MA Kabulkan Permohonan Kasasi KPPU terkait Perkara Kartel Bawang Putih Impor

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi  KPPU atas Putusan Pengadilan Negeri (PN)  Jakarta Utara No. 2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Jkt. Utr terkait Importasi Bawang Putih. Informasi tersebut diperoleh KPPU berdasarkan website resmi MA. Perkara kasasi yang diajukan KPPU ( in casu Pemohon Kasasi) tercatat dengan nomor register No. 1495 K/Pdt.Sus-K/2017. Putusan dibacakan pada tanggal 25 April 2018 dengan amar putusan permohonan KPPU dikabulkan. Susunan Majelis Hakim yang menangani perkara kasasi tersebut terdiri dari DR. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. , I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. DR.  Takdir Rahmadi S.H., LL.M dan Panitera Pengganti Edy Wibowo S.H., M.H.

Perkara kasasi berawal dari permohonan kasasi KPPU terhadap putusan Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang membatalkan Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2013. KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis Hakim PN (Judex Factie) memutuskan membatalkan putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2013. Dalam pertimbangannya Judex Factie  menilai  pelanggaran Pasal 19 huruf c tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, hanya didasarkan pada bukti tidak langsung  (indirect evidence), tetapi tidak didukung oleh alat bukti langsung (direct evidence). Pengaturan pasokan bawang putih dan persekongkolan hanya berdasarkan pada bukti tidak langsung yakni adanya kesamaan dalam pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) dan perpanjangan SPI, namun demikian hal tersebut bukannya sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar Pasal 19 huruf c UU No. 5 tahun 1999, karena KPPU in casu Termohon Keberatan tidak pernah menemukan adanya bukti (dokumen, surat atau keterangan lain) yang menunjukkan secara langsung adanya perjanjian diantara Pemohon Keberatan. Selain itu,  Termohon keberatan tidak dapat membuktikan secara langsung adanya hubungan afiliasi diantara pelaku usaha yang saling bersaing, hanya berdasarkan pada dugaan terdapat beberapa pelaku usaha yang menggunakan orang yang sama dalam pengurusan dokumen SPI dan perpanjangannya, adanya hubungan afiliasi namun tidak didukung adanya dokumen atau saksi yang menyebutkan benar adanya hubungan afiliasi. Metode yang digunakan oleh Termohon Keberatan untuk membuktikan adanya harga bawang putih yang sama yaitu dengan metode sampling yang dilakukan di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur periode bulan Oktober 2012 sampai dengan 1 Mei 2013 tidak tepat diterapkan mengingat kedudukan Pemohon keberatan I sampai dengan Pemohon Keberatan XVI tidak hanya berada di wilayah Jawa Timur, namun juga tersebar dibeberapa wilayah yaitu Medan dan Jakarta. Majelis Hakim juga menyatakan sependapat dengan Pemohon Keberatan XVII dan Pemohon Keberatan XVII yang menyatakan terminologi “bersekongkol dengan pihak lain” yang digunakan dalam Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 haruslah mengacu pada defenisi persekongkolan berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 tahun 1999 yang mensyaratkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh dan antar pelaku usaha (bukan antara pelaku usaha dengan pemerintah. Bersekongkol dengan pihak lain di sini harus diartikan sebagai persekongkolan antara suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Hal ini karena tujuan dari adanya persekongkolan tersebut adalah untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Putusan Termohon tidak berdasarkan pada alat bukti yang sah, maka putusan ini beralasan hukum untuk dibatalkan.

KPPU tidak menerima putusan Judex Factie  dan mengajukan kasasi ke MA. Kasasi diajukan karena Judex Factie dinilai salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dalam memori kasasi yang disampaikan KPPU ke MA disebutkan bahwa Judex Factie telah salah melakukan penerapan hukum terkait kedudukan hukum Termohon Kasasi I yang seharusnya mengajukan keberatan di PN Medan sesuai dengan kedudukan hukumnya bukan di PN Jakarta Utara.  Putusan KPPU sudah berdasarkan pada alat bukti yang sah karena diperoleh dari sumber sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan sah menurut hukum. Dokumen diperoleh dari Bea Cukai dan Impor dan pihak-pihak terkait lain termasuk para Termohon Kasasi sendiri. Sedangkan keterangan saksi, ahli dan keterangan Terlapor diperoleh dari proses hukum yang sah, saksi dan ahli disumpah, dan tidak melanggar hukum.  Judex Factie  telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh KPPU. Bukti yang diajukan oleh KPPU berupa bukti sebagaimana terdapat dalam berkas perkara Putusan KPPU berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan dokumen.

Kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi XVI adalah menggunakan pihak yang sama untuk melakukan pengurusan SPI dan atau perpanjangan SPI dan melakukan pengaturan pasokan  bawang putih yang direalisasikan maupun tidak. Pengurusan SPI oleh pihak yang sama yang mana seharusnya tidak mungkin sesama pesaing menggunakan orang yang sama untuk mengurus dokumen perusahaannya, apalagi SPI merupakan izin yang vital terkait importisasi bawang putih. Selain pengurusan SPI oleh orang yang sama, terdapat kerjasama antar para Termohon Kasasi yang masih memiliki hubungan keluarga dan beberapa susunan kepengurusan perusahaan adalah sama. Kerjasama dilakukan untuk mengatur pasokan bawang putih yang direalisasikan maupun tidak tanpa mengindahkan kewajiban merealisasikan kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan volume dan jangka waktu tertentu merupakan bagian dari upaya untuk mengatur pasokan dan harga bawang putih di pasar.

Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain…..dst” memiliki unsur subjek hukum yang sama yaitu pelaku usaha dan pihak lain yang dilarang untuk melakukan persekongkolan. Penjabaran unsur-unsur persekongkolan telah diuraikan pada Perkom No. 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22. Dalam pedoman tersebut, unsur pihak lain disebutkan para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender. Hal tersebut dikuatkan keterangan Ahli Faisal Basri bahwa pelaksanaan kartel tidak harus selalu melibatkan sesama pelaku usaha, namun dapat juga di luar pelaku usaha.

Jakarta, 3 Juli 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

Putusan Kartel Ban Inkracht

JAKARTA – Pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, KPPU telah menerima relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167-PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 25 Januari 2018 dalam perkara peninjauan kembali antara PT Bridgestone Tire Indonesia dan PT Sumi Rubber Indonesia masing-masing sebagai Pemohon P.K-I dan Pemohon P.K-II lawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) sebagai Termohon P.K. Bahwa isi putusan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: PT Bridgestone Tire Indonesia., dan Pemohon Peninjauan Kembali II: PT Sumi Rubber Indonesia tersebut;
  2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II/ Pemohon Kasasi I, II/ Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2014, KPPU telah memutus 6 (enam) Pelaku usaha produsen ban yaitu PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal, Tbk., PT Goodyear Indonesia, Tbk., PT Elang Perdana Tyre Industry, dan PT Industri Karet Deli secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Majelis Komisi juga menjatuhkan denda kepada masing-masing Terlapor sebesar Rp 25M (Dua puluh lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan ke kas negara. Atas Putusan KPPU No. 08/KPPU- I/2014 tersebut, Para Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri.

Dalam tingkat upaya hukum keberatan, pada tanggal 8 Juli 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Perkara 70/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN.Jkt.Pst yang pada pokoknya menguatkan Putusan KPPU dan mengubah besaran denda. Selanjutnya dalam upaya hukum kasasi, pada tanggal 14 Juni 2015, Mahkamah Agung telah memutus Perkara Nomor 221 K/pdt.Sus-KPPU/2016 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menolak permohonan kasasi Para Pemohon yang artinya adalah kembali menguatkan Putusan KPPU.

Dengan telah ditolaknya permohonan para Pemohon upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung maka Putusan KPPU No. 08/KPPU- I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

7 Mei 2018
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Presiden Memberhentikan dan Mengangkat Anggota KPPU

JAKARTA – KPPU telah menerima Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keangggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada hari Jumat tanggal 27 April 2018. Dengan demikian Anggota Komisi masa bakti 2012-2017 yaitu:
1. Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc.,
2. Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.
3. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
4. Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, S.E., M.E.
5. Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.
6. Saidah Sakwan, M.A.
7. R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H.
8. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.
9. Kamser Lumbanradja, M.B.A

Telah diberhentikan dengan hormat dan digantikan dengan 9 (sembilan) Anggota Komisi masa bakti 2018-2023 yaitu:

1. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum.
2. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.
3. Dinni Melanie, S.H., M.E.
4. Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.
5. Harry Agustanto, S.H., M.H.
6. Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.
7. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.
8. Ukay Karyadi, S.E., M.E.
9. Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Para Anggota Komisi akan segera aktif bertugas dan untuk itu mohon dukungan dan kerjasama dari seluruh Pihak agar ke depan KPPU dapat semakin maju, bekerja optimal penuh tanggung jawab dan dedikasi agar tercipta iklim usaha yang kondusif melalui iklim persaingan usaha yang sehat.

Jakarta, 30 April 2018
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Pendapat KPPU terkait Akuisisi Aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia

JAKARTA – Sebagaimana diketahui, Uber telah menjual aset, berikut operasional kegiatannya di Asia Tenggara (khususnya Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) kepada Grab pada akhir Maret 2018. Sebagai bagian dari akuisisi tersebut, Uber akan memiliki 27.5 persen saham di Grab dan menempatkan CEO Uber, sebagai salah satu Dewan Direksi (Board of Director) Grab. Efektif pada 10 April 2018, PT. Uber Indonesia Technology, operator Uber di Indonesia (selanjutnya disebut Uber Indonesia) menghentikan layanan aplikasinya untuk Indonesia. Namun, aplikasi tersebut masih dapat digunakan di negara lain dengan layanan Uber yang aktif.

Terkait dengan hal tersebut, KPPU telah menyampaikan himbauan kepada PT. Solusi Transportasi Indonesia (operator Grab di Indonesia, selanjutnya disebut Grab Indonesia) pada tanggal 28 Maret 2018 untuk menyampaikan notifikasi secara resmi kepada KPPU. Grab Indonesia menyampaikan surat balasan atas himbauan tersebut pada tanggal 3 April 2018, yang pada dasarnya menyampaikan bahwa transaksi tersebut merupakan pengambilalihan aset, dan oleh karena itu tidak ada perubahan kendali pada Uber Indonesia.

KPPU kemudian mengundang Grab Indonesia untuk hadir ke KPPU pada tanggal 16 April 2018 dan menjelaskan perihal pengalihan aset tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung KPPU Jakarta, hadir Managing Director Grab Indonesia yang menjelaskan bahwa Uber Indonesia tidak memiliki kantor atau badan hukum khusus Asia Tenggara, namun kantor didirikan di tiap negara di mana ada operasional Uber Indonesia. Adapun aset yang dialihkan meliputi berbagai peralatan, kontrak, dan karyawan yang dimiliki, tetapi tidak teknologi informasi dan hak kekayaan intelektual. Berbagai aset khusus tersebut tetap dimiliki Uber Indonesia, yang secara badan hukum masih aktif. Uber Indonesia pascaakuisisi aset tersebut menjadi pemegang saham minoritas di Grab Holding. Grab Indonesia pascaakuisisi akan melakukan pengembangan ke GrabFood, yakni jasa pengiriman (delivery) makanan.

KPPU melihat bahwa transaksi tersebut murni merupakan akuisisi aset dan tanpa perpindahan kendali dari Uber Indonesia ke Grab Indonesia. Transaksi tersebut juga bukan merupakan penggabungan usaha, karena badan hukum Uber Indonesia tetap ada dan tidak bergabung dengan Grab Indonesia. Memperhatikan kondisi tersebut, maka KPPU menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak wajib dinotifikasikan, karena berada di luar cakupan definisi penggabungan usaha, peleburan atau pengambilalihan yang diatur oleh UU No. 5/1999 dan PP No. 57/2010.

Lebih lanjut, untuk menjamin agar akuisisi tersebut tidak menimbulkan dampak khusus, KPPU akan melakukan monitoring aktif atas perkembangan persaingan usaha dan harga di sektor aplikasi transportasi berbasis online tersebut, yakni dalam mencegah potensi price leadership atau price fixing yang dapat meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi pasar.

Jakarta, 25 April 2018
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

KPPU Putus Bersalah Perkara Tarif Kargo dan Pos

JAKARTA – Majelis Komisi memutus bersalah pada terlapor perkara Nomor 03/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktik Monopoli Oleh PT Angkasa Pura II (Persero) Dalam Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo dan Pos Yang Dikirim (Outgoing) dan Diterima (Incoming) Melalui Bandara Kualanamu, di mana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5 Tahun 1999, pada 24 April 2018, di Jakarta.

Putusan dibacakan di muka sidang, dengan menghadirkan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D dan M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Kamser Lumbanradja, M.B.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Majelis Komisi menjelaskan, pasar produk perkara yang diperkarakan adalah adalah jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, khususnya terkait dengan penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos, serta penanganan kargo dan pos (termasuk namun tidak terbatas pada jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos). Dengan pasar geografis adalah Bandar Udara Kualanamu Medan.

Majelis juga menilai mengenai tarif ganda (double charge) ketika berjalannya Regulated Agent untuk kargo outgoing, dan berlakunya Daerah Keamanan Terbatas (DKT) untuk kargo incoming. Terdapat perilaku penyalahgunaan posisi monopoli (abused of monopoly power) yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) terhadap pengguna jasa terkait pelayanan dan pengiriman kargo dan pos yang justru tidak menciptakan kondisi yang efektif dan efisien dalam kegiatan usaha.

Dalam sidang, Majelis Komisi memutuskan kepada terlapor PT Angkasa Pura II (Persero) untuk membayar denda sebesar Rp6.538.612.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Majelis juga meminta terlapor untuk melakukan penurunan penetapan tarif pengiriman (outgoing) kargo dan pos dengan memperhitungkan kegiatan yang hilang setelah diambil alih oleh Regulated Agent (RA) dan mengembalikan proses pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandar Udara Kualanamu tanpa melalui Mitra Usaha PT Angkasa Pura II (Persero) di Lini II.

Jakarta, 24 April 2018
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Klarifikasi terkait Pemberitaan Tentang Persekongkolan dalam Proyek Infrastruktur

JAKARTA – Terkait dengan beberapa pemberitaan di media massa beberapa waktu yang lalu yang menyatakan bahwa KPPU ungkap persekongkolan dalam proyek infrastruktur pada Pemerintahan Presiden Jokowi, dapat dikatakan tidak tepat. KPPU selama ini tidak pernah secara spesifik menyasar persekongkolan dalam proyek infrastruktur dimaksud. KPPU sejak tahun 2000 hingga 2016 telah menerima Laporan dari masyarakat kurang lebih sebanyak 2.537 laporan, dimana 73 persen Laporan tersebut terkait dengan Pengadaan barang dan jasa, baik dalam lingkup pemerintah pusat maupun daerah. Laporan dari masyarakat ini berdasarkan amanat dari UU harus ditindaklanjuti.

Penanganan laporan dari masyarakat ini sejalan dengan kasus-kasus Korupsi yang selama ini ditangani oleh KPK, dimana lebih 80 persen adalah kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Rinciannya, selama ini, sejak tahun 2000 – 2016, KPPU Telah menangani sekitar 348 perkara, dimana 245 adalah perkara tender dalam pengadaan barang dan jasa.

Sementara sekitar 55 kasus adalah perkara non tender dan delapan adalah perkara keterlambatan dalam notifikasi merger. Sementara dari sisi nilai, perkara tender yang selama ini ditangani Oleh kppu mencapai sekitar 22,5 trilyun rupiah dan US$ 73,9 miliar. Selanjutnya, berdasarkan sektor, kasus yang Ditangani KPPU sejak tahun 2000 hingga tahun 2016 adalah 27% kasus dalam sektor konstruksi, 5% kasus dalam sektor Migas, 5% kasus dalam pengadaan alat kesehatan, 5% persen dalam kaitan sektor peternakan dan kehutanan, 4% dalam sektor ketenagalistrikan, 3% kasus yang kaitan nya dengan kepekabunan dan 3% kasus dalam kaitannya dengan pengangkutan darat/laut.

Terkait dengan persekongkolan tender yang selama ini dilaporkan ke KPPU adalah persekongkolan tender yang melibatkan pemilik proyek secara vertikal, baik pemerintah maupun swasta, untuk memfasilitasi perusahaan tertentu untuk memenangkan tender atau biasa disebut persekongkolan vertikal. Sementara dalam rangka untuk memenangkan tender terjadi juga persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang dilakukan antar peserta tender. Terjadi persaingan semu, seolah-olah bersaing dengan banyaknya peserta tender padahal perusahaan yang menjadi peserta tender memiliki hubungan afiliasi atau saling bekerjasama untuk memenangkan salah satu Peserta tender (arisan tender).

Jakarta, 27 Maret 2018

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

KPPU Antisipasi Kenaikan Harga Beras Menjelang Bulan Suci Ramadhan 2018

JAKARTA – – Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengadadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait komoditas Beras. Dalam FGD tersebut hadir Ketua KPPU Syarkawi Rauf,  Komisioner KPPU Saidah Sakwan, Ketua Satgas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Irjen. Pol. Setyo Watisto, Dirjen Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian, Riwanto, Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Kemetrian Perdagangan, Suhudi dan dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. FGD kali ini juga dihadiri perwakilan dari BULOG,  Khudori, Ketua Umum Asosiasi Pelaku Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Perwakilan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Nellys Sukidi dan Perwakilan Pelaku Usaha Perberasan.

Berdasarkan instruksi Presiden Jokowi untuk menurunkan harga beras secara signifikan sebelum bulan Ramadhan maka KPPU melakukan langkah2 antisipasi. Lebih lanjut disampaikan oleh Ketua KPPU, Syarkawi, bahan pokok yang harus diawasi bukan hanya beras namun beberapa komoditas terutama komoditas impor seperti daging sapi dan bawang putih. KPPU ingin mengulangi capaian tahun 2017 lalu dimana harga komoditas pangan stabil dan tidak bergejolak terutama pada bulan Ramadhan dan hari besar idul fitri.

KPPU menjelaskan bahwa solusi untuk permasalahan beras adalah mengatur dari hulu hingga hilir. “Seharusnya saat ini harga sudah turun dikarenakan memasuki musim panen raya akan tetapi harga saat ini tetap tinggi” ujar Syarkawi. Dari penelitian yg dilakukan KPPU, diketahui bahwa pedagang di pasar tradisional masih kebingungan dalam menggolongkan beras medium dan beras premium. Pedagang membedakan klasifikasi tersebut hanya berdasarkan merk tanpa melihat klasifikasi seperti kadar air, pecahan beras dan beberapa kategori lain yang telah disepakati.

Selanjutnya KPPU menilai Pasar Induk Beras (PIBC) telah menjadi referensi harga beras nasional, oleh karena itu KPPU memiliki gagasan untuk membuat pasar induk beras di wilayah-wilayah sentra beras nasional dengan tujuan agar referensi harga tidak hanya dari PIBC saja. Untuk itu beberapa minggu lalu KPPU telah melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur untuk merealisasikan gagasan pembuatan pasar induk beras di Jawa Timur.

Dari Pihak Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) menjelaskan bahwa rendemen GKP ke GKG sebesar 52%, sedangakan rendemen GKG menjadi beras sebesar 60%. BULOG seharusnya memiliki strategi timing (waktu) dalam penyerapan gabah dan beras petani dengan memperhatikan dinamika yg terjadi di pasar. Bulog harus dapat menjadi stabilitator harga dan pasokan beras. Perpadi juga menjelaskan bahwa seharusnya Pemerintah ataupun BULOG melibatkan para stakeholder dalam menentukan harga fleksibilitas beras sebesar Rp8.760,- karena nominal tersebut dinilai terlalu tinggi bagi pedagang.

Sementara itu dari perspektif Pelaku usaha beras dapat dijelaskan bahwa HET Rp12.800,- sudah efektif dan dapat dicapai di level distributor. Saat ini diperoleh gabah dengan harga Rp4.600-4.950 per kg malah salah satu pelaku usaha dapat membeli gabah dengan harga Rp3.700-Rp4.000,- ketika panen seperti sekarang. Saat ini tidak ada pasokan dikarenakan barang yang datang akan langsung keluar tanpa waktu yang lama. Hal ini dikarenakan permintaan yang sangat tinggi sehingga untuk pemesanan pun saat ini menggunakan sistem pre order;

Sementara itu dari Aprindo menjelaskan, pasokan di hilir sangat bergantung dengan kondisi supply di hulu. Saat ini pasokan beras premium aman terkendali dan sesuai HET beras premium, dan sebagai informasi retail modern tidak menjual beras medium. Aprindo menjelaskan bahwa distribusi pasokan beras masih belum merata di seluruh Indonesia, “wilayah Indonesia bagian timur masih mendapatkan pasokan yang sangat sedikit dibanding wilayah lain”, ujar Roy Nicholas Mandey selaku Ketua Aprindo.

Dari BULOG menjelaskan bahwa terkait HPP, BULOG ditugaskan melakukan pembelian ketika harga dibawah HPP. Terkait harga fleksibilitas, jika melihat dari masukan-masukan stakeholder maka akan dilakukan evaluasi terkait harga fleksibilitas tersebut apakah HPP yang digunakan dalam penentuan harga fleksibilitas tersebut masih relevan untuk saat ini atau tidak. Untuk di level konsumen, BULOG akan melakukan operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga. BULOG menjelaskan bahwa pada saat bulan Oktober-November jumlah operasi pasar dapat mencapai 3-4 kali lipat dibanding bulan lain dikarenakan pada bulan tersebut sering terjadi gejolak harga pada komoditas beras. Harga beras operasi pasar yaitu sebesar Rp8.000,-/kg. BULOG akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp2 Triliun untuk membangun infrastruktur terkait pertanian. Hal ini dikarenakan infrastruktur pertanian di Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan metode tradisional. Sementara itu, terkait dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), BULOG akan mengelola beras CBP sebanyak 286.000 ton.

Terkait dengan beberapa Pemerintah Daerah yang melarang untuk menjual pasokan beras ke wilayah lain, Ketua Satgas Pangan POLRI akan mengeluarkan surat kepada jajaran anggota POLRI di wilayah terkait untuk menindak peraturan tersebut. Terhadap Pelaku usaha yang berbuat curang juga akan dilakukan penindakan. Sebagai contoh, Anggota Satgas Pangan POLRI menemukan kecurangan oleh salah satu pelaku usaha dimana pelaku usaha tersebut menjual harga beras sebesar Rp20.000,-/kg dengan label beras khusus. Setelah dilakukan uji laboratorium, hasil tersebut dinyatakan bukan beras khusus melainkan beras premium sehingga dilakukan penindakan.

“POLRI tidak akan segan-segan menindak setiap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam komoditas beras” Tegas Setyo Wasisto.

Jakarta, 8 Maret 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

Majelis Komisi Putuskan Perkara Merger

JAKARTA – Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya’ranie  sebagai Ketua Majelis, Tresna P. Soemardi Munrokhim Misanam masing-masing bertindak sebagai anggota pada hari ini, Selasa, 27 Februari 2018 telah membacakan Putusan KPPU  Nomor 08/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang  Nomor   5   tahun   1999   Jo.   Pasal  5  Peraturan Pemerintah  Nomor  57   Tahun   2010   dalam   Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property di Gedung KPPU Jakarta.

Perkara ini terkait dengan adanya dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property. Pengambilalihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0991848, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Mitra Bersama. PT Nirvana Property baru melakukan Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU terkait pengambilalihan saham perusahaan PT. Mutiara Mitra Bersama pada tanggal 7 Oktober 2016. Berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tersebut, harus dilaporkan oleh PT Nirvana Property pada tanggal 10 Februari 2016. Dengan demikian terjadi keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh  PT Nirvana Property selama 161 (seratus enam puluh satu) hari kerja.

Selain itu dari proses pemeriksaan diketahui nilai penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih dalam 1 tahun terakhir berjumlah sebesar Rp. 3.037.200.775.668,00 (tiga triliun tiga puluh tujuh miliar dua ratus juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk nilai aset berjumlah sebesar Rp. 245.385.905.043,00 (dua ratus empat puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu empat puluh tiga rupiah). Nilai tersebut telah melebihi batasan nilai aset Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Komisi kemudian memutuskan bahwa PT Nirvana Property terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan menjatuhi hukuman denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Jakarta, 27 Februari 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

Majelis Komisi Putus Bersalah Terlapor Tender di Pemprov Riau

JAKARTA – Majelis Komisi telah membacakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara No. 21/KPPU-I/2016 tentang Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi – SP. Ibul – SP. Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi – Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2015 pada tanggal 21 Februari 2018 di Gedung KPPU Jakarta.

Para Terlapor adalah PT Surya Gemilang Indah (Terlapor I), PT Berkat Yakin Gemilang (Terlapor II) dan Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau (Terlapor III) dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No 5/1999).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perkara tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang (Persekongkolan Horizontal). Persekongkolan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut (a) adanya hubungan afiliasi antara PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang; (b) adanya kesamaan penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran; (c) kesamaan alamat dan nomor telepon; (d) kesamaan pengurus Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank; (e) kesamaan IP Address yang digunakan; dan (vi) kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang di upload oleh PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang.

Disamping itu, terdapat dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang dengan POKJA ULP XX Pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau sehingga patut diduga POKJA ULP XX telah memfasilitasi PT. Surya Gemilang Indah sebagai pemenang pada paket Peningkatan Jalan Lubuk Jambi – Sp. Ibul – Sp. Ifa. Majelis Komisi berpendapat tindakan mengabaikan semua indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh PT. Surya Gemilang Indah dengan PT. Berkat Yakin Gemilang dan tetap melanjutkan proses pelelangan adalah salah satu bentuk indikasi persekongkolan vertikal.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keterangan para Saksi, Majelis Komisi yang beranggotakan Ir. M. Nawir M.Sc., sebagai Ketua Majelis Komisi; Saidah Sakwan, M.A., dan Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi memutuskan bahwa para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 22 UU No 5/1999. Oleh sebab itu Majelis Komisi kemudian memberikan rekomendasi kepada Gubernur Propinsi Riau untuk memberikan sanksi administratif kepada Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 karena telah terbukti memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor.

Dalam Amar Putusannya Majelis Komisi menjatuhkan denda masing-masing sebesar Rp 2.062.800.000,00 (dua milyar enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada PT Surya Gemilang Indah dan sebesar Rp 515.700.000,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT Berkat Yakin Gemilang yang harus disetorkan ke Kas Negara.

Jakarta, 21 Februari 2018
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Majelis Komisi Putus Bersalah pada Perkara Akuisisi

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan pada sidang perkara Nomor 02/KPPU-M/2017 atas Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 atas Keterlambatan Pemberitahuan atas Pengambilalihan Saham
(Akuisisi) PT Citra Asri Property oleh PT Plaza Indonesia Realty, Tbk.

Majelis Komisi Perkara ini terdiri dari R. Kurnia Sya’ranie, sebagai Ketua, Tresna P. Soemardi, dan Munrokhim Misanam, masing-masing sebagai anggota Majelis Komisi.

Objek Perkara ini adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (Akuisisi) PT. Citra Asri Property (Plaza Indonesia Urban) Oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk. Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor adalah dugaan pelaggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.

Pengambilalihan saham PT. Citra Asri Property oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-39286.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Asri Property. Nilai aset hasil penggabungan dari badan usaha Terlapor dengan PT Citra Asri Property per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4,136,476,330,320,- (empat triliun seratus tiga puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), telah melebihi batasan nilai aset Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah. PT. Plaza Indonesia Realty. telah melakukan pengambilalihan saham PT. Citra Asri Property (Plaza Indonesia Urban) yang berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 4 November 2014 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-39286.40.22.2014, maka wajib melaporkan selambat-lambatnya terhitung 30 hari kerja sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham kepada KPPU yaitu pada tanggal 15 Desember 2014.

Majelis Komisi menilai PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk baru melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 13 Mei 2016 berdasarkan pada formulir pelaporan akuisisi saham dengan nomor register A12416, sehingga Terlapor telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan selama 345 (tiga ratus empat puluh lima hari kerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Serta menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Jakarta, 20 Februari 2018
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia