KPPU Putus Perkara Tender Preservasi

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan pada sidang perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016, pada 21 November 2017.

Hadir sebagai Majelis Komisi Saidah Sakwan, sebagai Ketua Majelis Komisi, M. Syarkawi Rauf dan M. Nawir Messi, sebagai anggota Majelis Komisi, dikemukakan di hadapan sidang bahwa Terlapor I adalah PT Karya Dharma Jambi Persada, Terlapor II adalah PT PT Hanro, Terlapor III adalah PT Bina Uli, dan Terlapor IV adalah Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016.

Dipaparkan pula dalam sidang bahwa terdapat persaingan semu untuk memenangkan paket tender oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yang dibuktikan dengan adanya hubungan kekeluargaan, cross ownership, dan jabatan rangkap personil pada ketiga peserta tender. Majelis Komisi juga menemukan fakta adanya kerja sama yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembuatan dan penyusunan dokumen penawaran, yang dibuktikan dari adanya kesamaan kesalahan penulisan, kesalahan penulisan nama penyedia pada dokumen penawaran, dan adanya kesamaan nama orang yang menandatangani surat dukungan keuangan. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya kesamaan metadata dan kesamaan personil yang mengurus surat jaminan penawaran.

Atas paparan tersebut, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Majelis Komisi menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp2.745.900.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp588.400.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), dan Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp588.400.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Kemudian Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk meningkatkan pemahaman Pokja terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam proses tender dengan cara melakukan checklist persaingan usaha pada saat proses evaluasi tender di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Medan, 21 November 2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Majelis Nyatakan Para Terlapor Tidak Melanggar UU

JAKARTA – bertempat di Kantor Komisj Pengawa Persaingan Usaha (KPPU) Pusat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis melakukan pembacaan Putusan KPPU Perkara Nomor 23/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PS2137135R-Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage Offloading for Cinta Terminal Dua, Senin.

Terlapor dalam perkara ini yaitu CNOOC South East Sumatera (SES) Ltd sebagai Terlapor I dan PT Sillo Maritime Perdana sebagai terlapor II, diduga melakukan persekongkolan dengan menentukan spesifikasi Kapasitas Tangki 750.000-850.000 barrels di 95% di luar Slope Tank. Berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, Majelis Komisi berpendapat penentuan spesifikasi tersebut sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan operasi Terlapor I dengan mempertimbangkan aspek-aspek kapasitas produksi, lifting frequency, forecast production, parsel, dan kontingensi serta telah mendapatkan persetujuan dari SKK Migas. Penentuan persyaratan spesifikasi tender tersebut tidak serta merta sebagai bentuk fasilitasi menjadikan Terlapor II sebagai pemenang tender. Majelis Komisi juga menilai bahwa tindakan Terlapor I dan SKK Migas bukan merupakan bentuk persekongkolan, hal tersebut terjadi sebagai bentuk kelalaian dengan tidak memasukkan hasil kesepakatan rapat teknis dalam surat persetujuan rencana pengadaan.

Persyaratan kapasitas tangki tersebut dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan operasi berdasarkan hasil perhitungan dan telah melalui pembahasan dan kesepakatan antara Terlapor I dan SKK Migas serta menghasilkan harga paling ekonomis dan tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai bentuk pemberian perlakuan kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada Terlapor II. Untuk itu Majelis Komis menyatakan bahwa terlapor I dan Terlapor II terbukti tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan perkara tersebut untuk itu Majelis Komisi merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar membuat aturan yang tegas dalam proses pengadaan barang dan jasa serta tidak menyerahkan sepenuhnya persyaratan spesifikasi tender dan teknis kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama, melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, memastikan adanya tindakan konfirmasi ulang atau verifikasi, koreksi, dan validasi terhadap semua dokumen dalam proses pelelangan atau tender, melakukan perubahan terhadap Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama terutama untuk mengatur Perubahan Lingkup Kerja (PTK), melakukan monitoring kontrak terutama yang berhubungan dengan negosiasi terhadap perubahan spesifikasi teknis yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan pemenang tender dan memastikan bahwa perubahan spesifikasi teknis tersebut tidak mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan terutama dalam pemberian kesempatan yang sama.

