Terlapor Tidak Terbukti Melanggar

Jakarta (20/9) – Hari ini, Majelis KPPU juga putus perkara No.01/KPPU-M/2018 tentang Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk., Kamis.

Majelis Komisi yang diketuai oleh Kurnia Toha dan Anggota Majelis masing-masing adalah Guntur S. Syahputra dan Yudi Hidayat ini, menilai bahwa objek perkara a quo dari perkara ini adalah keterlambatan pemberitahuan dalam pengambilalihan (Akuisisi) saham perusahaan PT Axioo International Indonesia oleh Terlapor selama 145 (seratus empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016, dengan nilai transaksi sebesar Rp5.100.000.000,00 (Lima Miliar Seratus Juta Rupiah).

Pada muka sidang pun disimpulkan dan dinyatakan, bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 1999 jo. Serta pada pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010. (IP)

KPPU Putus Perkara Perusahaan Telekomunikasi

Jakarta (20/9) – Majelis komisi yang dipimpin oleh Yudi Hidayat sebagai Ketua Majelis serta Kurnia Toha dan Guntur S. Saragih sebagai Anggota Majelis, memutus perkara KPPU nomor 05/KPPU-M/2017 dan memutus bersalah kepada terlapor, dengan membayar denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke kas negara, Rabu.

Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor (yakni PT Profesional Telekomunikasi) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Di hadapan sidang, Terlapor terbukti melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Iforte Solusi Infotek dan berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan atau nilai penjualan badan usaha pengambilalih (PT Profesional Telekomunikasi Indonesia) yaitu sebesar Rp16.313.990.000.000,00 (Enam Belas Triliun Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan nilai penjualan sebesar Rp3.982.272.000.000,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah). (IP)

Majelis Putus Bersalah Terlapor Perkara No.04/KPPU-L/2017

Jakarta (19/9) – Majelis Komisi memutus Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,), dan Terlapor III (PT Aquamarine Divindo Inspection) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam pembacaan putusan perkara No.04/KPPU-L/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tender Provision of Under Water Services for Kepodang and Ketapang Field(Tender No. 11204), Rabu.

Sidang yang dipimpin oleh Afif Hasbullah sebagai Ketua Majelis dan Kurnia Toha & Kodrat Wibowo sebagai Anggota Majelis, memutuskan untuk menghukum Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), untuk membayar denda sebesar Rp1.243.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Majelis juga menghukum Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) untuk membayar denda sebesar Rp1.243.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha.

Selain itu, juga memerintahkan kepada Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), dan Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) untuk membatalkan Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204). (IP)

KPPU Putuskan Perkara Merger

Jakarta (6/9) – Majelis KPPU membacakan putusan perkara No.09/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa, Tbk, di Jakarta. Hadir sebagai Ketua Majelis Komisi Harry Agustanto, dan Anggota Komisi Dinni Melanie dan Ukay Karyadi.

 

KPPU Putus Perkara Merger

Jakarta (6/9) – Hari ini Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-M/2017 telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, di Jakarta.

KPPU Putus Perkara Medan

Medan (4/8) – Majelis Komisi yang terdiri atas Ketua Majelis Kodrat Wibowo dan Anggota Majelis Harry Agustanto dan Yudi Hidayat membacakan Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2014 (Multiyears) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan bts. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015 Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut.

Sidang Perdana Keterlambatan Pemberitahuan Merger/Akuisisi

Jakarta (27/7) – KPPU hari ini melaksanakan sidang dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Perusahaan Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Agenda sidang adalah mendengarkan dan/atau menerima laporan keterlambatan pemberitahuan oleh Investigator. Yang menjadi Obyek perkara dalam sidang ini adalah Keterlambatan pemberitahuan notifikasi Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Perusahaan Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Berdasarkan Surat direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0928464 diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Perusahaan Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 27 April 2018. Berdasarkan PP No 57 Tahun 2010 seharusnya PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk melaporkan selama 30 hari kerja setelah akuisisi berlaku efektif secara yuridis yaitu tanggal 10 Januari 2015. Namun, KPPU baru menerima laporan notifikasi akuisisi pada tanggal 19 September 2016, sehingga PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk terlambat melaporkan selama 311 hari.

Adapun denda diatur dalam Pasal 6 PP No 57 Tahun 2010 yaitu “Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administrative sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)”.

Majelis Komisi yang terdiri dari dengan Ketua Majelis Ukay Karyadi serta Anggota Majelis  Chandra Setiawan dan Harry Agustanto juga telah mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan berikutnya yaitu hari Rabu Tanggal 1 Agustus 2018 dengan agenda penyerahan tanggapan laporan dugaan pelanggaran oleh Terlapor disertai dengan penyerahan alat bukti dan saksi. [RAK]

Sidang Perdana dengan Susunan Majelis Komisi Baru

Medan (12/7 ) – Majelis KPPU kembali menggelar sidang Perkara No.01/KPPU-L/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2014 (Multiyears) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabulu Tahun 2015 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.

Sidang kali ini merupakan kelanjutan proses pemeriksaan terhadap Saksi Ahli dan Saksi Terlapor dari Terlapor I, II, dan III. Dan dipimpin oleh Kodrat Wibowo sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing Yudi Hidayat dan Harry Agustanto sebagai anggota. (IPW)

KPPU Putus Bersalah Perkara Tarif Kargo dan Pos

Jakarta (24/4) – Majelis Komisi memutus bersalah pada terlapor perkara Nomor 03/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktik Monopoli Oleh PT Angkasa Pura II (Persero) Dalam Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo dan Pos Yang Dikirim (Outgoing) dan Diterima (Incoming) Melalui Bandara Kualanamu, di mana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5 Tahun 1999, pada 24 April 2018, di Jakarta.

Putusan dibacakan di muka sidang, dengan menghadirkan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D dan M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Kamser Lumbanradja, M.B.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Majelis Komisi menjelaskan, pasar produk perkara yang diperkarakan adalah adalah jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, khususnya terkait dengan penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos, serta penanganan kargo dan pos (termasuk namun tidak terbatas pada jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos). Dengan pasar geografis adalah Bandar Udara Kualanamu Medan.

Majelis juga menilai mengenai tarif ganda (double charge) ketika berjalannya Regulated Agent untuk kargo outgoing, dan berlakunya Daerah Keamanan Terbatas (DKT) untuk kargo incoming. Terdapat perilaku penyalahgunaan posisi monopoli (abused of monopoly power) yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) terhadap pengguna jasa terkait pelayanan dan pengiriman kargo dan pos yang justru tidak menciptakan kondisi yang efektif dan efisien dalam kegiatan usaha.

Dalam sidang, Majelis Komisi memutuskan kepada terlapor PT Angkasa Pura II (Persero) untuk membayar denda sebesar Rp6.538.612.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Majelis juga meminta terlapor untuk melakukan penurunan penetapan tarif pengiriman (outgoing) kargo dan pos dengan memperhitungkan kegiatan yang hilang setelah diambil alih oleh Regulated Agent (RA) dan mengembalikan proses pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandar Udara Kualanamu tanpa melalui Mitra Usaha PT Angkasa Pura II (Persero) di Lini II.

Majelis Komisi Putuskan Perkara Merger

Jakarta (27/2) – Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya’ranie  sebagai Ketua Majelis, Tresna P. Soemardi Munrokhim Misanam masing-masing bertindak sebagai anggota pada hari ini, Selasa, 27 Februari 2018 telah membacakan Putusan KPPU  Nomor 08/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang  Nomor   5   tahun   1999   Jo.   Pasal  5  Peraturan Pemerintah  Nomor  57   Tahun   2010   dalam   Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property di Gedung KPPU Jakarta.

Perkara ini terkait dengan adanya dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property. Pengambilalihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0991848, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Mitra Bersama. PT Nirvana Property baru melakukan Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU terkait pengambilalihan saham perusahaan PT. Mutiara Mitra Bersama pada tanggal 7 Oktober 2016. Berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tersebut, harus dilaporkan oleh PT Nirvana Property pada tanggal 10 Februari 2016. Dengan demikian terjadi keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh  PT Nirvana Property selama 161 (seratus enam puluh satu) hari kerja.

Selain itu dari proses pemeriksaan diketahui nilai penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih dalam 1 tahun terakhir berjumlah sebesar Rp. 3.037.200.775.668,00 (tiga triliun tiga puluh tujuh miliar dua ratus juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk nilai aset berjumlah sebesar Rp. 245.385.905.043,00 (dua ratus empat puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu empat puluh tiga rupiah). Nilai tersebut telah melebihi batasan nilai aset Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Komisi kemudian memutuskan bahwa PT Nirvana Property terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan menjatuhi hukuman denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).