KPPU Akan Ajukan Kasasi terkait Perkara PGN

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diketuai Sdr. Ach. Fauzi, S.H., M.H. dan anggota majelis Sdri Steery Marleine Rantung, S.H., M.H. dan Sdr.Mohammad Noor, S.H., M.H. telah memutus Perkara No. 02/PDT.SUS.KPPU/2017/PN.JKT.BAR terkait dengan upaya hukum keberatan Putusan KPPU No 09/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan, Sumatera Utara.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan Perkara a quo pada pokoknya merupakan kewenangan KPPU untuk memeriksa dan memutus perkara sebaliknya bukan ruang lingkup Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Terkait dengan pokok keberatan Pemohon mengenai penetapan harga yang berlebih (excessive price) dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan objek yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon dan Membatalkan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016.

Bahwa dalam proses upaya hukum keberatan, KPPU telah menyampaikan penjelasan terkait dengan tidak termasuknya pelanggaran penetapan harga ini dalam pengecualian Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Putusan Perkara No. 02/PDT.SUS.KPPU/2017/PN.JKT.BAR tidak bersifat final karena terdapat upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU akan mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Jakarta, 1 Februari 2018
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

KPPU akan memeriksa Dugaan Persekongkolan Tender pada Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan Kabanjahe – Kutabuluh Tahun anggaran 2013-2014 (Multiyears) dan Tahun 2015

MEDAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mulai melakukan Pemeriksaan Lanjutan Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait persekongkolan tender pada Tender Paket Pekerjaan peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun anggaran 2013-2014 (Multiyears) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara di Kantor Perwakilan Daerah Medan pada tanggal 25-26 Januari 2018.

Terdapat 2 (dua) paket tender yang akan diperiksa yaitu Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe – Kutabuluh (UMYC) Tahun Anggaran 2013-2014 dengan nilai Pagu Rp146.243.600.000 dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kutabuluh – Lawe Pakam T.A. 2015 dengan nilai Pagu Rp29.973.600.000. Sehingga total nilai paket untuk kedua tender tersebut adalah sebesar Rp176.217.200.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Tahap pemeriksaan lanjutan sendiri nantinya berlangsung selama 60 hari kerja. Jika diperlukan, jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari kerja. Dalam tahap ini Majelis Komisi yang terdiri dari Nawir Messi sebagai Ketua Tim Majelis Komisi, Syarkawi Rauf dan Saidah Sakwan sebagai anggota akan memeriksa alat bukti yang diajukan baik oleh Investigator KPPU, maupun pihak terlapor, memanggil Saksi, Ahli dan atau pihak lain untuk mendapatkan alat bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran tersebut.

Dalam perkara ini, para pihak yang telah ditetapkan sebagai terlapor adalah PT. Lince Romauli Raya, PT. Arnas Putra Utama, PT. Gayotama Leopropita, PT. Multhi Bangun Cipta Persada, PT. Matahari Abdya, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2013, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2015, Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2013 dan Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2015.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperdalam dan mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat guna melihat sejauh mana dugaan adanya persekongkolan tender yang ada pada pelelangan pekerjaan paket-paket tersebut.

Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Medan menyampaikan bahwa KPPU menjamin bahwa seluruh proses pemeriksaan ini akan berjalan fair sesuai dengan prinsip due process of law dan berlangsung secara terbuka sehingga masyarakat juga dapat ikut mengawal upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU.

Selanjutnya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha yang diputuskan bersalah dapat dikenakan denda sebesar Rp1 milyar sampai dengan Rp25 milyar. Melalui proses pemeriksaan ini diharapkan dapat melahirkan keadilan tidak saja bagi para pihak yang terkait, namun juga bagi para pelaku usaha di industri jasa konstruksi secara umum sehingga nantinya dapat tercipta persaingan yang lebih sehat dalam pengadaan barang dan jasa.

Medan, 26 Januari 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

KPPU Putus Bersalah Terlapor Perkara Air Mineral

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan pada sidang perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Tirta Investma dan PT Balina Agung Perkasa dalam Produk Air Minum dalam Kemasan Air Mineral pada 19 Desember 2017.

Hadir sebagai Majelis Komisi R. Kurnia Sya’ranie, sebagai Ketua Majelis Komisi, Munrokhim Misanam dan Tresna Priyana Soemardi, sebagai anggota Majelis Komisi, dikemukakan di hadapan sidang bahwa Terlapor I adalah PT Tirta Investama dan Terlapor II adalah PT Balina Agung Perkasa.

Dipaparkan pula dalam sidang bahwa objek perkara a quo adalah Air Minum Dalam Kemasaan (AMDK) Air Mineral yang di produksi oleh PT Tirta Investama (Danone Indonesia) yang dipasarkan oleh PT. Balina Agung Perkasa di wilayah Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang Cibubur, dan/atau Cimanggis atau setidak-tidaknya diwilayah jangkauan pemasaran PT Balina Agung Perkasa pada tahun 2016.

Majelis Komisi juga menilai tindakan anti persaingan diduga terjadi pada tahun 2016 di wilayah jangkauan distribusi satu pemasaran Terlapor II dalam pemasaran produk yang meliputi, Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang, Cibubur, Cimanggis atau setidaknya wilayah lain yang termasuk jangakauan dari Terlapor II. Majelis Komisi juga menilai pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah Produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral di wilayah distribusi atau pemasaran Terlapor II pada Tahun 2016.

Majelis Komisi menilai Terlapor II tidak memiliki independensi dalam hal area pemasaran, produk yang dipasarkan, interaksi dengan pesaing Terlapor I, pemasaran berikut penunjukan pengecer (terkait jumlah, tempat dan harga). Bahkan operasional penjualan Terlapor II diawasi secara mingguan dan bulanan oleh  Terlapor I, termasuk dengan menempatkan perwakilan Terlapor I di kantor milik Terlapor II. Dan berdasarkan fakta dan alat bukti, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor II merupakan instrumen yang tidak dapat dipisahkan dari penguasaan pasar yang dimiliki Terlapor I dalam konteks pemasaran produk pada pasar bersangkutan.

Atas paparan tersebut, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang Undang No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang Undang No.5 Tahun 1999.

Majelis Komisi menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp13.845.450.000 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp6.294.000.000 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

Kemudian Majelis Komisi merekomendasikan Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha distributor dan keagenan agar dalam melaksanakan bisnis atau aktifitasnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kementerian Perdagangan dan  prinsip persaingan usaha yang sehat. Serta kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada Terlapor I dan Terlapor II dalam pelaksanaan peraturan kepegawaian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Jakarta, 19 Desember 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

KPPU: Pasokan Dan Harga Daging Sapi Stabil Menjelang Natal dan Tahun Baru

TANGERANG – Tindak lanjuti hasil rapat koordinasi dengan Kapolri, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Kemendag, Bulog dan BPOM mengenai stabilitas harga dan pasokan bahan pangan strategis jelang Natal dan Tahun Baru sehari yang lalu, malam ini (Selasa, 12 Desember 2017) KPPU beserta Tim Satgas Pangan melakukan kunjungan ke 2 (dua) rumah potong hewan di Karawaci Tangerang dan Semanan Jakarta Barat. Kunjungan mendadak ke kedua Rumah Potong Hewan (RPH) pada malam ini (Selasa malam) dilakukan pada jam 22.00 untuk RPH Karawaci dan 23.30 untuk RPH Semanan.

Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua KPPU Syarkawi Rauf dan Komisioner KPPU Kamser Lumbanradja ini dimaksudkan untuk melihat kondisi riil dilapangan bagaimana ketersediaan dan harga daging sapi. “KPPU ingin memastikan agar tidak terjadi gangguan distribusi bahan pangan strategis khususnya daging sapi menjelang Natal dan Tahun Baru yang disebabkan oleh tindakan anti persaingan dalam bentuk praktek monopoli maupun kartel bahan pangan” terang Syarkawi.

Saat ini, berdasarkan data Kementan, ketersediaan daging sapi sekitar 70.662 ton untuk bulan Desember 2017. Sementara konsumsi hanya sekitar 50.479 ton sehingga mengalami surplus sekitar 20.183 ton. Hal ini ditambah lagi realisasi impor pada bulan Desember 2017 yang diperkirakan sekitar 16.000 ton, yaitu 10.000 ton daging sapi dan 6.000 ton daging kerbau.

Data-data ini menunjukkan bahwa pasokan daging sapi cukup untuk memenuhi lonjakan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru 2018.  Berdasarkan hasil pantuan di kedua rumah potong hewan yang dikunjungi  diketahui bahwa persediaan daging sapi sangat mencukupi sampai dengan akhir tahun ini dan harga cenderung stabil bahkan turun Rp 1.000/ kg dari harga Rp 42.500 menjadi Rp 41.500/kg untuk sapi hidup dibandingkan dengan harga pada bulan Oktober 2017. “Dalam kondisi pasokan cukup seperti ini, kita harap tidak ada lagi oknum pelaku usaha yang coba-coba memainkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang eksesif” tegas Syarkawi.

Sebelumnya menurut Syarkawi, KPPU sejak sebulan lalu telah melakukan beberapa langakah antisipatif antara lain, yaitu: (i) memetakan pola produksi dan distribusi komoditas pangan strategis yang terdiri dari 11 Komoditas, yaitu Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir Putih, Bawang Merah, Bawang Putih, Kedelai, Jagung, Daging Sapi, Cabai Rawit Merah, Terigu, dan Ayam Potong. (ii) memetakan potensi terjadinya pelanggaran dalam rantai distribusi, yaitu potensi  penimbunan dan potensi terjadinya praktek monopoli serta kartel (persekongkolan untuk mengatur harga serta pasokan ke pasar), dan (iii) memetakan pelaku usaha utama di setiap komoditas pangan strategis.

KPPU berharap jelang Natal dan Tahun Baru ini, harga tetap stabil seperti saat Ramadhan dan Idul Fitri yang lalu. “Kita mengajak pelaku usaha dibidang pangan ini terlibat secara aktif bekerja sama untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan strategis untuk kepentingan masyarakat” tutup Syarkawi.

Tangerang, 12 Desember 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Perketat Pengawasan Distribusi Komoditas Pangan Strategis Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru

JAKARTA – KPPU beserta Tim Satgas Pangan hari ini melakukan Video Conference di Mabes Polri kepada seluruh Polda dan lembaga terkait di Indoensia (Senin, 11 Desember 2017). Acara yang dipimpin oleh Kapolri tersebut dihadiri juga oleh Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Dirjen  Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Kabulog dan Perwakilan dari BPOM.

Video conference antara Kapolri beserta Pejabat Utama Mabes Polri dan para Kapolda beserta jajarannya ini diselenggarakan dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pangan jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dimana momen tersebut rawan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan menaikan harga untuk memperoleh margin harga dan keuntungan yang eksesif.

“Ya, ini merupakan langkah antisipasi dan merupakan langkah lanjutan dari kinerja Satgas Pangan sebelumnya pada saat puasa dan idul fitri untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan strategis menjelang Natal dan Tahun Baru” kata Tito. Lebih jauh Tito menjelaskan bahwa koordinasi hari ini sekaligus juga menjadi alarm, sending message kepada para pelaku usaha yang hendak berlaku curang agar tidak main-main menaikkan harga dalam momen jelang Natal dan Tahun Baru ini.

