KPPU Apresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Materi Undang-Undang No.5 Tahun 1999

JAKARTA – Hari ini (Rabu, 20 September 2017) Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi  (Judicial review) atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (UU NO 5 Tahun 1999) tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam Putusan Nomor Register Perkara 85/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penggunaan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU No 5 Tahun 1999 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain”.

Sedangkan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan”.

Terhadap putusan tersebut, Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menyampaikan apresiasinya kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha. “Mahkamah Konstitusi benar-benar telah mempertimbangkan secara matang mengenai pentingnya penerapan frasa pihak lain dalam penegakan hukum persaingan usaha khususnya dalam menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada tidak hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga pihak yang terkait dengan pelaku usaha” papar Syarkawi.

Syarkawi juga sependapat dengan Mahkamah Konstitusi terkait frasa penyelidikan dan/atau pemeriksaan dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf I, serta pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 harus ditafsirkan sebagai pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan, bukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981.

“Selanjutnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat semakin memperkuat upaya penegakan hukum persaingan usaha dan kelembagaan KPPU”, tutup Syarkawi.

Jakarta, 20 September 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Putusan KPPU Perkara No.17/KPPU-L/2016

BALIKPAPAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus bersalah kepada 3 (tiga) terlapor dalam perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang, Rabu, 20 September 2017.

Hadir sebagai Majelis Komisi dari perkara Chandra Setiawan sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Sukarmi dan Kamser Lumbanradja yang masing-masing sebagai Anggota Majelis, menjelaskan para terlapor dalam perkara ini adalah PT Karyatama Nagasari sebagai Terlapor I, PT Jasin Effrin Jaya sebagai Terlapor II, Sdri. Hj. Syarifah Rosita selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai Terlapor III, dan Panitia  Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Terlapor IV.

Dalam pembacaan putusan yang dilaksanakan di Ruang Sidang KPD Balikpapan, dipaparkan  bahwa objek perkara a quo pada putusan ini adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang, dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013, 2014, 2015 (multiyears), pada unit kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam persidangan, terungkap fakta adanya persekongkolan Horizontal berupa adanya hbungan keluarga antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya, terdapat tindakan persesuaian Dokumen Penawaran PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya, serta Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender a quo, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender a quo.

Selain itu terungkap melalui analisis persidangan, adanya persekongkolan vertikal berupa adanya tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Adhi Karya (Persero) hanya karena adanya ketidaksesuaian data antara isian nomor pajak dengan pembuktian kualifikasi dalam tahap prakualifikasi, sementara hal tersebut bukan merupakan hal yang substantif (immaterial) pada tender a quo tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu membuktikan adanya tindakan yang disengaja dalam rangka memfasilitasi PT Karyatama Nagasari menjadi pemenang pada tender a quo, adanya fasilitasi Panitia Tender kepada PT Karyatama Nagasari menjadi pemenang pada tender a quo membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Panitia Tender dan PT Karyatama Nagasari, serta adanya tindakan pengabaian Indikasi Persekongkolan diantara Peserta Tender.

Melihat bukti persidangan yang ada, Majelis Komisi memutuskan:
1. Menyatakan bahwa PT Karyatama Nagasari (Terlapor I), PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II), dan Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Terlapor IV) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Hj. Syarifah Rositah, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang) (Terlapor III) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum PT Karyatama Nagasari (Terlapor I), membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II), membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); dan
5. Melarang PT Karyatama Nagasari (Terlapor I) dan PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:
1. Bupati Kutai Kertanegara untuk memberikan instruksi kepada instansi terkait agar mempercepat penyelesaian proses pembayaran kompensasi ganti rugi atas pembebasan lahan warga masyarakat sekitar lokasi proyek a quo, sehingga Proyek Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang dapat segera diselesaikan.
2.    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara untuk:
a. Melanjutkan pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang yang terhenti, sehingga pekerjaan peningkatan jalan yang telah dilakukan tidak terhenti, sehingga Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
b. Memberi sanksi administratif kepada Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Terlapor IV karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
c. Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga petenderan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
d. Merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional.
e. Melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Pejabat di lingkungan instansi pemerintah yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen untuk lebih memperhatikan mengenai segala bentuk permasalahan pembebasan lahan pada setiap pengadaan barang dan/atau jasa.

Balikpapan, 20 September 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Putusan KPPU Perkara No.14/KPPU-L/2016

JAKARTA – KPPU putus perkara No.14/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun Anggaran 2015.

Hadir dalam pembacaan putusan adalah Kamser Lumbanradja sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Chandra Setiawan dan Sukarmi masing-masing sebagai Anggota Majelis. Dengan Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sebagai Terlapor I, Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sebagai Terlapor II, Sdr. Effendi, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar sebagai Terlapor III, Sdr. Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Benteng Selayar sebagai Terlapor IV, PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai Terlapor V, PT Murza Utama Sulselra sebagai Terlapor VI, PT Nokilalaki Sembada sebagai Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang sebagai Terlapor VIII.

Dalam sidang, dugaan pelanggaran yang dikemukakan adalah pelanggaran para Terlapor terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Para terlapor diduga melakukan persekongkolan horizontal berupa adanya persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh Orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-Sama, adanya kesamaan harga satuan biaya mobilisasi, adanya kesamaan harga satuan upah dan bahan, adanya kesamaan harga penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), adanya kemiripan Metode Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), adanya kemiripan redaksional Metode Pelaksanaan dan Gambar Item Pekerjaan, adanya kemiripan pipa pancang dan waktu pengurusan, adanya kesamaan kelengkapan dokumen penawaran, serta adanya kesamaan metadata.

Para terlapor juga diduga melakukan persekongkolan vertikal, dengan adanya perolehan bukti berupa adanya tindakan Kelompok Kerja (Pokja) APBN Selaku Terlapor I dan Kelompok Kerja (Pokja) APBN-P Selaku Terlapor II yang tidak Melakukan evaluasi rencana anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara benar, adanya kekurangpahaman Kelompok Kerja (Pokja) terhadap dokumen tender, adanya keterlibatan personil yang sama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tender, serta adanya tindakan Pokja APBN Selaku Terlapor I, Pokja APBN-P Selaku Terlapor II,  Saudara Effendi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sebagai Terlapor III, dan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta tender.

Melihat fakta selama persidangan, maka Majelis Komisi memutuskan:

  1. Menyatakan bahwa Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Selayar Tahun Anggaran 2015 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar selaku Terlapor I, Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Supervisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Selayar (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 (Lelang Tidak Mengikat) Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar selaku Terlapor II, Sdr. Effendi, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar selaku Terlapor III, Sdr. Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/Benteng Selayar selaku Terlapor IV, PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
  2. Menyatakan bahwa PT Murza Utama Sulselra selaku Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
  3. Menghukum PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, membayar denda sebesar Rp. 1.842.659.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  4. Menghukum PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  5. Menghukum PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  6. Melarang PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; dan
  7. Memerintahkan PT Karya Mandiri Jaya Pratama selaku Terlapor V, PT Nokilalaki Sembada selaku Terlapor VII, dan PT Cahya Mentari Cemerlang selaku Terlapor VIII untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Selain itu, Majelis Komisi juga memberi rekomendasi kepada Menteri Perhubungan untuk:

  1. Memberi sanksi administratif kepada Kelompok Kerja (Pokja) APBN selaku Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) APBN-P selaku Terlapor II, Saudara Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terlapor III, dan Saudara Hasfar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Terlapor IV karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; dan
  2. Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

Jakarta, 13 September 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

KPPU Selenggarakan Seminar Internasional Se-Asia Timur

BALI – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelenggarakan seminar internasional dengan tajuk International Seminar Academic Network on Competition Policy: Building Knowledge Hub and Regional Expertise Towards the Harmonization of Competition Policy in East Asia Region, di Courtyard Marriot Nusa Dua Resort Bali, pada Rabu, 6 September 2017.

Seminar dihadiri oleh pakar-pakar pendidikan dan akademisi dari dalam dan luar negeri. Seperti Kementerian Riset dan Teknologi, William Kovacic dari George Washington University, Prof. Dr. Ningrum N. Sirait dari Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Rhonda Smith dari Melbourne University, Prof. Dr. Stefan Koos dari Bundeswehr University, dan Prof. Dr. Abu Bakar Munir dari Malaya University. Serta dihadiri oleh akademisi dari universitas-universitas di Indonesia.

Tujuan dari seminar internasional ini adalah menginternalisasi ilmu persaingan usaha pada akademisi dalam dan luar negeri, sehingga memiliki pemahaman yang sama terhadap ilmu ini, dan dapat diimplementasikan dalam pengembangan peradaban manusia. Baik dari sisi ekonomi maupun hukum persaingan usaha.

Seminar internasional ini dibuka oleh Wakil Ketua KPPU, R. Kurnia Sya’ranie, yang memberikan pemaparan seputar pentingnya nilai-nilai persaingan usaha dalam kemajuan dan peradaban manusia, terlebih pada akademisi yang hadir. Turut menjadi pembicara pada seminar internasional, Komisioner KPPU M. Nawir Messi, Chandra Setiawan, Tresna P. Soemardi, Munrokhim Misanam, dan Saidah Sakwan.

Dalam seminar internasional, KPPU mendorong pembentukan komunitas akademisi dalam bidang persaingan usaha. Komunitas ini tergabung dalam Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU), yang dibentuk untuk menaungi penelitian dan pembentukan knowledge hub persaingan usaha. Ke depannya, KPPU mendorong terbentuknya International Competition Network se-Asia Timur, yang dapat mewadahi seluruh akademisi ilmu persaingan usaha di wilayah Asia Timur.

Bali, 6 September 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

EATOP, ANCP, dan EACON

EAST ASIA TOP LEVEL MEETING ON COMPETITION LAW & POLICY,

EAST ASIA CONFERENCE ON COMPETITION LAW, dan

INTERNATIONAL SEMINAR BY ACADEMIC NETWORK OF COMPETITION POLICY

JAKARTA – Dalam rangka melaksanakan dan membina hubungan kerja sama luar negeri dengan lembaga-lembaga di Internasional KPPU dituntut untuk aktif menjalin hubungan baik yang diwujudkan dengan partisipasi dan pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan, di antaranya pertemuan resmi, seminar, workshop, dan forum-forum lain di tingkat internasional yang turut menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU dan kebijakan persaingan nasional yang penting dalam mendorong dan mendukung kinerja KPPU dalam mengawasi pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Hubungan Kerjasama yang telah dibina dengan baik oleh KPPU semenjak awal berdiri adalah hubungan kerja sama dengan Japan Fair Trade Commission (JFTC), kedua lembaga secara aktif telah memprakarsai pembentukan East Asia Top Level Official’s (EATOP) Meeting di Bogor, Indonesia pada tahun 2005. Pertemuan ini di inisiasi oleh Ketua Japan Fair Trade Commission (JFTC) dan didukung oleh Ketua KPPU pada masa tersebut, atas dibutuhkannya kerangka kerja sama bagi pimpinan dan pejabat tinggi lembaga persaingan usaha untuk bertemu dan bertukar informasi serta berdiskusi terkait kebijakan persaingan usaha.

Setelah menjadi tuan rumah bagi pertemuan EATOP pertama di Bogor, pada tahun 2005 KPPU Indonesia kembali akan menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan The 13th East Asia Top Level Official’s Meeting on Competition Policy, Tujuan forum ini adalah untuk memperkuat networking para pimpinan otoritas persaingan usaha atau bertukar pikiran tentang implementasi hukum dan kebijakan persaingan di wilayah tersebut, serta untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan bantuan teknis yang dilaksanakan di wilayah tersebut. Pertemuan EATOP terdiri atas 10 (sepuluh) ekonomi ASEAN, ekonomi lain di Asia Timur seperti Jepang, Korea, Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, dan Mongolia, serta Australia yang baru bergabung tahun 2015 karena meningkatnya kerja sama ekonomi ASEAN dengan para mitra kerjanya. Salah satu fokus EATOP adalah peningkatan kapasitas hukum dan kebijakan persaingan di wilayah, serta koordinasi bantuan teknis antara mitra wicara dan penerima manfaat bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi kebijakan persaingan usaha, Selain itu pertemuan juga berfokus pada pertukaran informasi terkait perkembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha di wilayah.

EATOP Meeting dan EAC Conference ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 September sampai 7 September di Bali, kegiatan ini sangat penting dan strategis mengingat keberadaan KPPU sebagai salah satu inisiator awal pertemuan EATOP dan tingginya pengakuan publik internasional atas peranan KPPU bagi perkembangan hukum dan kebijakan persaingan di wilayah.

Selain bermanfaat bagi penentuan arah dan kebijakan perkembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha di Asia Timur, pelaksanaan kegiatan ini juga akan menunjukkan komitmen aktif KPPU di forum internasional, sekaligus meningkatkan kompetensi lembaga dalam penegakan hukum persaingan, agar sesuai dengan standar/best practice internasional.

Selain EATOP Meeting dan EAC Conference untuk tujuan kesinambungan penanaman nilai-nilai persaingan usaha yang sehat tersebut, KPPU melakukan kegiatan internalisasi yang menyasar kalangan akademisi di lingkungan perguruan tinggi dimana akhirnya pada tanggal 5 April 2017 terbentuklah  forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU), FDPU diharapkan dapat menjadi awal pembentukan knowledge hub  persaingan usaha, tidak hanya di lingkup nasional namun juga di lingkup regional. Untuk tujuan tersebut, KPPU bekerjasama dengan FDPU menyelenggarakan Seminar Internasional yang mengundang para akademisi/ahli persaingan usaha di kawasan Asia Timur. Seminar dengan tema “Building Knowledge Hub and Regional Expertise Toward  the Harmonization  of Competition Policy in East-Asia Region” yang akan dihadiri oleh para ahli dan pengajar persaingan usaha se Asia Timur ini akan membahas isu-isu penting dan strategis terkait dengan dinamika persaingan usaha di kawasan Asia-Timur. Ditargetkan seminar internasional ini turut menjadi momentum bagi pembentukan East Asia Academic Network on Competition Policy, suatu jaringan akademis persaingan usaha tingkat Asia Timur.

Jakarta, 29 Agustus 2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Terlibat Persekongkolan Tender, Para Terlapor Perkara Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era Didenda Total Rp 10.183.700.000,-

Pontianak (28/8) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus bersalah kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X, di mana telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terlapor melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada Sidang Pembacaan Putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era, Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts. Kota Putussibau-Tanjung Kerja dan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat.

Terlapor I yakni PT Ligas Cipta Mulia, Terlapor II yakni PT Rajawali Sakti Kalbar, Terlapor III yakni PT Semesta Tunggal Perkasa, Terlapor IV yakni PT Lintas Kapuas Persada, Terlapor V yakni PT Mandiri Kita Perkasa, Terlapor VI yakni PT Ariaputra Dwi Prima, Terlapor VII yakni PT Arung Benua Nusantara, Terlapor VIII yakni PT Nokannayan, Terlapor IX yakni PT Selaras Usaha Bersama, dan Terlapor X yakni Pokja Satker PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULP Kalimantan Barat TA 2015.

Dugaan yang diajukan pada perkara yang menghadirkan Dr. M. Syarkawi Rauf, S.E., M.E sebagai Ketua Majelis Komisi, Saidah Sakwan, MA dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. yang masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, adalah (1) Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era dengan nilai HPS sebesar Rp 32.970.250.000,- (Tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (2) Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts. Kaltimdengan nilai HPS sebesar Rp 33.020.250.000,- (tiga puluh tiga milyar dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (3) Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts. Kota Putussibau Tanjung Kerja dengan nilai HPS sebesar Rp 27.470.250.000,- (Dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan (4) Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau, Kalimantan Baratdengan nilai HPS sebesar Rp 17.973.890.000,- (Tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dalam sidang, dikemukakan bahwa terdapat hasil analisis tentang Persekongkolan Horizontal, tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih dan/atau secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan kerjasama antara peserta tender (penyedia jasa) dengan pelaku usaha lain dan/atau dengan sesama peserta tender (penyedia jasa).

Para Terlapor telah terbukti dalam melakukan kesamaan pada metode pelaksanaan, melakukan kesamaan pada Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), melakukan kesamaan kesalahan format pengetikan dalam Dokumen Daftar Personil Inti, melakukan kesalahan pengunggahan Surat Jaminan Penawaran, keesamaan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), adanya kesamaan IP Address dan Metadata, adanya Peran sdr. Daniel alias Ateng selaku Direktur Terlapor VII, dan adanya bukti yang didukung oleh bukti lain berupa surat dukungan peralatan yang berurutan serta nomor surat dukungan Bank yang berurutan.

Setelah melihat jalannya persidangan yang ada, Majelis Komisi mengambil keputusan sebagai berikut:

1.    Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlaor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2.    Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 4.084.800.000,00 (empat milyar delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3.    Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 2.245.800.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4.    Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 1.223.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5.    Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 116.400.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6.    Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 110.600.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7.    Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8.    Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp. 2.071.800.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9.    Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp 33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10.    Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 91.900.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
11.    Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX melakukan pembayaran denda dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Kepada Para Terlapor yang merasa keberatan terhadap putusan dimaksud, diperkenankan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri  Pontianak dengan jangka waktu pengajuan keberatan selama 14 (empat belas)  hari kerja.

Jakarta, 28 Agustus 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

PN Jakarta Pusat Kuatkan Putusan KPPU terkait Kartel Perdagangan Sapi Impor

JAKARTA – Upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kartel perdagangan sapi impor akhirnya usai setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara a quo Baslin Sinaga, SH., MH. selaku Ketua Majelis Hakim dan Mas’ud, SH., MH., dan Hariono, SH.selaku anggota Majelis Hakim Perkara No. 319/PDT.G/2016/PN.JKT.PST menolak seluruh permohonan keberatan dan sekaligus menguatkan Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2015 (Selasa, 1 Agustus 2017).

Sebelumnya, KPPU melalui Putusan No. 10/KPPU-I/2015 terkait dugaan praktek kartel dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK) tahun 2013-2015, telah menyatakan 32 (tiga puluh dua) Terlapor terbukti secara dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan selanjutnya menjatuhkan sanksi denda kepada seluruh Terlapor dimaksud dengan total 106,86 milyar rupiah (Jum’at, 22 April 2016).

Adapun ketiga puluh dua Terlapor tersebut adalah sebagai berikut : 1. PT Andini Karya Makmur, selaku Terlapor I; 2. PT Andini Persada Sejahtera selaku Terlapor II; 3. PT Agro Giri Perkasa selaku Terlapor III; 4. PT Agrisatwa Jaya Kencana selaku Terlapor IV; 5. PT Andini Agro Loka selaku Terlapor V; 6. PT Austasia Stockfeed selaku Terlapor VI; 7. PT Bina Mentari Tunggal selaku Terlapor VII; 8. PT Citra Agro Buana Semesta selaku Terlapor VIII; 9. PT Elders Indonesia selaku Terlapor IX; 10. PT Fortuna Megah Perkasa selaku Terlapor X; 11. PT Great Giant Livestock selaku Terlapor XI; 12. PT Lembu Jantan Perkasa selaku Terlapor XII; 13. PT Legok Makmur Lestari selaku Terlapor XIII; 14. PT Lemang Mesuji Lestary selaku Terlapor XIV; 15. PT Pasir Tengah selaku Terlapor XV;16. PT Rumpinary Agro Industry selaku Terlapor XVI; 17. PT Santosa Agrindo selaku Terlapor XVII; 18. PT Sadajiwa Niaga Indonesia selaku Terlapor XVIII; 19. PT Septia Anugerah selaku Terlapor XIX; 20. PT Tanjung Unggul Mandiri selaku Terlapor XX; 21. PT Widodo Makmur Perkasa selaku Terlapor XXI; 22. PT Kariyana Gita Utama selaku Terlapor XXII;23. PT Sukses Ganda Lestari selaku Terlapor XXIII; 24. PT Nusantara Tropical Farm selaku Terlapor XXIV; 25. PT Karya Anugerah Rumpin selaku Terlapor XXV; 26. PT Sumber Cipta Kencana selaku Terlapor XXVI; 27. PT Brahman Perkasa Sentosa selaku Terlapor XXVII; 28. PT Catur Mitra Taruma selaku Terlapor XXVIII; 29. PT Kadila Lestari Jaya selaku Terlapor XXIX; 30. CV Mitra Agro Sangkuriang selaku Terlapor XXX; 31. CV Mitra Agro Sampurna selaku Terlapor XXXI; dan 32. PT Karunia Alam Sentosa Abadi selaku Terlapor XXXII.

Dalam proses pemeriksaan terhadap perkara yang berawal dari inisiatif KPPU ini, Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, didampingi oleh Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Dr. Sukarmi,S.H., M.H., Saidah Sakwan, M.A., Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec, Ph.D., dan Prof.Tresna P. Soemardi, S.E, M.S., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, menemukan fakta-fakta tentang kesepakatan yang dilakukan dengan difasilitasi Asosiasi Produsen Daging & Feedloter Indonesia (APFINDO) melalui rangkaian pertemuan yang pada akhirnya menunjukkan kesamaan tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor, adanya rescheduling sales yang dikategorikan sebagai penahanan pasokan sapi impor di wilayah Jabodetabek dan/atau pengaturan pemasaran yang berdampak pada kenaikan harga yang tidak wajar yang merugikan kepentingan umum. Tindakan penahanan pasokan dilakukan para Terlapor secara seragam dengan cara tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Terhadap Putusan KPPU tersebut 30 (tiga puluh) Terlapor mengajukan keberatan, sedangkan 2 (dua) Terlapor lainnya, yaitu Terlapor III/PT Agro Giri Perkasa dan Terlapor XXV/PT Karya Anugerah Rumpin tidakmengajukan keberatan terhadap putusan KPPU a quo dan telah membayar lunas denda pelanggaran persaingan usaha, masing-masing sebesar Rp. 4.051.199.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan Rp 194.906.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah).

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menyampaikan apresiasinya. “Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah memberikan kepastian hukum tegaknya persaingan usaha yang sehat di Indonesia, sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang telah menanggung tingginya harga daging sapi sebagai dampak praktek kartel” ungkap Syarkawi.

Selanjutnya Syarkawi mengharapkan agar kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk melakukan perbaikan mekanisme perdagangan daging sapi impor yang lebih sehat. “Stop kartel, dan mari para stakeholder bersama-sama mendorong terciptanya efisiensi yang berkeadilan dalam perdagangan sapi impor, tidak saja adil bagi pelaku usaha tetapi adil bagi masyarakat” ajak Syarkawi.

Tahap berikutnya, Direktur Penindakan KPPU, Gopprera Panggabean, menjelaskan bahwa para Terlapor mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum kasasi bilamana keberatan terhadap hasil Putusan PN Jakarta Pusat dimaksud. “Usai Putusan PN Jakarta Pusat ini para Terlapor diharapkan dapat melaksanakan Putusan KPPU, namun bila masih terdapat keberatan, undang-undang memberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung” jelas Panggabean.

Jakarta, 2 Agustus 2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

KPPU dan BPS Bangun Basis Data dan Sistem Informasi Statistik di Bidang Persaingan Usaha dan Kemitraan

JAKARTA – Menghadapi dinamika persaingan usaha yang semakin cepat dan komplek, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai perlu langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan yang dimilikinya, salah satunya melalui networking dengan institusi yang kredible.

Kali ini KPPU menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bersinergi dalam
penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik bidang persaingan usaha dan kemitraan.

Terdapat beberapa point kesepakatan kerja sama yang disetujui oleh KPPU dan BPS, salah satunya adalah mengenai penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan dan penganggaran, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data dan informasi statistik bidang persaingan usaha dan kemitraan.

Usai menandatangani nota kesepahaman dimaksud pagi tadi (Rabu, 26 Juli 217), Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menjelaskan pentingnya sinergi KPPU dengan BPS ini harus dilakukan. “Dalam penanganan berbagai kasus yang dihadapi, KPPU memerlukan dukungan data-data yang memadai serta terjamin validitasnya. Dan ini ada di BPS, sebagai satu-satunya rujukan statistik di Indonesia sebagaimana didengungkan Presiden Joko Widodo” terang Syarkawi.

Sementara itu Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto menyambut baik kerja sama BPS dan KPPU ini. “Kerja sama ini merupakan komitmen BPS dalam mengimplementasikan kebijakan satu data guna mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat” jelas Kecuk.

Lebih lanjut KPPU dan BPS juga bersepakat dalam membangun dan mengembangkan basis data dan sistem informasi statistik dibidang persaingan usaha dan kemitraan.

Basis data ini menurut Syarkawi akan menjadi sangat strategis dalam mendukung analisa yang akan dilakukan KPPU. “Kami meyakini dengan adanya ketersediaan basis data dan sistem informasi statistik khusus persaingan usaha dan kemitraan akan dapat meningkatkan kualitas Putusan dan saran pertimbangan yang akan dihasilkan oleh KPPU” tutup Syarkawi.

Jakarta, 26 Juli 2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PN Mamuju Menangkan KPPU atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh PT Passokorang, Dkk

MAMUJU – Gugatan perbuatan melawan hukum yang diupayakan kepada pihak terlapor Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh PT Passokorang, dkk atas perkara nomor 06/PDT.G/2017/PN.MAM akhirnya dimenangkan oleh KPPU, atas keputusan Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, 25 Juli 2017.

Sidang yang dipimpun oleh Ketua Majelis Hakim PN Mamuju Dwiyantoro, S.H., dengan Hakim Anggota Erwin Ardian, S.H.,M.H. dan Harwansah, S.H.,M.H., dan Panitera Pengganti Andi Hasanuddin, S.H., menjatuhkan Putusan niet ontvankelijke verklaard (Putusan NO) atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil yaitu nebis in idem.

Dalam perkara a quo, isi gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan menerbitkan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014. Dalam Putusan tersebut, KPPU Menyatakan bahwa Terlapor I sampai dengan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan menghukum PT Passokorang (Terlapor III) membayar denda sebesar Rp10.108.000.000, PT Aphasko Utamajaya (Terlapor IV) membayar denda sebesar Rp4.234.575.000, PT Usaha Subur Sejahtera (Terlapor V) membayar denda sebesar Rp3.680.300.000, PT Sabar Jaya Pratama (Terlapor VI) membayar denda sebesar Rp3.438.900.000, PT Bukit Bahari Indah (Terlapor VII) membayar denda sebesar Rp3.296.475.000, PT Putra Jaya (Terlapor VIII) membayar denda sebesar Rp2.128.650.000, PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) membayar denda sebesar Rp2.932.500.000, dan PT. Duta Indah Pratama Mamuju (Terlapor X) membayar denda sebesar Rp1.000.000.000, yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Keberatan atas Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2013 tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, dan Terlapor IX kemudian mengajukan upaya hukum mulai dari upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri, Kasasi di Mahkamah Agung RI bahkan upaya hukum Peninjaun Kembali di Mahkamah Agung RI. Dalam prosesnya justru Putusan KPPU dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan No. 238/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Mks. tanggal 12 Februari 2015, selanjutnya dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim Agung dengan Putusan Kasasi No. 430 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 tanggal 31 Agustus 2015. Dengan demikian Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Masih belum menerima Putusan KPPU, Para Terlapor menempuh upaya hukum luar biasa dan lagi-lagi Majelis Hakim Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 117 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016 tanggal 14 Desember 2016 kembali menguatkan Putusan KPPU.

Tetap tidak puas dengan hasil proses upaya hukum terhadap Putusan KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan MARI No. 3 Tahun 2005, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN. Mamuju melawan KPPU sebagai Tergugat I dan menempatkan Pokja Pengadaan Wilayah I (dahulu Terlapor I) sebagai Tergugat II serta Pokja Pengadaan Wilayah II (dahulu Terlapor II) sebagai Tergugat III. Dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil kepada KPPU dengan total sebesar Rp.15.000.000.000,-. Setelah melalui proses pembuktian, penyerahan alat bukti surat, mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli, Majelis Hakim PN. Mamuju kemudian memutuskan bahwa Majelis mengadili Dalam Provisi, dengan menolak tuntutan provisi ParaPenggugat, dalam pokok perkara (1) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan (2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp.747.000.

Terkait tuntutan provisi Para Penggugat ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Putusan Tergugat I perkara nomor 9/KPPU-L/2013 per tanggal 20 Juni 2014 tidak dapat dilaksanakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini. Majelis Hakim juga berpandangan bahwa putusan KPPU telah diajukan upaya hukum keberatan dan berkekuatan hukum tetap, sementara perkara keberatan ini diajukan sebagai perbuatan melawan hukum namun dengan objek sengketa yang sama yakni Putusan KPPU tersebut, maka tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu sudah seharusnya untuk ditolak. Adapun dalam pokok perkara, Majelis Hakim PN. Mamuju berpandangan bahwa perkara a quo mengandung asas nebis in idem karena memiliki kesamaan baik atas pihak-pihak yang berperkara, objek perkara yang sama dan alasan yang sama sebagaimana telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PN. Makassar No. 238/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Mks. tanggal 12 Februari 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 430 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 tanggal 31 Agustus 2015. Pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan keterangan Ahli yang disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H. dan Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M.

Direktur Penindakan KPPU, Gopprera Panggabean, menyambut baik putusan PN. Mamuju ini dan mengapresiasi secara maksimal atas hasil yang diperoleh, “Kami sangat mengapresiasi putusan ini karena telah memberikan kepastian hukum dan mempertegas bahwa Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2013 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Kami berharap PT. Passokorang, dkk segera melaksanakan Putusan KPPU tersebut. Kami akan menempuh jalur hukum apabila PT. Passokorang, dkk tetap tidak melaksanakan Putusan KPPU tersebut,” jelas Panggabean.

Jakarta, 25 Juli 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PN Makassar: Terdapat Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao

JAKARTA – Dukungan terhadap upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktek persekongkolan tender kembali bergulir. Kali ini Pengadilan Negeri (PN) Makassar melalui Putusan Nomor 131/Pdt.Sus-KPPU/2017/Pn. Mks telah menguatkan Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2016 terkait 6 Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan total nilai HPS Rp. 90.5 Milyar.

Perkara ini diawali adanya keberatan pelaku usaha terhadap Putusan Majelis Komisi KPPU Perkara No. 07/KPPU-L/2016 yang terdiri dari Drs. Munrokhim Misanam, MA. Ec., Phd sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Ir. Tresna Soemardi, S.E., M.S. dan R. Kurnia Sya’ranie S.H., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, yang telah memutuskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pengadaan, CV. Nira Manis, PT. Imsiar, CV. Lima Bintang Persada, PT. Cahaya Abadi Global, PT. Istana Bunga Baru dan PT. Pilar Nusbah Alam terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, menghukum CV. Nira Manis membayar denda Rp. 1.939.355.520, menghukum PT. Imsiar membayar denda Rp. 645.227.520, menghukum CV. Lima Bintang Persada Rp. 646.177.920, menghukum PT. Cahaya Abadi Global membayar denda Rp. 651.563.520, menghukum PT. Istana Bunga Baru membayar denda Rp. 126.136.800 dan menghukum PT. Pilar Nusbah Alam Jaya membayar denda Rp. 2.590.379.520.