Jakarta, 6 November 2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Pokok-pokok Amandemen UU LPM PUTS

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengadakan Diskusi Panel bertajuk Pokok-pokok Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM PUTS) di Hotel Le Meredien Jakarta. Diskusi Panel ini diselenggarakan untuk mendukung percepatan pengesahan amandemen UU No. 5 Tahun 1999. Seminar ini mengundang stakeholders yang berkepentingan terhadap perubahan  UU LPM PUTS, Selasa.

Pokok-pokok perubahan UU LPM PUTS antara lain berkenaan dengan kelembagaan KPPU, perubahan proses notifikasi merger dari post merger menjadi pre merger, perbaikan dalam hukum acara di KPPU serta program leniency.

Penguatan kelembagaan KPPU dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan persaingan usaha yang terus berkembang dan semakin kompleks, Karena keterbukaan pasar akibat tuntutan global. Perubahan proses notifikasi menjadi notifikasi pre merger merupakan salah satu upaya untuk mencegah kekuatan modal besar menguasai ekonomi Indonesia melalui cara bersaing yang tidak sehat. Perbaikan hukum acara di KPPU dilakukan untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam proses penanganan perkara di KPPU. Sedangkan pengaturan leniency merupakan upaya untuk mendorong pemberantasan kartel yang merupakan praktek jahat persaingan tidak sehat. Leniency telah terbukti menjadi perangkat untuk membongkar kejahatan kartel di Negara-negara maju.

Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadia, mengungkapkan, praktek kartel dan monopoli usaha di Indonesia ini semakin memprihatinkan. Menurutnya, berbagai bisnis dari mulai hulu hingga hilir hanya dikuasai oleh 0,7% konglomerasi dari seluruh populasi pengusaha yang ada. Alhasil, untuk mengembangkan peluang tumbuh pemain baru 99,3% pemain baru, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kewenangan dan peran KPPU harus ditingkatkan.”Kami dukung penguatan KPPU. Satu-satunya (organisasi pengusaha) yang mendukung penguatan KPPU itu Hipmi,” ujar Bahlil pada acara Diskusi Panel Amandemen UU 5/1999, di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Bahlil menambahkan, yang tidak menyetujui revisi aturan ini adalah konglomerat-konglomerat yang telah menjalankan bisnisnya secara monopolistik. “Kami HIPMI mendorong agar sanksi diperkuat agar memberikan kesempatan pada pengusaha muda untuk bisa ‘naik kelas’,” ujar Bahlil.

Penguatan kelembagaan dan dukungan SDM yang handal dan profesional sangat penting guna meningkatkan peran KPPU. Oleh karenanya, Kementerian Perdagangan, KPPU beserta DPR akan segera membahas amandemen UU No 5 Tahun 1999 di minggu ini.

Menurut Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf, status kelembagaan KPPU saat ini menghadapi berbagai masalah. Ini karena statusnya belum jelas dan sanksi di dalam KPPU masih kurang tegas. Syarkawi menjelaskan bahwa undang-undang yang telah berumur 17 tahun itu sudah tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi saat ini.

Syarkawi menambahkan, terdapat beberapa poin usulan amandemen yang akan disuarakan. Pertama, denda dan sanksi yang diberikan agar diperbesar. Karena, selama ini, para perusahaan yang terbukti bersalah hanya bisa didenda maksimal Rp25 miliar. Sejumlah nilai yang dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan. Kedua, KPPU hanya bisa menindak pelaku usaha di dalam negeri, tetapi tidak bisa menindak yang ada di luar negeri walaupun bisnisnya sangat bersinggungan dan mempengaruhi bisnis di Indonesia. “Kalau bisnis bisa cross border maka, kejahatan yang timbul pun cross border. Kami minta diberi kewenangan untuk menindak kejahatan lintas negara,” ujarnya.

Jakarta, 24 Oktober 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

KPPU Putus Perkara Belawan

MEDAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan pada sidang perkara Nomor 20/KPPU-I/2016 tentang Penetapan Tarif Handling yang Dilakukan oleh PT Artha Samudera Kotindo dan PT Sarana Gemilang pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai Belawan, pada 23 Oktober 2017.

