KPPU Putus Perkara Merger

Jakarta (7/12) – KPPU langsungkan sidang pembacaan Putusan Perkara KPPU Nomor 02/KPPU-M/2018 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT. Asuransi Takaful Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA, Jumat. Bertindak sebagai Ketua Majelis Kodrat Wibowo dengan Anggota Majelis Afif Hasbullah dan Harry Agustanto.
Majelis komisi memutuskan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, serta menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (IP)

KPPU Awasi Industri Jasa Freight Container

Surabaya (6/12) – KPPU Gelar persidangan terkait Perkara Nomor 08/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh perusahaan pelayaran di Ruang Sidang Kantor Perwakilan Daerah Surabaya, Kamis.

Ketua Majelis Komisi Harry Agustanto, dan Anggota Majelis Komisi M. Afif Hasbullah, memeriksa enam saksi yaitu para pengguna jasa pengiriman barang menggunakan kapal laut dengan rute Surabaya menuju Ambon.

Perkara ini bermula dari laporan yang diterima oleh KPPU tentang adanya dugaan perjanjian penetapan harga uang tambang yang dilakukan oleh 4 (empat) pelaku usaha pelayaran dengan rute Surabaya menuju Ambon sekitar bulan Agustus 2017. Keempat pelaku usaha yang terdiri dari PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk,  PT Salam Pasific Indonesia Line, dan PT Tanto Intim Line masing-masing diduga telah membuat surat kenaikan tarif freight container dengan tanggal efektivitas yang sama.

Kenaikan tarif berkisar 100% ini diduga mengakibatkan konsumen tidak memiliki pilihan yang pada akhirnya berpengaruh pada barang-barang yang masuk ke Kota Ambon menjadi lebih mahal.

Selanjutnya Pemeriksaan Lanjutan ini akan berlangsung selama 60 hari kerja dan bilamana diperlukan dapat ditambah 30 hari kerja. (SBY/IP)

KPPU Putus Terlapor Melanggar UU

Jakarta (26/11) – KPPU memutus terlapor pada perkara nomor 07/KPPU-M/2018 tentang Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk, melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Senin.

Ketua Majelis Komisi Ukay Karyadi, serta Anggota Komisi Guntur S. Saragih dan Dinni Melanie, memutus terlapor yakni PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk, untuk membayar denda sebesar Rp2.800.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Dapat dijelaskan bahwa objek perkara a quo pada perkara ini adalah keterlambatan pemberitahuan dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Prima Top Boga oleh Terlapor, dengan nilai transaksi sebesar Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Dalam pembacaan putusan yang dilakukan, juga dijelaskan bahwa terlapor melakukan akuisisi/transaksi pengambilalihan saham terhadap PT Prima Top Boga pada tanggal 24 Januari 2018, Sebesar 32.051 lembar saham (penerbitan lembar saham baru) yang diambilalih dengan cara penambahan modal senilai Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Setelah adanya proses yang panjang, melalui Direktorat Merger, disampaikan bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Prima Top Boga seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 23 Maret 2018. Namun terlapor melaporkan pengambilalihan saham pada tanggal 29 Maret 2018.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, bahwa terlapor wajib memberitahukan kepada Komisi mengenai pengambilalihan saham Selambat-Lambatnya 30 (tiga puluh) Hari kalender. (IP)

KPPU Gelar Sidang Pemeriksaan

Jakarta (13/11) – KPPU menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi pada perkara merger nomor 02/KPPU-M/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Asuransi Takaful Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA, Selasa. Hadir sebagai Ketua Majelis Komisi adalah Kodrat Wibowo, dan Anggota Komisi Harry Agustanto. (IP)

Terlapor Tidak Terbukti Melanggar

Jakarta (20/9) – Hari ini, Majelis KPPU juga putus perkara No.01/KPPU-M/2018 tentang Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk., Kamis.

Majelis Komisi yang diketuai oleh Kurnia Toha dan Anggota Majelis masing-masing adalah Guntur S. Syahputra dan Yudi Hidayat ini, menilai bahwa objek perkara a quo dari perkara ini adalah keterlambatan pemberitahuan dalam pengambilalihan (Akuisisi) saham perusahaan PT Axioo International Indonesia oleh Terlapor selama 145 (seratus empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016, dengan nilai transaksi sebesar Rp5.100.000.000,00 (Lima Miliar Seratus Juta Rupiah).

Pada muka sidang pun disimpulkan dan dinyatakan, bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 1999 jo. Serta pada pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010. (IP)

KPPU Putus Perkara Perusahaan Telekomunikasi

Jakarta (20/9) – Majelis komisi yang dipimpin oleh Yudi Hidayat sebagai Ketua Majelis serta Kurnia Toha dan Guntur S. Saragih sebagai Anggota Majelis, memutus perkara KPPU nomor 05/KPPU-M/2017 dan memutus bersalah kepada terlapor, dengan membayar denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke kas negara, Rabu.

Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor (yakni PT Profesional Telekomunikasi) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Di hadapan sidang, Terlapor terbukti melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Iforte Solusi Infotek dan berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan atau nilai penjualan badan usaha pengambilalih (PT Profesional Telekomunikasi Indonesia) yaitu sebesar Rp16.313.990.000.000,00 (Enam Belas Triliun Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan nilai penjualan sebesar Rp3.982.272.000.000,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah). (IP)

Majelis Putus Bersalah Terlapor Perkara No.04/KPPU-L/2017

Jakarta (19/9) – Majelis Komisi memutus Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,), dan Terlapor III (PT Aquamarine Divindo Inspection) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam pembacaan putusan perkara No.04/KPPU-L/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tender Provision of Under Water Services for Kepodang and Ketapang Field(Tender No. 11204), Rabu.

Sidang yang dipimpin oleh Afif Hasbullah sebagai Ketua Majelis dan Kurnia Toha & Kodrat Wibowo sebagai Anggota Majelis, memutuskan untuk menghukum Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), untuk membayar denda sebesar Rp1.243.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Majelis juga menghukum Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) untuk membayar denda sebesar Rp1.243.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha.

Selain itu, juga memerintahkan kepada Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), dan Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) untuk membatalkan Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204). (IP)

KPPU Putuskan Perkara Merger

Jakarta (6/9) – Majelis KPPU membacakan putusan perkara No.09/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa, Tbk, di Jakarta. Hadir sebagai Ketua Majelis Komisi Harry Agustanto, dan Anggota Komisi Dinni Melanie dan Ukay Karyadi.

 

KPPU Putus Perkara Merger

Jakarta (6/9) – Hari ini Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-M/2017 telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, di Jakarta.

KPPU Putus Perkara Medan

Medan (4/8) – Majelis Komisi yang terdiri atas Ketua Majelis Kodrat Wibowo dan Anggota Majelis Harry Agustanto dan Yudi Hidayat membacakan Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2014 (Multiyears) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan bts. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015 Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut.