Feb 11, 2016 | Sinergi KPPU dan Kementerian Pertanian Cegah Terjadinya Kartel Pangan

Menyikapi potensi terjadinya kartel di sektor pangan, menyusul masuknya beberapa perkara dugaan kartel dalam tahap pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diantaranya perdagangan sapi impor dan pengaturan stok ayam, KPPU bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan upaya pencegahan. Sinergi yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara KPPU dan Kementerian Pertanian yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan kerja sama Kementerian Pertanian dengan Komisi... 

Feb 4, 2016 | Temukan Dugaan Kartel, KPPU Akan Segera Menggelar Sidang

KPPU telah menyelesaikan penyelidikan terkait Dugaan Kartel Pengaturan Stok Ayam yang dilakukan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang budi daya ayam. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan, tim penyelidik telah menemukan alat bukti yang cukup terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan... 

Feb 2, 2016 | Sinergi KPPU-Polda Metro Dalam Penanganan Kartel Pangan

Menyikapi berbagai permasalahan di sektor pangan yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat, seperti kelangkaan dan kenaikan harga garam, daging sapi, beras daging ayam dan komoditas pangan lainnya, hari ini (Selasa, 2 Februari 2016) Ketua KPPU M Syarkawi Rauf menerima Kapolda Metro Jaya, Irjen. Pol. Tito Karnavian beserta jajarannya untuk melakukan koordinasi, antisipasi dan mencari solusi guna menyelesaikan permasalah tersebut. Dalam pertemuan tersebut KPPU mengungkapkan beberapa hal yang... 

Jan 12, 2016 | Sinergi KPPU Dan Dewan Perwakilan Daerah Ciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat

Memasuki tahun 2016, yang bersamaan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dituntut untuk semakin mengefektifkan perannya dalam mengawasi persaingan usaha, baik di tingkat pusat maupun daerah. Khusus untuk mengawasi persaingan usaha di daerah sekaligus membentuk pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat di daerah, KPPU menilai penting bersinergi dengan Dewan  Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Hal ini terungkap dalam audiensi... 

Dec 31, 2015 | Menpan Dukung Penguatan Kelembagaan KPPU

Dalam rangka mendukung efektifitas pengawasan persaingan usaha, diperlukan hadirnya otoritas persaingan usaha yang kuat baik dari sisi hukum maupun kelembagaannya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan penguatan terhadap KPPU sebagai satu satunya otoritas persaingan usaha yang ada di Indonesia. Hal ini terungkap dalam kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Yuddy Chrisnandy pada hari Rabu, 30 Desember 2015 yang diterima langsung oleh Ketua... 

Dec 22, 2015 | KPPU Berikan Saran Kepada Menteri Perdagangan RI

Sebagaimana diketahui salah satu tugas KPPU adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada regulator, terkait kebijakan yang berpotensi menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu analisis yang KPPU lakukan adalah terhadap Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (B2) beserta perubahannya, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23/M-DAG/PER/9/2011 dan No. 75/M-DAG/PER/10/2014. Terkait... 

Dec 21, 2015 | Sinergi KPPU Dan Kementerian Perdagangan Dalam Menghadapi Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Sektor Pangan

Menyikapi berbagai permasalahan di sektor pangan yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat, seperti kelangkaan dan kenaikan harga daging sapi dan beras, hari ini (Senin, 21 Desember 2015) KPPU mengundang Menteri Perdagangan, Thomas Lembong untuk melakukan koordinasi, antisipasi dan mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini KPPU, sebagai satu satunya otoritas persaingan usaha, setidaknya mengawasi dua hal yaitu; perilaku pelaku usaha dan advokasi kebijakan. KPPU menilai... 

Dec 21, 2015 | KPPU Kaji Ulang Kebijakan di Sektor Sektor Transportasi

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf menyampaikan dukungan dalam perbaikan kebijakan di sektor transportasi yang saat ini sedang mengalami beberapa kendala. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Perhubungan telah mencabut Surat Menteri No. UM. 302/1/21/Phb/2015 perihal Kendaraan Pribadi (Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Barang) yang Digunakan untuk Mengangkut Orang dan atau Barang Dengan Memungut Bayaran. KPPU menilai, pencabutan tersebut adalah langkah cukup... 

Dec 18, 2015 | KPPU Apresiasi Langkah Pemerintah Berikan Kesempatan Berusaha Bagi Penyedia Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Internet

KPPU memberikan apresiasi terhadap pemerintah cq. Menteri Perhubungan yang telah memberikan kesempatan berusaha bagi penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi internet. Dalam hal ini, Menteri Perhubungan telah mencabut Surat Menteri Perhubungan No. UM.302/1/21/Phb/2015, perihal: Kendaraan Pribadi (Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Barang) Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang Dan Atau Barang Dengan Memungut Bayaran. Pencabutan surat tersebut dinilai KPPU sebagai langkah bijak yang didasarkan... 

Dec 15, 2015 | KPPU Raih Nominasi Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015

Dalam rangka mengukur tingkat kepatuhan menjalankan kewajiban mengumumkan Informasi Publik, menyediakan informasi publik, melayani permohonan informasi publik dan melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tahun ini KPPU telah mengikuti program self assessment yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan hasil penilaiannya, yang menitikberatkan pada aspek pengelolaan informasi dan dokumentasi, Komisi...