Dari 8 (delapan ) Terlapor perkara a quo yaitu: Pejabat Pembuat Komitmen (Terlapor I), Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 (Terlapor II), CV. Nira Manis (Terlapor III), PT. Imsiar (Terlapor IV), CV. Lima Bintang Persada ( Terlapor V), PT. Cahaya Abadi Global (Terlapor VI), PT. Istana Bunga Baru (Terlapor VII) dan PT. Pilar Nusbah Alam (Terlapor VIII), terdapat 5 (lima) Terlapor yang mengajukan keberatan ke PN Makassar yaitu CV. Nira Manis (Pemohon Keberatan I), CV. Lima Bintang Persada (Pemohon Keberatan II), PT. Imsiar (Pemohon Keberatan III), dan PT. Cahaya Abadi Global (Pemohon Keberatan IV), dan PT. Pilar Nusbah Alam (Pemohon Keberatan V).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PN Makassar Perkara Nomor 131/Pdt.Sus-KPPU/2017/Pn. Mks yang terdiri dari Sdr. Kasianus Telaumbanua S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Sdr. Adhar S.H.,M.H. dan Sdr. Kadarisman Iskandar S.H., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dengan dibantu Panitera Pengganti Sdr.Ungardin, S.H. menyatakan kesamaan alamat, kesamaan dokumen penawaran, kesamaan metadata, dan hubungan afiliasi, kesamaan penyusunan harga penawaran yang mendekati HPS, dan persekongkolan antara CV. Nira Manis (Pemohon Keberatan I), CV. Lima Bintang Persada (Pemohon Keberatan II), PT. Imsiar (Pemohon Keberatan III), dan PT. Cahaya Abadi Global (Pemohon Keberatan IV) telah cukup dipertimbangkan dan dibuktikan dalam Putusan KPPU sehingga perbuatan yang diduga melanggar Pasal 22 (persekongkolan tender) UU No. 5 Tahun 1999 telah terbukti memenuhi unsur.

Namun Majelis Hakim dalam putusannya tidak menguatkan Putusan KPPU secara keseluruhan karena terdapat salah satu permohonan pemohon yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Keberatan PT. Pilar Nusba Alam Jaya (Pemohon Keberatan V) tidak dapat dibuktikan oleh KPPU dalam Putusan No. 07/KPPU-L/2016 terkait adanya perjanjian, keterangan saksi, catatan penting dan atau informasi dan perbuatan atau tindakan yang dapat menjerat PT. Pilar Nusba Alam Jaya (Pemohon Keberatan V) dan PT istana Bunga Baru (Terlapor VII), serta Ahmad sukri sebagai Ketua Pokja (Terlapor II) dalam pembuatan dokumen penawaran yang mengarah pada konspirasi atau persekongkolan yang melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Susunan Pengurus PT. Pilar Nusbah Alam Jaya dengan PT. Istana Bunga Baru adalah berbeda serta kerja sama penyusunan dokumen PT. Pilar Nusbah Alam Jaya dengan PT. Istana Bunga Baru yang dilakukan terhadap tender yang berbeda adalah tidak serta merta membuktikan adanya persekongkolan. PT. Pilar Nusbah Alam tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam Putusan Majelis Hakim PN Makassar Nomor 131/Pdt.Sus-KPPU/2017/Pn. Mks tanggal 18 Juli 2017 memuat amar putusan sebagai berikut: pertama menolak seluruh permohonan keberatan pemohon keberatan I, sampai dengan pemohon keberatan IV terhadap Putusan KPPU, kedua menyatakan menguatkan Putusan KPPU Nomor 07/ KPPU-L/2016 tanggal 27 Maret 2017 terhadap Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, pemohon Keberatan III, Pemohon keberatan IV, ketiga mengabulkan seluruh keberatan pemohon keberatan dari pemohon keberatan V terhadap Putusan KPPU Nomor 07/ KPPU-L/2016 tanggal 27 Maret 2017, keempat membatalkan putusan KPPU tersebut terhadap Pemohon Keberatan V, dan Menghukum Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, pemohon Keberatan III, Pemohon keberatan IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Direktur Penindakan Sekretariat KPPU, Gopprera Panggabean, menambahkan bahwa selain diktum putusan, dalam Putusan KPPU Nomor 07/ KPPU-L/2016 Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Komisi untuk menyampaikan 4 (empat) rekomendasi kepada beberapa pihak.

Pertama merekomendasikan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan/atau jasa di seluruh Satuan Kerja Kementerian Pertanian. Kedua merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan untuk melakukan update data Calon Penerima/Calon Lahan secara berkala. Ketiga merekomendasikan kepada kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan untuk melakukan perekrutan tim pengadaan dengan proses fit and proper test yang tepat. Keempat merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan untuk memberikan sanksi administratif kepada Ketua Pokja.

Lebih lanjut, Pangabean menyampaikan bahwa meski terdapat permohonan keberatan yang dikabulkan namun secara keseluruhan Majelis Hakim PN Makassar perkara a quo sepakat bahwa telah terjadi persekongkolan dalam proses tender 6 Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. “Secara umum kami apresiasi Putusan PN Makassar terhadap perkara a quo, dan selanjutnya kami akan mengajukan kasasi ke MA karena dalam Putusan PN terdapat satu permohonan keberatan yang dikabulkan”, pungkas Panggabean.

Jakarta, 21 Juli 2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia