KPPU Mengambil Peran dalam Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan di Kabupaten Bogor

Cibinong (23/10) Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil III KPPU, Lina Rosmiati, hadir sebagai pembicara dalam Temu Usaha Peternakan di Kabupaten Bogor dengan tema Pengawasan dan Pelayanan Usaha Peternakan yang diadakan di Auditorium Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan Kabupaten Bogor.

Pertemuan diikuti oleh undangan dari dinas terkait seperti UPT Puskeswan dan Pelaku Usaha Peternakan di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Peternakan Berbasis Kemitraan yang disampaikan oleh Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian. Disampaikan bahwa Kementerian Pertanian melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha, pemenuhan kewajiban pelaku usaha, dan usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha.

Pemenuhan kewajiban pelaku usaha salah satunya wajib melakukan kemitraan usaha peternakan selama melalukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, KPPU Pusat/Wilayah dengan Ditjen PKH Kementan Pusat/Wilayah akan berkoordinasi dalam pengawasan kemitraan melalui Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan.

Selanjutnya juga disampaikan mengenai Peran KPPU dalam Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan. Dalam paparannya, Lina menyampaikan amanat pengawasan kemitraan diberikan oleh UU No. 20 Tahun 2008 jo. PP 17/2013. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 35 PP 17/2013, pada tanggal 17 Oktober 2019 telah disahkan Perkom No. 4/2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. KPPU melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar dan/atau yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah. Pengawasan ini mencakup alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Pada usaha peternakan, pola kemitraan yang umum terjadi adalah inti-plasma, bagi hasil, perdagangan umum dan subkontrak. Pengawasan penting untuk dilakukan mengingat banyaknya potensi praktik penguasaan di kemitraan usaha peternakan.

Ke depannya dengan adanya pengawasan kemitraan diharapkan dapat mewujudkan kemitraan yang sehat, mendorong hubungan saling menguntungkan, meningkatkan posisi tawar, dan mendorong struktur pasar yang menjamin persaingan usaha yang sehat serta melindungi konsumen. (BDG/YM)