Pengawasan Kemitraan

Objek Pengawasan Kemitraan

Pelaku Usaha Besar/Menengah dilarang mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya.

Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan berbagai fasilitas Pemerintah yang ditujukan kepada pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dinikmati oleh Pelaku Usaha Menengah/Besar yang menjadi mitranya.

Pelaku Usaha Besar/Menengah dilarang menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya.

Dalam prakteknya, hal ini disebut sebagai penyalahgunaan posisi tawar (abuse of bargaining position). Beberapa perilaku penyalahgunaan posisi tawar yang rawan dilakukan dalam kemitraan antara lain Term of payment yang merugikan mitra, Amandemen Kontrak yang merugikan mitra, Pengembalian barang tanpa alasan yang jelas, Penolakan menerima barang tanpa alasa yang jelas, Dan lain-lain

 

Alur Pengawasan Kemitraan