KPPU Periksa Pelindo dan Insa Perkara Bongkar Muat

Denpasar (11/4) – KPPU terus melakukan pemeriksaan atas kebijakan Pelindo III yang mewajibkan stack dalam proses penanganan  peti kemas di Pelabuhan L. Say Maumere.

Kali ini Pelindo III dan INSA Bali yang diminta keterangannya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2018), yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Kodrat Wibowo, serta Anggota Majelis Komisi Ukay Karyadi dan M. Afif Hasbullah.

Dalam sidang yang digelar hari ini (Kamis, 11 April 2018, bertempat Fakultas Hukum Univ. Udayana-Bali) difokuskan pada latar belakang diberlakukan penataan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan L. Say Maumere yang berujung pada kewajiban stack per 1 Juli 2017, serta dampak kebijakan dimaksud.

Sebelumnya, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan Investigator KPPU, Pelindo III diduga melanggar ketentuan  Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) dan atau Pasal 19 huruf (a) dan (b) Undang Undang Nomor 5 tahun 1999, terkait kebijakan wajib stack yang dilakukan Pelindo III melalui Surat Nomor PJ.05/13/P.III.2017 tertanggal 7 Juli 2017 perihal penataan pelayanan terminal peti kemas.

Kebijakan tersebut diduga telah menimbulkan penambahan biaya logistik di pelabuhan L. Say Maumere sampai dengan Rp. 624.000/ kontainer 20 feet yang dibebankan kepada konsumen. Kebijakan wajib stack 100% ini pun diduga telah mendapat penolakan dari pelaku usaha. (SBY)

KPPU Putus Perkara No.05/KPPU-L/2018

Balikpapan (9/4) – Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 05/KPPU-L/2018 telah melakukan Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 5/KPPU-L/2018 tentang tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017.

KPPU Putus Perkara No.06/KPPU-L/2018

Balikpapan (9/4) – KPPU melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si., sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan Dinni Melanie, S.H., M.E. masing masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 06/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.

KPPU Putus Perkara No.04/KPPU-L/2018

Balikpapan (9/4) – Bertempat di Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan, Majelis Komisi yang terdiri atas Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi serta Dinni Melanie, S.H., M.E. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. masing masing sebagai Anggota Majelis, melakukan pembacaan putusan perkara No.04/KPPU-L/2018 tentang Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Tahun Anggaran 2017.

Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2018 dan 17/KPPU-I/2018

Makassar (2/4) – KPPU kembali menggelar Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2018 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng APBD Tahun Anggaran 2017 dan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 terkait Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakarra-Sabbannyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng APBD Tahun Anggaran 2018. Sidang dengan Majelis Komisi Yudi Hidayat, Guntur Syahputra Saragih dan Dinni Melanie ini telah mendengarkan keterangan Saksi. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, alat-alat bukti pemeriksaan komisi adalah (1) Keterangan Saksi, (2) Keterangan Ahli, (3) Surat dan atau dokumen, (4) Petunjuk dan (5) Keterangan Pelaku Usaha.

Bank Jatim Jadi Saksi Dalam Dugaan Persekongkolan Tender Jalan di Kediri

Surabaya (28/3) – PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. atau lebih dikenal dengan nama Bank Jatim, dalam hal ini diwakili oleh jajaran pimpinan Kantor Cabang Kediri, hari ini, 28 Maret 2019, bertempat di Gedung Bumi Mandiri Lt. 13, Jl. Basuki Rahmat No. 129-137 Surabaya, telah menyampaikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 dan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018 yang digelar KPPU terkait dugaan persekongkolan tender jalan di Kabupaten Kediri tahun anggaran 2016.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Komisioner KPPU, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D, Bank Jatim Cabang Kediri mengakui telah menerbitkan surat dukungan kepada beberapa pelaku usaha yang mengikuti tender jalan dimaksud, yaitu : PT Kediri Putra dan PT Ayem Mulya Indah (Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018), serta kepada PT Kediri Putra, PT Ayem Mulya Abadi dan PT Ayem Mulya Aspalmix (Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018).

Hanya saja, dalam pengurusan Surat Dukungan dari Bank Jatim Cabang Kediri dimaksud, keempat pelaku usaha tersebut diduga telah memberikan kuasa pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan dari Bank Jatim Cabang Kediri kepada orang sama.

Hal ini akan menjadi salah satu keterangan yang akan terus didalami dalam pemeriksaan selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana koordinasi diantara para peserta tender terjadi sehingga pada akhirnya akan menghilangkan persaingan diantara peserta tender dan menjadi instrumen pengaturan. (SBY)

KPPU Gelar Sidang Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan

Medan (28/3) – KPPU kembali menggelar sidang pemeriksaan lanjutan  Perkara No. 14/KPPU-L/2018 Terkait Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Yudi Hidayat, dan didampingi oleh Guntur Syahputra Saragih dan Dinni Melanie yang masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.

Dalam persidangan tersebut, Investigator menghadirkan empat orang saksi dan meminta untuk memberikan kesaksian di dalam persidangan mengenai proses evaluasi teknis dan pemberian surat perjanjian sewa peralatan. Selain itu, Investigator juga menghadirkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan untuk memberikan kesaksian terkait pemberian surat dukungan bank dan jaminan penawaran terkait Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan.

Adapun Pihak terlapor terdiri dari dua perusahaan yaitu Terlapor I, PT. Dewanto Cipta Pratama dan Terlapor II,  PT. Bangun Mitra Abadi serta dari pihak pokja yaitu Terlapor III, Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017.

Para terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan dengan nilai HPS sebesar Rp. 64.726.490.000. Dalam dugaan pelanggarannya, Investigator menyampaikan bahwa Terlapor I diduga melakukan tindakan persengkongkolan dengan Terlapor II dalam proses pelaksanaan tender. Selain itu Pokja diduga melakukan persengkongkolan secara vertikal dengan memfasilitasi Terlapor I, PT. Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang.

Ramli Simanjuntak, Kepala KPD Medan menyayangkan sikap para Terlapor, karena dalam pemeriksaan yang telah digelar selama dua kali, Terlapor tidak pernah menghadiri persidangan. Untuk itu, Ramli menghimbau kepada para Terlapor “Agar bertindak kooperatif, khususnya Pokja, untuk hadir dalam sidang pemeriksaan yang akan diagendakan selanjutnya, karena KPPU telah melakukan panggilan secara patut guna kelancaran proses pemeriksaan di KPPU”, ujarnya. (MDN)

KPPU Kembali Periksa Saksi Tender Pembangunan Jalan

Medan (26/3) – KPPU kembali menggelar Sidang Perkara No. 13/KPPU-L/2018 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara. Sidang dipimpin oleh ketua majelis komisi M. Afif Hasbullah dan didampingi oleh Ukay Karyadi sebagai anggota majelis komisi.

Agenda sidang hari ini adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan oleh Investigator KPPU, dalam pemeriksaan tersebut saksi diminta untuk memberikan keterangan dihadapan Majelis Komisi, sebagaimana telah disampaikan dalam berita acara penyelidikan. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum dari para Terlapor diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Agenda sidang Perkara No13/KPPU-L/2018 selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi yang diajukan oleh Investigator bertempat di Ruang Persidangan KPPU Medan. (MDN)

KPPU Lanjutkan Sidang Perkara Bandara Sibisa

Medan (26/3) – KPPU kembali menggelar Sidang Perkara No. 18/KPPU-L/2018 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Guntur Syahputra Saragih dan didampingi oleh Dinni Melanie dan Yudi Hidayat sebagai anggota majelis komisi.

Agenda sidang hari ini adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan oleh Investigator KPPU, dalam pemeriksaan tersebut saksi diminta untuk memberikan keterangan dihadapan Majelis Komisi, sebagaimana telah disampaikan dalam berita acara penyelidikan. Pada kesempatan yang sama, para Terlapor diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Agenda sidang Perkara No. 18/KPPU-L/2018 selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi yang diajukan oleh Investigator bertempat di Ruang Persidangan KPPU Medan. (MDN)

KPPU Ukur Kekuatan Pasar 7 (tujuh) Terlapor Dugaan Kartel Garam

Surabaya (20/3) – Usai periksa produsen penyedap rasa, KPPU pada hari kedua (Rabu, 20 Maret 2019, bertempat di Kantor Perwakilan Daerah Surabaya) kembali menggelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara KPPU Nomor 09/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia.

Kali ini Majelis Komisi Pemeriksa Perkara KPPU Nomor 09/KPPU-I/2018 yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi, Dinni Melanie,serta Anggota Majelis Komisi Guntur Saragih Saputra dan Yudi Hidayat memeriksa produsen garam konsumsi.

M. Noor Rofiq, Investigator Utama dalam perkara a quo menjelaskan bahwa produsen garam konsumsi tersebut merupakan Saksi yang diajukan oleh Investigator. “Keterangan saksi dari produsen garam konsumsi tersebut penting untuk menggambarkan apakah dalam prakteknya garam konsumsi dapat mensubtitusi garam industri,” jelas Rofiq.

Keterangan yang diperoleh akan sangat bermanfaat dalam analisa struktur pasar, termasuk didalamnya kekuatan pasar dari 7 (tujuh) pelaku usaha yang menjadi Terlapor dalam perkara a quo, khususnya dalam mengendalikan pemasaran garam industri aneka pangan di Indonesia. (SBY)