KPPU telah Menyelesaikan Penilaian atas Pengambilalihan Saham PT. Graha Layar Prima Tbk oleh CJ CGV Co. Ltd.

Jakarta (18/4) – KPPU telah melakukan penilaian terhadap akuisisi saham PT Graha Layar Prima Tbk oleh CJ CGV Co Ltd pada tanggal 17 April 2018. PT Graha Layar Prima Tbk merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang bioskop yang selama ini
dikenal dengan merek Blitz Megaplex. Sebelum transaksi akuisisi saham ini, CJ CGV Co Ltd merupakan pemegang saham minoritas di PT Graha Layar Prima Tbk, sehingga sebelum transaksi ini merek Blitz Megaplex telah berubah CGV Blitz. Setelah transaksi akuisisi ini
merek bioskop berubah menjadi CGV Cinema. Transaksi akuisisi ini dilakukan dengan melakukan penambahan saham sehingga CJ CGV Co Ltd memiliki persentase saham lebih dari 50% di PT Graha Layar Prima Tbk.

Akuisisi PT Graha Layar Prima Tbk oleh CJ CGV Co Ltd bukan merupakan akuisisi yang terjadi dalam satu pasar bersangkutan, dikarenakan CJ CGV Co Ltd sebelumnya tidak mengendalikan bioskop di Indonesia. Meskipun demikian, KPPU tetap fokus melakukan
analisis dalam industri bioskop di Indonesia untuk mengetahui area yang berpotensi terdampak oleh adanya transaksi akuisisi ini. Secara regulasi, industri bioskop di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman,
dimana didalamnya juga telah memuat unsur unsur pelarangan tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Secara struktur pasar, KPPU tidak menemukan perubahan tingkat konsentrasi pasar setelah terjadinya akuisisi tersebut, sehingga KPPU berpendapat akuisisi PT Graha Layar Prima Tbk oleh CJ CGV tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat. Merek CGV Cinema bukan merupakan market leader dalam industri bioskop di Indonesia, namun dengan dikeluarkannya industri bioskop dari daftar negatif investasi maka pelaku usaha asing dapat melakukan kegiatan usaha di bidang bioskop di Indonesia.

Hal lain yang menjadi fokus KPPU adalah keberlangsungan pelaku usaha bioskop lokal/independen dalam menghadapi persaingan usaha dengan pelaku usaha bioskop berjaringan bahkan perusahaan multi nasional. Dalam pendapat yang diterbitkan, KPPU juga akan memberikan masukan atau saran kepada pemerintah untuk tetap memperhatikan keberadaan bioskop lokal/independen di tengah masuknya beberapa pelaku usaha bioskop berjaringan yang berskala multinasional.