KPPU Awasi Kemitraan di Sektor Peternakan

Serang (14/10) – Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kantor Wilayah (Kanwil) III KPPU Lina Rosmiati, hadir sebagai pemateri dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Akses Pembiayaan dan Kemitraan dengan Pelaku Usaha yang diadakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten di Auditorium Dinas Pertanian Banten, Senin. Pertemuan diikuti oleh undangan dari seluruh dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten meliputi Tangerang, Pandeglang, Serang, dan Lebak, serta para pelaku usaha di bidang peternakan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas secara panel, yang pertama mengenai Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Sektor Peternakan yang disampaikan oleh Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian. Disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan skala dan efisiensi usaha peternakan serta membangun sinergi saling menguntungkan serta berkeadilan, telah ditetapkan Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. “Koordinasi akan dilakukan antara KPPU Pusat/Wilayah dengan Ditjen PKH Kementan Pusat/Wilayah dalam pengawasan kemitraan melalui Satgas Kemitraan dengan ruang lingkup meliputi aspek pembinaan, pengawasan, pengorganisasian dan pelaporan,” kata Lina menjelaskan.

Dilanjutkan materi yang kedua mengenai Tugas dan Peran KPPU terkait dengan Pengawasan Kemitraan. Dalam paparannya, Lina menyampaikan wewenang KPPU mengemban amanat UU No.20 Tahun 2008 jo PP 17 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan kemitraan dilakukan oleh KPPU. Tujuannya adalah:

  1. Mewujudkan kemitraan yang sehat
  2. Mendorong hubungan saling menguntungkan
  3. Meningkatkan posisi tawar Usaha Kecil Menengah (UKM)
  4. Mendorong struktur pasar yang menjamin persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen
  5. Mencegah penguasaan pasar/pemusatan usaha.

Larangan perilaku kemitraan berdasarkan pasal 35 UU No.20/2018 bertujuan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan berbagai fasilitas Pemerintah yang ditujukan kepada pelaku UKM yang dinikmati oleh Pelaku Usaha Menengah/Besar yang menjadi mitranya. Selain itu, mencegah penyalahgunaan posisi tawar.

Beberapa perilaku penyalahgunaan posisi tawar yang rawan dilakukan dalam kemitraan adalah seperti amandemen kontrak yang merugikan mitra. Diarahkan juga setiap kerja sama kemitraan harus didukung dengan perjanjian tertulis.

Materi ketiga terkait dengan Teknik Pengembangan Usaha dengan Pola Kemitraan disampaikan oleh Nur Agis Aulia yang merupakan salah satu pelaku usaha muda dalam bidang sektor peternakan domba dan sapi di Serang yaitu Jawara Farm. Menurutnya kemitraan adalah salah satu strategi pengembangan usaha. Omsetnya bisa mencapai 2.5M dengan membangun “Social Capital” atau jaringan/ networking. Intinya, fokus penyadaran beternak yg profitable dengan model bisnis agro harian hingga tahunan, intervensi dan keberlanjutan. (BDG/IP)