Dari Enam Terlapor, KPPU Putus Lima Terlapor Bersalah pada Perkara Tender di Ruas Wates-Plosoklaten

Surabaya (11/9) – KPPU memutuskan bahwa lima Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 22/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates – Plosoklaten (Kode Lelang 620207) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) Bidang Jalan Tahun Anggaran 2016.

Simak siaran persnya di sini.

KPPU Putus Enam Terlapor Bersalah pada Perkara Tender di Kediri

Surabaya (11/9) – KPPU memutuskan bahwa enam dari delapan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.

Lihat siaran persnya di sini.

Sidang Perkara Jasa Angkut Niaga Ditunda

Jakarta (10/9) – KPPU Tunda Gelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan I Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri dengan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2019.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Kurnia Toha, serta Kodrat Wibowo dan Yudi Hidayat sebagai Anggota Majelis Komisi ini hanya dihadiri oleh dua dari tujuh terlapor yaitu PT Batik Air Indonesia dan PT Lion Mentari yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Sementara lima Terlapor lain yang tidak hadir pada sidang tersebut adalah PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, dan PT Wings Abadi.

Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, apabila terlapor tidak hadir maka Majelis Komisi akan melakukan pemanggilan secara patut kembali. Gelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan I ditunda dan akan kembali digelar pada Selasa, 17 September 2019 bertempat di Ruang Sidang KPPU Jakarta. (AH)

KPPU Gelar Sidang Keterlambatan Notifikasi Merger

Jakarta (10/9) – KPPU Gelar Sidang Pemeriksaan Terlapor Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019 tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Buana Minera Harvest oleh PT Citra Prima Sejati.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi M. Afif Hasbullah, serta Harry Agustanto dan Guntur Syahpyutra Saragih yang dihadiri oleh Terlapor yaitu PT Citra Prima Sejati.

KPPU Gelar Sidang Akuisisi

Jakarta (5/9) – KPPU gelar pemeriksaan pendahuluan pertama pada sidang perkara nomor 03/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Mining Resources oleh PT Citra Prima Sejati.

Sidang ini dipimpin oleh Harry Agustanto sebagai Ketua Majelis serta Afif Hasbullah dan Guntur S. Saragih sebagai Anggota Majelis.

KPPU Putus Empat Terlapor Bersalah pada Perkara Tender di Paser

Balikpapan (4/9) – KPPU memutuskan bahwa empat Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (Multiyears 2 Tahun) Pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015.

Terlapor pada perkara ini adalah:

  1. Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser
    (Multiyears 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten
    Paser Tahun Anggaran 2014-2015 sebagai Terlapor I;
  2. PT Usaha Sederhana Bersama sebagai Terlapor II;
  3. PT Fajar Pasir Lestari sebagai Terlapor III; dan
  4. CV Cakrawala sebagai Terlapor IV.

Simak siaran persnya di sini.

Persekongkolan Tender pada Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit di Makassar

Makassar (3/9) – Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 10/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017-APBD.

Majelis Komisi dalam perkara ini terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. (tengah) sebagai Ketua Majelis Komisi, Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. (kiri) dan Harry Agustanto, S.H., M.H. (kanan) masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Simak siaran persnya pada link berikut:

Persekongkolan Tender pada Pembangunan RS di Makassar

Lagi, KPPU Putus Para Terlapor Bersalah Bersekongkol dalam Tender

Medan (30/8) – Lagi, KPPU putus para Terlapor bersalah bersekongkol dalam tender. KPPU memutuskan bahwa tiga Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018.

Denda mencapai 3,5 Miliar, Panitia dan Peserta Terbukti Terlibat Persekongkolan Tender

Medan (29/8) – KPPU memutuskan bahwa tiga Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017.

Lihat siaran persnya di sini.

Para Terlapor pada Perkara Tender di Sumatera Utara Diputus Bersalah

Medan (29/8) – KPPU memutuskan bahwa empat Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 23/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018.

Lihat siaran persnya di sini.