Jun 24, 2016 | KPPU Putuskan Adanya Persekongkolan Tender Pada Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah di Bandung

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali memutus adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam persekongkolan tender. Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan Pembacaan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah... 

Jun 23, 2016 | Keberatan Putusan Daging Sapi

FEEDLOTER AJUKAN KEBERATAN KPPU: TIDAK SEMUA,  ADA YANG MENERIMA PUTUSAN Pasca diterbitkannya Putusan KPPU Perkara No. 10/KPPU-I/2015 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jabodetabek, saat ini KPPU telah menerima relaas panggilan sidang dari beberapa Pengadilan Negeri (PN) atas upaya hukum keberatan Terlapor. Berdasarkan relaas panggilan sidang yang telah... 

Jun 20, 2016 | KPPU Awasi Persaingan di Sektor Telekomunikasi Seluler

Menyikapi dinamika persaingan usaha di sektor telekomunikasi khususnya seluler, saat ini KPPU tengah mengawasi perilaku beberapa operator seluler dalam menjalankan strategi bisnisnya. Salah satunya adalah strategi tarif promosi yang diduga dilakukan oleh Indosat yang dikemas dalam bentuk kampanye yang berujung pada upaya membentuk opini publik bahwa terdapat misleading advertising. Lebih lanjut, di media massa berkembang informasi bahwa kampanye tersebut dilatarbelakangi adanya dugaan aksi borong... 

May 27, 2016 | KPPU-UNDP, Kerja Sama Tingkatkan Aksesibilitas Kesehatan

Dalam rangka menyelaraskan pola pikir tentang peningkatan aksesibilitas kesehatan yang lebih terjangkau, hari ini (Jum’at, 27 Mei 2016) KPPU dan United Nations for Development Program (UNDP) menyelenggarakan diskusi dengan stakeholder terkait. KPPU menilai bahwa peningkatan aksesibilitas kesehatan dapat dicapai dengan menjadikan implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha sebagai salah satu faktor utama. Lebih lanjut KPPU bekerja sama dengan UNDP untuk meningkatkan pengawasan atas industri... 

May 24, 2016 | KPPU dan BPK Jalin Kesepakatan Bersama

Dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta pencegahan dan penanganan perkara dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hari ini (Selasa, 24 Mei 2016) KPPU menandatangani Kesepakatan Bersama dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan keterpaduan antara KPPU dan BPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ini,... 

May 23, 2016 | KPPU akan Memanggil Operator Lion Air dan Menghimbau Pemerintah Menghapus Tarif Bawah Tiket

KPPU akan menyelidiki operator penerbangan Lion Air jika menghentikan penerbangan ke sejumlah rute tanpa alasan yang jelas. Hal ini bisa dipandang sebagai abuse of dominant position atau penyalahgunaan posisi dominan di pasar mengingat penguasaan pasar Lion Air yang sangat besar di industri penerbangan dalam negeri. Menurut ketentuan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha yang menguasai pasar di suatu industri tidak boleh memanfaatkan posisi dominannya untuk menahan pasokan... 

May 19, 2016 | Terbukti Melanggar, KPPU Hukum Pelaku Usaha yang Terlibat Paket Pelelangan Jalan di Gorontalol TA 2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali memutus bersalah pelaku usaha yang mengikuti tender karena melakukan persaingan usaha tidak sehat. Kali ini tender yang dinyatakan bermasalah adalah Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 dalam Pelelangan 2 Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014. Perkara ini berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal... 

May 16, 2016 | PN Kisaran Kuatkan Putusan KPPU Terkait Persekongkolan Tender di Dinasi PU Kab. Asahan TA. 2013

Pengadilan Negeri (PN) Kisaran menguatkan Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2015 terkait pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam proses tender 5 (lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Asahan Tahun Anggaran 2013. Majelis Hakim yang menangani perkara keberatan memutuskan menolak permohonan keberatan para pemohon keberatan dan memerintahkan pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.026.000. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 4 Mei 2016. Susunan Majelis Hakim yang... 

May 11, 2016 | Jelang Ramadhan dan Idul Fitri, KPPU bersama 9 Asosiasi Pelaku Usaha Lahirkan Pakta Integritas Anti Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berkaitan dengan siklus permasalahan fluktuasi harga barang menjelang bulan ramadhan dan hari raya idul fitri, KPPU menyelenggarakan acara Forum Group Discussion (FGD) Stabilisasi Harga Pangan Menjelang Ramadhan 1437H (Selasa, 10 Mei 2016). FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalah yang melatarbelakangi fluktuasi harga komoditas pangan (terutama beras, minyak goreng, bawang merah, daging ayam, daging sapi, telur, cabai, tepung terigu), dan juga beberapa barang lain seperti semen dan... 

May 9, 2016 | KPPU Sidak Distribusi Bawang Merah

Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan jelang bulan puasa dan lebaran, KPPU melakukan serangkaian inspeksi mendadak (sidak) di beberapa kota, yang diawali dengan sidak distribusi bawang merah di Jawa Timur (Senin, 9 Mei 2016). Sidak bawang merah yang difokuskan di Kabupaten Nganjuk ini dipimpin oleh M. Syarkawi Rauf (Ketua KPPU) dengan fokus untuk melihat langsung di lapangan (1) apakah kenaikan harga bawang merah mencapai sekitar Rp. 40.000 – Rp. 45.000 karena berkurangnya...