KPPU Putus Perkara No.02/KPPU-M/2018

PRESS RELEASE

PEMBACAAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 02/KPPU-M/2018

JAKARTA, 7 SEPTEMBER 2018

 

Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-M/2018 (KPPU) telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Asuransi Takaful Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA.

 

Adapun Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa Objek Perkara a quo adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) PT Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor kepada KPPU;
  2. Bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

 

Adapun Terlapor dalam perkara ini adalah:

Badan Usaha berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dengan nama Koperasi Simpan Pinjam JASA (Kospin JASA) berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 84 lantai 3,4 dan 5 Pekalongan, Jawa Tengah.

 

Bahwa berdasarkan fakta Persidangan sebagai berikut :

  1. Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful Umum (PT ATU);
  2. Bahwa transaksi pengambilalihan adalah 95% saham senilai 47.500.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dari total saham milik PT Asuransi Takaful Umum oleh Kospin JASA pada tanggal 8 Januari 2018;
  3. Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait dengan Himbauan Pemberitahuan Akuisisi kepada Terlapor pada tanggal 7 Maret 2018;
  4. Bahwa Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham secara resmi kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018 dengan no. register A1 11 18;
  5. Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT ATU seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 19 Februari 2018;
  6. Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau nilai aset rata rata 3 (tiga) tahun terakhir dari badan usaha yang diambil alih adalah:
Kospin Jasa PT. ATU Hasil Penjumlahan
Aset 6.629.352.915.897 118,540,492,127 6,747,893,408,024.00
Penjualan 546.207.160.076 60,430,293,163 606,637,453,239
  1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai aset dan nilai penjualan gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT ATU telah memenuhi batas minimal nilai aset dan nilai penjualan gabungan yang wajib dilaporkan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
  2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, perhitungan keterlambatan dimulai dari tanggal disahkannya perubahan data perseroan PT ATU ke Kementerian Hukum dan HAM RI yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, yakni pada tanggal 10 Januari 2018;
  3. Bahwa seharusnya pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT ATU dilakukan Terlapor kepada KPPU paling lambat pada tanggal 21 Februari 2018;
  4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Kospin JASA terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 17 (tujuh belas) hari kerja.

 

Adapun Rekomendasi adalah sebagai berikut:

Komisi memberikan saran dan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Pemerintah RI c.q. Kementerian Koperasi dan UKM RI agar memprioritaskan penyempurnaan peraturan perundang – undangan terkait dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Mikro termasuk pengembangan badan usaha berbasis syariah di Indonesia

 

Adapun Putusan kepada Terlapor adalah sebagai berikut:

  1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;—————————————————————————————–
  2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);———————————————————–
  3. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi  pada hari Jumat, 7 Desember 2018 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kodrat Wibowo,S.E.,Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Harry Agustanto,S.H.,M.H. dan Dr. M. Afif Hasbullah masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H., Luqman Nurdhiansyah, S.H., dan Testarosa Vanya D’visa, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Jakarta, 7 Desember 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

 

KPPU Putus Perkara No.07/KPPU-M/2018

PRESS RELEASE

PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 07/KPPU-M/2018

 

TENTANG

 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk.

 

Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara

Nomor 07/KPPU-M/2018, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2018

 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi S.E., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. sebagai Anggota Majelis dan Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Anggota Majelis Pengganti, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 07/KPPU-M/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010)

 

Perkara ini berawal dari penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh:

  • PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. sebagai Terlapor

1. Bahwa objek perkara a quo adalah:

Keterlambatan Pemberitahuan dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Prima Top Boga oleh Terlapor, dengan nilai transaksi sebesar Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

2. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dimana dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut dinyatakan:

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

(1)       Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
(2)       Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Penjelasan Pasal:

(1)       Cukup jelas.
(2)       Cukup jelas.

 

Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi:

  1. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
  2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  • Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
  • Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

      3. Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi 000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

 4. Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

  • Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
  • Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

 

Penjelasan Pasal:

(1)     Cukup jelas.
(2)     Huruf a
        Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir
Huruf b
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan nilai aset.
(3)     Cukup jelas.
(4)     Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a.      Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
b.      Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.

3. Tentang Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga oleh Terlapor.

  • Terlapor melakukan akuisisi/transaksi pengambilalihan saham terhadap PT Prima Top Boga pada tanggal 24 Januari 2018;
  • Sebesar 32.051 lembar saham (penerbitan lembar saham baru) yang diambilalih dengan cara penambahan modal senilai Rp499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk.;
  • Bahwa setelah tanggal 9 Februari 2018, 100% (seratus persen) saham milik PT Prima Top Boga sejumlah 851 (enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu) lembar saham dimiliki oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. sebesar 50,99%, Sylvia sebesar 6,13%, Lin Dao Xian sebesar 12,25%,  Asih Lestari Guntur sebesar 4,08%, Kumala Ayu Dewi Guntur sebesar 4,08%, Samiadji Guntur sebesar 4,09%, David Gatot Gunawan sebesar 6,13%, Lenny Setyawati sebesar 12,25%.
  • Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU dan diterima oleh Terlapor pada tanggal 7 Maret 2018;
  • Bahwa atas surat dari Direktorat Merger KPPU tersebut, Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham secara resmi kepada KPPU pada tanggal 29 Maret 2018;
  • Bahwa diperoleh bukti formulir Tanda Terima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Oleh Terlapor kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara resmi tertanggal 29 Maret 2018 dengan nomer register A11618.
  • Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Prima Top Boga seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 23 Maret 2018.

4. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham.

  • Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (Lima Triliun Rupiah).
  • Bahwa jika mengacu pada pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan Terlapor dan PT Prima Top Boga.
  • Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen)) dari badan usaha pengambilalih (Terlapor) ataupun badan usaha yang diambilalih (PT Prima Top Boga).
  • Dengan demikian, maka nilai gabungan penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau nilai aset rata-rata 3 tahun terakhir dari badan usaha yang diambilalih:

 

Batasan

Nilai

Terlapor PT Prima Top Boga Total
Aset 3,395,179,401,721 23,547,662,670 3,418,727,064,391
Penjualan 2,491,100,179,560 20,315,999,415 2,511,416,178,975

 

5.  Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Kepada Komisi.

  • Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham
  • Bahwa Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 4 (empat) hari kerja.

6. Tentang Perhitungan Tanggal Efektif Yuridis atas Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham.

  • Bahwa Majelis Komisi telah mempelajari Tanggapan Terlapor atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Oktober 2018. Majelis Komisi juga mempelajari Kesimpulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 November 2018. Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor menyatakan PT Prima Top Boga sebagai perusahaan PMA walaupun telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM, wajib untuk mendapat persetujuan lebih dahulu dari BKPM atas adanya perubahan pendaftaran PMA terkait perubahan susunan pemegang sahamnya. Tanpa Persetujuan dari BKPM tersebut, pengambilalihan saham PT Prima Top Boga oleh Terlapor tidak dapat dinyatakan telah berlaku efektif secara yuridis. PT Prima Top Boga telah mendapatkan persetujuan dari BKPM sebagaimana terdapat dalam surat Pendaftaran PMA Nomor 469/1/PI_PB/PMA/2018 pada tanggal 1 Maret 2018. Pendaftaran Penanaman Modal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas izin prinsip Nomor 227/1/IP/PMA/2014 tanggal 27 Januari 2014 perubahan terakhir nomor 3758/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
  • Bahwa Majelis Komisi menilai kewenangan BKPM tidak berkaitan dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan melainkan teknis mengenai tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal bagi PMA. Kewenangan BKPM terkait dengan PMA bertujuan untuk pencatatan modal di BKPM. Sementara untuk proses pengambilalihan saham berada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM dan tidak melibatkan BKPM. Tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham (akuisisi) hanya diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 57 Tahun 2010, dan bukan pada Peraturan BKPM;
  • Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa tanggal efektif yuridis ditentukan dari SK perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga pada tanggal 9 Februari 2018 Nomor /AH.01.03-0061708 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada tanggal 29 Maret 2018 Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) secara resmi kepada KPPU. Majelis Komisi menilai berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010 menyatakan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis, sehingga batas akhir notifikasi jatuh pada tanggal 23 Maret 2018. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menilai terdapat keterlambatan selama 4 (empat) hari.

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Bahwa unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  • Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  • Bahwa telah terjadi pengambilalihan saham PT Prima Top Boga oleh Terlapor berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Prima Top Boga No. 12 tertanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, S.H yang berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 9 Februari 2018, berdasarkan keputusan Menkumham nomor AHU-0003152.AH.01.02 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga;
  • Dengan demikian unsur pengambilalihan saham terpenuhi.
  • Unsur Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu.
  • Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan penggabungan diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar 418.727.064.391,00 (Tiga Triliun Empat Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu rupiah) dan nilai penjualan badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar Rp2.511.416.178.975,00 (Dua Triliun Lima Ratus Sebelas Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
  • Dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu terpenuhi.
  • Unsur Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-Lambatnya 30 (tiga puluh) Hari.
  • Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah 9 Februari 2018 sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga, sehingga diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Prima Top Boga oleh Terlapor berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 9 Februari 2018;
  • Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka Terlapor harus sudah melaporkan kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal 23 Maret 2018;
  • Dengan demikian unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terpenuhi.
  • Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

 

MEMUTUSKAN

  1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
  2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp2.800.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

 

 

Jakarta, 26 November 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

KPPU Putus Perkara No.01/KPPU-M/2018

PRESS RELEASE

PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 01/KPPU-M/2018

 

TENTANG

 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

 

Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara

Nomor 01/KPPU-M/2018, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2018

 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si. masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 01/KPPU-M/2018

 

tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

(selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010)

 

Perkara ini berawal dari penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh:

  • PT Erajaya Swasembada, Tbk. sebagai Terlapor I

 

  1. Bahwa objek perkara a quo adalah:

 

Keterlambatan Pemberitahuan dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Axioo International Indonesia oleh Terlapor selama 145 (seratus empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016, dengan nilai transaksi sebesar Rp 5.100.000.000,00 (Lima Miliar Seratus Juta Rupiah).

 

  1. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dimana dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut dinyatakan:

 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

(1)       Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
(2)       Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Penjelasan Pasal:

 

(1)       Cukup jelas.
 
(2)       Cukup jelas.

 

Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi:

 

  • Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.

 

  • Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
  2. Nilai penjualan sebesar Rp. 000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

 

  • Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

 

  • Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  1. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
  2. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

 

Penjelasan Pasal:

 

(1)     Cukup jelas.

 

(2)     Huruf a
        Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir

 

Huruf b
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan nilai aset.

 

(3)     Cukup jelas.

 

(4)     Huruf a
Cukup Jelas

 

Huruf b
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a.      Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
b.      Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.

 

  • Tentang Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia oleh Terlapor.
  • Terlapor melakukan akuisisi/transaksi pengambilalihan saham terhadap PT Axioo International Indonesia pada tanggal 26 Mei 2015;
  • Bahwa pada tanggal 30 April 2015 telah terjadi perjanjian jual beli saham PT Axioo Internasional Indonesia milik PT Exa Nusa Persada kepada Terlapor sebesar100 (lima ribu seratus) saham dengan nilai transaksi sebesar Rp.5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
  • Terlapor mengambilalih 51% saham senilai Rp100.000.000,- (Lima Miliar Seratus Juta Rupiah) dari total saham milik PT Axioo International Indonesia;
  • Bahwa komposisi pemegang saham PT Axioo International Indonesia setelah terjadinya Pengambilalihan saham oleh Terlapor adalah sebagai berikut:
  • PT Erajaya Swasembada, Tbk. dengan modal disetor sebesar 51% dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,-;
  • PT Exa Nusa Persada dengan modal disetor sebesar 49% dengan nilai nominal sebesar 4.900.000.000,-;
  • Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU dan diterima oleh Terlapor pada tanggal 30 Desember 2015;
  • Bahwa atas surat dari Direktorat Merger KPPU tersebut, Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham secara resmi kepada KPPU pada tanggal 10 Februari 2016;
  • Bahwa diperoleh bukti formulir Tanda Terima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Oleh Terlapor kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara resmi tertanggal 10 Februari 2016 dengan nomer register
  • Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Axioo International Indonesia seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 07 Juli 2015.

 

  1. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham.
  • Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  • Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah); dan/atau
  • Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (Lima Triliun Rupiah).
  • Cara penghitungan jumlah/batasan nilai berdasarkan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan Terlapor dan PT Axioo International Indonesia.
  • Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen)) dari badan usaha pengambilalih (Terlapor) ataupun badan usaha yang diambilalih (PT Axioo Internasional Indonesia).
  • Dengan demikian maka, maka nilai gabungan penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan penjumlahan aset dan/atau penjualan tahun terakhir yang telah diaudit dari masing masing pihak:

 

Batasan PT Erajaya Swasembada, Tbk. PT Axioo Internasional Indonesia Total
Aset 6.120.307.213.175 0 6.120.307.213.175
Penjualan 14.451.413.262.240 0 14.451.413.262.240

 

  1. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Kepada Komisi.
  • Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham
  • Bahwa Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kerja .

 

  1. Tentang Pengecualian dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  • Bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Agustus 2018 dan Kesimpulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 12 September 2018, yang didalamnya menyatakan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengecualikan transaksi yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 huruf a sebagai berikut :

yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau”

  • Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya Terlapor menyatakan proses pengambilalihan saham PT Axioo International Indonesia oleh Terlapor adalah dalam rangka mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet.

Pada pasal 8A Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013 diatur sebagai berikut : ————

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer tablet berdasarkan penunjukkan dari pabrik di luar negeri wajib mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer tablet”

  • Bahwa untuk memenuhi kewajiban dalam regulasi tersebut, Terlapor merespon hal tersebut dengan cara mencari partner dan dari hasil penjajakan akhirnya bersepakat dengan pemilik dari PT Axioo International Indonesia untuk melakukan pengambilalihan saham/mengakuisisi PT Axioo International Indonesia yang telah memiliki pabrik perakitan Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet.

 

  • Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Bahwa unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:—-

  • Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  • Bahwa telah terjadi pengambilalihan saham PT Axioo International Indonesia oleh Terlapor yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT Axioo International Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 30 April 2015 yang berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0934819 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Axioo International Indonesia;
  • Dengan demikian unsur pengambilalihan saham terpenuhi.
  • Unsur Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu.
  • Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan penggabungan diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar Rp 120.307.213.175,- (enam triliun seratus dua puluh miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan nilai penjualan badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar Rp 14.451.413.262.240 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);
  • Dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu terpenuhi.
  • Unsur Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-Lambatnya 30 (tiga puluh) Hari.
  • Bahwa tindakan Terlapor mengakuisisi PT Axioo International Indonesia tergolong menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 sehingga berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
  • Dengan demikian unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari tidak terpenuhi.

 

  • Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

 

MEMUTUSKAN

 

Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

 

Jakarta, 20 September 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

KPPU Putus Perkara No.05/KPPU-M/2017

PRESS RELEASE

PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 05/KPPU-M/2017

TENTANG

Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Iforte Solusi Infotek oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia.

Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-M/2017, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali Putusan Perkara Nomor05/KPPU-M/2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pembacaan Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-M/2017.

Perkara ini berawal dari penyelidikan dan ditindaklanjuti ke tahap persidangan yang dilakukan oleh: PT Profesional Telekomunikasi Indonesia sebagai Terlapor.

Bahwa selama proses persidangan ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Iforte Solusi Infotek.
2. Bahwa sebelum terjadinya proses pengambilalihan saham, diantara PT Iforte Solusi Infotek dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia tidak memiliki pemegang saham maupun susunan Direksi yang sama. Oleh karena itu, keduanya bukan merupakan perusahaan terafiliasi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan atau nilai penjualan badan usaha pengambilalih (PT Profesional Telekomunikasi Indonesia) yaitu sebesar Rp16.313.990.000.000,00 (Enam Belas Triliun Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan nilai penjualan sebesar Rp3.982.272.000.000,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
4. Bahwa total nilai gabungan aset antara badan usaha pengambilalih dan badan usaha yang diambilalih dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut:

Nilai Aset Gabungan

1

Total Aset Protelindo

Rp. 16.313.990.000.000

2

Total Aset Iforte

Rp. 294.897.063.715

Total

Rp. 16.608.887.063.715

5. Bahwa total nilai gabungan penjualan antara badan usaha pengambil alih dan perusahaan yang diambil alih dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut:

Nilai Penjualan Gabungan:

1

Total Penjualan Protelindo

:Rp. 3.982.272.000.000

2

Total Penjualan Iforte

:Rp. 87.578.500.259

Total

:Rp. 4.069.850.500.259

6. Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia telah melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur pemberitahuan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan.
8. Bahwa pengambilalihan saham PT Iforte Solusi Infotek oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 1 Juli 2015 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0947440 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Iforte Solusi Infotek, diketahui pengambilalihan saham perusahaan PT Iforte Solusi Infotek oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia. Oleh karena itu, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia wajib untuk melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Agustus 2015.
9. Bahwa PT Profesional Telekomunikasi Indonesia melakukan pelaporan kepada KPPU berdasarkan formulir pelaporan akuisisi saham dengan Nomor Register A13615 pada tanggal 10 Desember 2015, yang sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan yang ada di dalam formulir Pemberitahuan.
10. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat PT Profesional Telekomunikasi Indonesia telah melakukan keterlambatan pemberitahuan akuisisi kepada KPPU selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari kerja.
11. Bahwa Majelis Komisi sebelum memutus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terlapor.
a. Bahwa tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor;
b. Bahwa Terlapor telah beriktikad baik melaporkan adanya pemberitahuan pengambilalihan (akusisi) saham PT Iforte Solusi Infotek oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan mengakui adanya keterlambatan pemberitahuan.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Jakarta, 20 September 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI

 

KPPU Putus Perkara 04/KPPU-L/2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PRESS RELEASE

PEMBACAAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-L/2017

JAKARTA 19 SEPTEMBER 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Tanggal 19 September 2018 di Ruang Sidang Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta, Majelis Komisi Perkara Nomor04/KPPU-L/2017 telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tender Provision of Under Water Services for Kepodang and Ketapang Field(Tender No. 11204).

Adapun Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut :

Paket Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204) dengan nilai total owner estimate/ Harga Perkiraan Sendiri (OE) sebesar Rp. 47.360.900.000,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Adapun Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. Terlapor I, PC Muriah Ltd., beralamat di Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd-10th Floor, Jalan TB. Simatupang Kavling 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia;
2. Terlapor II, PC Ketapang II Ltd, beralamat di Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd-10th Floor, Jalan T.B. Simatupang Kavling 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia;
3. Terlapor III, PT Aquamarine Divindo Inspection, beralamat di Jalan Raya Sedati Gede Nomor 88, Komplek Pergudangan 88, Blok C5-C7, Sidoarjo 61253, Jawa Timur.

Tentang Aspek Formil:

Bahwa Terlapor menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran kurang pihak atau tidak lengkap (exceptie plurium litis consortium) karena PT Samudera Biru Nusantara tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo padahal PT Samudera Biru Nusantara merupakan pelaku usaha yang memberikan surat dukungan keanggotaan IMCA kepada Terlapor III.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan:

1. Tidak terdapat bukti cukup adanya indikasi dan/atau dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Samudera Biru Nusantara karena tindakan PT Samudera Biru Nusantara hanya sebatas memberikan surat dukungan sebagaimana surat dukungan – surat dukungan pada umumnya

2. PT Samudera Biru Nusantara bukanlah peserta tender, melainkan calon peserta tender dikarenakan belum lulus penilaian kualifikasi, hal ini sesuai dengan pengertian Calon Peserta Tender yang terdapat dalam point 5.13 PTK 007 Revisi03

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Komisi menilai bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Tim Investigator telah jelas dan cukup dalam menetapkan pihak – pihak.

Tentang Persyaratan Keanggotaan IMCA (International Marine Contractors Association) Kategori Diving dan ROV:

Berdasarkan alat bukti dokumen dan fakta persidangan, terbukti bahwa satu satunya peserta tender yang tidak memiliki setifikat IMCA Diving adalah Terlapor III sehingga Terlapor III meminta surat dukungan (letter of support) dari                     PT Samudera Biru Nusantara.

Atas dasar hal tersebut maka Majelis Komisi menilai surat dukungan (letter of support) IMCA Diving PT Samudera Biru Nusantara kepada Terlapor III tidak serta merta mengakibatkan Terlapor III menjadi anggota IMCA dengan spesialisasi bidang diving. Hal ini diperkuat dengan ketentuan IMCA yang menyatakan “Membership is non-transferrabledimana keanggotaan IMCA hanya melekat di perusahaan yang telah memiliki spesialisasi yang ditetapkan IMCA, sehingga dalam perkara aquo, sertifikat IMCA Diving yang diterbitkan untuk PT Samudera Biru Nusantara hanya melekat pada PT Samudera Biru Nusantara, serta ketentuan yang menyatakan “Members shall be active…” dimana berdasarkan keterangan PT Samudera Biru Nusantara, Majelis Komisi menilai bahwa PT Samudera Biru Nusantara tidak aktif lagi saat ini.

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Bahwa Unsur Pelaku Usaha Terpenuhi

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memberikan perlakuan istimewa dengan cara tetap meluluskan Terlapor III dan selanjutnya menetapkan Terlapor III sebagai pemenang tender padahal Terlapor III tidak memenuhi persyaratan. Majelis komisi juga menilai indikasi mengarahkan persyaratan ke peserta tender tertentu merupakan bagian dari upaya  Terlapor I dan Terlapor II dalam memfasilitasi Terlapor III menjadi pemenang tender dalam perkara aquo. Dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.

Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur proses tender dan pada akhirnya telah mengakibatkan Terlapor III ditetapkan menjadi pemenang tender. Kemudian berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor I dan/atau Terlapor II hanya melakukan negosiasi harga (komersial) dengan Terlapor III saja, tanpa memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk bersaing dari sisi harga penawaran melalui negosiasi. Dengan demikianunsur mengatur dan/atau menentukan pemenang terpenuhi.

Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha yang sehat. dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehatterpenuhi.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) dan Terlapor III(PT Aquamarine Divindo Inspection) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), untuk membayar denda sebesar Rp. 1.243.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.243.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha;
4. Memerintahkan kepada Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), dan Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) untuk membatalkan Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204);
5. Memerintahkan para Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), dan Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi  pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M..Hum., sebagai Ketua Majelis Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September  2018 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum., sebagai Ketua Majelis Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL. M., Ph. D. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom. M.H Melita Kristin, S.H., Luqman Nurdiansyah, S.H dan Testarosa D’Visa, SH masing-masing sebagai Panitera.

Majelis KPPU Putus Perkara No.09/KPPU-M/2017

PRESS RELEASE

PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 09/KPPU-M/2017

 

TENTANG

 

Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa, Tbk

 

Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara

Nomor 09/KPPU-M/2017, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-M/2017

 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari

Harry Agustanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ukay Karyadi, S.E., M.E. dan Dinni Melanie, S.H, M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 09/KPPU-M/2017

tentang Keterlambatan Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa, Tbk.,

(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)

 

Perkara ini berawal dari penyelidikan dan ditindaklanjuti ke tahap persidangan yang dilakukan oleh: PT Darma Henwa, Tbk sebagai Terlapor;

 

  1. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, sebagai berikut:

 

Pasal 29

 

(1)       Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
 
(2)       Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Penjelasan Pasal:

ayat (1), ayat (2) Cukup jelas.

 

Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

 

(1)        Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham  perusahaan.

 

(2)        Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.      Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau

b.      Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

 

(3)        Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

 

(4)        Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

a.      Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

b.      Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

 

Penjelasan Pasal:

 

(1)        Cukup jelas.

 

(2)        Huruf a
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir

 

Huruf b
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan nilai aset.

 

(3)        Cukup jelas.

 

(4)        Huruf a
Cukup Jelas

 

Huruf b
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a.      Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
b.      Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha. 

 

  1. Tentang Nilai Aset & Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terdapat batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan saham perusahaan.

Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah); dan/atau

Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (Lima Triliun Rupiah

Dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

Badan Usaha Hasil Penggabungan, atau Badan Usaha Hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha Hasil Penggabungan, Badan Usaha Hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

 

Berikut total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 (tiga) tahun terakhir PT Darma Henwa, Tbk:

Total 2013 2014 2015
Aset 4.457.477.003.166 4.426.316.581.200 5.145.189.186.940
Penjualan 2.706.307.178.283 2.919.221.677.680 3.312.510.207.535

 

Berikut total nilai aset dan/atau nilai penjualan rata-rata 2 (dua) tahun terakhir PT Cipta Multi Prima:

Rata Rata 2012-2014 PT Cipta Multi Prima
Aset 30.997.755.688
Penjualan 6.593.200.000

 

 

 

 

 

Berikut nilai gabungan penjualan dan/atau nilai aset hasil Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari badan usaha yang diambilalih:

 

Batasan Nilai PT Darma Henwa, Tbk PT Cipta Multi Prima Nilai Total Gabungan
Aset 5.145.189.186.940 30.997.755.688 5.176.186.942.628
Penjualan 3.312.510.207.535 6.593.200.000 3.319.103.407.535

 

Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai melebihinya nilai aset gabungan dari badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih dari batasan nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah) yaitu sebesar Rp5.176.186.942.628,00 (Lima Triliun Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) maka PT Darma Henwa, Tbk memiliki kewajiban untuk melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Cipta Multi Prima kepada KPPU.

 

  • Tentang Analisa Waktu Keterlambatan Pemberitahuan

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham  Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2013.

Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2015 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2015, Nomor 2/SKB/MEN/VI/2015, Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016.

 

  1. Tentang Fakta Lain

Terdapat kesamaan Direksi diantara PT Cipta Multi Prima dan PT Darma Henwa, Tbk, yaitu Ivi Sumarna, yang dalam tanggapan dan kesimpulan Terlapor merupakan perusahaan terafiliasi sehingga tidak wajib melaporkan pemberitahuan akuisisinya kepada KPPU.

Bahwa selanjutnya, Majelis menganalisa akta perseroan, apakah keduanya merupakan perusahaan afiliasi atau bukan, sebagai berikut:

Bahwa Akta Nomor 256 tertanggal 31 Maret 2015 belum mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) oleh karena itu maka Sdr. Ivi Sumarna Suryana dianggap belum menduduki jabatan sebagai Direktur di PT Cipta Multi Prima. Pengangkatan Sdr. Ivi Sumarna Suryana sebagai Direktur PT Cipta Multi Prima yang sah adalah berdasarkan Akta Nomor 97/2015, sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) Nomor AHU-0943469.AH.01.02.TAHUN 2015 dan tanggal 06 Oktober 2015 dimana pengangkatan Sdr. Ivi Sumarna Suryana tersebut bersamaan dengan proses pengambilalihan saham PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa, Tbk.

Bahwa Majelis turut mempertimbangkan Akta No. 160/2014 yang pada akta dimaksud terdapat perbedaan data susunan Komisaris dan Direksi PT Darma Henwa, Tbk dengan data yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dari Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”).

 

PT DEWA Akta 160/2014 (disampaikan Notaris) Akta 160/2014 terdaftar dalam SABH
Presiden Komisaris Ricardo Gelael
Komisaris Utama Ricardo Gelael
Komaris Suadi Atma;

Doktorandus Gories Mere

Suadi Atma;

Gories Mere

Komisaris Independen Doktorandus Kanaka Puradireja;

Hannibal S. Anwar

Kanaka Puradireja
Presiden Direktur Wachjudi Martono
Direktur Utama Adwin Harjanto Suryohadiprojo
Direktur Thekepat Gopal Sridhar;

Ivi Sumarna Suraya

Wachjudi Martono
Direktur Independen Djajeng Pristiwan Andalaswanto

 

 

  1. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010

(Semua unsur terpenuhi)

 

  1. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus
  2. Bahwa Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 mengatur “Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).
  3. Bahwa rincian perhitungan denda untuk Terlapor dikenakan dari nilai denda maksimal sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah) karena adanya keterlambatan pemberitahuan selama 50 (lima puluh) hari dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
  4. Bahwa hal-hal yang memberatkan Terlapor adalah sebagai berikut:
    1. Terlapor merupakan perusahaan terbuka yang seharusnya mengetahui adanya kewajiban lapor dalam pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
    2. Terlapor menganggap bahwa pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
  5. Bahwa hal-hal yang meringankan Terlapor adalah sebagai berikut:
    1. Terlapor dinilai cepat menanggapi surat pemberitahuan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pemberitahuan pengambilalihan saham PT Cipta Multi Prima;
    2. Terlapor dinilai kooperatif selama proses persidangan.
  6. Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi

 

  • Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi:

 

MEMUTUSKAN

 

  1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
  2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp3.750.000.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

 

 

Jakarta, 6 September 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha  RI

KPPU Putus Perkara No.06/KPPU-M/2017

PRESS RELEASE

PEMBACAAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 06/KPPU-M/2017

JAKARTA, 6 SEPTEMBER 2018

 

Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-M/2017 (KPPU) telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.

Adapun Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut :

 

  1. Bahwa Objek Perkara a quo adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) PT Multi Makanan Permai oleh Terlapor kepada KPPU;
  2. Bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

 

Adapun Terlapor dalam perkara ini adalah:

Terlapor, PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. merupakan perusahaan agribisnis yang berkantor di Wisma Milenia Lt-7, Jalan M.T. Haryono Kav. 16, Jakarta 12810, Indonesia.

 

Bahwa berdasarkan fakta Persidangan sebagai berikut :

  1. Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham

PT Multi Makanan Permai.

  1. Bahwa pengambilalihan saham PT. Multi Makanan Permai oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 27 April 2015 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0928464 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Makanan Permai. Oleh karena itu, PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk wajib untuk melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2015;
  2. Bahwa PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk baru melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 19 September 2016 dan telah didaftarkan dengan nomor register A13516;
  3. Sebagai pertimbangan, terdapat hari libur/tanggal merah termasuk dengan tanggal 9 Desember 2015 adalah hari libur nasional sesuai dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagai Hari Libur Naional;
  4. Dengan demikian Majelis Komisi berpendapat PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk telah melakukan keterlambatan pemberitahuan akuisisi kepada KPPU selama 310 (tiga ratus sepuluh) hari kerja.

 

Adapun Putusan kepada para Terlapor sebagai berikut:

  1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;——————————————————————————-
  2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);————
  3. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi  pada hari  Kamis  tanggal  30 Agustus 2018 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi, S.E., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., dan Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom, M.H., Luqman Nurdhiansyah, S.H. dan Testarosa Vanya D’visa, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

 

Pembacaan Putusan Perkara No.01/KPPU-I/2017

PRESS RELEASE

PEMBACAAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 01/KPPU-I/2017

MEDAN, 4 SEPTEMBER 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Tanggal 4 September 2018 di Kantor Perwakilan Daerah Medan, Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-I/2017 telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2014 (Multiyears) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara .

Adapun Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut :

  1. Paket Pekerjaan peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun anggaran 2013-2014 (Multiyears) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan Total HPS 146.243.600.000 (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan Sumber Pendanaan: APBN Tahun Anggaran 2013-2014 (Multiyears);
  2. Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan Total HPS 29.973.600.000 (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan Sumber Pendanaan APBN TAhun Anggaran 2015;

Adapun Terlapor dalam perkara ini adalah:

  1. Terlapor I, Lince Romauli Raya, Jl. Gunung Sahari Ancol Ampera V No.41, RT.1/RW.13, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
  2. Terlapor II, Arnas Putra Utama, yang beralamat di Jl. T. Imuem Lueng Bata No. 27 Banda Aceh, Aceh
  3. Terlapor III, Gayotama Leopropita, yang beralamat kantor di Jl. Malem Dewa No. 10 Takengon, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh., dan Jl. Brigjend. Katamso Komplek Istana Prima-2 No. D5 Medan dan Jl. Putri Hijau Komplek Sarimas No. 1-C Medan;
  4. Terlapor IV, Multhi Bangun Cipta Persada, yang beralamat kantor di Jl. Kutacane-Blangkejeren Km. 9 No. 1 Kutacane, Aceh Tenggara dan Jl. Brigjend. Katamso Komplek Istana Prima-2 No. D5 Medan dan Jl. Putri Hijau Komplek Sarimas No. 1-C Medan;
  5. Terlapor V, PT. Matahari Abdya, yang beralamat Wahidin Komplek SD Kuta Tuha Blang Pidie Aceh Barat Daya
  6. Terlapor VI, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 yang beralamat kantor di Busi Dalam No. 7 F Medan, Sumatera Utara
  7. Terlapor VII, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2015 beralamat kantor di Busi Dalam No. 7 F Medan, Sumatera Utara
  8. Terlapor VIII, Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2013 yang beralamat kantor di Busi Dalam No. 7 F Medan, Sumatera Utara
  9. Terlapor IX, Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2015 Busi Dalam No. 7 F Medan, Sumatera Utara

 

Tentang Persekongkolan Horizontal;

Terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun anggaran 2013-2014 (Multiyears)

Berdasarkan alat bukti dokumen dan fakta persidangan, Majelis Komisi berpendapat bahwa dalil atau fakta adanya peminjaman KSO Terlapor I dan Terlapor II oleh Terlapor III tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dalam perkara a quo karena keduanya tidak mengikuti paket tender yang sama.

 

Terkait Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015

Bahwa berdasarkan Alat Bukti Dokumen dan Fakta Persidangan, Majelis Komisi berpendapat bahwa telah terbukti adanya kesamaan personil inti pada Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagaimana tabel berikut:

 

Kesamaan Personil Inti pada Dokumen Penawaran

PAKET TAHUN ANGGARAN 2015

Peserta Tender

Terlapor III Terlapor IV Terlapor V

Personil Inti

Fuadi ST Fuadi ST
Irvan Iswadi ST

Irvan Iswadi ST

 

Atas kesamaan tersebut, Majelis Komisi menilai telah terjadi kerja sama atau setidak-tidaknya tindakan penyesuaian dalam proses penyusunan dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. Pendapat Majelis Komisi ini diperkuat oleh keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Penjelasan Pasal 83 Perpres 70 Tahun 2012, adanya kesamaan personil inti merupakan indikasi persekongkolan. Tidak mungkin satu personil inti dipakai untuk tender yang sama oleh beberapa perusahaan mengingat personil inti memiliki jadwal masing-masing;

Berdasarkan Fakta Persidangan dan Alat Bukti Dokumen, Majelis Komisi menilai telah terjadi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai upaya penyesuaian dokumen penawaran yang diajukan oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, dengan demikian maka adanya ketidaklengkapan dokumen penawaran Terlapor V merupakan petunjuk adanya tindakan penyesuaian dokumen penawaran;

Berdasarkan Fakta Persidangan dan Alat Bukti Dokumen, Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor III terbukti memiliki pengaruh dan/atau peranan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terhadap Terlapor IV dan Terlapor V termasuk dalam proses keikutsertaannya dalam Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015. Atas hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat telah terjadi persaingan semu antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

 

Tentang Persekongkolan Vertikal;

Terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun anggaran 2013-2014 (Multiyears)

Bahwa dengan tidak terbuktinya Persekongkolan Horizontal dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun anggaran 2013-2014 (Multiyears), maka Persekongkolan Vertikal dalam a quo juga tidak terbukti.

 

Terkait Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015

Bahwa berdasarkan Alat Bukti Dokumen dan Fakta Persidangan, Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor VII terbukti tidak melakukan klarifikasi personil inti dan tidak melakukan checklist persaingan usaha dalam tender;

Berdasarkan Alat Bukti Dokumen dan Fakta Persidangan, Majelis Komisi juga berpedapat bahwa Terlapor VII telah memfasilitasi Terlapor IV untuk memenangkan tender perkara a quo;

Bahwa berdasarkan alat bukti, diketahui bahwa Terlapor IX tidak memutus kontrak Terlapor IV meskipun tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan tambahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 48 hari kalender dan telah melakukan pembayaran 100 persen serta masih memberikan kesempatan kepada Terlapor IV untuk menyelesaikan pekerjaan dengan jaminan surat rumah. Dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor IX memberikan perlakuan eksklusif/istimewa kepada Terlapor IV sebagai pemenang tender perkara a quo.

Adapun Putusan kepada para Terlapor sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

  1. Menyatakan bahwa Terlapor I (PT Lince Romauli Raya) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;—
  2. Menyatakan bahwa Terlapor II (PT Arnas Putra Utama) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;—
  3. Menyatakan bahwa Terlapor III (PT Gayotama Leopropita) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015;
  4. Menyatakan bahwa Terlapor IV (PT Multhi Bangun Cipta Persada) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015;
  5. Menyatakan bahwa Terlapor V (PT Matahari Abdya) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015;
  6. Menyatakan bahwa Terlapor VI (Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013), Terlapor VIII (Pejabat Pembuat Komitmen 05 Tahun Anggaran 2013), dan Terlapor IX (Pejabat Pembuat Komitmen 05 Tahun Anggaran 2015) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;—
  7. Menyatakan bahwa Terlapor VII (Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015;
  8. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 1.518.600.000,- (satu milyar lima ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);——————————————————————————————–
  9. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp 1.712.700.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  10. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar 1.106.600.000,- (satu milyar seratus enam juta enam ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  11. Melarang Terlapor PT Multhi Bangun Cipta Persada selaku Terlapor IV dan PT Matahari Abdya selaku Terlapor V untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;———————————————-
  12. Memerintahkan para Terlapor setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi  pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 September  2018 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., sebagai Ketua Majelis Komisi; Harry Agustanto,SH.,M.H., dan Yudi Hidayat, MM masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Melita Kristin, S.H., Dewi Meryati, S.Kom. M.H., dan Luqman Nurdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

MA Kabulkan Permohonan Kasasi KPPU terkait Perkara Kartel Bawang Putih Impor

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi  KPPU atas Putusan Pengadilan Negeri (PN)  Jakarta Utara No. 2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Jkt. Utr terkait Importasi Bawang Putih. Informasi tersebut diperoleh KPPU berdasarkan website resmi MA. Perkara kasasi yang diajukan KPPU ( in casu Pemohon Kasasi) tercatat dengan nomor register No. 1495 K/Pdt.Sus-K/2017. Putusan dibacakan pada tanggal 25 April 2018 dengan amar putusan permohonan KPPU dikabulkan. Susunan Majelis Hakim yang menangani perkara kasasi tersebut terdiri dari DR. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. , I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. DR.  Takdir Rahmadi S.H., LL.M dan Panitera Pengganti Edy Wibowo S.H., M.H.

Perkara kasasi berawal dari permohonan kasasi KPPU terhadap putusan Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang membatalkan Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2013. KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis Hakim PN (Judex Factie) memutuskan membatalkan putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2013. Dalam pertimbangannya Judex Factie  menilai  pelanggaran Pasal 19 huruf c tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, hanya didasarkan pada bukti tidak langsung  (indirect evidence), tetapi tidak didukung oleh alat bukti langsung (direct evidence). Pengaturan pasokan bawang putih dan persekongkolan hanya berdasarkan pada bukti tidak langsung yakni adanya kesamaan dalam pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) dan perpanjangan SPI, namun demikian hal tersebut bukannya sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar Pasal 19 huruf c UU No. 5 tahun 1999, karena KPPU in casu Termohon Keberatan tidak pernah menemukan adanya bukti (dokumen, surat atau keterangan lain) yang menunjukkan secara langsung adanya perjanjian diantara Pemohon Keberatan. Selain itu,  Termohon keberatan tidak dapat membuktikan secara langsung adanya hubungan afiliasi diantara pelaku usaha yang saling bersaing, hanya berdasarkan pada dugaan terdapat beberapa pelaku usaha yang menggunakan orang yang sama dalam pengurusan dokumen SPI dan perpanjangannya, adanya hubungan afiliasi namun tidak didukung adanya dokumen atau saksi yang menyebutkan benar adanya hubungan afiliasi. Metode yang digunakan oleh Termohon Keberatan untuk membuktikan adanya harga bawang putih yang sama yaitu dengan metode sampling yang dilakukan di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur periode bulan Oktober 2012 sampai dengan 1 Mei 2013 tidak tepat diterapkan mengingat kedudukan Pemohon keberatan I sampai dengan Pemohon Keberatan XVI tidak hanya berada di wilayah Jawa Timur, namun juga tersebar dibeberapa wilayah yaitu Medan dan Jakarta. Majelis Hakim juga menyatakan sependapat dengan Pemohon Keberatan XVII dan Pemohon Keberatan XVII yang menyatakan terminologi “bersekongkol dengan pihak lain” yang digunakan dalam Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 haruslah mengacu pada defenisi persekongkolan berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 tahun 1999 yang mensyaratkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh dan antar pelaku usaha (bukan antara pelaku usaha dengan pemerintah. Bersekongkol dengan pihak lain di sini harus diartikan sebagai persekongkolan antara suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Hal ini karena tujuan dari adanya persekongkolan tersebut adalah untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Putusan Termohon tidak berdasarkan pada alat bukti yang sah, maka putusan ini beralasan hukum untuk dibatalkan.

KPPU tidak menerima putusan Judex Factie  dan mengajukan kasasi ke MA. Kasasi diajukan karena Judex Factie dinilai salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dalam memori kasasi yang disampaikan KPPU ke MA disebutkan bahwa Judex Factie telah salah melakukan penerapan hukum terkait kedudukan hukum Termohon Kasasi I yang seharusnya mengajukan keberatan di PN Medan sesuai dengan kedudukan hukumnya bukan di PN Jakarta Utara.  Putusan KPPU sudah berdasarkan pada alat bukti yang sah karena diperoleh dari sumber sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan sah menurut hukum. Dokumen diperoleh dari Bea Cukai dan Impor dan pihak-pihak terkait lain termasuk para Termohon Kasasi sendiri. Sedangkan keterangan saksi, ahli dan keterangan Terlapor diperoleh dari proses hukum yang sah, saksi dan ahli disumpah, dan tidak melanggar hukum.  Judex Factie  telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh KPPU. Bukti yang diajukan oleh KPPU berupa bukti sebagaimana terdapat dalam berkas perkara Putusan KPPU berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan dokumen.

Kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi XVI adalah menggunakan pihak yang sama untuk melakukan pengurusan SPI dan atau perpanjangan SPI dan melakukan pengaturan pasokan  bawang putih yang direalisasikan maupun tidak. Pengurusan SPI oleh pihak yang sama yang mana seharusnya tidak mungkin sesama pesaing menggunakan orang yang sama untuk mengurus dokumen perusahaannya, apalagi SPI merupakan izin yang vital terkait importisasi bawang putih. Selain pengurusan SPI oleh orang yang sama, terdapat kerjasama antar para Termohon Kasasi yang masih memiliki hubungan keluarga dan beberapa susunan kepengurusan perusahaan adalah sama. Kerjasama dilakukan untuk mengatur pasokan bawang putih yang direalisasikan maupun tidak tanpa mengindahkan kewajiban merealisasikan kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan volume dan jangka waktu tertentu merupakan bagian dari upaya untuk mengatur pasokan dan harga bawang putih di pasar.

Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain…..dst” memiliki unsur subjek hukum yang sama yaitu pelaku usaha dan pihak lain yang dilarang untuk melakukan persekongkolan. Penjabaran unsur-unsur persekongkolan telah diuraikan pada Perkom No. 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22. Dalam pedoman tersebut, unsur pihak lain disebutkan para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender. Hal tersebut dikuatkan keterangan Ahli Faisal Basri bahwa pelaksanaan kartel tidak harus selalu melibatkan sesama pelaku usaha, namun dapat juga di luar pelaku usaha.

Jakarta, 3 Juli 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

Putusan Kartel Ban Inkracht

JAKARTA – Pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, KPPU telah menerima relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167-PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 25 Januari 2018 dalam perkara peninjauan kembali antara PT Bridgestone Tire Indonesia dan PT Sumi Rubber Indonesia masing-masing sebagai Pemohon P.K-I dan Pemohon P.K-II lawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) sebagai Termohon P.K. Bahwa isi putusan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: PT Bridgestone Tire Indonesia., dan Pemohon Peninjauan Kembali II: PT Sumi Rubber Indonesia tersebut;
  2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II/ Pemohon Kasasi I, II/ Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2014, KPPU telah memutus 6 (enam) Pelaku usaha produsen ban yaitu PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal, Tbk., PT Goodyear Indonesia, Tbk., PT Elang Perdana Tyre Industry, dan PT Industri Karet Deli secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Majelis Komisi juga menjatuhkan denda kepada masing-masing Terlapor sebesar Rp 25M (Dua puluh lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan ke kas negara. Atas Putusan KPPU No. 08/KPPU- I/2014 tersebut, Para Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri.

Dalam tingkat upaya hukum keberatan, pada tanggal 8 Juli 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Perkara 70/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN.Jkt.Pst yang pada pokoknya menguatkan Putusan KPPU dan mengubah besaran denda. Selanjutnya dalam upaya hukum kasasi, pada tanggal 14 Juni 2015, Mahkamah Agung telah memutus Perkara Nomor 221 K/pdt.Sus-KPPU/2016 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menolak permohonan kasasi Para Pemohon yang artinya adalah kembali menguatkan Putusan KPPU.

Dengan telah ditolaknya permohonan para Pemohon upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung maka Putusan KPPU No. 08/KPPU- I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

7 Mei 2018
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia