Arah Kebijakan Omnibus Law dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Jakarta (13/2) – Anggota KPPU Guntur S. Saragih hadir pada diskusi publik di Jakarta. Diskusi yang mengusung tema “Arah Kebijakan Omnibus Law dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” ini menghadirkan beberapa pembicara, sebut saja Ketua Dewan Pengawas Puskapu Tawaf T. Wirawan, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira, Wakil Ketua Komp. Keamanan Perdagangan KADIN Samuel Siahaan, dan Pakar Hukum Supardji Ahmad. Omnibus Law merupakan satu Undang-Undang yang sekaligus akan merevisi beberapa Undang-Undang yang terkait. Terdapat 3 Omibus Law yang akan didorong untuk dapat segera disahkan pada awal tahun ini, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Pemberdayaan, UMKM dan Undang-Undang Perpajakan.

KPPU memandang perlu dimasukkannya beberapa pasal dalam usulan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ke dalam program Omnibus Law, antara lain Merger/akuisisi, Penguatan kelembagaan, Pengenaan denda terhadap pelanggaran pasal, serta Perlunya pengaturan kewenangan dan sanksi bagi pihak-pihak yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan yang dilakukan KPPU.

Sebagai penutup, Guntur menyarankan kepada semua pihak untuk tetap menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan berani melaporkan kegiatan usaha-usaha yang menyimpang. “Perlu adanya kerjasama yang nyata dalam membantu iklim persaingan usaha yang sehat.” tegasnya.

Saat ini, KPPU telah mengirimkan surat kepada Presiden RI terkait peran aktif KPPU dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan, serta harapan KPPU dalam keikutsertaan di program Omnibus Law. Diharapkan dengan penerapan hukum persaingan usaha dan peran aktif otoritas persaingan usaha menjadi salah satu pertimbangan pelaku usaha untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia.