Laporan Tahunan KPPU

   Laporan KPPU Tahun 2008

Kebijakan persaingan usaha adalah fondasi awal yang harus dibangun dalam menggalakkan implementasi hukum persaingan usaha. Selama delapan tahun masa berdirinya, KPPU membangun fondasi tersebut melalui berbagai kegiatan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah atau regulator sektoral melalui penyampaian saran pada diskusi kebijakan. Secara umum, hasil yang diharapkan adalah terwujudnya kebijakan pemerintah yang pro persaingan sehat (competition policy).  Laporan tahun 2008 ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban dan tekad KPPU dalam menyongsong babak baru implementasi persaingan usaha.

——————————————————————————————————————————————————-

   Laporan KPPU Tahun 2009

Tahun 2009 diisi dengan semakin berkembangnya kesadaran akan nilai persaingan usaha yang sehat. Hal ini diperkuat oleh dukungan signifikan dari stakeholder terhadap lembaga KPPU. Pemerintah selama ini juga memberikan tanggapan yang positif terhadap kinerja KPPU. Dukungan pemerintah tercermin pada penyusunan kebijakan ekonomi dan politik yang mulai sejalan dengan implementasi UU No. 5/1999. Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan perannya dalam menginternalisasikan nilai–nilai persaingan usaha yang sehat pada tiap kebijakannya. Berbekal pengalaman yang didapatkan selama sembilan tahun berdirinya, KPPU berharap akan mampu menghadapi agenda/tantangan tahun 2010.

——————————————————————————————————————————————————-

   Laporan KPPU Tahun 2010

Masa satu tahun dalam kepemimpinan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Dr. Anna Maria Tri Anggraini sebagai Ketua dan Wakil Ketua periode 2010 – 2011 boleh jadi begitu singkat bila dipadankan dengan tugas pokok KPPU dalam mendorong perekonomian nasional agar bebas dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun sungguh patut disyukuri bahwa dalam periode satu tahun ini, banyak progress yang berhasil dicapai. Salah satunya adalah dukungan Pemerintah melalui terbitnya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleeburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang dapat Mengakibatkan Terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

——————————————————————————————————————————————————-

   Laporan KPPU Tahun 2011

Periode satu tahun (2010-1011) kepemimpinan M. Nawir Messi, M.Sc., (Ketua) dan DR. Sukarmi, SH, MH (Wakil Ketua) merupakan periode yang tetap mempertahankan komitmen kepemimpinan sebelumnya dalam mengimplementasikan rencana dan strategi lembaga dalam mencapai tujuan undang-undang. Dalam kerangka komitmen ini, Ketua dan Wakil Ketua KPPU periode 2011 menetapkan 4 (empat) prioritas pengawasan pada sektor-sektor strategis yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, bidang-bidang usaha (industri) yang berkonsentrasi tinggi, pasar yang sensitif dari sisi harga (price sensitive markets) dan Infrastruktur serta layanan publik.

——————————————————————————————————————————————————-

   Laporan KPPU Tahun 2012

Pada periode kedua (2006 – 2012) ini, KPPU menetapkan visi untuk “Menjadi Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang Efektif dan Kredibel untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat” dan merumuskan 3 (tiga) misi, yaitu: (1) Menegakkan hukum persaingan, (2) Menginternalisasikan nilai – nilai persaingan dan (3) Membangun kelembagaan yang efektif dan kredibel, dengan 4 (empat) prioritas pengawasan yakni Sektor-sektor strategis yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak; Bidang-bidang usaha (industri) yang berkonsentrasi tinggi; Pasar yang sensitif dari sisi harga (price sensitive markets); dan Infrastruktur dan layanan publik.

——————————————————————————————————————————————————-

   Laporan KPPU Tahun 2013

Di era kepemimpinan komisioner yang baru, KPPU mulali mempertegas kinerja melalui program – program kerja pencegahan. Hal ini dipilih sebagai tindakan preventif terhadap perilaku usaha curang. Di samping itu, di era kepempinan yang baru ini KPPU mencoba melakukan reformasi birokrasi yang cukup signifikan di linkungan Sekretariat. Laporan ini juga membahas isu hukum yang diputuskan Mahkamah Agung (MA) menjadi dasar kuat bagi KPPU dalam menginterpretasi pasar-pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1999 sehingga menjadi pedoman hukum yang sempurna bagi pelaku usaha.

——————————————————————————————————————————————————-

   Laporan KPPU Tahun 2014

Tahun 2014 telah berlalu, tidak terasa periode satu tahun ini berjalan. Pengabdian satu tahun penuh yang penuh jalan terjal sungguh berarti. Sungguh tidak kami sadari, sesungguhnya KPPU telah banyak memberikan kredit positif, mengabdi kepada Pertiwi, penuh selama 15 tahun ini. Laporan tahunan, catatan kinerja, atau istilah apapun yang dipakai, seyogyanya diposisikan dan dijadikan evaluasi atas keberadaan KPPU di dalam penegakan hukum persaingan usaha yang berliku ini.

——————————————————————————————————————————————————-

   Laporan Tahunan KPPU 2015

Tahun 2015 telah berlalu, tidak terasa periode satu tahun ini berjalan. Pengabdian satu tahun penuh yang penuh jalan terjal sungguh berarti. Sungguh tidak kami sadari, sesungguhnya KPPU telah banyak memberikan kredit positif, mengabdi kepada Pertiwi, penuh selama 16 tahun ini. Laporan tahunan, catatan kinerja, atau istilah apapun yang dipakai, seyogyanya diposisikan dan dijadikan evaluasi atas keberadaan KPPU di dalam penegakan hukum persaingan usaha yang berliku ini.
Tahun 2015 telah berlalu, tidak terasa periode satu tahun ini berjalan.Pengabdian satu tahun penuh yang penuh jalan terjal sungguh berarti.Sungguh tidak kami sadari, sesungguhnya KPPU telah banyak memberikankredit positif, mengabdi kepada Pertiwi, penuh selama 16 tahun ini.Laporan tahunan, catatan kinerja, atau istilah apapun yang dipakai,seyogyanya diposisikan dan dijadikan evaluasi atas keberadaan KPPU didalam penegakan hukum persaingan usaha yang berliku ini.
——————————————————————————————————————————————————-

   Laporan Tahunan KPPU 2016

Tahun 2016 merupakan sebuah episode yang cukup berat bagi KPPU. Ibarat seseorang yang memasuki usia dewasa, yakni tahun ke 17, KPPU menghadapi berbagai tantangan. Ragam ujian berdatangan. Semoga menjadi pembelajaran yang kelak di kemudian hari semakin menguatkan. Semua demi rakyat sejahtera, semua demi Indonesia.
Sebagai tahun yang dipenuhi dengan perilaku bisnis curang, utamanya kartel, KPPU menghadapi ragam perkara persaingan usaha yang cukup menantang. Melalui visi pencegahan, KPPU berusaha berjuang semaksimal mungkin membantu menciptakan iklim bisnis sehat di era pemerintahan Jokowi-JK.
Sejak awal pendirian lembaga ini di tahun 2000, telah banyak aktifitas yang dilakukan dalam membuktikan komitmen kami bagi implementasi undang-undang persaingan usaha yang efektif. Berbagai manfaat kebijakan persaingan telah terbukti mampu membuka peluang bagi tumbuhnya kegiatan usaha di Indonesia.
Kesejahteraan rakyat, itulah fokus utama dari segala tindakan kami. Manfaat keberadaan kami, telah dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Kita mungkin ingat kisah reformasi sektor penerbangan di awal tahun 2000an yang telah menjadi bukti nyata arti pentingnya kebijakan persaingan di negara ini pada periode awal implementasinya. Di tahun 2016 ini, secara khusus kami berikan apresiasi kepada Mahkamah Agung yang telah memutuskan perkara kartel SMS yang bergulir sejak 2008. Dan, dari pandangan kami, ini bukanlah kemenangan KPPU, namun ini adalah kemenangan rakyat.
——————————————————————————————————————————————————-