Sidang Air Mineral pada Agenda Pemeriksaan Saksi

Jakarta (18/7) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, pada perkara nomor 22/KPPU/I/2016 Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dalam produk Air Minum dalam kemasan Air Mineral, dengan Majelis Komisi R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S., dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.

Hadir sebagai saksi adalah seorang pemilik toko yang menjual berbagai macam produk minuman (air mineral dan non-alkohol) di daerah Karawang.

Dalam kesaksiannya di muka sidang, Saksi menyatakan sempat mendapat arahan untuk tidak menjual satu merk tertentu oleh pesaing yang merupakan penguasa pasar dalam hal air mineral.

Dia juga menjelaskan, tidak adanya surat atau kontrak dari perusahaan distributor mengenai pelarangan yang dimaksud, sehingga secara sepihak, perusahaan menurunkan status toko Saksi dari SO (Star Outlet) menjadi strata di bawahnya. Star Outlet adalah toko grosir yang sangat besar. Toko SO seperti ini mendapatkan barang dari Distributor dengan harga spesial. Bahkan tak jarang Distributor resmi/tunggal hanya berfungsi sebagai depo transit barang karena pasokan barang untuk Toko ini langsung dari pabrik. (IP)

Terbukti Melanggar UU Persaingan Usaha, PT Angkasa Pura Logistik Didenda

Jakarta (14/6) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan denda kepada PT Angkasa Pura Logistik, selaku Terlapor I, pada sidang Pembacaan Putusan perkara nomo 08/KPPU-L/2016, yang digelar Rabu.

Hadir sebagai majelis komisi, Dr. Sukarmi, S.H. dan M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., dan Kamser Lumbanradja, M.B.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis, memutus Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada pembacaan objek perkara a quo, disebutkan PT Angkasa Pura Logistic diduga melakukan monopoli di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. (dengan pokok keberatan adalah pengenaan tarif ganda (double charge) kepada pengguna jasa). Terlapor juga diduga melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam perkara yang bergulir sejak tahun 2016 ini, terlapor diduga memberikan dampak berupa adanya fakta penarikan tarif ganda (double charge) yang dikenakan kepada para pengguna jasa di Bandar Udara internasional Sultan Hasanuddin Makassar, yang justru tidak mencerminkan amanat Pemerintah, khususnya di dalam KM 15 Tahun 2010. Selain itu dalam mengenakan tarif ganda (double charge), pengguna jasa tidak mendapatkan prestasi atau tambahan layanan yang seharusnya menjadi sebab pengenaan tarif ganda (double charge) tersebut.

Dari keterangan tersebut, majelis komisi memutus bersalah kepada PT Angkasa Pura Logistik yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menjatuhkan denda sebesar Rp 6.551.558.600,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Ditemui seusai membacakan putusan, Komisioner Sukarmi menjelaskan, “EMPU atau shipper lain hanya dapat mengakses sampai ke Lini II di bandara Sultan Hasanuddin, sedangkan EMPU AP Logistik dapat mengakses sampai ke Lini I di bandara yang sama. EMPU AP Logistik juga dapat memperoleh barangnya dengan cepat, dibandingkan dengan EMPU yang lain, karena peran AP Logistik sebagai operator Terminal Kargo dan posisi berada di Lini I.”

Sukarmi juga menambahkan, terlapor mengenakan double charge ketika menjalankan Regulated Agent, “sejak juni hingga desember 2015, total produksi outgoing domestic di bandara internasional Sultan Hasanuddin mencapai 12.064.102kg dan outgoing internasional mencapai 4.112.586kg.”

Selain itu, KPPU juga mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah berupa:
(1) Kepada Kementerian Perhubungan RI untuk melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2009 terkait dengan proses penentuan tarif;
(2) 2. Kementerian Perhubungan RI untuk memberikan sanksi kepada PT Angkasa Pura I (Persero) yang secara sengaja melimpahkan kewenangan pengelolaan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kepada PT Angkasa Pura Logistik, karena telah melanggar Pasal 233 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2009; dan
(3) 3. Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, bersama dengan Otoritas Bandar Udara untuk membuat aturan atau regulasi yang jelas serta pengawasan yang lebih efektif mengenai penyelenggaraan Regulated Agent di Bandar Udara seluruh Indonesia, untuk lebih menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

“Terdapat pula kerugian konsumen, di mana konsumen dikenakan tarif ganda, meskipun kegiatan yang dilakukan baik di Regulated Agent dan Terminal Kargo adalah kegiatan yang sama,” sebut Sukarmi. (IP)

KPPU Hukum Pelaku Usaha yang Terlibat Tender PT. PLN Rantau Prapat

Jakarta (6/3) – KPPU Memutuskan bersalah kepada Para Terlapor dalam Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 tentang 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020. Bertindak sebagai Ketua Majelis Komisi Chandra Setiawan, Tresna P. Soemardi dan Sukarmi yang masing-masing sebagai Anggota Majelis membacakan putusan kepada tiga terlapor dengan penjatuhan denda sebesar Rp 1,2 Milyar.

Pekerjaan dengan nilai HPS diatas Rp 124 Milyar ini menjatuhkan hukuman kepada PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I; PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II;Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III; dan Pelaksana Pengadaaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor IV;

Terjadi Persekongkolan Horizontal antara kedua pelaku usaha dimana Majelis komisi menilai adanya tindakan persaingan semu. Berupa perusahaan pendamping yang ditindaklanjuti dengan tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama membuktikan adanya hubungan kerjasama diantara Terlapor I dan II. Serta persekongkolan vertikal dengan dinilai adanya bentuk fasilitasi Pelaksana Pengadaan kepada Terlapor I dan II oleh Terlapor III dan IV.

Selain itu, Majelis Komisi memberikan saran pertimbangan kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara untuk Memberi sanksi administratif kepada Terlapor III dan Terlapor IV karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan, Merencanakan tender yang ada di lingkungan PT PLN (Persero) dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional serta membuat aturan yang lebih mudah dipahami oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, dan memilih Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten dalam melaksanakan tender yang ada di lingkungan PT PLN (Persero). (MKS)

Bersekongkol dalam Tender, KPPU Putuskan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Melanggar Undang-undang

Jakarta (23/9) – Majelis Komisi dalam Sidang Terbuka Pembacaan Putusan Perkara No.19/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 memutuskan bersalah kepada tujuh terlapor dengan penjatuhan denda sebanyak Rp. 4,9 Miliar.

Perkara yang berawal dari inisiatif KPPU pada dugaan persekongkolan tender pada Pelelangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 ini memiliki nilai HPS Rp. 67.158.746.000,00. Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D selaku Ketua Majelis Komisi, dan Dr. Sukarmi, S.H. dan M.H.Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Anggota Majelis.

Dalam sidang, terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga (afisilasi) dan cross ownership dengan adanya kesamaan kepemilikan saham antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo, serta adanya hubungan kekeluargaan antara pemilik PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya. Serta terdapat tindakan Anti Persaingan dari PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya.

Sehingga Majelis Komisi memutuskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar TA 2014 bersalah, menghukum PT Timur Utama Sakti dengan denda sebesar Rp 1.472.514.000, PT Tompo Dalle dengan denda sebesar Rp 1.099.812.000, PT Citratama Timurindo dengan denda sebesar Rp 426.602.000, PT Win Wahana Cipta Marga dengan denda sebesar Rp 1.208.483.000, PT Mulia Trans Marga dengan denda sebesar Rp 212.746.000, dan PT Gangking Raya dengan denda sebesar Rp 540.562.000, serta memerintahkan kepada seluruh pihak bersalah untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Majelis Komisi juga melarang PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya untuk mengikuti tender pada bidang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang menggunakan Dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selama 2 (dua) tahun sejak putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka memiliki kekuatan hukum tetap.

Sekongkol Tender di Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang, KPPU Jatuhkan Denda 2,9 M

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menemukan persekongkolan tender. Majelis Komisi yang terdiri dari Sukarmi sebagai Ketua Majelis, Kamser Lumbanradja dan Chandra Setiawan masing-masing sebagai anggota Majelis telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan membacakan Putusan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 5 September 2016 di Gedung KPPU Jakarta, melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Sukarmi sebagai Ketua Majelis, Kamser Lumbanradja sebagai anggota majelis dan M. Nawir Messi sebagai anggota Majelis pengganti.

Perkara ini berawal dari inisiatif KPPU mengenai adanya Dugaan Persekongkolan Tender pada Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang (Lanjutan) Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 dengan nilai HPS Rp. 58.230.000.000,00 yang dilakukan oleh PT Perdana Dinamika Persada sebagai Terlapor I, PT Lince Romauli Raya sebagai Terlapor II, PT Tenaga Inti Makmu Beusare sebagai Terlapor III, PT Alam Baru Jaya sebagai Terlapor IV, PT Permatanusa Setiahati sebagai Terlapor V, dan Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII Tahun Anggaran 2014 sebagai Terlapor VI.

Majelis Komisi menilai adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I s.d. V dalam bentuk persesuaian penyusunan dokumen penawaran, pinjam meminjam perusahaan, dan persaingan semu. Selanjutnya, Majelis Komisi menilai adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor VI dalam bentuk mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta, tidak melakukan proses evaluasi secara benar, tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta tender, mengabaikan adanya pemalsuan dokumen, dan memfasilitasi pelaku usaha tertentu sebagai pemenang tender a quo.

Berdasarkan fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa  Terlapor I s.d. VI terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi menghukum Terlapor I s.d. III dengan total denda Rp.2.914.805.000,-, dimana Terlapor I sebesar Rp.1.105.616.000,-, Terlapor II sebesar Rp.1.005.105.000,-, dan Terlapor III sebesar Rp.804.084.000,-. Majelis komisi juga melarang Terlapor I s.d. V untuk mengikuti tender pada bidang Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Komisi untuk menyampaikan saran dan pertimbangan. Pertama, rekomendasi diberikan kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam untuk (1) memberikan sanksi administratif kepada Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII T.A. 2014, Terlapor VI, karena terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, dan (2) melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

Kedua, rekomendasi diberikan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh untuk merencanakan tender pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional.

Terlambat Lapor, KPPU Jatuhkan Denda kepada Toray Advanced Material Korea Inc.

Jakarta – Dipimpin oleh Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf sebagai Ketua Majelis, beranggotakan Saidah Sakwa dan Nawir Messi, Jum’at (11/3), KPPU membacakan putusan Perkara No. 17/KPPU-M/2015 tentang Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 6 Peratusan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2010 dalam pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Materials Korea Inc.

Dari fakta persidangan ditemukan bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham antara Toray Advanced Material Korea Inc dengan Woongjin Chemicals Co yang dihitung berdasarkan rata-rata laporan keuangan 2011-2013 dan seluruh anak perusahaan Toray Grup yang ada di Indonesia adalah sebesar 4.301.231.144.470 (empat triliun tiga ratus satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Sedangkan nilai penjualan gabungan rata-rata tahun 2011-2013 adalah sebesar 5.651.631.521.283 (lima triliun enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya Majelis Komisi menyimpukan bahwa nilai asset Terlapor melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam PP 57 Tahun 2010 dan Terlapor diwajibkan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU. Setelah dikaji, Majelis menyimpulkan bawa Toray Advanced Materials Korea Inc. terlambat melakukan pemberitahuan ke KPPU selama 4 hari.

Setelah Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan bahwa Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan ke KPPU selama 4 (empat) hari.

Pada akhirnya, Majelis menyatakan bahwa Toray Advanced Materials Korea Inc. terbukti melanggar Pasal 29 UU N0. 5/1999 juncto Pasal 6 PP N0. 57/2010. Majelis juga menghukum Toray membayar denda sebesar 2 miliar dan harus disetor ke kas negara dengan kode penerimaan 423755 yang merupakan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Temukan Dugaan Pelanggaran dalam Perdagangan Rumput Laut Produksi Sumba Timur NTT, KPPU Lakukan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Menindaklanjuti hasil penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Perdagangan Rumput Laut Produksi Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, hari ini (Rabu, 2 Maret 2016) KPPU untuk pertama kalinya menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara dimaksud dengan agenda Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator KPPU.

Sebelumnya, KPPU telah menerima laporan dari masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Perdagangan Rumput Laut Produksi Sumba Timur, NTT tersebut, dimana terlapor diduga melanggar Pasal 18 (monopsoni) dan Pasal 24 (persekongkolan) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Majelis Komisi yang memeriksa perkara KPPU yang bersumber dari laporan masyarakat dengan Nomor 21/KPPU-L/2015 ini adalah M. Nawir Messi (Ketua Majelis), M. Syarkawi Ra’uf, dan Saidah Sakwan, sedangkan pihak-pihak yang menjadi Terlapor adalah (1) PT. Algae Sumba Timur Lestari (PT. ASTIL) dan (2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya Pemeriksaan Pendahuluan akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemeriksaan Pendahuluan dimulai, yaitu tanggal 2 Maret 2016 s.d. 14 April 2016.

Jakarta, 2 Maret 2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

KPPU Temukan Persekongkolan Tender Konstruksi Listrik Perdesaan Sumatera Utara, APBN T.A. 2013

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hari ini di Medan (Jumat, 5 Februari 2016) kembali memutus bersalah pelaku usaha yang mengikuti tender karena melakukan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2015 terkait Pelelangan Paket-Paket Pekerjaan HUTM, HUTR, dan Trafo Distribusi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara, APBN T.A. 2013. KPPU melalui musyawarah Majelis Komisi pada Senin (18/02), yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi, Sukarmi, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi,  menghukum ke-20 terlapor pada perkara tersebut, dan dibacakan di muka persidangan oleh Majelis Komisi hari ini (05/02), yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A., sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Komisi, dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti.

Perkara ini berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Enam Enam Group selaku Terlapor I, PT Bahtera Mayori selaku Terlapor II, PT Esha Sigma Pratama selaku Terlapor III, PT Global Menara Berdikari selaku Terlapor IV, PT Boyke Putra selaku Terlapor V, CV Vicpa selaku Terlapor VI, CV Sauli Jaya selaku Terlapor VII, CV UT Rahman selaku Terlapor VIII, CV Tri Jaya Teknik selaku Terlapor IX, CV Fariqi selaku Terlapor X, PT Twink Indonesia selaku Terlapor XI, PT Tiga Pilar Sakato selaku Terlapor XII, PT Trafoindo Prima Perkasa selaku Terlapor XIII, PT Sinarindo Wiranusa Elektrik selaku Terlapor XIV, PT Mega Kharisma Makmur selaku Terlapor XV, PT Citra Mahasurya Industries selaku Terlapor XVI, PT Kentjana Sakti Indonesia selaku Terlapor XVII, Sdr. Roland Siahaan selaku Terlapor XVIII, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satker Listrik Perdesaan Sumatera Utara selaku Terlapor XIX, dan Sdr. Binsem Situmorang sebagai Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satker Perdesaan Sumatera Utara selaku Terlapor XX.

Selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi KPPU menemukan fakta-fakta persidangan yang berupa dokumen dan kesaksian dari Saksi, Ahli dan Terlapor sehingga menjadi dasar bagi Majelis Komisi untuk memutuskan. Majelis Komisi menemukan terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para rekanan yang menjadi Terlapor, yaitu (1) adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para rekanan untuk mengatur pembagian paket pekerjaan, (2) adanya persesuaian dokumen penawaran diantara para rekanan dalam bentuk kemiripan harga pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga serta kesamaan kesalahan pengetikan, (3) adanya tindakan untuk tidak melengkapi persyaratan terkait jaminan penawaran asuransi, dukungan bank, dan brosur serta memberikan penawaran harga diatas HPS yang dilakukan dengan sengaja pada paket, (4) adanya tindakan rekanan dan pabrikan yang tetap menandatangani surat perjanjian konsorsium meskipun hanya halaman belakang khusus kolom tanda tangan (belum terdapat halaman berisi klausul perjanjian secara lengkap), dan (5) Adanya tindakan rekanan yang menyerahkan dana lebih kurang sebesar 3% dari nilai kontrak yang akan dimenangkan setelah dikurangi pajak yang akan digunakan untuk biaya mengurus konsorsium ke pabrikan di Jakarta dan biaya ”entertain”.

Majelis Komisi juga menemukan (1) adanya pertemuan yang dilanjutkan dengan tindakan baik yang dilakukan oleh rekanan dan atau pabrikan membuktikan adanya bentuk koordinasi dan kerja sama dalam rangka mengatur penentuan pemenang tender a quo, dan (2) adanya persyaratan konsorsium sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan merupakan tindakan untuk mengatur dan/atau memfasilitasi pemenang tender a quo, sehingga tindakan para rekanan dan pabrikan tersebut juga membuktikan adanya kerja sama dan koordinasi diantara para Terlapor dalam rangka menciptakan persaingan semu untuk mengatur dan/atau memenangkan paket pekerjaan pada tender a quo.

Berdasarkan alat bukti, fakta, dan kesimpulan tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I s.d. XX terbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp.872.367.000,-, Terlapor II membayar denda sebesar Rp.826.269.000,-, Terlapor III membayar denda sebesar Rp.797.572.000,-, Terlapor IV membayar denda sebesar Rp.593.742.000,-, Terlapor V membayar denda sebesar Rp.353.211.000,-, Terlapor VI membayar denda sebesar Rp.258.974.000,-, Terlapor VII membayar denda sebesar Rp.316.823.000,-, Terlapor VIII membayar denda sebesar Rp.99.610.000,-, Terlapor IX membayar denda sebesar Rp.57.652.000,-, Terlapor X membayar denda sebesar Rp.48.782.000,-, Terlapor XI membayar denda sebesar Rp5.037.427.000,-, Terlapor XII membayar denda sebesar Rp.5.748.520.000,-, Terlapor XIII membayar denda sebesar Rp.851.924.000,-, Terlapor XIV, membayar denda sebesar Rp.5.641.935.000,-, Terlapor XV membayar denda sebesar Rp. 781.526.000,-, Terlapor XVI membayar denda sebesar Rp.1.821.205.000,-, dan Terlapor XVII membayar denda sebesar Rp.176.764.000,- .

