Mencegah konsumen dirugikan oleh tarif batas bawah asuransi, KPPU surati OJK

Aug 27, 2014 | Mencegah konsumen dirugikan oleh tarif batas bawah asuransi, KPPU surati OJK

KPPU menyarankan Otoritas Jasa Persaingan (OJK) untuk tidak menetapkan batas bawah tarif premi yang berlaku pada industri asuransi, agar mampu memberi ruang persaingan sehat dan menciptakan pelaku usaha yang efisien serta memberikan manfaat kepada konsumen secara keseluruhan. KPPU juga menyarankan agar OJK mempublikasikan daftar perusahaan asuransi secara teratur berdasarkan tingkat kesehatan yang mampu menjamin keamanan konsumen dalam memilih perusahaan asuransi di industri tersebut dengan baik.... 

KPPU Terima Kunjungan Tujuh Perwira Sespimti Polri

Aug 15, 2014 | KPPU Terima Kunjungan Tujuh Perwira Sespimti Polri

Jakarta – Sejumlah anggota Sekolah Staf Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, melakukan kunjungan dan diskusi terbatas di KPPU, Jum’at (15/08). Selain ingin mengetahui perkembangan kinerja KPPU, kegiatan ini merupakan bagian dari kuliah kerja profesi untuk mendalami keterkaitan fungsi POLRI dengan berbagai instansi pemerintahan di Indonesia. Sebanyak tujuh  orang perwira polisi dari siswa pendidikan Sespimti Polri (Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri) melakukan observasi lapangan ke KPPU. Ke... 

Jul 4, 2014 | KPPU himbau setiap pihak hormati proses hukum yang sedang berjalan

Saat ini, KPPU tengah menangani berbagai perkara kartel dan perkara besar lainnya, seperti perjanjian ekslusif dan penyalahgunaan posisi dominan. Di tengah penanganan perkara yang tengah berjalan tersebut, KPPU tidak jarang menerima surat dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pelaku bisnis. Surat-surat tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi berbagai temuan, memberikan masukan atas substansi, atau sekedar memperoleh informasi yang lebih jelas terkait perkara yang menjadi perhatiannya. Tidak... 

Jul 1, 2014 | Pendapat KPPU atas Premi Resiko Suku Bunga Kredit UMKM

KPPU menyarankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur premi risiko suku bunga kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menghindari perilaku bank untuk memperoleh keuntungan melalui suku bunga eksesif. Melalui pengaturan ini, diharapkan suku bunga kredit akan bergerak turun dan mendorong UMKM menjadi lebih kompetitif sehingga dapat berkompetisi di pada masa implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya. Pernyataan Ketua KPPU, Nawir Messi, tersebut tertuang dalam surat saran dan... 

KPPU sampaikan pendapat resmi terkait bancassurance ke OJK

Jun 30, 2014 | KPPU sampaikan pendapat resmi terkait bancassurance ke OJK

Kajian KPPU tentang perjanjian eksklusif atas bancassurance, khususnya produk unit link, berpendapat bahwa proses perjanjian kerja sama ekslusif dalam bancassurance masih terlalu cepat dikategorikan dalam praktek perjanjian tertutup sebagaimana pasal 15[1] UU No. 5/1999. Karena bank berperan sebagai chanelling penjualan produk asuransi, dan belum terdapat pelaku usaha yang dominan dalam jalur chanelling tersebut. Posisi channeling penjualan produk asuransi di bank sangat tersebar. Demikian pernyataan... 

Jun 30, 2014 | KPPU lewati Semester Pertama 2014 dengan Lima Saran Kebijakan

KPPU telah menyampaikan lima saran kebijakan persaingan kepada pemerintah pusat dan daerah pada semester pertama 2014. Saran yang disampaikan kepada Menteri, Kepala Badan, dan Gubernur tersebut meliputi beberapa sektor seperti konstruksi, ketenagalistrikan, perbankan daerah, pangan, dan pengadaan. Berikut beberapa penjelasan terkait saran kebijakan persaingan tersebut. Kebijakan Wajib SBU/SRP Saran pertama di tahun 2014 meliputi kebijakan Gubernur Aceh melalui Instruksi Gubernur Aceh No. 01/INSTR/2007... 

Enam Pelaku Usaha Ban Mobil diduga Melakukan Kartel Penetapan Harga

May 23, 2014 | Enam Pelaku Usaha Ban Mobil diduga Melakukan Kartel Penetapan Harga

Enam pelaku usaha ban mobil nasional yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) diduga melakukan kartel penetapan harga untuk produk dan atau pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil penumpang (passenger car). Secara spesifik, atas ban Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16, dan telah dilakukan selama periode 2009-2012. Keenam perusahaan tersebut terdiri dari PT. Bridgestone Tire Indonesia; PT. Sumi Rubber Indonesia; PT. Gajah Tunggal, Tbk; PT. Goodyear Indonesia,... 

Dugaan Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar oleh BRI

Apr 2, 2014 | Dugaan Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar oleh BRI

Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan atau Pasal 19 huruf a yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., (Persero) sebagai Terlapor I, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai Terlapor II, dan PT. Heksa Eka Life Insurance sebagai Terlapor III mulai disidangkan di Gedung KPPU pada Rabu (2/4). Agenda pada sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Sukarmi didampingi Anggota Majelis Kamser Lumbanradja dan Chandra Setiawan adalah pembacaan Laporan... 

KPPU Putuskan Perkara Importasi Bawang Putih

Mar 20, 2014 | KPPU Putuskan Perkara Importasi Bawang Putih

Jakarta (20/3), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaaan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Importasi Bawang Putih. Pembacaan Putusan tersebut dilakukan  oleh  Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H. M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec. Ph.D, Dr. Muhammad Syarkawi... 

Mar 11, 2014 | KPPU menyetujui Akuisisi Saham PT. Axis Telekom Indonesia oleh PT. XL Axiata, Tbk

KPPU menyimpulkan bahwa akuisisi PT. Axis Telekom Indonesia (AXIS) oleh PT. XL Axiata, Tbk (XL) tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, KPPU memberikan beberapa catatan atas akuisisi tersebut. Catatan pertama adalah, mengingat besarnya penguasaan pangsa pasar oleh tiga pelaku usaha di sektor jasa telekomunikasi (Telkom, Indosat, dan XL) yang mencapai 89,05%, maka KPPU mewajibkan XL untuk memberikan laporan perkembangan pasar,...