Tingkatkan Kompetensi Pengadaan, KPPU Advokasi OPD Pemko Bukittinggi

Bukittinggi (27/9) – Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan sinergi untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Kanwil I melakukan advokasi terkait UU No. 5/1999 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Kegiatan dipimpin langsung oleh Yuen Karnova Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kota Bukittinggi didampingi oleh Ismail Johar, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam sambutannya, Yuen Karnova meminta kepada para kepala OPD dan seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan kesempatan pada kegiatan tersebut untuk berkoordinasi dan mengkonsultasikan kepada KPPU sehingga dapat aman dan nyaman dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, Pemko Bukittinggi juga dapat berkonsultasi dalam menyusun peraturan daerah yang berhubungan dengan ekonomi dan persaingan usaha sehingga persaingan usaha dapat berjalan secara sehat di Kota Bukittinggi.

Dalam paparannya, Ramli menyampaikan tentang tugas pokok dan kewenangan KPPU dalam mengemban amanat UU No.5 /1999. KPPU mempunyai tugas pokok Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha.

Di samping itu KPPU juga mengemban tugas sebagai Pengawas Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Lebih lanjut disampaikan, keberadaan UU No.5/1999 diharapkan mampu mengikis praktek persekongkolan tender yang sudah merupakan budaya dan rahasia umum, sehingga sering dianggap sebagai suatu hal yang biasa. “Untuk itu perlu ada perhatian khusus terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya,” ujar Ramli.

Mengakhiri kegiatan tersebut, Yuen Karnova mengharapkan KPPU dapat memberikan asistensi dan konsultasi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di lingkungan Pemko Bukittinggi serta penerapan kartu brizzi dalam pembayaran non tunai di obyek wisata di Bukittinggi. Selain itu, melalui advokasi ini KPPU dan Pemko Bukittinggi dapat saling bersinergi khususnya dalam melakukan penyelarasan kebijakan sehingga tidak bersinggungan dengan UU No. 5/1999. (MDN)