Hadir sebagai Majelis Komisi Sukarmi, sebagai Ketua Majelis Komisi, Chandra Setiawan dan Kamser Lumbanradja, sebagai anggota Majelis Komisi, dikemukakan di hadapan sidang bahwa Terlapor I adalah PT Artha Samudra Kontindo, dan Terlapor II adalah PT Sarana Gemilang.

Dipaparkan pula dalam sidang bahwa Objek Perkara a quo pada perkara ini adalah Penetapan Tarif Handling yang Dilakukan oleh PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan PT Sarana Gemilang/Terlapor II pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Belawan (KPPBC Belawan).

Berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, Majelis Komisi berpendapat dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai pengelola TPP, baik PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I maupun PT Sarana Gemilang/Terlapor II tidak memiliki nilai tawar dan/atau daya saing untuk menguasai pasar. Hal tersebut dikarenakan PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I dan/atau PT Sarana Gemilang/Terlapor II tidak memiliki kemampuan untuk bersaing mendapatkan EMKL (pengguna jasa) dan hanya bergantung kepada keputusan KPPBC Belawan dalam memberikan EMKL (pengguna jasa) mana yang akan menggunakan jasa TPP-nya, sehingga baik PT Artha Samudra Kontindo/Terlapor I maupun PT Sarana Gemilang/Terlapor II bukan merupakan pelaku usaha yang saling bersaing. Oleh karena itu pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pasar tidak sempurna karena tidak ada proses penjajakan dan/atau pemasaran jasa oleh para pelaku usaha, bahkan para pelaku usaha tidak tahu siapa pemilik barang yang menjadi pengguna jasa sampai diinformasikan oleh pihak Bea Cukai.

Atas paparan tersebut, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Artha Samudra Kontindo selaku Terlapor I dan PT Sarana Gemilang selaku Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kemudian Majelis Komisi merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempercepat proses amandemen Undang-Undang Kepabeanan, dan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penghitungan tarif handling pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai  Belawan (KPPBC Belawan) yang akan diberlakukan kepada Pengelola TPP segera setelah Putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap.

Medan, 23 Oktober 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

KPPU Putus Dua Perusahaan Terlibat Persekongkolan Tender SKOI

BALIKPAPAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan pada sidang perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Sekolah Khusus Olaharagawan Internasional (SKOI) TA 2013 Provinsi Kalimantan Timur, pada 23 Oktober 2017.

Hadir sebagai Majelis Komisi Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, sebagai Ketua Majelis Komisi, R. Kurnia Sya’ranie dan Munrokhim Misanam, sebagai anggota Majelis Komisi, dikemukakan di hadapan sidang bahwa Terlapor I adalah  Panitia  Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013, Terlapor II adalah PT. Nike Jaya Abadi, dan Terlapor III adalah PT. Yulia Jaya.

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai:
1. Bahwa Majelis Komisi menilai terbukti telah terjadi kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran di antara Terlapor II dan Terlapor III yang dikuatkan adanya bukti kesamaan dokumen penawaran dan tindakan pemalsuan surat dukugan oleh Terlapor II dan Terlapor III;
2. Tindakan Terlapor III yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti paket tender a quo dan hanya sebagai pendamping pada paket yang tidak ingin dimenangkan, tercermin dalam tindakan Terlapor III yang sejak awal sudah mengetahui bahwa tidak memiliki pengalaman sejenis pada tender perkara a quo;
3. Bahwa dengan demikian dapat dilihat tindakan Terlapor Terlapor III di atas yang dengan sengaja mengalah dan tidak bersungguh-sungguh ingin memenangkan tender dan hanya berperan sebagai pendamping pada paket tender perkara a quo;
4. Bahwa dengan melihat bukti Kesamaan dalam metode pelaksanaan, Kesamaan daftar persoonil inti, Kesamaan Item Penawaran, Kesamaan IP Address, Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran, kerjasama dalam pembuatan surat dukungan, hubungan afiliasi antara Terlapor II dan Terlapor III Majelis Komisi menilai hubungan kerjasama Terlapor II, dan Terlapor III untuk mengatur dan menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender, sedangkan Terlapor III berperan sebagai perusahaan pendamping.

Atas paparan tersebut, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa:

1. Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 444.175.200,00 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); dan

4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 190.360.800,00  (Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Balikpapan, 23 Oktober 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Tantangan Ekonomi Digital dan Distruptive Economy Bagi Otoritas Persaingan, Pemerintah dan Dunia Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk kesekian kalinya akan menyelenggarakan forum persaingan usaha bertaraf internasional, yaitu The 2nd Jakarta International Competition Forum (2JICF) pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2017 di Jakarta.

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menjelaskan bahwa kegiatan yang pertama kali di inisiasi oleh KPPU pada tahun 2015 ini merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi setiap perkembangan praktek bisnis di tingkat domestik maupun internasional baik dalam perspektif penegakan hukum maupun kebijakan persaingan usaha. “JICF diharapkan dapat menjadi wadah multi stakeholder di bidang persaingan usaha, sebagai tempat bagi semua stakeholder persaingan Usaha di dalam negeri, Asean, Asia Timur dan secara global untuk berbagi informasi terbaru dan juga International best practices maupun sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi stakeholder dalam bidang persaingan usaha” terang Syarkawi.

Pada penyelenggaraan tahun ini, 2JICF mengambil tema “Disruptive Innovation, Competition Policy & Challenge to Emerging Markets”. Tema ini secara khusus diangkat oleh KPPU didasarkan pada makin meningkatnya inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mempengaruhi pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu. Revolusi industri keempat mengubah model bisnis yang selama ini ada menjadi new business model.

Sebagai otoritas pengawas persaingan usaha, KPPU bersama para pemangku kebijakan lainya diharapkan mampu mengantisipasi perubahan tersebut secara cepat dan tepat. “Bagaimana pasar bereaksi dengan kondisi tersebut? Bagaimana penggunaan inovasi tersebut dilihat dari perspektif persaingan usaha? dan bagaimana seharusnya pemerintah, KPPU, dan para pelaku usaha menyikapi fenomena baru dalam konteks fourth industrial revolution dengan new business model? Semua akan kita bahas dalam 2JICF ini” tegas Syarkawi.

Guna memberikan perspektif yang lebih komprehensif, dalam 2JICF ini KPPU menghadirkan para panelis dari beberapa otoritas pengawas persaingan usaha di kawasan Asia Timur, Eropa dan juga para praktisi nasional. “Forum ini diharapkan menjadi milik publik, dan melibatkan komunitas secara luas. Dengan adanya forum ini, maka upaya pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha secara nasional di era digital ini dapat semakin cepat dan dalam” tutup Syarkawi.

Jakarta, 22 Oktober 2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

The 2nd Jakarta International Competition Forum (2JICF)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk kali kedua akan menyelenggarakan forum persaingan usaha bertaraf internasional yaitu The 2nd Jakarta International Competition Forum (2JICF) pada tanggal 25 Oktober 2017.

Acara 2JICF akan diawali dengan pembukaan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2017 bertempat di Istana Negara (Tbd). Adapun Acara utama akan diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2017 bertempat di Ball Room Kempinski Hotel Jakarta dalam bentuk diskusi panel dengan menghadirkan praktisi persaingan usaha nasional dan internasional.

Pada tahun kedua penyelenggaraan JICF ini, akan mengangkat tema yaitu “Disruptive Innovation, Competition Policy & Challenges to Emerging Markets”. Tema ini cukup relevan dengan kondisi perkembangan pasar saat ini yang mulai banyak diwarnai dengan penggunaan teknologi digital.

Bagaimana kemudian pasar bereaksi dengan kondisi tersebut? Bagaimana penggunaan teknologi digital tersebut dilihat dari perspektif persaingan usaha? Dan bagaimana negara berkembang seperti Indonesia menyikapi fenomena tersebut? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan di paparkan oleh para panelis yang akan hadir dari berbagai negara di kawasan Asia Timur,  Eropa dan juga para praktisi nasional. Direncanakan kegiatan ini akan dihadiri oleh perwakilan dari iDEA, Gojek, ICLA, CSIS, Mckinsey, dan stakeholder lainnya.

Melalui penyelenggaraan 2JICF ini diharapkan dapat (i) Membangun komunikasi antar pemangku kebijakan yang memiliki konsentrasi sama dalam penegakan hukum persaingan usaha; (ii) Membangun kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi KPPU, dimana selama ini KPPU memberikan kontribusi maksimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan persaingan sehat; (iii) Memberikan pemahaman yang sama pada kebijakan pemerintah dengan prinsip persaingan usaha sehat; (iv) Memberikan pemahaman lebih lanjut terkait UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU serta perkara-perkara yang telah ditangani KPPU baik yang terjadi secara nasional maupun perkara lokal; dan (v) Menciptakan dan memastikan bahwa konsep persaingan usaha yang sehat dapat dijalankan dalam kerangka ekonomi pluralistik.

Jakarta, 17 Oktober 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Putusan KPPU Perkara No.10/KPPU-I/2016

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang pembacaan putusan pada perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 Ayat (1) Huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Telekomunikasi Terkait Jasa Telepon Tetap, Jasa Internet dan Jasa IP TV di Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, di Gedung KPPU Jakarta, Jumat, 29 September 2017.

Hadir sebagai Majelis Komisi dari perkara R. Kurnia Sya’ranie sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Tresna P. Soemardi dan Munrokhim Misanam yang masing-masing sebagai Anggota Majelis, menjelaskan terlapor dalam perkara ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Dalam pembacaan putusan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Gedung KPPU, dipaparkan  bahwa objek perkara a quo pada putusan ini adalah pada Layanan Jasa dalam Industri Telekomunikasi terkait jasa telepon tetap (fixed line) dan Jasa Internet, Jasa TV berbayar (IPTV).

Dalam persidangan, diungkap bahwa terkait dengan Pasar Bersangkutan, Majelis Komisi menilai bahwa pasar produk dalam perkara ini adalah jasa telepon tetap/ fix line merupakan produk dengan teknologi yang sudah tidak diminati lagi oleh konsumen dan produk yang diinginkan konsumen adalah produk internet, dan menilai pasar geografis pada perkara ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

Dipaparkan pula keterkaitan dengan Perjanjian tertutup/kontrak berlangganan Indihome, bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa berdasarkan hasil persidangan dan alat bukti yang diserahkan oleh masing masing pihak terkait dengan perjanjian tertutup. Di mana berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 7 definisi perjanjian dalam hukum persaingan usaha didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik

tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, Investigator mengajukan alat bukti kontrak berlangganan layanan Indihome yang disediakan oleh Terlapor melalui berbagai akses untuk registrasi berlangganan Indihome. Bahwa Majelis Komisi menilai alat bukti yang diajukan oleh investigator tidak cukup untuk membuktikan adanya upaya memaksa konsumen untuk berlangganan triple play indihome.

Selama proses persidangan, Majelis Komisi telah mendapatkan keterangan dari pelaku usaha yang merupakan pesaing Terlapor dalam pasar jasa layanan internet, yaitu PT MNC Kabel Mediacom, PT MNC Sky Vision dan PT First Media yang pada pokoknya masing masing competitor tersebut menyampaikan pasar jasa layanan internet masih berpotensi mengalami pertumbuhan. Selain itu, Majelis Komisi menilai juga tidak ditemukan adanya cukup bukti adanya tindakan Terlapor yang dapat dikategorikan sebagai ekploitasi.

Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa tingginya pangsa pasar yang dimiliki Terlapor untuk produk telepon tetap (fixed line) tersebut, secara faktual tidak terbukti memiliki kemampuan untuk digunakan Terlapor dalam memaksa konsumen untuk membeli produk jasa layanan internet yang dijualnya, fakta tersebut dikarenakan oleh produk telepon tetap (fixed line) tidak memiliki nilai tawar yang tinggi sehingga tidak terbukti memiliki potensi untuk disalahgunakan pada perkara a quo, sehingga Majelis Komisi menilai tidak terdapat cukup bukti adanya paksaan yang dilakukan oleh Terlapor dalam pemasaran produk. Majelis Komisi menilai bahwa pembeli produk masih memiliki opsi karena dimungkinkan membeli produk dari Terlapor secara terpisah (3P,2P,1P).

Maka pada kesimpulan akhirnya, Majelis Komisi memutuskan dan menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Jakarta, 29 September 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

KPPU Apresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Materi Undang-Undang No.5 Tahun 1999

JAKARTA – Hari ini (Rabu, 20 September 2017) Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi  (Judicial review) atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (UU NO 5 Tahun 1999) tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam Putusan Nomor Register Perkara 85/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penggunaan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU No 5 Tahun 1999 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain”.

Sedangkan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan”.

Terhadap putusan tersebut, Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menyampaikan apresiasinya kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha. “Mahkamah Konstitusi benar-benar telah mempertimbangkan secara matang mengenai pentingnya penerapan frasa pihak lain dalam penegakan hukum persaingan usaha khususnya dalam menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada tidak hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga pihak yang terkait dengan pelaku usaha” papar Syarkawi.

Syarkawi juga sependapat dengan Mahkamah Konstitusi terkait frasa penyelidikan dan/atau pemeriksaan dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf I, serta pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 harus ditafsirkan sebagai pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan, bukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981.

“Selanjutnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat semakin memperkuat upaya penegakan hukum persaingan usaha dan kelembagaan KPPU”, tutup Syarkawi.

Jakarta, 20 September 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Putusan KPPU Perkara No.17/KPPU-L/2016

BALIKPAPAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus bersalah kepada 3 (tiga) terlapor dalam perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang, Rabu, 20 September 2017.

Hadir sebagai Majelis Komisi dari perkara Chandra Setiawan sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Sukarmi dan Kamser Lumbanradja yang masing-masing sebagai Anggota Majelis, menjelaskan para terlapor dalam perkara ini adalah PT Karyatama Nagasari sebagai Terlapor I, PT Jasin Effrin Jaya sebagai Terlapor II, Sdri. Hj. Syarifah Rosita selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai Terlapor III, dan Panitia  Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Terlapor IV.

Dalam pembacaan putusan yang dilaksanakan di Ruang Sidang KPD Balikpapan, dipaparkan  bahwa objek perkara a quo pada putusan ini adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang, dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013, 2014, 2015 (multiyears), pada unit kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam persidangan, terungkap fakta adanya persekongkolan Horizontal berupa adanya hbungan keluarga antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya, terdapat tindakan persesuaian Dokumen Penawaran PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya, serta Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender a quo, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender a quo.

Selain itu terungkap melalui analisis persidangan, adanya persekongkolan vertikal berupa adanya tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Adhi Karya (Persero) hanya karena adanya ketidaksesuaian data antara isian nomor pajak dengan pembuktian kualifikasi dalam tahap prakualifikasi, sementara hal tersebut bukan merupakan hal yang substantif (immaterial) pada tender a quo tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu membuktikan adanya tindakan yang disengaja dalam rangka memfasilitasi PT Karyatama Nagasari menjadi pemenang pada tender a quo, adanya fasilitasi Panitia Tender kepada PT Karyatama Nagasari menjadi pemenang pada tender a quo membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Panitia Tender dan PT Karyatama Nagasari, serta adanya tindakan pengabaian Indikasi Persekongkolan diantara Peserta Tender.

Melihat bukti persidangan yang ada, Majelis Komisi memutuskan:
1. Menyatakan bahwa PT Karyatama Nagasari (Terlapor I), PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II), dan Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Terlapor IV) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Hj. Syarifah Rositah, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang) (Terlapor III) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum PT Karyatama Nagasari (Terlapor I), membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II), membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); dan
5. Melarang PT Karyatama Nagasari (Terlapor I) dan PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:
1. Bupati Kutai Kertanegara untuk memberikan instruksi kepada instansi terkait agar mempercepat penyelesaian proses pembayaran kompensasi ganti rugi atas pembebasan lahan warga masyarakat sekitar lokasi proyek a quo, sehingga Proyek Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang dapat segera diselesaikan.
2.    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara untuk:
a. Melanjutkan pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang yang terhenti, sehingga pekerjaan peningkatan jalan yang telah dilakukan tidak terhenti, sehingga Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
b. Memberi sanksi administratif kepada Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Terlapor IV karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
c. Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga petenderan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
d. Merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional.
e. Melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Pejabat di lingkungan instansi pemerintah yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen untuk lebih memperhatikan mengenai segala bentuk permasalahan pembebasan lahan pada setiap pengadaan barang dan/atau jasa.

Balikpapan, 20 September 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia