KPPU Putus Bersalah Perkara Tarif Kargo dan Pos

Jakarta (24/4) – Majelis Komisi memutus bersalah pada terlapor perkara Nomor 03/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktik Monopoli Oleh PT Angkasa Pura II (Persero) Dalam Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo dan Pos Yang Dikirim (Outgoing) dan Diterima (Incoming) Melalui Bandara Kualanamu, di mana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5 Tahun 1999, pada 24 April 2018, di Jakarta.

Putusan dibacakan di muka sidang, dengan menghadirkan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D dan M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Kamser Lumbanradja, M.B.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Majelis Komisi menjelaskan, pasar produk perkara yang diperkarakan adalah adalah jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, khususnya terkait dengan penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos, serta penanganan kargo dan pos (termasuk namun tidak terbatas pada jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos). Dengan pasar geografis adalah Bandar Udara Kualanamu Medan.

Majelis juga menilai mengenai tarif ganda (double charge) ketika berjalannya Regulated Agent untuk kargo outgoing, dan berlakunya Daerah Keamanan Terbatas (DKT) untuk kargo incoming. Terdapat perilaku penyalahgunaan posisi monopoli (abused of monopoly power) yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) terhadap pengguna jasa terkait pelayanan dan pengiriman kargo dan pos yang justru tidak menciptakan kondisi yang efektif dan efisien dalam kegiatan usaha.

Dalam sidang, Majelis Komisi memutuskan kepada terlapor PT Angkasa Pura II (Persero) untuk membayar denda sebesar Rp6.538.612.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Majelis juga meminta terlapor untuk melakukan penurunan penetapan tarif pengiriman (outgoing) kargo dan pos dengan memperhitungkan kegiatan yang hilang setelah diambil alih oleh Regulated Agent (RA) dan mengembalikan proses pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandar Udara Kualanamu tanpa melalui Mitra Usaha PT Angkasa Pura II (Persero) di Lini II.

Majelis Komisi Putuskan Perkara Merger

Jakarta (27/2) – Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya’ranie  sebagai Ketua Majelis, Tresna P. Soemardi Munrokhim Misanam masing-masing bertindak sebagai anggota pada hari ini, Selasa, 27 Februari 2018 telah membacakan Putusan KPPU  Nomor 08/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang  Nomor   5   tahun   1999   Jo.   Pasal  5  Peraturan Pemerintah  Nomor  57   Tahun   2010   dalam   Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property di Gedung KPPU Jakarta.

Perkara ini terkait dengan adanya dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property. Pengambilalihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0991848, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Mitra Bersama. PT Nirvana Property baru melakukan Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU terkait pengambilalihan saham perusahaan PT. Mutiara Mitra Bersama pada tanggal 7 Oktober 2016. Berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tersebut, harus dilaporkan oleh PT Nirvana Property pada tanggal 10 Februari 2016. Dengan demikian terjadi keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh  PT Nirvana Property selama 161 (seratus enam puluh satu) hari kerja.

Selain itu dari proses pemeriksaan diketahui nilai penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih dalam 1 tahun terakhir berjumlah sebesar Rp. 3.037.200.775.668,00 (tiga triliun tiga puluh tujuh miliar dua ratus juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk nilai aset berjumlah sebesar Rp. 245.385.905.043,00 (dua ratus empat puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu empat puluh tiga rupiah). Nilai tersebut telah melebihi batasan nilai aset Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Komisi kemudian memutuskan bahwa PT Nirvana Property terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan menjatuhi hukuman denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Majelis Komisi Putuskan Perkara terkait Plaza Indonesia

Jakarta (20/2) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan pada sidang perkara Nomor 02/KPPU-M/2017 Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 atas Keterlambatan Pemberitahuan atas Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Citra Asri Property oleh PT Plaza Indonesia Realty, Tbk.

Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-M/2017  terdiri dari R. Kurnia Sya’ranie, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E.,M.S dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A.,Ec,Ph.D masing-masing sebagai anggota Majelis Komisi.

Objek Perkara  ini adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (Akuisisi) PT. Citra Asri Property (Plaza Indonesia Urban) Oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk. Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor adalah  dugaan pelaggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.

Pengambilalihan saham PT. Citra Asri Property oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk  berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-39286.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Asri Property. Nilai aset hasil penggabungan dari badan usaha Terlapor dengan PT Citra Asri Property per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 4,136,476,330,320,- (empat triliun seratus tiga puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), telah melebihi batasan nilai aset Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah. PT. Plaza Indonesia Realty. telah melakukan pengambilalihan saham PT. Citra Asri Property (Plaza Indonesia Urban) yang berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 4 November 2014 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-39286.40.22.2014 maka wajib melaporkan selambat-lambatnya terhitung 30 hari kerja sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham kepada KPPU yaitu pada tanggal 15 Desember 2014.

Majelis Komisi menilai PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk baru melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 13 Mei 2016 berdasarkan pada formulir pelaporan akuisisi saham dengan nomor register A12416, sehingga Terlapor telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan selama 345 (tiga ratus empat puluh lima hari kerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Serta menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sidang Air Mineral pada Agenda Pemeriksaan Saksi

Jakarta (18/7) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, pada perkara nomor 22/KPPU/I/2016 Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dalam produk Air Minum dalam kemasan Air Mineral, dengan Majelis Komisi R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S., dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.

Hadir sebagai saksi adalah seorang pemilik toko yang menjual berbagai macam produk minuman (air mineral dan non-alkohol) di daerah Karawang.

Dalam kesaksiannya di muka sidang, Saksi menyatakan sempat mendapat arahan untuk tidak menjual satu merk tertentu oleh pesaing yang merupakan penguasa pasar dalam hal air mineral.

Dia juga menjelaskan, tidak adanya surat atau kontrak dari perusahaan distributor mengenai pelarangan yang dimaksud, sehingga secara sepihak, perusahaan menurunkan status toko Saksi dari SO (Star Outlet) menjadi strata di bawahnya. Star Outlet adalah toko grosir yang sangat besar. Toko SO seperti ini mendapatkan barang dari Distributor dengan harga spesial. Bahkan tak jarang Distributor resmi/tunggal hanya berfungsi sebagai depo transit barang karena pasokan barang untuk Toko ini langsung dari pabrik. (IP)

Terbukti Melanggar UU Persaingan Usaha, PT Angkasa Pura Logistik Didenda

Jakarta (14/6) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan denda kepada PT Angkasa Pura Logistik, selaku Terlapor I, pada sidang Pembacaan Putusan perkara nomo 08/KPPU-L/2016, yang digelar Rabu.

Hadir sebagai majelis komisi, Dr. Sukarmi, S.H. dan M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., dan Kamser Lumbanradja, M.B.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis, memutus Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada pembacaan objek perkara a quo, disebutkan PT Angkasa Pura Logistic diduga melakukan monopoli di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. (dengan pokok keberatan adalah pengenaan tarif ganda (double charge) kepada pengguna jasa). Terlapor juga diduga melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam perkara yang bergulir sejak tahun 2016 ini, terlapor diduga memberikan dampak berupa adanya fakta penarikan tarif ganda (double charge) yang dikenakan kepada para pengguna jasa di Bandar Udara internasional Sultan Hasanuddin Makassar, yang justru tidak mencerminkan amanat Pemerintah, khususnya di dalam KM 15 Tahun 2010. Selain itu dalam mengenakan tarif ganda (double charge), pengguna jasa tidak mendapatkan prestasi atau tambahan layanan yang seharusnya menjadi sebab pengenaan tarif ganda (double charge) tersebut.

Dari keterangan tersebut, majelis komisi memutus bersalah kepada PT Angkasa Pura Logistik yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menjatuhkan denda sebesar Rp 6.551.558.600,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Ditemui seusai membacakan putusan, Komisioner Sukarmi menjelaskan, “EMPU atau shipper lain hanya dapat mengakses sampai ke Lini II di bandara Sultan Hasanuddin, sedangkan EMPU AP Logistik dapat mengakses sampai ke Lini I di bandara yang sama. EMPU AP Logistik juga dapat memperoleh barangnya dengan cepat, dibandingkan dengan EMPU yang lain, karena peran AP Logistik sebagai operator Terminal Kargo dan posisi berada di Lini I.”

Sukarmi juga menambahkan, terlapor mengenakan double charge ketika menjalankan Regulated Agent, “sejak juni hingga desember 2015, total produksi outgoing domestic di bandara internasional Sultan Hasanuddin mencapai 12.064.102kg dan outgoing internasional mencapai 4.112.586kg.”

Selain itu, KPPU juga mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah berupa:
(1) Kepada Kementerian Perhubungan RI untuk melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2009 terkait dengan proses penentuan tarif;
(2) 2. Kementerian Perhubungan RI untuk memberikan sanksi kepada PT Angkasa Pura I (Persero) yang secara sengaja melimpahkan kewenangan pengelolaan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kepada PT Angkasa Pura Logistik, karena telah melanggar Pasal 233 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2009; dan
(3) 3. Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, bersama dengan Otoritas Bandar Udara untuk membuat aturan atau regulasi yang jelas serta pengawasan yang lebih efektif mengenai penyelenggaraan Regulated Agent di Bandar Udara seluruh Indonesia, untuk lebih menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

“Terdapat pula kerugian konsumen, di mana konsumen dikenakan tarif ganda, meskipun kegiatan yang dilakukan baik di Regulated Agent dan Terminal Kargo adalah kegiatan yang sama,” sebut Sukarmi. (IP)

KPPU Hukum Pelaku Usaha yang Terlibat Tender PT. PLN Rantau Prapat

Jakarta (6/3) – KPPU Memutuskan bersalah kepada Para Terlapor dalam Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 tentang 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020. Bertindak sebagai Ketua Majelis Komisi Chandra Setiawan, Tresna P. Soemardi dan Sukarmi yang masing-masing sebagai Anggota Majelis membacakan putusan kepada tiga terlapor dengan penjatuhan denda sebesar Rp 1,2 Milyar.

Pekerjaan dengan nilai HPS diatas Rp 124 Milyar ini menjatuhkan hukuman kepada PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I; PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II;Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III; dan Pelaksana Pengadaaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor IV;

Terjadi Persekongkolan Horizontal antara kedua pelaku usaha dimana Majelis komisi menilai adanya tindakan persaingan semu. Berupa perusahaan pendamping yang ditindaklanjuti dengan tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama membuktikan adanya hubungan kerjasama diantara Terlapor I dan II. Serta persekongkolan vertikal dengan dinilai adanya bentuk fasilitasi Pelaksana Pengadaan kepada Terlapor I dan II oleh Terlapor III dan IV.

Selain itu, Majelis Komisi memberikan saran pertimbangan kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara untuk Memberi sanksi administratif kepada Terlapor III dan Terlapor IV karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan, Merencanakan tender yang ada di lingkungan PT PLN (Persero) dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional serta membuat aturan yang lebih mudah dipahami oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, dan memilih Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten dalam melaksanakan tender yang ada di lingkungan PT PLN (Persero). (MKS)

Bersekongkol dalam Tender, KPPU Putuskan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Melanggar Undang-undang

Jakarta (23/9) – Majelis Komisi dalam Sidang Terbuka Pembacaan Putusan Perkara No.19/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 memutuskan bersalah kepada tujuh terlapor dengan penjatuhan denda sebanyak Rp. 4,9 Miliar.

Perkara yang berawal dari inisiatif KPPU pada dugaan persekongkolan tender pada Pelelangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 ini memiliki nilai HPS Rp. 67.158.746.000,00. Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D selaku Ketua Majelis Komisi, dan Dr. Sukarmi, S.H. dan M.H.Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Anggota Majelis.

Dalam sidang, terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga (afisilasi) dan cross ownership dengan adanya kesamaan kepemilikan saham antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo, serta adanya hubungan kekeluargaan antara pemilik PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya. Serta terdapat tindakan Anti Persaingan dari PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya.

Sehingga Majelis Komisi memutuskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar TA 2014 bersalah, menghukum PT Timur Utama Sakti dengan denda sebesar Rp 1.472.514.000, PT Tompo Dalle dengan denda sebesar Rp 1.099.812.000, PT Citratama Timurindo dengan denda sebesar Rp 426.602.000, PT Win Wahana Cipta Marga dengan denda sebesar Rp 1.208.483.000, PT Mulia Trans Marga dengan denda sebesar Rp 212.746.000, dan PT Gangking Raya dengan denda sebesar Rp 540.562.000, serta memerintahkan kepada seluruh pihak bersalah untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Majelis Komisi juga melarang PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya untuk mengikuti tender pada bidang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang menggunakan Dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selama 2 (dua) tahun sejak putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka memiliki kekuatan hukum tetap.

Sekongkol Tender di Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang, KPPU Jatuhkan Denda 2,9 M

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menemukan persekongkolan tender. Majelis Komisi yang terdiri dari Sukarmi sebagai Ketua Majelis, Kamser Lumbanradja dan Chandra Setiawan masing-masing sebagai anggota Majelis telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan membacakan Putusan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 5 September 2016 di Gedung KPPU Jakarta, melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Sukarmi sebagai Ketua Majelis, Kamser Lumbanradja sebagai anggota majelis dan M. Nawir Messi sebagai anggota Majelis pengganti.

Perkara ini berawal dari inisiatif KPPU mengenai adanya Dugaan Persekongkolan Tender pada Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang (Lanjutan) Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 dengan nilai HPS Rp. 58.230.000.000,00 yang dilakukan oleh PT Perdana Dinamika Persada sebagai Terlapor I, PT Lince Romauli Raya sebagai Terlapor II, PT Tenaga Inti Makmu Beusare sebagai Terlapor III, PT Alam Baru Jaya sebagai Terlapor IV, PT Permatanusa Setiahati sebagai Terlapor V, dan Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII Tahun Anggaran 2014 sebagai Terlapor VI.

Majelis Komisi menilai adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I s.d. V dalam bentuk persesuaian penyusunan dokumen penawaran, pinjam meminjam perusahaan, dan persaingan semu. Selanjutnya, Majelis Komisi menilai adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor VI dalam bentuk mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta, tidak melakukan proses evaluasi secara benar, tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta tender, mengabaikan adanya pemalsuan dokumen, dan memfasilitasi pelaku usaha tertentu sebagai pemenang tender a quo.

Berdasarkan fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa  Terlapor I s.d. VI terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi menghukum Terlapor I s.d. III dengan total denda Rp.2.914.805.000,-, dimana Terlapor I sebesar Rp.1.105.616.000,-, Terlapor II sebesar Rp.1.005.105.000,-, dan Terlapor III sebesar Rp.804.084.000,-. Majelis komisi juga melarang Terlapor I s.d. V untuk mengikuti tender pada bidang Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Komisi untuk menyampaikan saran dan pertimbangan. Pertama, rekomendasi diberikan kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam untuk (1) memberikan sanksi administratif kepada Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII T.A. 2014, Terlapor VI, karena terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, dan (2) melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

Kedua, rekomendasi diberikan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh untuk merencanakan tender pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional.

Terlambat Lapor, KPPU Jatuhkan Denda kepada Toray Advanced Material Korea Inc.

Jakarta – Dipimpin oleh Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf sebagai Ketua Majelis, beranggotakan Saidah Sakwa dan Nawir Messi, Jum’at (11/3), KPPU membacakan putusan Perkara No. 17/KPPU-M/2015 tentang Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 6 Peratusan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2010 dalam pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Materials Korea Inc.

Dari fakta persidangan ditemukan bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham antara Toray Advanced Material Korea Inc dengan Woongjin Chemicals Co yang dihitung berdasarkan rata-rata laporan keuangan 2011-2013 dan seluruh anak perusahaan Toray Grup yang ada di Indonesia adalah sebesar 4.301.231.144.470 (empat triliun tiga ratus satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Sedangkan nilai penjualan gabungan rata-rata tahun 2011-2013 adalah sebesar 5.651.631.521.283 (lima triliun enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya Majelis Komisi menyimpukan bahwa nilai asset Terlapor melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam PP 57 Tahun 2010 dan Terlapor diwajibkan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU. Setelah dikaji, Majelis menyimpulkan bawa Toray Advanced Materials Korea Inc. terlambat melakukan pemberitahuan ke KPPU selama 4 hari.

Setelah Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan bahwa Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan ke KPPU selama 4 (empat) hari.

Pada akhirnya, Majelis menyatakan bahwa Toray Advanced Materials Korea Inc. terbukti melanggar Pasal 29 UU N0. 5/1999 juncto Pasal 6 PP N0. 57/2010. Majelis juga menghukum Toray membayar denda sebesar 2 miliar dan harus disetor ke kas negara dengan kode penerimaan 423755 yang merupakan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Temukan Dugaan Pelanggaran dalam Perdagangan Rumput Laut Produksi Sumba Timur NTT, KPPU Lakukan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Menindaklanjuti hasil penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Perdagangan Rumput Laut Produksi Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, hari ini (Rabu, 2 Maret 2016) KPPU untuk pertama kalinya menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara dimaksud dengan agenda Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator KPPU.

Sebelumnya, KPPU telah menerima laporan dari masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Perdagangan Rumput Laut Produksi Sumba Timur, NTT tersebut, dimana terlapor diduga melanggar Pasal 18 (monopsoni) dan Pasal 24 (persekongkolan) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Majelis Komisi yang memeriksa perkara KPPU yang bersumber dari laporan masyarakat dengan Nomor 21/KPPU-L/2015 ini adalah M. Nawir Messi (Ketua Majelis), M. Syarkawi Ra’uf, dan Saidah Sakwan, sedangkan pihak-pihak yang menjadi Terlapor adalah (1) PT. Algae Sumba Timur Lestari (PT. ASTIL) dan (2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya Pemeriksaan Pendahuluan akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemeriksaan Pendahuluan dimulai, yaitu tanggal 2 Maret 2016 s.d. 14 April 2016.

Jakarta, 2 Maret 2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia