Dorong Iklim Berbasis Kompetensi, KPPU Advokasi Pemkab Tanah Datar

Batu Sangkar (26/9) – Bertempat di Ruang Pertemuan Gedung Indojolito, KPPU lakukan upaya pencegahan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan dibuka oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar dalam hal ini diwakili Ir. Helfy Rahmi Harun selaku Asisten III bidang Administrasi dan dihadiri oleh Masni Yuletri selaku Kepala Bagian Perekonomian sekaligus moderator dalam kegiatan ini. Kegiatan dihadiri Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta Pejabat Pembuat Komitmen seluruh OPD.

Dalam sambutannya, Helfy Rahmi Harun memberikan apresiasi kepada KPPU atas langkah preventif yang dilakukannya. Internalisasi adalah salah satu langkah tepat yang dilakukan KPPU kepada Pemkab Tanah Datar. Menurutnya OPD masih banyak yang kurang memahami tugas dan wewenang KPPU. Untuk itu melalui kegiatan ini, Helfy Rahmi menghimbau kepada seluruh jajarannya, untuk menerima informasi dan pemahaman terkait Peran KPPU dan UU No.5/1999 dapat lebih dipahami secara mendalam. Hal ini penting sebagai upaya pencegahan agar tidak ada pelanggaran persaingan usaha khususnya terkait dengan proses pengadaan barang/jasa.

Mengawali paparannya Kepala Kanwil I, Ramli Simanjuntak menyampaikan tentang tugas pokok dan kewenangan KPPU dalam mengemban amanat UU No.5/1999. Dalam melaksanakan kewenangannya, KPPU mempunyai tugas pokok Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan Kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha dalam bentuk kajian proses pembentukan Peraturan, Evaluasi Kebijakan, atau Rekomendasi diberlakukannya Kebijakan.

Disamping itu KPPU juga mengemban tugas sebagai Pengawas Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Salah satu hal yang ditekankan Ramli adalah pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain, atau pihak terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Untuk itu, dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, pokja di Lingkungan Pemkab Tanah Datar tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah pada Pasal 22 UU No.5/1999, mengingat hampir sebagian besar penanganan Perkara di KPPU berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Lebih lanjut disampaikan, keberadaan UU No. 5/1999 jelas tidak bisa mentolerir lagi praktek-praktek persekongkolan tender dan pelakunya dapat diganjar denda sampai 25 miliar. Adanya UU No.5/1999 diharapkan mampu mengikis praktek persekongkolan tender, namun implementasinya ternyata tidak mudah. Praktek persekongkolan tender sudah merupakan budaya yang menjadi rahasia umum, sehingga sering dianggap sebagai suatu hal yang biasa.

Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya penangan persekongkolan tender yang mendominasi di wilayah kerjanya (Sumut, Sumbar, Aceh, Riau dan Kepri) dimana pada bulan Agustus 2019 ini, KPPU kembali menghukum 10 perusahaan dan 4 Kelompok Kerja (Pokja) yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No.5/1999.

Dalam proses pengadaan barang/jasa, Pokja dapat membuat catatan-catatan mengenai perilaku dan pernyataan yang mencurigakan. Apabila pokja menemukan adanya dugaan pelanggaran tersebut, dapat menyampaikan laporannya kepada KPPU. “Lebih lanjut, saya menitipkan kepada Bupati agar selalu mengingatkan pelaksana pengadaan di daerah dan tetap menjaga integritas dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa,” ujar Ramli.

Selain pengadaan barang dan jasa, Ramli juga menyampaikan peran aktif KPPU dalam melakukan koordinasi terkait pemantauan harga bersama satgas pangan dan TPID, serta secara intens melakukan upaya pencegahan melalui penerapan daftar periksa kebijakan. “Prinsip persaingan usaha yang sehat sebagai elemen penting dalam setiap pembentukan kebijakan dan peraturan ekonomi,” ujarnya.

Integrasi prinsip persaingan usaha dalam pembuatan kebijakan akan menjamin terciptanya lingkungan usaha berbasis kompetisi yang adil, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Iklim usaha yang kompetitif juga akan mendorong terciptanya inovasi dan perbaikan aktivitas ekonomi, yang merupakan syarat penting dalam era integrasi perekonomian global.

Menutup acara, Assisten III Kab. Tanah Datar menyatakan terima kasihnya terhadap peran KPPU dan berharap bersedia turut serta mengawasi iklim persaingan usaha di Kab. Tanah Datar. “Dalam pengambilan kebijakan kedepannya juga saya lihat perlunya sinergitas dengan KPPU dalam membangun perekonomian daerah. Saya berharap seluruh OPD yang hadir di sini dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan di Kab. Tanah Datar,” ujar Helfy. (MDN)