PENETAPAN

No.Nomor PerkaraPerihalTerlaporDugaan Pasal
Pelanggaran
Status Penanganan Perkara
PERKARA TAHUN 2001
111/KPPU-L/2001
Penentuan daftar rekanan PenilaiBank MandiriPasal 19 huruf dPenetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
PERKARA TAHUN 2002
201/KPPU-L/2002
Lelang pengadaan perangkat CCTVPT Garuda IndonesiaPasal 22Penetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
302/KPPU-L/2002
Lelang pengadaan perangkat X-RayPT Garuda IndonesiaPasal 22Penetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
404/KPPU-L/2002Permohonan Pembatalan Pelelangan di Kilang Pertamina UP-VI Balongan
Pertamina UPPDN VI BalonganPasal 22Penetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
504/KPPU-L/2002
Persekongkolan tender MROYPF MaxusPasal 22Penetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
PERKARA TAHUN 2003
606/KPPU-L/2003
Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh BUMD Kabupaten Bekasi (PT Bina Bangun Wibawa Mukti), Tim LPPM-ITB dan PT Elnusa Petro TeknikPT Bina Bangun Wibawa Mukti
LPPM-ITB
PT Elnusa Petro Teknik
Pasal 22Penetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
709/KPPU-L/2003Dugaan persekongkolan tender pembangunan Gedung Kantor Bank BNI Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
1. Bank BNI Banjarbaru
2. PT Raden Panji Soeparto
Pasal 22Penetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
PERKARA TAHUN 2004
804/KPPU-I/2004Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan para importir terdaftar gula
Importir Terdaftar GulaPasal 5, Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 19Penetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
909/KPPU-L/2004Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan proses pelelangan paket pekerjaan kebutuhan survey akan pelatihan di Departemen Pemukiman dan Prasarana WilayahPT Mektan Babakan Tujuh Konsultan
Pemimpin Proyek P2JK (Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi) Dep Permukiman dan Prasarana Wilayah
Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Proyek P2JK (Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi) Dep Permukiman dan Prasarana Wilayah)
Pasal 22Penetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
PERKARA TAHUN 2005
1003/KPPU-L/2005Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (Kopanbapel) Teluk Bayur dalam bidang jasa pengangkutan truk dari dan ke Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat
Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (Kopanbapel) Teluk BayurPasal 17
Pasal 19
Pasal 25
Penetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
1109/KPPU-L/2005Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan perdagangan Polyester Staple FiberAsosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI)
PT. Indorama Synthetics Tbk;
PT. GT Petrochem Industries Tbk;
PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk. (TIFICO)
Pasal 5
Pasal 11
Pasal 14
Pasal 19
Pasal 24
Pasal 25
Penetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
1215/KPPU-L/2005Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan adanya upaya pengelola salon dengan merek Rudy Hadisuwarno untuk menghalangi konsumennya atau pelanggannya untuk melakukan kegiatan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya
PT. Rudy HadisuwarnoPasal 19 huruf bPenetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
1318/KPPU-L/2005Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan tender pengendalian banjir di Nusa Tenggara Timur
Direktur Utama PT. Daya Tirta Utama (Bastian D)
Kepala Satuan Kerja Sementara PBPP-NTT (Charisal A. Manu)
Pasal 22Penetapan tidak lanjut (tidak ada indikasi)
PERKARA TAHUN 2006
1401/KPPU-I/2006Dugaan pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan oligopoli, penetapan harga dan kartel wilayah yang dilakukan oleh Asosiasi Aspal Beton Indonesia
Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI)Pasal 4 ayat (1)
Pasal 5 ayat (1)
Pasal 9
Penetapan tidak lanjut (Monitoring Perubahan Perilaku)
1507/KPPU-L/2006Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan pemberian hak siar kepada operator televisi berbayarPT. Direct Vision
PT. Broadband Mulitimedia, Tbk. (Kabel Vision)
Astro All Asia Networks
ESPN Star Sports
International Global Networks, BV.
Pasal 19 huruf a dan huruf d
Pasal 26 huruf a
Pasal 9
Penetapan tidak lanjut (Monitoring Perubahan Perilaku)
1611/KPPU-I/2006Dugaan pelangaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan pengadaan peningkatan alat komunikasi untuk kecelakaan laut dan udara di Badan SAR Nasional
Basarnas (Kepala Basarnas dan Panitia Lelang)
PT. Natela Tektron Usatama
PT. Afdema Nusantara
PT. Redecon
Pasal 22Penetapan tidak lanjut (Monitoring Perubahan Perilaku)
1712/KPPU-L/2006Dugaan pelangaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan pengadaan meter air diameter ½ inci untuk kebutuhan tahun 2006 di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya
PT. MECOINDO
Panitia Lelang
Direktur Distribusi PDAM Surabaya
Pasal 22Penetapan tidak lanjut (Tidak ada indikasi)
1813/KPPU-I/2006Dugaan pelangaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan penyediaan air bersih di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
PT. Pelindo III Tanjung Perak Surabaya
PT. Suraya Megah Cemerlang
Pasal 17
Pasal 19 huruf a, b dan d
Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a
Penetapan tidak lanjut (Monitoring Perubahan Perilaku)
1918/KPPU-L/2006Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Penyediaan Bahan Surveilans, Screening Darah, dan VCT di Direktorat Pengendalian Penyakit Langsung Departemen Kesehatan RI Tahun 2006
Panitia Tender
PT. Dirgantara Yudha Artha
PT. Mega Medika Mandiri
PT. Oncoprobe Utama
Pasal 19 huruf d
Pasal 22
Penetapan tidak lanjut (Tidak ada indikasi)
PERKARA TAHUN 2007
2001/KPPU-L/2007Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Ballast HPS 250 W dan Ignitor HPS 250 W di Dinas PJU Dan SJU Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006.PT. Asaro Anugerah
PT. Jior Taruna
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lengkap pada Dinas PJU dan SJU Propinsi DKI Jakarta
Pasal 22Penetapan tidak lanjut (Tidak ada indikasi)
2109/KPPU-I/2007Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan penetapan harga jasa fumigasi oleh Ikatan Pengusaha Pengendalian Hama Indonesia (IPPHAMI).
PT. Keraton Alam Indonesia
PT. Dimensi Indonusa
PT. Sinar Jaya Berlian
PT. Tribhakti Inspektama
PT. Anugerah Bestari
PT. Era Resik Hunian
Pasal 5 ayat (1)Penetapan tidak lanjut (Monitoring Perubahan Perilaku)
2225/KPPU-L/2007Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Penguasaan Pasar dengan Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu dan Melakukan Praktek Diskriminasi pada Proyek Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Outsourcing Customer Management System) di PT PLN Distribusi Jawa TimurPT PLN Distribusi Jawa Timur (PT PLN Disjatim)
PT Altelindo Karyamandiri
PT Netway Utama
Pasal 19 huruf (a) dan (d)

Bahwa terdapat indikasi persekongkolan baik vertikal dan horizontal yaitu antara lain:
Adanya penunjukan langsung PT Altelindo Karyamandiri dan PT Netway Utama oleh PLN Disjatim tentang pekerjaan pengeloalaan Customer Management System (CMS)
Bahwa sebenarnya yang dapat mengerjakan CMS bukan hanya kedua perusahaan tersebut di atas, melainkan masih banyak perusahaan lain baik domestik maupun luar negeri yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengerjakan proyek bersangkutan
Penetapan Tidak Lanjut (Perubahan Perilaku) :
Pihak PLN akan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) kurang lebih dalam waktu dua minggu sejak hari ini, karena masih menunggu disposisi dari General Manager PLN;
Pihak PT Altelindo Karya Mandiri akan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam waktu dekat ini;
Pihak PT Netway akan dipanggil pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2008 untuk melaporkan perkembangan perubahan perilaku.
2327/KPPU-L/2007Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Dilakukan oleh PT Angkasa Pura II Cabang Pekanbaru Bandar Udara Sultan Syarif Kasim IIPT Angkasa Pura II Cabang Pekanbaru Bandar Udara Sultan Syarif Kasim IIPasal 19 huruf (d)

Bahwa terdapat indikasi persekongkolan horizontal yaitu :
Bahwa Terlapor diduga melakukan tindakan diskriminatif dengan tidak membuka seluas-luasnya pasar jasa taksi argo, sehingga menutup peluang bagi pelaku usaha lain untuk berusaha di Bandara Udara Sultan Syarif Kasim II
Penetapan Tidak Lanjut (Perubahan Perilaku)
PERKARA TAHUN 2008
2408/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan Persekongkolan dalam Lelang Pengadaan Alat/Obat Kontrasepsi di Kantor BKKBN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007PT Djaja Bima Agung
PT Usahatama Sentosa Mas
PT Pamitra Nityakencana
PT Triyasa Nagamas Farma
Panitia Pengadaan Barang Jasa Tender Pengadaan Alat/Obat Kontrasepsi di Kantor BKKBN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007
Pasal 22Penetapan
(Tidak terdapat indikasi)
(Perkara Ringan)

2514/KPPU-L/2008Dugaan Persekongkolan Dalam Proses Tender Pengadaan Meubelair untuk Keperluan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2007
Panitia Pengadaan Meubelair Universitas Pendidikan Indonesia
PT Singgang Jati
PT Sari Jati Adhitama
Dewan Audit Universitas Pendidikan Indonesia
Pasal 22Penetapan Tidak Lanjut (Tidak ada indikasi)
2616/KPPU-L/2008Dugaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait dengan Kegiatan Usaha Jasa Bongkar Maut Barang di Pelabuhan Umum Kawasan Industri Kabil Kota Batam
PT Semblog Citra Nusa sebagai Terlapor I;
PT Citra Madya Cargindo sebagai Terlapor II
Pasal 19 huruf (d)
Penetapan Tidak Lanjut (Stop Setelah Monitoring Perubahan Perilaku)
2721/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Penguasaan Pasar Pestisida Rumah Tangga (non-coil) di IndonesiaS.C. Johnson&Son, Inc. (SCJ)
PT Johnson Home Hygiene Products (PT JHHP)
PT SC Johnson&Son Indonesia Ltd. (PT SCJI)
Ir. Spudnik Sujono, K.MM
Anak Agung Gde Agung
Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b),
Pasal 24, dan
Pasal 25 ayat 1 huruf (c)
Penetapan Tidak Lanjut (Kurang bukti pendukung)
2824/KPPU-L/2008Dugaan Persekongkolan dalam Tender Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF TETRA Kebutuhan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007Panitia Pengadaan Barang Terpusat pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
PT Ganesha Tradika Pancadaya
PT Vanilin Sari Kencana
PT Sanitaindo
Pasal 22
Penetapan Tidak Lanjut (Tidak ada indikasi)
2929/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kepulauan SeribuPanitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
PT Kaliage Jaya Cemerlang;
CV Putra Perdana Mandiri;
PT Pradiyamulti Karya Kencana.
Pasal 22Penetapan Tidak Lanjut (Tidak ada indikasi)
(Perkara Ringan)
3035/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani JITUT Kecamatan Barus (Di Aek Dakka 300 Ha), Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani JITUT Kecamatan Sosorgadong (Di Aek Rogas 219 Ha), dan Pembangunan Jalan Produksi di Desa Pasaribu Tobing Jae Kec. Sorkam Barat pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2007
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah
CV Martabe
CV Tapanuli Express
CV Tohom Martulus
CV Tio Cipta Mandiri
CV Romada Karya
CV Bintang Hajoran
CV Nunut Mula Sukses
Pasal 22Penetapan Tidak Lanjut
(Tidak ada indikasi)
(Perkara Ringan)
3136/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan Lelang/Tender Pengadaan Alat Berat (Excavator) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara
CV Dinan Faiz
PT Mitra Utama
PT Annisa
Pasal 22Penetapan Tidak Lanjut
(Tidak ada indikasi)
3240/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan Pelelangan Pengadaan Buku-buku di Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
PT Wihani Grafindo
PT Multida Citramas
PT Indonesia Printer
Pasal 22

Terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan antara PT Wihana Grafindo dan PT Multida Citramas bersama-sama dengan PT Indoneisa Printer yaitu:
Direksi, komisaris, dan pemegang saham PT Wihana Grafindo sama dengan Direksi, komisaris, dan pemegang saham PT Multida Citramas;
PT Wihana Grafindo dan PT Multida Citramas mendapatkan dua paket yang nilainya hampir sama dengan paket yang didapatkan oleh PT Indonesia Printer.
Terdapat indikasi persekongkolan vertikal yang dilakukan Panitia Tender dengan PT Wihana Grafindo, PT Multida Citramas, dan PT Indoneisa Printer dengan meloloskan ketiga perusahaan tersebut pada saat evaluasi dokumen penawaran padahal terdapat kekurangan dalam persyaratan administrasi yang tidak sesuai dengan RKS.
Penetapan Tidak Lanjut
(Tidak ada indikasi)
3348/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan Dugaan Persekongkolan dalam Proses Pelelangan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Jalan di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2007
PT Karya Mulia Nugraha sebagai Terlapor I;
PT Fajarindah Satyanugraha sebagai Terlapor II;
PT Baliton Cakra Perdana sebagai Terlapor III;
PT Sinar Matahari Abadi sebagai Terlapor IV;
PT Putra Belitung Timur sebagai Terlapor V;
PT Anugrah Bakti Persada sebagai Terlapor VI;
PT Metro Ragam Usaha sebagai Terlapor VII;
PT Hastomulyo Adiprima sebagai Terlapor VIII;
PT Kasindo Brother sebagai Terlapor IX;
PT Budi Bhakti Prima sebagai Terlapor X;
Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran
Pasal 22

Bahwa terdapat kesamaan alamat antara PT Fajarindah Setyanugraha, PT Karya Mulia Nugraha, dan PT Baliton Cakra Perdana;
Bahwa terdapat cross ownership, kesamaan alamat dan format penulisan pada dokumen PT Sinar matahari Abadi, PT Putra Belitung Timur, dan PT Anugrah Bakti Persada;
Bahwa terdapat cross ownership dan kesamaan alamat antara PT Metro Ragam Usaha, PT Hastomulyo Adiprima, PT Budi Bhakti Prima, dan PT Kasindo Brother.
Penetapan Tidak Lanjut
(Tidak ada indikasi)
3450/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Berkaitan dengan Tender Pengadaan Helikopter dengan Kamera Surveillance Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Republik IndonesiaPT Helizona sebagai Terlapor I;
PT Esepa Krida sebagai Terlapor II;
PT Dirgantara Indonesia sebagai Terlapor III;
Panitia Tender Pengadaan Helikopter dengan Kamera Surveillance Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Republik Indonesia sebagai Terlapor IV.
Pasal 22
Bahwa terdapat indikasi persekongkolan vertikal dimana Panitia tetap meloloskan dan menjadikan Eurocopter dengan agen tunggal PT Helizona sebagai pemenang padahal jaminan penawarannya tidak sesuai dengan RKSS serta Panitia tidak segera memberikan hasil pengumuman;
Bahwa terdapat indikasi persekongkolan horizontal antara PT Esepa Krida dan Eurocopter dengan agen tunggal PT Helizona dengan cara:
Memberikan nilai penawaran di atas pagu anggaran;
PT Esepa Krida tidak melakukan perubahan penawaran meskipun sudah diberi kesempatan oleh Panitia.
Penetapan Tidak Lanjut
(Tidak ada indikasi)
3551/KPPU-L/2008Dugaan Persekongkolan dalam Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan se-Kabupaten Wonosobo Multy Years Tahun Anggaran 2007-2009
PT Bumi Rejo
PT Adhi Karya (Persero)
PT Duta Graha Indah
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Wonosobo
Pasal 22

Bahwa diduga telah terjadi persekongkolan secara vertikal antara penggna jasa yang dibantu oleh Panitia untuk memenangkan PT Bumirejo sebagai pemenang dalam paket ini;
Bahwa diduga telah terjadi persekongkolan secara horizontal antara PT Bumirejo bersama dengan perusahaan peserta lainnya.
Penetapan Tidak Lanjut
(Tidak ada indikasi)
3652/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Tender Rehabilitasi Trio Tata Air di Dinas Perkebunan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2007CV Putra Tunggal Selatindo sebagai Terlapor I;
CV Berkah Usaha Bersama sebagai Terlapor II;
CV Sinar Cahaya Bintang sebagai Terlapor III;
CV Hari Bersaudara sebagai Terlapor IV;
CV Robi Brothers sebagai Terlapor V;
CV Antoni Brothers sebagai Terlapor VI;
PT Citra Lembayung sebagai Terlapor VII;
PT Citra Bahana Persada sebagai Terlapor VIII;
PT Mico Perkasa sebagai Terlapor IX;
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perkebunan Propinsi Riau sebagai Terlapor X.
Pasal 22

Bahwa terdapat persekongkolan antar peserta tender dalam 3 (tiga) paket tender ini yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan dokumen dalam hal kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan;
Bahwa terdapat persekongkolan vertikal antara Panitia dan peserta tender tertentu dimana Panitia tidak melakukan pembobotan terhadap dokumen tender penawaran peserta tender pada saat evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, pembukaan tender yang dilakukan pada waktu bukan jam kerja, serta adanya tindakan Panitia yang tidak mempertimbangkan adanya kepemilikan silang antar peserta tender.
Penetapan Tidak Lanjut
(Tidak ada indikasi)
(Perkara Ringan)
3754/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 19 huruf (a) dan (d) UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Jasa Kontraktor Listrik dan Mekanikal di GorontaloPT Surya Cahaya
CV Jago Gorontalo
DPD AKLI Gorontalo
Pasal 22

Bahwa Pelapor telah 4 kali mengajukan permohonan SBU AKLI namun hingga saat ini SBU dimaksud belum juga diterbitkan sedangkan semua prasyarat penerbitan SBU telah dipenuhi;
Bahwa PT Surya Cahaya bersama beberapa orang AKLI telah meminta kepada DPP AKLI untuk membatalkan permohonan SBU perusahaan Pelapor;
Bahwa PT Surya Cahaya dan CV Jago Gorontalo masing-masing telah memiliki 3 perusahaan kontraktor listrik di Gorontalo. Hal ini dianggap sebagai suatu praktek monopoli dan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999
Penetapan Tidak Lanjut
(Perubahan Perilaku)
3855/KPPU-L/2008Dugaan Persekongkolan dalam Tender Pembuatan Tanaman Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2007CV Alam Megah sebagai Terlapor I;
CV Sumber Surya Belantara sebagai Terlapor II;
Panitia Pelelangan Pembuatan Tanaman Reboisasi GNRHL Tahun Anggaran sebagai Terlapor III.
Pasal 22

Bahwa terdapat kesamaan format Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, Surat Pernyataan Kinerja Baik/Daftar Hitam, dan Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan antara CV Alam Megah (pemenang tender) dengan CV Sumber Surya Belantara padahal panitia tender tidak membuat draftnya;
Bahwa terdapat kepengurusan silang antara CV Alam Megah (pemenang tender) dengan CV Sumber Surya Belantara;
Bahwa terdapat kesamaan dokumen penawaran antara CV Alam Megah (pemenang tender) dengan CV Sumber Surya Belantara;
Bahwa CV Alam Megah (pemenang tender) dengan CV Sumber Surya Belantara merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga diantara mereka seharusnya bersaing tidak hanya dari harga penawaran tetapi juga bersaing dalam administrasi dan teknis;
Bahwa dengan adanya persamaan dokumen penawaran CV Alam Megah (pemenang tender) dengan CV Sumber Surya Belantara mengakibatkan terjadinya persaingan semu di antara mereka;
Bahwa tidak adanya sanggahan dari CV Sumber Surya Belantara setelah CV Alam Megah ditunjuk sebagai pemenang, mengindikasikan bahwa CV Sumber Surya belantara tidak merasa dirugikan dengan kemenangan CV Alam Megah;
Bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal antara Panitia dengan CV Alam Megah dengan pertimbngan panitia dianggap lalai atas persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh CV Alam Megah (pemenang tender) dengan CV Sumber Surya Belantara namun panitia tidak melakukan tindakan apapun.
Penetapan Tidak Lanjut
(Perubahan Perilaku)
(Perkara Ringan)
3956/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Penjualan Sepeda Motor Suzuki di Kota MakassarPT Sinar Galesong Pratama sebagai Terlapor I;
UD Suzuki Cendrawasih sebagai Terlapor II;
Dealer Suzuki Tentara Pelajar III;
Dealer Suzuki Andalas sebagai Terlapor IV;
Dealer Suzuki Veteran sebagai Terlapor V;
Dealer Suzuki Diamond sebagai Terlapor VI;
Dealer Suzuki Salim sebagai Terlapor VII;
Dealer Suzuki Daya sebagai Terlapor VIII;
Dealer Suzuki Sudiang sebagai Terlapor IX;
Dealer Suzuki Batua Raya sebagai Terlapor X;
Dealer Suzuki Mandai sebagai Terlapor XI;
Dealer Suzuki Pratama Maros sebagai Terlapor XII
Dealer Suzuki Sinar Mas Motor sebagai Terlapor XIII.
Pasal 5 ayat (1),
Pasal 8, dan Pasal 11
Penetapan Tidak Lanjut
(Perubahan Perilaku)
= Monitoring Perubahan Perilaku
4059/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana RSU Massenrempulu, Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2007Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana RSU Massenrempelu Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2007 sebagai Terlapor I;
CV Tekad Teknik sebagai Terlapor II;
CV Solus Medital sebagai Terlapor III;
PT Dian Sukses Makmur Sejati sebagai Terlapor IV;
PT Bersaudara sebagai Terlapor V.
Pasal 22Penetapan Tidak Lanjut
(Tidak ada indikasi)
(Perkara Ringan)
4161/KPPU-I/2008Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 19 huruf a dan d, Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Integrasi Vertikal, Penguasaan Pasar, Jual Rugi, dan Persekongkolan yang Dilakukan oleh PT Ispat Indo dan PT Ispat Wire Products Dalam Industri Wire Rod dan Paku di Pulau Jawa
PT Ispat Indo;
PT Ispat Wire Products.
Pasal 14,
Pasal 19 huruf a dan d
Pasal 20
Pasal 24
Penetapan Tidak Lanjut
(Tidak ada indikasi)
4263/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan NTB, Paket Peningkatan Jalan Ampenan Senggigi Pemenang Tahun Anggaran 2008Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan NTB, Paket Peningkatan Jalan Ampenan Senggigi Pemenang Tahun Anggaran 2008
Adhi – Kresna JO
PT Bahagia Bangunnusa
Pasal 22Penetapan Tidak Lanjut
(Tidak ada indikasi)
4368/KPPU-L/2008Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan Kamal-Bangkalan, Program Rahabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Satker Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008Panitia Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan Kamal-Bangkalan, Program Rehablitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Satker Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebagai Terlapor I;
PT Sumber Alam Megah sebagai Terlapor II;
PT Sadar Dinamis sebagai Terlapor III;
PT Abdi Luhur sebagai Terlapor IV.
Pasal 22Penetapan Tidak Lanjut (Tidak ada Indikasi)
(Perkara Ringan)
PERKARA TAHUN 2009
4421/KPPU-L/2009Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Penetapan Tarif Tally Mandiri oleh Perusahaan Anggota Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI) di Pelabuhan Tanjung PriokAsosiasi Perusahaan Tally Mandiri indonesia (APTMI)
PT Tally Kharisma Batavia
PT Tally Setia Utara
PT Multi Mitra Millenium Tally
PT Multy Tally Indonesia
PT Tally Global Sejahtera
PT Ciemas Wahana Citra Mandiri
PT Jaya Tally Maritima
PT Nusantara Kargo Tally
PT Sabda Sakti
PT Akurat Tally Mandiri
PT Lintang Cakrawala Tally
PT Tally Perfektama Indonesia
PT Jakarta Independen Tally Corporation
PT Indotally Sentra Nusantara
PT Priok Independen Tally Utama
PT Jakarta Independen Tallyindo
PT Samudera Tally Independen
PT Tallyindo Karya Bangun Mandiri
Pasal 5 Tidak dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan karena tidak ada indikasi
4522/KPPU-L/2009Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Application Development and Maintenance Services di ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd Tahun 2009ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd sebagai Terlapor I;
PT Jatis Solutions Ecom sebagai Terlapor II.
Pasal 22 Tidak dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan karena tidak ada indikasi
(Perkara Ringan)
4631/KPPU-L/2009Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Semen Beku Sapi Jenis Unsexing di Provinsi Jawa Timur oleh KPRI Rukun Wargo Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
KPRI Rukun Wargo Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai TerlaporPasal 17 Tidak dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan karena tidak ada indikasi
PERKARA TAHUN 2010
4724/KPPU-L/2010Dugaan Pelanggaran Pasal 22 pada Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Academic Hospital Universitas Brawijaya Tahun Anggaran 2009PT Nindya Karya sebagai Terlapor I;
PT Jaya Konstruksi sebagai Terlapor II;
Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Academic Hospital Universitas Brawijaya Tahun Anggaran 2009 sebagai Terlapor III.
Pasal 22 Penetapan Tidak Lanjut Pemeriksaan Lanjutan
(Tidak ada indikasi)
4827/KPPU-L/2010Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor YKPP Satu Atap Tahun Anggaran 2009PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai Terlapor I;
Panitia Pembangunan Gedung Kantor YKPP Satu Atap di Jl. Kwitang Raya No. 21 Jakarta Pusat sebagai Terlapor II;
Marsda Purn. Hernes Hutabarat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Kantor YKPP Satu Atap di Jl. Kwitang Raya No. 21 Jakarta Pusat sebagai Terlapor III;
Prof. DR. Bambang Pranowo selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) sebagai Terlapor IV;
Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) Tahun 2009 sebagai Terlapor V.
Pasal 22 Penetapan Tidak Lanjut (tidak ada indikasi)
4934/KPPU-L/2010Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Pekerjaan Drilling Location Construction Services Southern & Northern Area Nomor 40440 di Vico Indonesia Muara BadakPT Baswara Sinar Mulia sebagai Terlapor I;
Panitia Lelang Pekerjaan Drilling Location Construction Services Southern & Northern Area Nomor 40440 di Vico Indonesia Muara Badak sebagai Terlapor II;
PT Perdana Kutai sebagai Terlapor III;
PT Perdana Karya Perkasa, Tbk sebagai Terlapor IV.
Pasal 22Penetapan Tidak Lanjut (Tidak ada indikasi)
5037/KPPU-I/2010Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Pembibitan Ayam (Day Old Chick / DOC)Kelompok Usaha PT Charoen Pokhand Indonesia (PT CPI) sebagai Terlapor I;
Kelompok Usaha PT Japfa Comfeed sebagai Terlapor II.
Pasal 15 ayat 2Penetapan Tidak Lanjut (Tidak ada indikasi)
5139/KPPU-L/2010Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Kerjasama Pembuatan Pupuk Organik Bersubsidi dengan Merk Petroganik
PT Petrokimia Gresik (Persero)Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf dPenetapan Tidak Lanjut (Tidak ada indikasi)