KPPU Periksa Empat Saksi pada Perkara Lelang di Bandar Lampung

Lampung (6/11) – KPPU gelar pemeriksaan lanjutan di Ruang Diskusi Professor Gedung Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Lampung. Pemeriksaan atas Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung ini dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Ukay Karyadi, serta Anggota Majelis Chandra Setiawan, dan Dinni Melanie.

Terlapor yang terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Terlapor I), Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor II) dan PT Bangun Tjipta Sarana (Terlapor III) hadir pada persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya.

Pada sidang Pemeriksaan kali ini, Majelis Komisi memanggil empat saksi untuk dimintai keterangan, diantaranya:
1. Staff bagian Adminstrasi Umum Litbang PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Dadan Wardhana;
2. Pensiunan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Siti Khoisiah;
3. Walikota Bandar Lampung yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Polda Pardede; dan
4. Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi, didampingi oleh Ketua Komisi II DPRD Agusman Arief.

Sidang pemeriksaan lanjutan tersebut ditunda untuk dilanjutkan kembali pada Sidang Majelis Komisi tanggal 12 November 2019 di Ruang Sidang KPPU Jakarta. Informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Dua Terlapor Diputus Bersalah pada Perkara M&A

Jakarta (5/11) – KPPU bacakan dua putusan perkara terkait Merger dan Akuisisi (M&A) hari ini, di ruang sidang KPPU Jakarta. Dua perkara tersebut yakni:

  1. PerPerkara Nomor 06/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Nusantara Infrastructure, Tbk oleh PT Metro Pasific Tollways Indonesia.
  2. Perkara Nomor 10/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Bintan Mineral Resource oleh PT Lumbung Capital.

Kedua terlapor pada perkara di atas diputus bersalah. Simak selengkapnya pada siaran pers di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.
.

KPPU Putus Tiga Perkara M&A Hari Ini

Jakarta (29/10) – KPPU bacakan tiga putusan perkara terkait Merger dan Akuisisi (M&A) hari ini, di ruang sidang KPPU Jakarta. Tiga perkara tersebut yakni:

  1. Perkara nomor 08/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Gerbang Sawit Indah oleh PT Pancasurya Agrindo
  2. Perkara nomor 11/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Minera Resource oleh PT Lumbung Capital
  3. Perkara nomor 12/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Jaya Nurcahya oleh PT Lumbung Capital

Ketiga terlapor pada perkara di atas diputus bersalah. Simak selengkapnya pada siaran pers di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

PT Wijaya Karya Beton, Tbk Didenda Satu Miliar Rupiah

Jakarta (15/10) – PT Wijaya Karya Beton, Tbk selaku Terlapor dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi, dan didenda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KPPU menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor 04/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Lautan Teduh oleh PT Wijaya Karya Beton, Tbk.

Simak siaran persnya pada tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.

 

Kelanjutan Perkara Keterlambatan Notifikasi Merger

Jakarta (15/10) – KPPU melanjutkan Sidang dua perkara Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham dengan agenda pemeriksaan Saksi. Adapun kedua perkara tersebut yaitu:

  1. Nomor 06/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Nusantara Infrastructure, Tbk oleh PT Metro Pasific Tollways Indonesia).
  2. Nomor 10/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Bintan Mineral Resource oleh PT Lumbung Capital.

Untuk informasi terkait jadwal sidang selanjutnya kunjungi link berikut:
https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/

KPPU Putuskan PT Pasifik Agro Sentosa Bersalah

Jakarta (15/10) – PT Pasifik Agro Sentosa selaku Terlapor dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi, dan didenda sebanyak Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

KPPU menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor 09/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) Saham PT Mitra Aneka Rezeki oleh PT Pasifik Agro Sentosa.

Simak siaran persnya pada tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/

KPPU Sidangkan Tiga Perkara Hari Ini

Jakarta (14/10) – Bertempat di Kantor Pusat KPPU, tiga perkara Sidang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham digelar sejak Pukul 09.00 dengan agenda berbeda-beda. Tiga perkara tersebut yaitu:

  1. Perkara Nomor 11/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Minera Resource oleh PT Lumbung Capital;
  2. Perkara Nomor 12/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Jaya Nurcahya oleh PT Lumbung Capital; dan
  3. Perkara Nomor 08/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Gerbang Sawit Indah oleh PT Pancasurya Agrindo.

Ketiga perkara yang disidangkan dengan agenda enzage.

Untuk informasi terkait jadwal sidang selanjutnya kunjungi link berikut: https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/

KPPU Kembali Periksa Saksi pada Perkara Tender di Bandar Lampung

Jakarta (10/10) – Hari ini KPPU kembali melanjutkan sidang pada perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung.

Dengan susunan Majelis Komisi yakni Ukay Karyadi sebagai Ketua serta Chandra Setiawan dan Dinni Melanie sebagai anggota, agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi. Saksi yang diperiksa hari ini sebanyak dua pihak.

Untuk informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

KPPU Lanjutkan Sidang Tender di Bandar Lampung

Jakarta (9/10) – KPPU melalui Ketua Majelis Komisi Ukay Karyadi serta Chandra Setiawan dan Dinni Melanie yang masing-masing sebagai Anggota Komisi kembali melanjutkan persidangan pada perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung.

Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi, di mana ada dua saksi yang dihadirkan di muka persidangan.

Untuk informasi jadwal sidang ini selanjutnya dapat disimak pada tautan https://www.kppu.go.id/id/blog/category/agenda-sidang/.

Grab Indonesia Sampaikan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran

Jakarta (8/10) – PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia hari ini menyampaikan tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang sebelumnya disampaikan Investigator Penuntut.

Agenda sidang perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2, dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus adalah Pemeriksaan Pendahuluan Ketiga, yakni tanggapan terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran berikut penyampaian daftar saksi yang sebelumnya disampaikan Investigator Penuntut pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Kedua.

Simak siaran persnya di tautan https://www.kppu.go.id/id/siaranpers/.