Struktur Organisasi

Struktur Organisasi
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, KPPU didukung oleh sebuah Sekretariat dengan barisan staf profesional yang tangguh. KPPU terdiri dari sebelas anggota yang diangkat Presiden atas persetujuan DPR. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dan diangkat dari dan oleh anggota.

klik untuk gambar yang lebih besar
Sedangkan Sekretariat KPPU terdiri dari sembilan Biro dan Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Komisioner.
Sekretariat KPPU
Plt. Sekretaris Jenderal : Lilik Gani
1. Biro Pengawasan Internal
Biro Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pemantauan internal di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Biro Pengawasan Internal terdiri dari tiga bagian.
Kepala Biro Pengawasan Internal : Sri Isnani Husnayati
1. Kepala Bagian Perencanaan Pengawasan Internal : Isty Prisniwi L.
2. Kepala Bagian Pemeriksaan : -
3. Kepala Bagian Pemantauan : -
2. Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan serta inventarisasi kekayaan milik negara, serta evaluasi dan penyusunan laporan. Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari empat bagian.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan : TB. Hikmatullah
1. Kepala Bagian Perencanaan & Program : -
2. Kepala Bagian Evaluasi & Pelaporan Program : Budi Praharto
3. Kepala Bagian Verifikasi & Pelaksanaan Anggaran : Yogi S. Wibowo
4. Kepala Bagian Akuntansi & Pelaporan Keuangan : Lelyana Mayasari
3. Biro Administrasi
Biro Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi, pengembangan dan pengelolaan Sumberdaya Manusia, pengembangan dan pengelolaan organisasi dan tatalaksana, sistem dan prosedur, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengaman serta koordinasi tata usaha pimpinan. Biro Administrasi terdiri dari lima bagian
Kepala Biro Administrasi : : Ir. Barid Effendi
1. Kepala Bagian Umum : Charles Pandji D.
2. Kepala Bagian Organisasi & Tatalaksana : Utami Pudjiastuti
3. Kepala Bagian Pembinaan SDM : Dedy Sani Ardi
4. Kepala Bagian Pengembangan & Diklat SDM : Retno Suprihandayani
5. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan : Tutik Yuniar
4. Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hukum
Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan advokasi, hubungan dengan masyarakat dan media massa, kerjasama kelembagaan baik nasional maupun internasional, publikasi dan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan pembinaan hukum. Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hukum terdiri dari lima bagian
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hukum : Ahmad Junaidi
1. Kepala Bagian Advokasi : -
2. Kepala Bagian Kerjasama Kelembagaan & Publikasi : A. Kaylani
3. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri : Deswin Nur
4. Kepala Bagian Teknologi Informasi : F.Y. Andriyanto
5. Kepala Bagian Hukum : Arnold Sihombing
5. Biro Investigasi
Biro Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan klarifikasi laporan, monitoring dan pengawasan pelaku usaha, penyelidikan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penyusunan bahan perkara inisiatif. Biro Investigasi terdiri dari empat bagian.
Kepala Biro Investigasi : Moh. Reza
1. Kepala Bagian Perkara Inisiatif : Jimat J. Suhara
2. Kepala Bagian Klarifikasi Laporan : Akhmad Muhari
3. Kepala Bagian Penyelidikan : Verry Iskandar
4. Kepala Bagian Monitoring & Pengawasan : Lukman Sungkar
6. Biro Penindakan
Biro Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum, pemberkasan, penanganan persidangan majelis dan urusan tata usaha biro. Biro Penindakan terdiri dari lima bagian
Kepala Biro Penindakan : Setyabudi Yulianto
1. Kepala Bagian Pemberkasan : Muh. Hadi Susanto
2. Kepala Bagian Persidangan Majelis : Maduseno Dewobroto
3. Kepala Bagian Kepaniteraan : Dinni Melanie
4. Kepala Bagian Litigasi : Endah Widwianingsih
5. Kepala Bagian Eksekusi : Siswanto
7. Biro Merger
Biro Merger mempunyai tugas melaksanakan administrasi peneriamaan laporan notifikasi, penelitian kelengkapan dokumen rencana peleburan badan usaha, penggabungan, dan pengambilalihan saham atau dokumen setelah pelaksanaan peleburan badan usaha, penggabungan dan pengambilalihan saham serta menyusun kesimpulan laporan penilaian awal dan penilaian menyeluruh atas peleburan badan usaha, penggabungan dan pengambilalihan saham. Biro Merger terdiri dari empat bagian
Kepala Biro Merger : Taufik Ahmad
1. Kepala Bagian Notifikasi : Dewi Sita Yuliani
2. Kepala Bagian Penelitian Awal : Mulyawan Ranamenggala
3. Kepala Bagian Pengujian Substansi : (Dirangkap Oleh) Mulyawan Ranamenggala
4. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Merger (Dirangkap Oleh) Dewi Sita Yuliani
8. Biro Kebijakan
Biro Kebijakan mempunyai tigas melaksanakan kajian kebijakan, penyusunan saran pertimbangan kebijakan yang diduga bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999. Biro Kebijakan terdiri dari tiga bagian.
Kepala Biro Kebijakan : Moh. Noor Rofieq
1. Kepala Bagian Harmonisasi Kebijakan & Regulasi : Risma Sari
2. Kepala Bagian Analisa Kebijakan & Regulasi : Marcellina Nuring A.
3. Kepala Bagian Saran Kebijakan & Regulasi : Indar Sri Bulan
9. Biro Pengkajian
Biro Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan kajian ekonomi dan industri, pengolahan data dan informasi, dokumentasi dan evaluasi putusan sebagai bahan dukungan pelaksanaan tugas utama KPPU dalam melakukan penegakan hukum dan pemberian saran pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah dan regulasi. Biro Pengkajian terdiri dari empat bagian
Kepala Biro Pengkajian : Taufik Ariyanto
1. Kepala Bagian Ekonomi : Riris Munadiya
2. Kepala Bagian Industri : Noor Aisyah Amini
3. Kepala Bagian Data & Informasi : Daniel Agustino
4. Kepala Bagian Dokumentasi & Evaluasi Putusan : Sholihatun Kiptiyah
KANTOR PERWAKILAN DAERAH (KPD) KPPU

Kantor Perwakilan Daerah merupakan Kantor Perwakilan Komisi yang menjalankan tugas pokok dan fungsi administratif Sekretariat Komisi di daerah

  1. KPD MEDAN, Kepala KPD Medan: Goprera Panggabean
  2. KPD BATAM, Kepala KPD Batam : Andi Zubaida Assaf
  3. KPD SURABAYA, Kepala KPD Surabaya : Dendy R. Sutrisno
  4. KPD BALIKPAPAN, Kepala KPD Balikpapan : Anang Triyono
  5. KPD MAKASSAR, Kepala KPD Makassar : Abdul Hakim Pasaribu
  6. KPD MANADO, Kepala KPD Manado : Ramli Simanjuntak
STAF AHLI KOMISI

Staf Ahli Komisi adalah unsur pembantu Komisi yang ahli dan berpengalaman di bidang hukum, bidang ekonomi, dan atau bidang lainnya yang ditunjuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan hukum, ekonomi, atau bidang lainnya terkait dengan tugas Komisi.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Investigator, Kelompok Jabatan Fungsional Panitera, dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

  • Jabatan Fungsional Investigator mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional penelitian, pengkajian, penyelidikan, dan monitoring dugaan pelanggaran persaingan usaha, serta melakukan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan tugasnya.
  • Jabatan Fungsional Panitera mempunyai tugas melaksanakan pelayanan adminsitrasi dan teknis persidangan, membuat Berita Acara pemeriksaan, dan membantu Majelis Komisi dalam penyusunan putusan, serta pengelolaan alat bukti perkara dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.
  • Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan monitoring yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Pengawasan Internal.