Persiapan langkah-langkah antisipasi lonjakan harga dan kelangkaan stok pangan strategis telah dilakukan Polri sejak satu bulan lalu. KPPU juga turut serta berperan aktif dalam upaya tersebut bersama dengan instansi lainnya. Langkah-langkah yang telah dilakukan KPPU antaralain yaitu (i) memetakan pola produksi dan distribusi komoditas pangan strategis yang terdiri dari 11 Komoditas, yaitu Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir Putih, Bawang Merah, Bawang Putih, Kedelai, Jagung, Daging Sapi, Cabai Rawit Merah, Terigu, dan Ayam Potong. (ii) memetakan potensi terjadi pelanggaran dalam rantai distribusi, yaitu potensi  penimbunan dan potensi terjadinya praktek monopoli dan kartel (persekongkolan untuk mengatur harga serta pasokan ke pasar). (iii) memetakan pelaku usaha utama di setiap komoditas pangan strategis.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf juga menjelaskan bahwa kordinasi antar intansi untuk bersinergi menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru ini telah dilakukan sejak satu bulan lalu. “Hari ini KPPU menghadiri undangan Kapolri untuk melakukan Video Conference dengan para Kapolda beserta jajarannya untuk memastikan bahwa harga dan pasokan pangan di daerah-daerah tetap stabil dan mencukupi” kata Syarkawi. KPPU sendiri dijelaskan oleh Syarkawi telah melakukan langkah antisipatif dengan melakukan pemantauan dan pemetaan jalur distribusi dan produksi bahan pangan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemetaan pelaku usahanya dan pola-pola perilakunya.

Dari Video Conference diketahui bahwa stok bahan pangan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jelang Natal dan Tahun Baru 2018, baik Komoditas pangan yang dihasilkan sendiri di dalam negeri maupun yang kita impor,  seperti kedelai, daging sapi dan white sugar. Namun demikian untuk memastikan kestabilan harga dipasar Satgas Pangan tetap akan ikut memantau pelaksanaan operasi pasar sehingga pasokan dan harga komoditas pokok tetap stabil.

Dalam arahannya, Kapolri meminta seluruh Polda untuk segera melakukan koordinasi dengan para stakeholder di daerah termasuk KPPU daerah. Kapolri juga meminta agar Satgas Pangan melakukan soft approach kepada para pelaku usaha. Jika kemudian terjadi kenaikan harga, agar diteliti penyebabnya dan bila ditemukan adanya pelanggaran agar segera dilakukan tindakan penanganan yang tidak over reactive agar situasi tetap kondusif.

KPPU berharap jelang Natal dan Tahun Baru ini, harga tetap stabil seperti saat Ramadhan dan Idul Fitri yang lalu. Para pedagang dan pelaku usaha dibidang pangan dapat bekerja sama untuk terlibat secara proaktif dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga. “Para Pedagang dan pelaku usaha dibidang pangan ini bisa terlibat secara aktif bekerjasama untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan strategis untuk kepentingan bersama” tutup Syarkawi.

Jakarta, 11 Desember 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

KPPU Putus Perkara Tender Preservasi

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan pada sidang perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016, pada 21 November 2017.

Hadir sebagai Majelis Komisi Saidah Sakwan, sebagai Ketua Majelis Komisi, M. Syarkawi Rauf dan M. Nawir Messi, sebagai anggota Majelis Komisi, dikemukakan di hadapan sidang bahwa Terlapor I adalah PT Karya Dharma Jambi Persada, Terlapor II adalah PT PT Hanro, Terlapor III adalah PT Bina Uli, dan Terlapor IV adalah Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016.

Dipaparkan pula dalam sidang bahwa terdapat persaingan semu untuk memenangkan paket tender oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yang dibuktikan dengan adanya hubungan kekeluargaan, cross ownership, dan jabatan rangkap personil pada ketiga peserta tender. Majelis Komisi juga menemukan fakta adanya kerja sama yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembuatan dan penyusunan dokumen penawaran, yang dibuktikan dari adanya kesamaan kesalahan penulisan, kesalahan penulisan nama penyedia pada dokumen penawaran, dan adanya kesamaan nama orang yang menandatangani surat dukungan keuangan. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya kesamaan metadata dan kesamaan personil yang mengurus surat jaminan penawaran.

Atas paparan tersebut, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Majelis Komisi menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp2.745.900.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp588.400.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), dan Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp588.400.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Kemudian Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk meningkatkan pemahaman Pokja terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam proses tender dengan cara melakukan checklist persaingan usaha pada saat proses evaluasi tender di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Medan, 21 November 2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Majelis Nyatakan Para Terlapor Tidak Melanggar UU

JAKARTA – bertempat di Kantor Komisj Pengawa Persaingan Usaha (KPPU) Pusat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis melakukan pembacaan Putusan KPPU Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PS2137135R-Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage Offloading for Cinta Terminal Dua, Senin.

Terlapor dalam perkara ini yaitu CNOOC South East Sumatera (SES) Ltd sebagai Terlapor I dan PT Sillo Maritime Perdana sebagai terlapor II, diduga melakukan persekongkolan dengan menentukan spesifikasi Kapasitas Tangki 750.000-850.000 barrels di 95% di luar Slope Tank. Berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, Majelis Komisi berpendapat penentuan spesifikasi tersebut sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan operasi Terlapor I dengan mempertimbangkan aspek-aspek kapasitas produksi, lifting frequency, forecast production, parsel, dan kontingensi serta telah mendapatkan persetujuan dari SKK Migas. Penentuan persyaratan spesifikasi tender tersebut tidak serta merta sebagai bentuk fasilitasi menjadikan Terlapor II sebagai pemenang tender. Majelis Komisi juga menilai bahwa tindakan Terlapor I dan SKK Migas bukan merupakan bentuk persekongkolan, hal tersebut terjadi sebagai bentuk kelalaian dengan tidak memasukkan hasil kesepakatan rapat teknis dalam surat persetujuan rencana pengadaan.

Persyaratan kapasitas tangki tersebut dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan operasi berdasarkan hasil perhitungan dan telah melalui pembahasan dan kesepakatan antara Terlapor I dan SKK Migas serta menghasilkan harga paling ekonomis dan tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai bentuk pemberian perlakuan kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada Terlapor II. Untuk itu Majelis Komis menyatakan bahwa terlapor I dan Terlapor II terbukti tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan perkara tersebut untuk itu Majelis Komisi merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar membuat aturan yang tegas dalam proses pengadaan barang dan jasa serta tidak menyerahkan sepenuhnya persyaratan spesifikasi tender dan teknis kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama, melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, memastikan adanya tindakan konfirmasi ulang atau verifikasi, koreksi, dan validasi terhadap semua dokumen dalam proses pelelangan atau tender, melakukan perubahan terhadap Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama terutama untuk mengatur Perubahan Lingkup Kerja (PTK), melakukan monitoring kontrak terutama yang berhubungan dengan negosiasi terhadap perubahan spesifikasi teknis yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan pemenang tender dan memastikan bahwa perubahan spesifikasi teknis tersebut tidak mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan terutama dalam pemberian kesempatan yang sama.

Jakarta, 6 November 2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Pokok-pokok Amandemen UU LPM PUTS

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengadakan Diskusi Panel bertajuk Pokok-pokok Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM PUTS) di Hotel Le Meredien Jakarta. Diskusi Panel ini diselenggarakan untuk mendukung percepatan pengesahan amandemen UU No. 5 Tahun 1999. Seminar ini mengundang stakeholders yang berkepentingan terhadap perubahan  UU LPM PUTS, Selasa.

Pokok-pokok perubahan UU LPM PUTS antara lain berkenaan dengan kelembagaan KPPU, perubahan proses notifikasi merger dari post merger menjadi pre merger, perbaikan dalam hukum acara di KPPU serta program leniency.

