PERMA

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2003

Pada tahun 2003, terjadi perubahan yang cukup fundamental terkait dengan hukum acara dalam perkara atas upaya keberatan Terlapor terhadap putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di lembaga peradilan umum.

Hal tersebut terjadi setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2003 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU.

Secara garis besar PERMA Nomor 01 Tahun 2003 tersebut berisi sebagai berikut:

  1. Keberatan atas Putusan KPPU hanya diajukan melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa upaya keberatan atas Putusan KPPU menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999.
  2. KPPU merupakan pihak.  Ketentuan tersebut menegaskan bahwa di dalam proses upaya keberatan di lembaga peradilan, KPPU dijadikan pihak yang berperkara sehingga kedudukannya dianggap sejajar dengan pihak Terlapor.
  3. Putusan KPPU bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) menurut UU Nomor 5 Tahun 1986.  Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Putusan KPPU bukanlah obyek perkara Tata Usaha Negara (TUN) sehingga tidak dapat diperkarakan di Peradilan Tata Usaha Negara.
  4. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dan KPPU.  Ketentuan tersebut menegaskan mengenai jangka waktu pengajuan keberatan oleh Terlapor yang sebenarnya telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 44 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999.
  5. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada MA untuk menunjuk salah satu PN memeriksa keberatan tersebut dan jangka waktu pemeriksaannya dihitung sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh PN lain yang tidak ditunjuk oleh MA.  Ketentuan tersebut menegaskan mengenai pengadilan yang berwenang memeriksa perkara keberatan yang diajukan apabila terdapat beberapa Terlapor dengan kedudukan hukum yang berbeda.
  6. KPPU wajib menyerahkan Putusan dan berkas perkaranya ke PN yang memeriksa.  Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila terdapat upaya keberatan atas Putusan KPPU maka KPPU harus menyerahkan Putusan dan berkas perkaranya ke PN yang memeriksa.
  7. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan dan berkas perkara.  Ketentuan tersebut menegaskan bahwa lingkup pemeriksaan atas upaya keberatan hanya pada Putusan KPPU dan berkas perkaranya.
  8. Adanya mekanisme pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan yang dilakukan KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan apabila Majelis Hakim menganggap perlu.
  9. Pengajuan penetapan eksekusi untuk perkara yang diajukan keberatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut, sedangkan atas perkara yang tidak dilakukan melalui proses keberatan maka diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha (Terlapor).

Download