Mahalnya Koordinasi di Negeri Ini

Dec 6, 2014 | Mahalnya Koordinasi di Negeri Ini

Jakarta (5/12) – Nawir Messi, Ketua KPPU, beserta Komisioner dan jajaran Pejabat Sekretariat melakukan pertemuan dengan Andrinof Chaniago, Menteri PPN/Bappenas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas. Dalam diskusi, KPPU menyampaikan perlunya unit koordinasi yang disepakati Pemerintah sebagai wadah untuk mengkoordinasikan kebijakan, sehingga tidak terjadi tabrakan kepentingan antar lembaga. “Yang sangat mahal di negeri ini adalah koordinasi”, ungkap Nawir. Persaingan usaha mempunyai cara tersendiri... 

Dec 3, 2014 | Tak Kenal Maka Tak Sayang

Ibarat pepatah “Tak Kenal Maka Tak Sayang”, Ketua KPPU Nawir Messi dan beberapa Komisoner serta jajaran pejabat di Sekretariat melakukan pertemuan di kantor Sekretariat Negara untuk berdialog dengan Menteri Sekretaris Negara Prof. Pratikno. Hal ini sejalan dengan dimulainya kabinet baru Pemerintahan Republik Indonesia, sehingga dipandang perlu untuk melakukan berbagai pembahasan terkait implementasi kebijakan dan hukum persaingan usaha di Indonesia. Pertemuan tersebut juga secara tidak langsung... 

Kebijakan Pelaksanaan Uji Kompetensi Profesi Tata Laksana RT untuk Calon TKI mendorong terciptanya Kartel

Oct 14, 2014 | Kebijakan Pelaksanaan Uji Kompetensi Profesi Tata Laksana RT untuk Calon TKI mendorong terciptanya Kartel

KPPU telah selesai melakukan kajian atas kebijakan pelaksanaan uji dan sertifikasi kompetensi untuk bidang tata laksana rumah tangga (TLRT) bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Kajian dilaksanakan dengan adanya temuan di lapangan terkait adanya kebijakan pemerintah yang memfasilitasi terjadinya kartel (penetapan harga) oleh pelaku usaha, khususnya melalui surat Keputusan BNSP Nomor Kep 281/BNSP/XII/2011 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Uji Kompetensi Untuk... 

KPPU Periksa Walikota Bandung Terkait Proyek Pengelolaan Sampah

Sep 10, 2014 | KPPU Periksa Walikota Bandung Terkait Proyek Pengelolaan Sampah

Rabu, 10 September 2014, Walikota Bandung Ridwan Kamil memenuhi panggilan Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terdiri dari Gopprera Panggabean (Ketua Tim), Wahyu Bekti Anggoro dan Aru Armando sebagai Saksi terkait Tender Pengadaan Badan Usaha Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Seperti diketahui sebelumnya, sejak bulan Juli 2012 telah dilakukan proses pelelangan umum pengadaan badan usaha dan telah ditetapkan pemenang lelang... 

Mencegah konsumen dirugikan oleh tarif batas bawah asuransi, KPPU surati OJK

Aug 27, 2014 | Mencegah konsumen dirugikan oleh tarif batas bawah asuransi, KPPU surati OJK

KPPU menyarankan Otoritas Jasa Persaingan (OJK) untuk tidak menetapkan batas bawah tarif premi yang berlaku pada industri asuransi, agar mampu memberi ruang persaingan sehat dan menciptakan pelaku usaha yang efisien serta memberikan manfaat kepada konsumen secara keseluruhan. KPPU juga menyarankan agar OJK mempublikasikan daftar perusahaan asuransi secara teratur berdasarkan tingkat kesehatan yang mampu menjamin keamanan konsumen dalam memilih perusahaan asuransi di industri tersebut dengan baik.... 

KPPU Terima Kunjungan Tujuh Perwira Sespimti Polri

Aug 15, 2014 | KPPU Terima Kunjungan Tujuh Perwira Sespimti Polri

Jakarta – Sejumlah anggota Sekolah Staf Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, melakukan kunjungan dan diskusi terbatas di KPPU, Jum’at (15/08). Selain ingin mengetahui perkembangan kinerja KPPU, kegiatan ini merupakan bagian dari kuliah kerja profesi untuk mendalami keterkaitan fungsi POLRI dengan berbagai instansi pemerintahan di Indonesia. Sebanyak tujuh  orang perwira polisi dari siswa pendidikan Sespimti Polri (Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri) melakukan observasi lapangan ke KPPU. Ke... 

Jul 4, 2014 | KPPU himbau setiap pihak hormati proses hukum yang sedang berjalan

Saat ini, KPPU tengah menangani berbagai perkara kartel dan perkara besar lainnya, seperti perjanjian ekslusif dan penyalahgunaan posisi dominan. Di tengah penanganan perkara yang tengah berjalan tersebut, KPPU tidak jarang menerima surat dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pelaku bisnis. Surat-surat tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi berbagai temuan, memberikan masukan atas substansi, atau sekedar memperoleh informasi yang lebih jelas terkait perkara yang menjadi perhatiannya. Tidak... 

Jul 1, 2014 | Pendapat KPPU atas Premi Resiko Suku Bunga Kredit UMKM

KPPU menyarankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur premi risiko suku bunga kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menghindari perilaku bank untuk memperoleh keuntungan melalui suku bunga eksesif. Melalui pengaturan ini, diharapkan suku bunga kredit akan bergerak turun dan mendorong UMKM menjadi lebih kompetitif sehingga dapat berkompetisi di pada masa implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya. Pernyataan Ketua KPPU, Nawir Messi, tersebut tertuang dalam surat saran dan... 

KPPU sampaikan pendapat resmi terkait bancassurance ke OJK

Jun 30, 2014 | KPPU sampaikan pendapat resmi terkait bancassurance ke OJK

Kajian KPPU tentang perjanjian eksklusif atas bancassurance, khususnya produk unit link, berpendapat bahwa proses perjanjian kerja sama ekslusif dalam bancassurance masih terlalu cepat dikategorikan dalam praktek perjanjian tertutup sebagaimana pasal 15[1] UU No. 5/1999. Karena bank berperan sebagai chanelling penjualan produk asuransi, dan belum terdapat pelaku usaha yang dominan dalam jalur chanelling tersebut. Posisi channeling penjualan produk asuransi di bank sangat tersebar. Demikian pernyataan... 

Jun 30, 2014 | KPPU lewati Semester Pertama 2014 dengan Lima Saran Kebijakan

KPPU telah menyampaikan lima saran kebijakan persaingan kepada pemerintah pusat dan daerah pada semester pertama 2014. Saran yang disampaikan kepada Menteri, Kepala Badan, dan Gubernur tersebut meliputi beberapa sektor seperti konstruksi, ketenagalistrikan, perbankan daerah, pangan, dan pengadaan. Berikut beberapa penjelasan terkait saran kebijakan persaingan tersebut. Kebijakan Wajib SBU/SRP Saran pertama di tahun 2014 meliputi kebijakan Gubernur Aceh melalui Instruksi Gubernur Aceh No. 01/INSTR/2007...