Majelis Komisi juga melarang Terlapor XVIII untuk mengikuti Pelelangan Paket-paket Pekerjaan HUTM, HUTR, dan Trafo Distribusi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara yang bersumber dari dana APBN baik sebagai Komisaris, Direksi, Kuasa Direksi, maupun Pengurus Asosiasi Ketenagalistrikan di Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, dan melarang Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk mengikuti Pelelangan Paket-paket Pekerjaan HUTM, HUTR, dan Trafo Distribusi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara yang bersumber dari dana APBN selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor XIX dan Terlapor XX, dan merekomendasikan juga untuk merencanakan tender dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional sehingga susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud.

KPPU Temukan Persekongkolan Tender Pada Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur, Prabumulih, Sumatera Selatan

Palembang (21/01) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hari ini di Palembang (Kamis, 21 Januari 2016) kembali memutus bersalah pelaku usaha yang mengikuti tender karena melakukan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013, KPPU melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan, M.A. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr Syarkawi Rauf, S.E.,M.E. dan Ir M Nawir Messi, M.Sc masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, menghukum 5 (lima) pelaku usaha peserta tender dimaksud.

Perkara ini berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bidang Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebagai Terlapor I, PT Gajah Mada Sarana sebagai Terlapor II, PT Bina Baraga Palembang sebagai Terlapor III, PT Dwi Graha Mandiri sebagai Terlapor IV, PT Taruna Jayacipta sebagai Terlapor V, PT Tri Cipta Abadi sebagai sebagai Terlapor VI, PT Cindo Abadi Perkasa sebagai Terlapor VII, dan PT Krida Utama Mandiri sebagai Terlapor VIII.

Selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi KPPU menemukan fakta-fakta persidangan yang berupa dokumen dan kesaksian dari Saksi, Ahli dan Terlapor sehingga menjadi dasar bagi Majelis Komisi untuk memutuskan, yaitu (1) adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran dengan kesaksian staf dari Terlapor II dan Terlapor III yang mengakui menggunakan master data/file yang sama, (2) adanya kesamaan harga dan alat yang ditawarkan dalam dokumen spesifikasi teknis, (3) adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, (4) adanya kesamaan nomor materai dalam dokumen penawaran, dan (5) adanya pemalsuan tanda tangan milik Direktur Utama Terlapor III dan Terlapor IV oleh staf Terlapor II.

Berdasarkan alat bukti, fakta, dan kesimpulan tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I, II, III, IV, VII, dan Terlapor VIII terbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, sedangkan Terlapor V dan VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp.1.446.151.000, Terlapor III membayar denda sebesar Rp.850.677.000, Terlapor IV membayar denda sebesar Rp.935.745.000, Terlapor VII membayar denda sebesar Rp.935.745.000, dan melarang Terlapor VIII mengikuti tender di Kota Prabumulih selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.‎

Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada Walikota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan sanksi Administratif kepada Terlapor I dan meninjau ulang kompetensi seluruh Pokja Pengadaan dengan melakukan pemberian bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh Pokja Pengadaan di lingkungan instansi terkait. Hal ini perlu dilakukan sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Selain itu, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memberikan sosialisasi regulasi Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pokja Pengadaan di seluruh Indonesia.

KPPU Hukum Pelaku Usaha yang Terlibat Tender di Pekerjaan Jalan Merek Sumut

Medan – Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 di Kantor Perwakilan Daerah Medan (KPD), pada Kamis, (17/12). Putusan ini adalah tentang tender pekerjaan pelebaran jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.

Majelis Komisi yang diketuai oleh Munrokhim Misanam dengan Anggota Tresna P. Soemardi dan Kurnia Sya’ranie ini memutuskan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal. Persekongkolan ini dilakukan oleh PT Sabaritha Perkasa Abadi (Terlapor II) dan PT. Dian Perkarsa (Terlapor III).

Hal ini terbukti dari adanya temuan dari cara penyusunan dokumen penawaran secara bersama-sama. Juga, terdapat adanya hubungan keluarga diantara para peserta lelang yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu. Bukti lain adalah adanya keterangan terkait pengurusan Jaminan Penawaran dan surat dukungan yang dilakukan oleh orang yang sama.

Temuan lebih adalah adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara (Pokja). Fakta ini terlihat dari tidak konsistennya Pokja dalam melaksanakan aturan dalam dokumen pengadaan, dimana Pokja tetap meloloskan dan menjadikan PT Sabaritha Perkasa Abadi sebagai pemenang.

Informasi lengkap press release dalam pembacaan putusan ini bisa diakses melalui link ini: KLIK