KPPU dan Binus Bahas Pentingnya Proteksi Data dalam Ekonomi Digital

Serpong (2/10) – KPPU bersama Universitas Bina Nusantara (Binus) menyelenggarakan Seminar Nasional Persaingan Usaha Bagi Pendidikan Tinggi dengan tema “European Union And Indonesia Personal Data Protection Competition Perspective in Digital Economy”.

Kegiatan yang digelar di Kampus Binus Alam Sutera ini dihadiri mahasiswa jurusan hukum bisnis sebagai peserta dan beberapa pembicara dari kalangan akademisi dan pemerintahan diantaranya Anggota KPPU Kodrat Wibowo, Dosen Universitas Bundeswehr Munich Stefan Koos, Dosen Universitas Ilmu Terapan dan Seni Dortmund Michael Bohne, Dosen Jurusan Hukum Bisnis Universitas Binus Dr. Bambang Pratama, serta Plt. Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika I Nyoman Adhiarna.

Pada forum yang mengusung tema ekonomi digital ini, Kodrat menjelaskan bagaimana perilaku anti-persaingan dalam ekonomi digital dan tantangan yang dihadapi oleh otoritas persaingan. “Salah satu pemasukan ekonomi berasal dari digital. Di Indonesia sendiri pertumbuhannya sudah mencapai 1.3 US$bn dengan tingkat pertumbuhan dari tahun 2017-2021 sebesar 20.1% di lingkup media entertaintment, pembelian barang-barang elektronik, fashion dan travel,” jelas Kodrat.

Dari sisi perlindungan data personal, Stefan Koos yang juga merupakan Profesor tamu di Universitas Binus menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan kepada pengguna aplikasi online, dimana pengamanan data merupakan hal yang sangat krusial dan mendesak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Kerentanan sifat data yang seharusnya dilindungi serta ketiadaan perlindungan hukum yang komprehensif oleh hukum positif Indonesia menyebabkan persoalan ini menjadi penting. “Mudahnya enduplikasian data bahkan data tersebut bisa diverifikasi sampai dengan pembayaran sebuah transaksi. Maka dari itu sangat diperlukan regulasi atau hukum yang melindungi data-data personel tersebut agar tidak disalahgunakan,” tambah Bohne.

Ke depannya diharapkan publik dapat lebih hati-hati dalam membagikan data privasi serta pemerintah sebagai regulator agar dapat memperkuat perlindungan hukumnya dengan ketentuan internasional dan nasional sekaligus memahami bentuk-bentuk data privasi yang menjadi objek yang harus dilindungi. (BF/YM)