Penguatan kelembagaan KPPU dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan persaingan usaha yang terus berkembang dan semakin kompleks, Karena keterbukaan pasar akibat tuntutan global. Perubahan proses notifikasi menjadi notifikasi pre merger merupakan salah satu upaya untuk mencegah kekuatan modal besar menguasai ekonomi Indonesia melalui cara bersaing yang tidak sehat. Perbaikan hukum acara di KPPU dilakukan untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam proses penanganan perkara di KPPU. Sedangkan pengaturan leniency merupakan upaya untuk mendorong pemberantasan kartel yang merupakan praktek jahat persaingan tidak sehat. Leniency telah terbukti menjadi perangkat untuk membongkar kejahatan kartel di Negara-negara maju.

Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadia, mengungkapkan, praktek kartel dan monopoli usaha di Indonesia ini semakin memprihatinkan. Menurutnya, berbagai bisnis dari mulai hulu hingga hilir hanya dikuasai oleh 0,7% konglomerasi dari seluruh populasi pengusaha yang ada. Alhasil, untuk mengembangkan peluang tumbuh pemain baru 99,3% pemain baru, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kewenangan dan peran KPPU harus ditingkatkan.”Kami dukung penguatan KPPU. Satu-satunya (organisasi pengusaha) yang mendukung penguatan KPPU itu Hipmi,” ujar Bahlil pada acara Diskusi Panel Amandemen UU 5/1999, di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Bahlil menambahkan, yang tidak menyetujui revisi aturan ini adalah konglomerat-konglomerat yang telah menjalankan bisnisnya secara monopolistik. “Kami HIPMI mendorong agar sanksi diperkuat agar memberikan kesempatan pada pengusaha muda untuk bisa ‘naik kelas’,” ujar Bahlil.

Penguatan kelembagaan dan dukungan SDM yang handal dan profesional sangat penting guna meningkatkan peran KPPU. Oleh karenanya, Kementerian Perdagangan, KPPU beserta DPR akan segera membahas amandemen UU No 5 Tahun 1999 di minggu ini.

Menurut Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf, status kelembagaan KPPU saat ini menghadapi berbagai masalah. Ini karena statusnya belum jelas dan sanksi di dalam KPPU masih kurang tegas. Syarkawi menjelaskan bahwa undang-undang yang telah berumur 17 tahun itu sudah tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi saat ini.

Syarkawi menambahkan, terdapat beberapa poin usulan amandemen yang akan disuarakan. Pertama, denda dan sanksi yang diberikan agar diperbesar. Karena, selama ini, para perusahaan yang terbukti bersalah hanya bisa didenda maksimal Rp25 miliar. Sejumlah nilai yang dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan. Kedua, KPPU hanya bisa menindak pelaku usaha di dalam negeri, tetapi tidak bisa menindak yang ada di luar negeri walaupun bisnisnya sangat bersinggungan dan mempengaruhi bisnis di Indonesia. “Kalau bisnis bisa cross border maka, kejahatan yang timbul pun cross border. Kami minta diberi kewenangan untuk menindak kejahatan lintas negara,” ujarnya.

Jakarta, 24 Oktober 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

KPPU Putus Perkara Belawan

MEDAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan pada sidang perkara Nomor 20/KPPU-I/2016 tentang Penetapan Tarif Handling yang Dilakukan oleh PT Artha Samudera Kotindo dan PT Sarana Gemilang pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai Belawan, pada 23 Oktober 2017.

Hadir sebagai Majelis Komisi Sukarmi, sebagai Ketua Majelis Komisi, Chandra Setiawan dan Kamser Lumbanradja, sebagai anggota Majelis Komisi, dikemukakan di hadapan sidang bahwa Terlapor I adalah PT Artha Samudra Kontindo, dan Terlapor II adalah PT Sarana Gemilang.

Dipaparkan pula dalam sidang bahwa Objek Perkara a quo pada perkara ini adalah Penetapan Tarif Handling yang Dilakukan oleh PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana Gemilang/Terlapor II pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Belawan (KPPBC Belawan).

Berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, Majelis Komisi berpendapat dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai pengelola TPP, baik PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I maupun PT Sarana Gemilang/Terlapor II tidak memiliki nilai tawar dan/atau daya saing untuk menguasai pasar. Hal tersebut dikarenakan PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan/atau PT Sarana Gemilang/Terlapor II tidak memiliki kemampuan untuk bersaing mendapatkan EMKL (pengguna jasa) dan hanya bergantung kepada keputusan KPPBC Belawan dalam memberikan EMKL (pengguna jasa) mana yang akan menggunakan jasa TPP-nya, sehingga baik PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I maupun PT Sarana Gemilang/Terlapor II bukan merupakan pelaku usaha yang saling bersaing. Oleh karena itu pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pasar tidak sempurna karena tidak ada proses penjajakan dan/atau pemasaran jasa oleh para pelaku usaha, bahkan para pelaku usaha tidak tahu siapa pemilik barang yang menjadi pengguna jasa sampai diinformasikan oleh pihak Bea Cukai.

Atas paparan tersebut, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Artha Samudra Kontindo selaku Terlapor I dan PT Sarana Gemilang selaku Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kemudian Majelis Komisi merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempercepat proses amandemen Undang-Undang Kepabeanan, dan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penghitungan tarif handling pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai  Belawan (KPPBC Belawan) yang akan diberlakukan kepada Pengelola TPP segera setelah Putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap.

Medan, 23 Oktober 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

KPPU Putus Dua Perusahaan Terlibat Persekongkolan Tender SKOI

BALIKPAPAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan pada sidang perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Sekolah Khusus Olaharagawan Internasional (SKOI) TA 2013 Provinsi Kalimantan Timur, pada 23 Oktober 2017.

Hadir sebagai Majelis Komisi Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, sebagai Ketua Majelis Komisi, R. Kurnia Sya’ranie dan Munrokhim Misanam, sebagai anggota Majelis Komisi, dikemukakan di hadapan sidang bahwa Terlapor I adalah  Panitia  Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013, Terlapor II adalah PT. Nike Jaya Abadi, dan Terlapor III adalah PT. Yulia Jaya.

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai:
1. Bahwa Majelis Komisi menilai terbukti telah terjadi kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran di antara Terlapor II dan Terlapor III yang dikuatkan adanya bukti kesamaan dokumen penawaran dan tindakan pemalsuan surat dukugan oleh Terlapor II dan Terlapor III;
2. Tindakan Terlapor III yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti paket tender a quo dan hanya sebagai pendamping pada paket yang tidak ingin dimenangkan, tercermin dalam tindakan Terlapor III yang sejak awal sudah mengetahui bahwa tidak memiliki pengalaman sejenis pada tender perkara a quo;
3. Bahwa dengan demikian dapat dilihat tindakan Terlapor Terlapor III di atas yang dengan sengaja mengalah dan tidak bersungguh-sungguh ingin memenangkan tender dan hanya berperan sebagai pendamping pada paket tender perkara a quo;
4. Bahwa dengan melihat bukti Kesamaan dalam metode pelaksanaan, Kesamaan daftar persoonil inti, Kesamaan Item Penawaran, Kesamaan IP Address, Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran, kerjasama dalam pembuatan surat dukungan, hubungan afiliasi antara Terlapor II dan Terlapor III Majelis Komisi menilai hubungan kerjasama Terlapor II, dan Terlapor III untuk mengatur dan menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender, sedangkan Terlapor III berperan sebagai perusahaan pendamping.

Atas paparan tersebut, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa:

1. Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 444.175.200,00 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); dan

4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 190.360.800,00  (Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Balikpapan, 23 Oktober 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia