Tahun 2015

TAHUN 2015Tanggal UnggahDownload
1.Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) Paket Tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 201313 Oktober 2015download
2.Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 tentang pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dengan sistem Full-Procurement Tahun Anggaran 201430 Oktober 2015download
3.Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 tentang pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20135 Februari 2016download
4.Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa Barat-Patimuan-Sidareja dan Paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi, Wilayah I Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 20139 Februari 2016download
5.Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 tentang Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 201315 Februari 2016download
6.Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 tentang Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (Multiyears)15 April 2016download
7.Perkara Nomor 07/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket-paket Pekerjaan HUTM, HUTR, dan Trafo Distribusi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara, APBN Tahun Anggaran 2013 19 Mei 2016download
8.Perkara Nomor 08/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Work (EPCC) Proyek Ammonia-Urea II di PT Petrokimia Gresik,14 April 2016download
9.Perkara Nomor 09/KPPU-I/2015 tentang Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Container-CT3 Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 201416 Mei 2016download
10.Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK)6 Juni 2016download
11.Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 tentang Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan 2 Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 201429 Juni 2016download
12.Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha 22 September 2016download
13.Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 201430 September 2016download
14.Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015 tentang Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Produk Minuman Olahan Serbuk Berperisa Buah yang Mengandung Susu dalam Kemasan Sachet30 September 2016download
15.Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (Lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 201527 September 2016download
16.Perkara Nomor 16/KPPU-M/2015 tentang Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait Pelanggaran Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp.18 Mei 2016download
17.Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015 tentang Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Juncto. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Materials Korea Inc.16 September 2016download
18.Perkara Nomor 18/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Proses Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Carport dan Gedung Bagian Utara) dan Lanjutan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Gedung Aula dan Gedung Bagian Selatan) Tahun Anggaran 2013 Serta Pembangunan Konstruksi Gedung Bagian Utara Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Tahap II) dan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Bagian Selatan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Tahap II) Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan7 Desember 2016download
19.Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 20141 November 2016download
20.Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 201525 Oktober 2016download
21.Perkara Nomor 21/KPPU-L/2015 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Perdagangan Rumput Laut Produksi Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur 1 November 2016download
22.Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 tentang Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 201423 September 2016download