KPPU Gelar Tiga Sidang Perkara

Medan (12/7) – KPPU menggelar sidang tiga perkara tender di Kantor Wilayah I. Sidang yang digelar pada hari ini diantaranya Perkara No. 18/KPPU-L/2018 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Guntur Syahputra Saragih didampingi oleh Dinni Melanie dan Yudi Hidayat sebagai anggota majelis komisi.

Dalam persidangan tersebut Majelis Komisi menghadirkan Terlapor III, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan keterangan proses pelaksanaan lelang mulai dari tahapan dalam melakukan evaluasi, pembuktian kualifikasi, serta proses klarifikasi terhadap pekerjaan penunjang dalam metode pelaksanaan.

Selain melakukan sidang pemeriksaan terhadap Perkara No. 18/KPPU-L/2018, KPPU juga melakukan pemeriksaan surat/ dan atau dokumen (inzage) terhadap tiga perkara, di antaranya:
• Perkara No. 14/KPPU-I/2018 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Paket Pelelangan Preservasi Rehabillitasi Jalan Zaenal Arifin (STABAT) – Binjai Raya (Medan) – Belawan Tahun Anggaran 2017
• Perkara No. 18/KPPU-I/2018 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Pembangunan Akses Bandara Sibisa Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018
• Perkara No. 23/KPPU-I/2018 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts Provinsi Aceh – Barus – Sibolga APBN Tahun Anggaran 2017.

Ramli Simanjuntak selaku Kepala Kantor Wilayah I menyampaikan bahwa KPPU menjamin seluruh proses pemeriksaan ini akan berjalan fair sesuai dengan prinsip due process of law dan berlangsung secara terbuka sehingga masyarakat juga dapat ikut mengawal upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU. Melalui proses pemeriksaan ini diharapkan dapat melahirkan keadilan sehingga nantinya dapat tercipta persaingan yang lebih sehat dalam pengadaan barang dan jasa. (MDN)

KPPU Periksa Terlapor Perkara Sibisa

Medan (11/7) – KPPU kembali gelar sidang perkara No.18/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018, Kamis.

Dalam sidang yang menghadirkan Terlapor, Ketua Majelis Komisi Guntur S. Saragih serta Anggota Majelis Komisi Dinni Melanie dan Yudi Hidayat memeriksa Terlapor I dan Terlapor II untuk memberi keterangan dalam proses pelaksanaan tender yang dilakukan, dan indikasi persekongkolan tender secara horizontal yang dilakukan antarpeserta tender.

Selanjutnya sidang akan kembali digelar pada 12 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan Terlapor III. [MDN/IP]

KPPU Lanjutkan Sidang Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa

Medan (10/7) –  KPPU kembali menggelar Sidang Perkara No. 18/KPPU-L/2018 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Guntur Syahputra Saragih didampingi oleh Dinni Melanie dan Yudi Hidayat sebagai anggota majelis komisi.

Dalam persidangan tersebut investigator menghadirkan Direktur Utama PT. Miduk Arta sebagai saksi yang akan diminta keteranganya terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Tahun 2018. Setelah mengucapkan sumpah di hadapan majelis komisi, saksi memberikan keterangan mengenai proses pemberian sewa alat kepada perusahaan pemenang tender terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018.

Dari pihak terlapor juga menghadirkan saksi, yaitu Bismar Simanjuntak, namun meskipun telah hadir, saksi dalam kondisi tidak sehat dan tidak dapat memberikan kesaksian sehingga pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh pihak terlapor ditunda pelaksanaannya.

Agenda sidang Perkara No. 18/KPPU-L/2018 selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Terlapor I, II dan III di Ruang Persidangan KPPU Kanwil I pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019.

Lanjutkan Pemeriksaan, KPPU Panggil Pokja

Jakarta (2/7) – KPPU kembali menggelar sidang perkara persekongkolan tender di medan, yakni sidang lanjutan perkara Nomor 13/KPPU-L/2018 terkait Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan nasional WIlayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2017, Selasa. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi M. Afif Hasbullah dan didampingi oleh Ukay Karyadi serta Kodrat Wibowo yang masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.

Dalam sidang degan agenda pemeriksaan terhadap PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III dan Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 sebagai Terlapor IV ini, Majelis Komisi meminta kepada terlapor IV untuk memberikan keterangan mengenai proses pelaksanaan lelang mulai dari tahapan dalam melakukan evaluasi, pembuktian kualifikasi, serta proses klarifikasi terhadap pekerjaan penunjang dalam metode pelaksanaan.

Pada sidang kali ini pula Terlapor III yaitu PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri kembali tidak memenuhi panggilan Majelis Komisi. Artinya, sudah tiga kali direktur utama PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri, tidak mengindahkan panggilan KPPU atau bersikap tidak kooperatif.

KPPU Hadirkan Ahli dalam Perkara Tender

Jakarta (28/6) – KPPU hari ini kembali menghadirkan Saksi Ahli dalam pemeriksaan Perkara nomor 20/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. Ahli yang dihadirkan adalah Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum, Dosen Universitas Brawijaya.

Sidang dipimpin oleh Afif Hasbullah selaku Ketua Majelis Komisi dan Kodrat Wibowo serta Ukay Karyadi yang masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi ini. Saksi ahli memberikan keterangan terkait dengan makna Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Ahli juga menjelaskan tentang proses tender, kriteria penilaian, dugaan-dugaan pelanggaran dan evaluasi dari sudut pandang persaingan usaha yang sehat. (IP/MZ)

Lengkapi Alat Bukti, KPPU Periksa Terlapor III Perkara Paser

Jakarta (27/6) – Majelis Komisi pada Perkara Nomor 12/KPPU-L/2018 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terkait pelelangan tender peningkatan jalan dalam Kota Tana Paser (Multiyears 2 tahun) pada dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang kabupaten Paser, Kalimantan Timur TA 2014-2015( Perkara Paser) memeriksa PT. Fajar Pasir Lestari selaku Terlapor III pada Perkara Paser.

Keterangan Terlapor III yang merupakan pelaku usaha merupakan salah satu alat bukti yang digunakan KPPU sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Harry Agustanto, dan Anggota Majelis Komisi Chandra Setiawan tersebut, Terlapor menyatakan tidak menerima dugaan investigator mengenai adanya dugaan persekongkolan tender vertikal atau pun horizontal.

Gelar sidang Balige By Pass, KPPU Akan Paksa Pihak yang Tidak Kooperatif

Medan (27/6) – KPPU kembali menggelar Persidangan Perkara Persekongkolan Tender di Medan. Sidang yang digelar kali ini merupakan Sidang Lanjutan Perkara No. 13/KPPU-L/2018 terkait Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan nasional WIlayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2017.

Agenda sidang yang digelar adalah pemeriksaan terlapor III, terlapor IV dan Enzage. Adapun yang menjadi terlapor dalam perkara ini adalah PT. Karya Agung Pratama Cipta sebagai Terlapor I, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebagai Terlapor II, PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III dan Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 sebagai Terlapor IV. Sidang dipimpin oleh ketua majelis komisi M. Afif Hasbullah dan didampingi oleh Ukay Karyadi serta Kodrat Wibowo yang masing-masing sebagai anggota majelis komisi.

Pada sidang kali ini, terlapor III yaitu PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri dan terlapor IV yaitu Pokja Satker PJN Wilayah I yang terdiri dari Ahmad Mukhlis sebagai Ketua, Ferry Hizkia Jonathan sebagai Sekretaris, dan sebagai anggota adalah Herison Menjerang, Marthin Andreas Panjaitan dan Rolando Meixon Siahaan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Komisi, Afif Hasbullah menegaskan bahwa jika terlapor kembali tidak hadir dalam sidang pemeriksaan selanjutnya, KPPU akan melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan polisi.

Ramli Simanjuntak selaku Kepala Kanwil I KPPU juga menyampaikan bahwa para pihak diharapkan untuk dapat hadir pada sidang selanjutnya, karena jika tidak hadir lagi, majelis akan melakukan pemanggilan paksa. Kepada pihak yang tidak kooperatif, KPPU juga dapat menyerahkan kepada penyidik, terutama Pokja sebagai perwakilan pemerintah, dan dianggap tidak mematuhi undang-undang.

KPPU Lanjutkan Sidang Preservasi Sibolga

Medan (27/6) – KPPU kembali menggelar Sidang Perkara No.23/KPPU-L/2018 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh – Barus – Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Guntur Syahputra Saragih dan didampingi oleh Yudi Hidayat dan Dinni Melanie sebagai Anggota Majelis Komisi.

Agenda sidang kali ini adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan oleh Investigator KPPU. Dalam persidangan tersebut investigator menghadirkan tiga orang saksi untuk memberikan keterangan mengenai proses evaluasi yang dilakukan pokja kepada peserta, klarifikasi
keikutsertaan terlapor II dalam proses aanwizing serta klarifikasi perjanjian sewa peralatan kepada Terlapor I. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum dari Terlapor diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Agenda sidang Perkara No. 23/KPPU-L/2018 selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi yang di ajukan oleh Investigator di Ruang Persidangan KPPU Kanwil I pada tanggal yang akan ditentukan.

KPPU Periksa Ahli pada Perkara Kediri

Jakarta (25/6) – Majelis Komisi pada Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018 tentang Dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 (Perkara Kediri) menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan ahli yang dihadirkan oleh investigator. Adapun Ahli yang dihadirkan adalah Dr. Eri Susanto Hariyadi ST, MT selaku Dosen Teknik Sipil ITB dan Hamid, ST, M.eng selaku Dosen Teknik Informatika UII Yogyakarta.

Sidang perkara yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Dr M. Afif Hasbullah, dan Anggota Majelis Komisi Kodrat Wibowo ini memperoleh keterangan dari ahli yang pada pokoknya adalah ahli pertama menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan proyek Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Dal ahli kedua Majelis Komisi memperoleh penjelasan bahwa surat penawaran harga dalam beberapa perusahaan terlapor menggunakan file berasal dari perangkat yang sama dilihat dari software yang digunakan.

KPPU Lanjutkan Sidang Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa

Medan (25/6) – KPPU kembali menggelar Sidang Perkara No. 18/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Guntur Syahputra Saragih didampingi oleh Dinni Melanie dan Yudi Hidayat sebagai Anggota Majelis Komisi.

Dalam perkara ini, para pihak yang telah ditetapkan sebagai terlapor adalah PT. Mitha Sarana Niaga sebagai Terlapor I, PT. Razasa Karya sebagai Terlapor II dan Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2018 Sebagai Terlapor III.

Para terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 Terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 dengan nilali HPS sebesar Rp.34.975.600.000 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Persidangan dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan dimulai dengan pemberian sumpah kepada saksi dan dilanjutkan untuk memberikan kesaksian kepada majelis komisi. Selama hampir 1 jam Investigator meminta saksi untuk memberikan keterangan dihadapan majelis, salah satunya mengenai sanggahan yang disampaikan oleh saksi selaku peserta tender, khususnya terkait bagaimana pokja melakukan evaluasi dalam tahapan pembuktian kualifikasi. Dalam sidang ini, pihak terlapor tidak ada yang menghadiri persidangan.

Agenda sidang Perkara No. 18/KPPU-L/2018 selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi pada tanggal 26 Juni 2019 bertempat di Ruang Persidangan Kantor Wilayah I KPPU di Medan. (MDN/IP)