Tender Jalan 227 Miliar di Kabupaten Kediri Diperiksa KPPU

Surabaya (14/2) – Setelah sebelumnya di awal 2019 KPPU melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terkait proyek jalan senilai kurang lebih 240 miliar rupiah di Kabupaten Kediri, kali ini  (Kamis, 14 Februari 2019, di Ruang Pemeriksaan KPD KPPU Surabaya) KPPU menggelar Sidang Perdana Pemeriksaan Pendahuluan 2 (dua) perkara tender jalan lainnya di Kabupaten Kediri senilai kurang lebih 227 miliar rupiah, yaitu :

  1. Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; dan
  2. Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Kurnia Toha (Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018) dan Chandra Setiawan (Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018), serta Anggota Majelis Komisi Harry Agustanto, Investigator KPPU menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor, terkait pelanggaran ketentuan pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha.

Pasal 22 :
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Dalam hal ini  terdapat 12 (dua belas) pihak yang dijadikan Terlapor, yaitu :

  1. Ir. Supriyanta, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri;
  2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;
  3. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK PID) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016;
  4. PT Kediri Putra;
  5. PT Triple S Indosedulur;
  6. PT Ayem Mulya Indah;
  7. PT Ratna;
  8. PT Jatisono Multi Konstruksi;
  9. PT Jala Bumi Megah;
  10. PT Ayem Mulya Abadi;
  11. PT Ayem Mulya Aspalmix; dan
  12. PT Gorga Marga Mandiri.

Berdasarkan uraian dalam Laporan Dugaan Pelanggaran diketahui total nilai pagu dalam dua perkara tersebut berkisar 227 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut :

  1. Obyek Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 :
    a. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan, nilai pagu Rp93.898.715.000,00;
    b. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan, nilai pagu Rp93.740.277.000,00;
  2. Obyek Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018 :
    Peningkatan Jalan Rigid Pavement, nilai pagu Rp39.916.328.000,00

Sedangkan beberapa dugaan persekongkolan dalam kedua perkara ini diantaranya seputar afiliasi diantara peserta tender, kesamaan-kesamaan dalam dokumen tender, dan persyaratan yang menghambat persaingan.

Agenda persidangan Pemeriksaan Pendahuluan selanjutnya adalah Penyampaian Tanggapan Terlapor Atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang rencana akan digelar di Surabaya pada tanggal 21 Februari 2019. (SBY)

KPPU Gelar Sidang Lanjutan Perkara Garam

Jakarta (14/12) – Bertempat di ruang sidang KPPU, majelis perkara nomor 09/KPPU-I/2018 menggelar sidang terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan/atau Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia dengan agenda pemeriksaan saksi oleh para investigator.

Sidang Garam Dengarkan Saksi Fakta

Jakarta (13/2) – Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 09/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia hari ini mendengarkan kesaksian dari Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bramantya Satyamurti Poerwadi.

Sebelumnya Majelis Komisi telah memeriksa beberapa Saksi yang diajukan baik oleh Investigator ataupun oleh Terlapor. Perkara ini telah memasuki tahapan Pemeriksaan Lanjutan yang memiliki waktu 60 (enampuluh) hari kerja. Selanjutnya Majelis akan melakukan Sidang Musyawarah Majelis untuk mengambil Putusan.

KPPU Periksa Saksi dari PT Pertamina Dalam Perkara Jasa Freight Container Surabaya – Ambon

Surabaya (13/2) – Bertempat di Kantor Perwakilan Daerah Surabaya, KPPU memeriksa Saksi dari PT Pertamina sebagai salah satu Saksi dari 3 (tiga) Saksi yang diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh perusahaan pelayaran.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Harry Agustanto, serta Anggota Majelis Komisi M. Afif Hasbullah dan Ukay Karyadi, PT Pertamina yang dalam hal ini diwakili oleh Marketing Operation Regional V Surabaya menyampaikan keterangan seputar kondisi harga minyak pada periode Juli sd. Desember 2017.
Wahyu Bekti Anggoro, Investigator KPPU, menjelaskan bahwa keterangan yang disampaikan Pertamina  dalam persidangan ini  menunjukkan tidak ada kenaikan harga minyak periode Juli s.d Desember 2017 yang signifikan. “Ada kenaikan harga minyak MFO dan HSD di periode Juli s.d Desember 2017 namun tidak signifikan hanya rata2 per kenaikan sebesar 3%” jelas Bekti. (SBY)

KPPU Gelar Sidang Perkara Bandara

Medan (7/2) – KPPU kembali menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No.18/KPPU-L/2018 terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 di Ruang Pemeriksaan KPPU KPD Medan dengan agenda pembacaan dan penyerahan tanggapan dari para terlapor, Kamis.

KPPU Gelar Sidang Kesimpulan

Jakarta (6/2) – Hari ini Majelis Komisi juga menggelar sidang Perkara Nomor 06/KPPU-L/2018 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 (Perkara Nomor 06/KPPU-L/2018) telah menerima Kesimpulan dari Investigator dan Para Terlapor. Adapun Proses selanjutnya adalah, Majelis Komisi yang terdiri dari Ketua Majelis Yudi Hidayat dan Anggota terdiri dari Dinni Melanie dan Chandra Setiawan akan melakukan Musyawarah Majelis Komisi selama tiga puluh (30) hari ke depan untuk menyatakan Para terlapor bersalah atau tidak dalam Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2018. (RAK)

KPPU Gelar Sidang Preservasi

Jakarta (6/2) – Majelis Komisi kembali menyidangkan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Tahun Anggaran 2017 (Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018) menerima Kesimpulan dari Para Terlapor dan Investigator. Selanjutnya, Majelis Komisi yang terdiri dari Chndra Setiawan sebagai Ketua Komisi dan Kodrat Wibowo serta Dinni Melanie yang masing-masing sebagai anggota, akan melakukan Musyawarah Majelis Komisi dengan waktu tiga puluh (30) hari ke depan untuk menyusun putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018 yang akan dibacakan terbuka untuk umum. (RAK)

KPPU Putus Perkara terkait Preservasi

Makassar (1/2) – Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-I/2017 telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melongguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun 2017, di Kantor Perwakilan Daerah Makassar, Jumat.

Perkara Kartel Garam Mulai Periksa Saksi

Jakarta (31/1) – KPPU menggelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 9/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia. Kali ini agenda sidang adalah mendengar keterangan Saksi yang diajukan Investigator yaitu Sdr. Muhammad Khayam (d.h: Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian). Ketua Majelis dari perkara ini adalah Dinnie Melani dibantu Anggota Majelis Guntur Saragih dan Yudi Hidayat. Hadir dalam sidang para Terlapor dan atau Kuasa Hukum Terlapor.

Perkara KPPU No. 9/KPPU-I/2018 adalah Perkara yang diinisiasi oleh KPPU terkait dengan dugaan kartel yang dilakukan oleh 7 (tujuh) Perusahaan dalam kegiatan importasi dan perdagangan garam industri aneka pangan. Ketujuh Perusahaan itu adalah PT Garindo Sejahtera Abadi (GSA), PT Susanti Megah (SM), PT Niaga Garam Cemerlang (NGC), PT Unicem Candi Indonesia (UCI), PT Cheetam Garam Indonesia (CGI), PT Budiono Madura Bangun Persada (BMBP) dan PT Sumatraco Langgeng Makmur (SLM).

Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Investigator menduga bahwa ketujuh Terlapor melanggar Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah dalam hal pengajuan bersama-sama dan didahului dengan kesepakatan alokasi impor. Kesepakatan tersebut diduga untuk mengatur produksi garam industri aneka pangan.

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan perjanjian yang dilakukan Pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (MZ)

KPPU Gelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Rumah Sakit di Makassar

Makassar (30/1) – KPPU menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan II (PP II) Perkara Nomor 10/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017-APBD dengan nilai HPS Rp. 44.962.908.000. Proyek pada perkara ini yaitu Pembangunan IGD RSUD Daya, Makassar.

Adapun agenda sidang pada PP II ini yaitu Penyerahan dan/atau Pembacaan Tanggapan Para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang telah disampaikan oleh Investigator pada PP I serta penyerahan usulan daftar Saksi dan Ahli kepada Majelis Komisi.

Sidang Majelis PP II ini dipimpin oleh Ketua Majelis yakni Chandra Setiawan serta Anggota Majelis Kurnia Toha dan Harry Agustanto.

Pada sidang PP II ini para Terlapor dalam hal ini PT. Haka Utama, PT. Seven Brothers Multisarana, PT. Restu Agung Perkasa dan Pokja diberikan kesempatan oleh Majelis Komisi untuk memberikan tanggapan atas LDP investigator terhadap adanya dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh masing-masing Terlapor.

Tanggapan dari masing-masing terlapor biasanya ada yang menerima LDP Investigator namun ada pula yang menolak secara keseluruhan atau sebagian dengan dalil atau argumentasi masing-masing. Atas dasar LDP Investigator dan Tanggapan para Terlapor, Majelis Komisi akan mengambil kesimpulan apakah sidang perkara a quo dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (PL) atau tidak.

Adapun daftar Saksi dan Ahli yang diserahkan baik oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor, nantinya akan digunakan apabila Sidang Majelis perkara a quo lanjut ke tahap Pemeriksaan lanjutan. (MKS)