bersaing yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Diharapkan buku tersebut mampu mendorong pengusaha muslim untuk mengedepankan berbagai prinsip persaingan dalam kegiatan usahanya.

Penyusunan buku merupakan bagian dari tindak lanjut Nota Kesepahaman yang ditandatangani Ketua KPPU dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pada tanggal 20 Juli 2019 di Jakarta. Deputi Bidang Kajian dan Advokasi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Taufik Ariyanto, dalam kegiatan Focus Grup Discussion ‘Fiqih Persaingan Usaha’ di Gedung PBNU Jakarta pada Kamis lalu (10/10/2019), mengatakan penerbitan buku fiqih yang disusun ulama NU sangat membantu lembaganya. Untuk itu, pihaknya mendukung penuh penyusunan buku yang diperuntukan bagi pengusaha muslim tersebut. Taufik yakin bahwa, hadirnya buku tersebut mampu menjelaskan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkan tugas dan fungsi KPPU. Taufik juga mengharapkan kedepan persaingan usaha dalam perspektif Islam benar-benar teruraikan secara mendalam.

“Kami akan sangat terbantu untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip persaingan sehat yang memang di Indonesia mayoritas Muslim ini. Selama ini perilaku pengusaha Muslim di Indonesia banyak yang terindikasi terlibat pada persaingan usaha tidak sehat dari berbagai sektor. Untuk itu KPPU semaksimal mungkin melakukan langkah-langkah yang menjurus pada penyelesaian masalah melalui kebijakan yang berlaku.” tutur Taufik. (DN)

Menanamkan Prinsip Persaingan Usaha yang sehat di Perguruan Tinggi sebagai upaya Pencegahan Dini

Banjarmasin (10/10 ) – Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pelanggaran persaingan usaha, KPPU kembali melakukan audiensi ke berbagai lini termasuk Perguruan Tinggi. Kedatangan Anggota KPPU Harry Agustanto beserta perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil) V KPPU disambut baik oleh Wakil Rektor I Aminuddin Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prahatama Putra yang didampingi pula oleh Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi serta Kepala Bagian Kerjasama ULM.

Harry menjelaskan tentang tugas KPPU dalam UU No.5 Tahun 1999 serta amanat terkait tugas baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu melakukan pengawasan perjanjian kemitraan, “pemerintah mendorong Usaha Kemitraan antara Pelaku Usaha Besar dengan Pelaku Usaha Kecil, dan diharapkan kemitraan ini dapat mendongkrak peningkatan ekonomi pelaku usaha kecil”.

Praktiknya memang tidak semulus yang dibayangkan, pasalnya banyak perjanjian kemitraan tersebut dicederai oleh posisi tawar pelaku usaha besar dalam bermitra yang sangat dominan sehingga pelaku usaha kecil seringkali dirugikan.

Sebagai bentuk implementasi kerja sama antara KPPU dan ULM, diharapkan pula kedua belah pihak dapat melakukan penelitian bersama terkait isu strategis, “perlu penelitian bersama antara KPPU dengan Universitas Lambung Mangkurat khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi untuk mendalami setiap isu yang ada di Kalimantan Selatan,” ujar Harry. (BPN/DY)

Banyak Pelaku Usaha Belum Jalankan Putusan KPPU

Surabaya (2/10) – Anggota KPPU Afif Hasbullah mengumumkan nama-nama pelaku usaha yang belum menjalankan putusan KPPU dalam kegiatan Forum Jurnalis yang diselenggarakan di Kantor Wilayah (Kanwil) IV KPPU di Surabaya. Forum jurnalis yang juga disambung dengan live interview di Elshinta Radio Surabaya ini, didampingi Kepala Kanwil IV Dendy R. Sutrisno dan Kepala Biro Hukum Ima Damayanti.

Afif menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kesadaran Pelaku Usaha untuk melaksanakan Putusan KPPU di Wilayah Kerja Kantor Wilayah IV KPPU Surabaya, melalui forum jurnalis, dirinya berharap pelaku usaha kooperatif untuk melaksanakan putusan KPPU.

Secara Nasional dapat diinformasikan bahwa Putusan yang sudah berstatus berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sebanyak 141 Putusan dengan 542 terlapor. Adapun Putusan yang belum dilaksanakan sebanyak 86 Putusan dengan jumlah terlapor sebanyak 296 Terlapor. Dari keseluruhan Putusan yang belum dilaksanakan oleh Pelaku Usaha ini nilai denda yang belum disetor ke kas negara oleh pelaku usaha yang belum melaksanakan putusan KPPU adalah Rp 333,37 Miliar.

Untuk Wilayah kerja Kanwil IV KPPU terdapat 9 Putusan dengan 27 Terlapor yang belum melaksanakan Putusan KPPU. Nilai denda untuk 9 Putusan yang belum dilaksanakan Pelaku usaha ini adalah sebesar Rp 32,73 Miliar. Pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

  1. CV Pradhana Teknik
  2. CV Lotus
  3. PT Prima Persada Nusantara
  4. PT Mulya Agung Dirgantara
  5. CV Agro Nusa Permai
  6. CV Mulia Agro Lestari
  7. PT Berkah Surya Abadi Perkasa
  8. PT Swadarma Perkasa
  9. PT Prima Abadi System
  10. PT Mulyo Mukti
  11. PT Gugah Perkasa Ripta
  12. PT Mulya Abadi Utama
  13. PT Indo Power Makmur Sejahtera
  14. PT Mega Indah Abadi
  15. PT Astria Galang Pradana
  16. PT Tri Tunggal Abadi
  17. PT Samudrajaya Niaga Perkasa
  18. PT Antar Mitra Sejati
  19. CV Mitra Terang Abadi
  20. CV Kharisma Permai
  21. CV Cemara Abadi
  22. CV Putra Kencana Perkasa

“KPPU sudah melakukan upaya persuasive kepada pelaku usaha, namun apabila Pelaku Usaha masih tidak kooperatif maka KPPU dapat mengambil langkah hukum dengan menyerahkan ke Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, karena putusan KPPU yang inkracht dapat dijadikan alat bukti permulaan,” jelas Afif.

Sebagai informasi saat ini KPPU sudah menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan menjajaki peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara untuk membantu KPPU dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha. (SBY)

Tanamkan Prinsip Persaingan Sehat di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang (27/9) – Bertempat di Aula Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Anggota KPPU Harry Agustanto dan Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean memberikan pemahaman mengenai aspek formil dan materil hukum persaingan usaha di Indonesia beserta perkembangannya kepada ratusan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada pertemuan tersebut Harry mengajak para dosen dan mahasiswa untuk berperan aktif dalam mewujudkan iklim persaingan sehat dan kemitraan yang adil, antara lain dengan menyampaikan informasi kepada KPPU jika ditemukan indikasi persaingan tidak sehat atau masalah kemitraan yang terjadi di lingkungan sekitar.

“Saat ini KPPU mengemban banyak tugas yang perlu diselesaikan khususnya menyangkut masalah kemitraan di daerah. Untuk itu sangat diperlukan kerja sama dan peran aktif masyarakat termasuk akademisi dan mahasiswa untuk menginformasikan permasalahan yang menyangkut dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau terkait masalah kemitraan,” kata Harry.

Sementara itu Gopprera mengungkapkan bahwa KPPU telah banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional mealui upaya pemberantasan kartel. Bahkan KPPU juga telah banyak memberikan kontribusi bagi pendapatan negara melalui denda atas pelanggaran hukum persaingan usaha.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nur Husni menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menuturkan bahwa keberadaan KPPU telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan prinsip persaingan usaha yang sehat kepada para akademisi dan mahasiswa khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang. (BTM)

Pertahankan WTP 5 Tahun Berturut-turut, KPPU Terima Penghargaan dari Kemenkeu

Jakarta (12/9) – Bertempat di Gedung Dhanapala, Kementrian Keuangan, KPPU menerima penghargaan dari Keuangan, Sri Mulyani. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada KPPU dan beberapa Kementerian dan Lembaga atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Penyerahan penghargaan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan informasi keuangan negara yang transparan, akuntabel dan profesional untuk kemajuan Indonesia serta untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan basis data sebagai bahan pengambilan keputusan yang berkualitas. Rapat yang mengusung tema “Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju” ini dihadiri oleh Jajaran Menteri. Hadir sebagai pembicara pada sesi talk show beberapa tokoh ternama, sebut saja Wakil Menteri Keuangan, Direktur Utama LPP TVRI, Presiden Bukalapak, dan Anggota KSAP.

Sampai dengan tahun 2019, KPPU sendiri sudah menyandang predikat WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Ke depannya KPPU akan terus mempertahankan kepatuhan atas standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. (YM)

Pelaksanaan Eksekusi Putusan di KPPU Kanwil II

Batam (11/9) – Sebagai salah satu bentuk sosialisasi, KPPU mengundang sejumlah media untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan eksekusi putusan di KPPU Kantor Wilayah II. Tidak hanya dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro, hadir juga Anggota Komisi KPPU, Guntur Saragih Syahputra (tengah), dan Kepala Biro Hukum, Ima Damayanti sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Guntur menyampaikan informasi penanganan perkara skala nasional KPPU sejak tahun 2000 sampai dengan 2018 dengan total sebanyak 382 perkara yang bersumber dari inisiatif KPPU, laporan masyarakat dan merger. “Sampai dengan Agustus ini, jumlah putusan KPPU yang sudah inkracht ada sebanyak 139 putusan dari jumlah perkara yang ditangani tersebut,” jelasnya.

Namun hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang tidak kooperatif menjalankan putusan khususnya di wilayah Batam, Bangka, Kepulauan Riau dan sekitarnya tercatat ada 19 putusan perkara dimana dendanya belum diselesaikan oleh para pelaku usaha yang diputus bersalah.

Terkait hal tersebut, Ima menyampaikan ada beberapa hambatan yang dihadapi KPPU dalam proses eksekusi putusan, salah satunya adalah Terlapor berpindah alamat dan sulit untuk ditemui keberadaannya. Selain itu, susunan kepengurusan Terlapor yang sudah berubah sehingga mengakibatkan adanya saling lempar tanggung jawab.

Demi menegakkan keadilan pasca putusan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku serta memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang “nakal” maka KPPU akan melakukan beberapa upaya termasuk tidak segan untuk mempublikasikan nama-nama pelaku usaha tersebut di media massa.
.

Konsinyering RDP KPPU dan Komisi VI DPR RI

Jakarta (3/9) – Pimpinan KPPU menghadiri Konsiyering Rapat Dengar Pendapat terkait pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) di Hotel Fairmont Jakarta.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-557.1/MK.02/2019 dan B.432/M.PN/D.8/KU.01.01/07/2019 Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi menyampaikan RKA Tahun 2020 yaitu satu program Pengawasan Persaingan Usaha dengan usulan penambahan dua kegiatan yaitu Kegiatan Optimalisasi Penanganan Perkara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dan Kegiatan Belanja Pegawai dan Operasional.

Komisi VI DPR RI mendukung atas usulan RKA KPPU Tahun 2020, selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk proses sinkronisasi. (AH)

KPPU Audiensi dengan Kodam V Brawijaya

Surabaya (30/9) – Anggota KPPU Afif Hasbullah didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) IV KPPU Surabaya Dendy R. Sutrisno melakukan Audiensi dengan Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi. Tujuan kegiatan audiensi ini adalah untuk menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha di lingkungan Kodam V Brawijaya. Selain itu, Afif juga menyampaikan bahwa Kantor Perwakilan Daerah KPPU Surabaya telah bertransformasi menjadi Kantor Wilayah IV KPPU yang mempunyai wilayah kerja Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTB, dan NTT.

“Sinergi antara KPPU dan Kodam Brawijaya perlu dilaksanakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja Kodam V Brawijaya maupun Kanwil IV KPPU,” jelas Afif.

Diharapkan dengan pemahaman mengenai persaingan usaha dan kemitraan dapat menambah keilmuan bagi binaan Kodam V Brawijaya untuk mengelola usaha dengan profesional. Selain itu diharapkan kedepannya ada asistensi dari KPPU melalui Kanwil IV KPPU untuk pembuatan perjanjian kemitraan bagi binaan Kodam V Brawijaya khususnya Koperasi dan usaha mikro kecil. “saya mengapresiasi inisiatif KPPU untuk membuka networking Kodam V Brawijaya,” ungkap Mayjen Wisnoe.

KPPU yang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai kewenanngan penegakan hukum persaingan usaha, advokasi kebijakan, dan notifikasi merger serta pengawasan kemitraan berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 diharapkan dapat membantu peningkatan ekonomi rakyat dengan mengembalikan prinsip dasar koperasi melalui kemitraan ataupun advokasi kebijakan. (SBY)