Terbukti Melanggar UU Persaingan Usaha, PT Angkasa Pura Logistik Didenda

Jakarta (14/6) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan denda kepada PT Angkasa Pura Logistik, selaku Terlapor I, pada sidang Pembacaan Putusan perkara nomo 08/KPPU-L/2016, yang digelar Rabu.

Hadir sebagai majelis komisi, Dr. Sukarmi, S.H. dan M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., dan Kamser Lumbanradja, M.B.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis, memutus Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada pembacaan objek perkara a quo, disebutkan PT Angkasa Pura Logistic diduga melakukan monopoli di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. (dengan pokok keberatan adalah pengenaan tarif ganda (double charge) kepada pengguna jasa). Terlapor juga diduga melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam perkara yang bergulir sejak tahun 2016 ini, terlapor diduga memberikan dampak berupa adanya fakta penarikan tarif ganda (double charge) yang dikenakan kepada para pengguna jasa di Bandar Udara internasional Sultan Hasanuddin Makassar, yang justru tidak mencerminkan amanat Pemerintah, khususnya di dalam KM 15 Tahun 2010. Selain itu dalam mengenakan tarif ganda (double charge), pengguna jasa tidak mendapatkan prestasi atau tambahan layanan yang seharusnya menjadi sebab pengenaan tarif ganda (double charge) tersebut.

Dari keterangan tersebut, majelis komisi memutus bersalah kepada PT Angkasa Pura Logistik yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menjatuhkan denda sebesar Rp 6.551.558.600,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Ditemui seusai membacakan putusan, Komisioner Sukarmi menjelaskan, “EMPU atau shipper lain hanya dapat mengakses sampai ke Lini II di bandara Sultan Hasanuddin, sedangkan EMPU AP Logistik dapat mengakses sampai ke Lini I di bandara yang sama. EMPU AP Logistik juga dapat memperoleh barangnya dengan cepat, dibandingkan dengan EMPU yang lain, karena peran AP Logistik sebagai operator Terminal Kargo dan posisi berada di Lini I.”

Sukarmi juga menambahkan, terlapor mengenakan double charge ketika menjalankan Regulated Agent, “sejak juni hingga desember 2015, total produksi outgoing domestic di bandara internasional Sultan Hasanuddin mencapai 12.064.102kg dan outgoing internasional mencapai 4.112.586kg.”

Selain itu, KPPU juga mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah berupa:
(1) Kepada Kementerian Perhubungan RI untuk melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2009 terkait dengan proses penentuan tarif;
(2) 2. Kementerian Perhubungan RI untuk memberikan sanksi kepada PT Angkasa Pura I (Persero) yang secara sengaja melimpahkan kewenangan pengelolaan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kepada PT Angkasa Pura Logistik, karena telah melanggar Pasal 233 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2009; dan
(3) 3. Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, bersama dengan Otoritas Bandar Udara untuk membuat aturan atau regulasi yang jelas serta pengawasan yang lebih efektif mengenai penyelenggaraan Regulated Agent di Bandar Udara seluruh Indonesia, untuk lebih menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

“Terdapat pula kerugian konsumen, di mana konsumen dikenakan tarif ganda, meskipun kegiatan yang dilakukan baik di Regulated Agent dan Terminal Kargo adalah kegiatan yang sama,” sebut Sukarmi. (IP)