Upaya Prefentif Kebijakan yang Anti Persaingan

Kutaikartanegara (28/10) – Salah satu perilaku anti persaingan sehat adalah regulasi yang memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu sehingga berdampak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu, Kantor Wilayah (Kanwil) V KPPU melakukan upaya preventif dengan melakukan Sosialisasi Kebijakan Persaingan Usaha Yang Sehat Mendorong Investasi yang dilakukan dihadapan Kepala Dinas beserta pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Pendopo Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sukhrawardy Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang membacakan sambutan Bupati Kukar menyampaikan bahwa investasi di daerah akan berkembang, apabila kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. Namun, pemerintah juga perlu hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan malah memunculkan praktek bisnis yang tidak sehat. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Kukar mendapat pengetahuan baru, agar dalam penyusunan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Kepala Kanwil V M. Hendry Setyawan selaku pemateri menyampaikan bahwa salah satu yang melatarbelakangi pembentukan UU No 5 Tahun 1999 adalah adanya entry barrier atau hambatan masuk berupa kebijakan pemerintah yang memberikan perlakuan khusus kepada salah satu pelaku usaha, sehingga pelaku usaha lain tidak memiliki kesempatan yang sama dan akhirnya terjadi inefisiensi praktek bisnis serta tidak munculnya pelaku usaha baru.

Melalui pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, KPPU menyusun daftar periksa kebijakan persaingan sebagai alat yang dapat digunakan pemerintah dalam mendeteksi dini kebijakan yang berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil V Charisma Desta A dalam paparannya mengatakan bahwa daftar periksa kebijakan persaingan terdiri dari 4 bagian. Dalam sosialisasi ini dibahas juga mengenai daftar periksa I yang terdiri dari 4 kelompok dengan 15 jumah pertanyaan. Disamping itu, dijelaskan pula mengenai contoh-contoh kebijakan yang bersinggugann dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Kegiatan dipandu oleh Sabran selaku Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kutai Kartanegara. Tidak hanya pemaparan materi yang disampaikan oleh kedua pemateri, peserta juga diminta membuat kelompok untuk melakukan pengisian daftar periksa I menggunakan peraturan daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. (CDA/IP)