Optimalisasi Pengawasan Kemitraan kepada Dinas Peternakan Se-Provinsi Aceh

Banda Aceh (24/10) – Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama (PKS) antara KPPU dengan Direktorat Jenderal Perternakan dan Kesehatan (Dirjen PKH) Hewan Kementerian Pertanian yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2019, maka dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pembinaan kemitraan usaha peternakan, Kanwil I KPPU menggelar kegiatan sosialisasi PKS pengawasan kemitraan dengan menghadirkan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Aceh. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Ramli Simanjuntak selaku Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Aceh yang diwakili Farhan selaku sekretaris dinas sekaligus menyampaikan paparannya mengenai pelaksanaan kemitraan di Provinsi Aceh.

Dalam paparannya, Ramli menyampaikan bahwa KPPU mendapat amanat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan, untuk itu perlu kerjasama dan sinergi dengan stakeholder dalam membenahi kinerja kemitraan usaha, salah satunya dengan Dirjen PKH dengan fokus pada sektor perunggasan. Diharapkan dengan adanya pengawasan tersebut, perlindungan hukum terhadap peternak-peternak yang bermitra dengan pelaku usaha menengah/besar secara nyata dapat dirasakan. Pelaku Usaha Besar/Menengah dilarang menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya.

“Pemerintah dapat hadir dalam perencanaan dan pelaksanaan kemitraan antar pelaku usaha, sehingga prinsip-prinsip kemitraaan dapat terwujud dalam pelaksanaan kemitraan dan saling bertanggung jawab. Oleh karena itu PKS ini sebagai landasan dalam upaya bersama antara KPPU dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan, dan sinergisitas pengawasan dan pembinaan Kemitraan,” ujar Ramli.

Lebih lanjut Ramli menambahkan melalui kemitraan yang sehat, Peternak yang besar akan terus bertumbuh, bersama-sama dengan peternak yang kecil. Sineregi antara KPPU dan Dirjen PKH nantinya dalam bentuk PKH yang mendorong terbentuknya kemitraan antara Integrator dan peternak plasma, dan KPPU bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kemitraannya dan melakukan penegakan hukum jika salah satu pihak menyalahi kemitraan.

“Setelah kita lakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta upaya pencegahan, apabila pelaku usaha yang bermitra masih melanggar peraturan, maka pencabutan usaha dan sanksi denda dapat diterapkan pada pelaku usaha yang melanggar aturan kemitraan,” pungkasnya.

Pada pemaparannya, Farhan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada KPPU yang telah mempersiapkan infrastruktur bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan kemitraan. Sebagai tindak lanjut dari PKS tersebut, akan dibentuk Satuan Tugas Kemitraan yang beranggotakan dari unsur Dirjen PKH dan KPPU.

Lebih lanjut disampaikan mencermati kondisi peternakan saat ini, dijelaskan pentingnya dibangun pola kemitraan yang sehat dengan terjadinya komunikasi yang baik antara integrator dan peternak. Perlu dipastikan bahwa kemitraan usaha harus benar-benar saling transparan, menguntungkan dan berkeadilan.

Diharapkan dengan semakin meningkatnya kerjasama dan sinergitas KPPU dengan Instansi terkait maka eksistensi dan pengakuan publik kepada KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan sesuai amanat UU No. 20/2008 tentang UMKM dan tentang pengawasan kemitraan akan semakin meningkat.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, dalam beberapa pekan ke depan, kanwil I akan mengundang pelaku usaha untuk menyampaikan data kemitraannya dan diminta untuk melaporkan kemitraannya kepada dinas terkait, sehingga selain sebagai upaya melindungi peternak, pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan dengan data yang akurat. Menindaklanjuti pembentukan satgas, KPPU juga meminta kepada dinas kab/kota untuk memberikan daftar pejabat yang nantinya akan tergabung dalam Satgas Kemitraan dengan Kanwil I KPPU. (MDN)