Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara KPPU tentang Dugaan Persekongkolan pada 2 (Dua) Paket Tender Jalan di Kabupaten Bantaeng

Download Press Release

KPPU Putus Perkara 11/KPPU-I/2017

Download Press Release

Perkara Freight Container Surabaya-Ambon : KPPU Periksa Pelindo III Sebagai Saksi

Download Press Release

PN Jaksel Kuatkan Putusan KPPU

Download Press Release

KPPU Putus Perkara 03/KPPU-L/2018

Download Press Release

KPPU Putus Perkara 10/KPPU-I/2017

PRESS RELEASE

PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 10/KPPU-I/2017

 

TENTANG

 

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

 

Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara

Nomor 10/KPPU-I/2017, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2017

 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ukay Karyadi, S.E., M.E. dan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 10/KPPU-I/2017.

 

Perkara ini berawal dari inisiatif KPPU melalui proses penelitian dan penyelidikan dengan nilai pagu anggaran 2016 Rp41.285.640.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus delapan pulu lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan nilai HPS Rp41.277.706.000,00 (empat puluh satu miliar  dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dan tahun 2017 dengan nilai pagu anggaran Rp44.552.135.000,00 (empat puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan nilai HPS Rp44.552.083.000,00 (empat puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah), yang dilakukan oleh:

 

  1. Terlapor I, Ir. Edy Wahyudi, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD Tahun Anggaran 2017;
  2. Terlapor II, Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2016;
  3. Terlapor III, Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2017;
  4. Terlapor IV, PT Duta Mas Indah;
  5. Terlapor V, PT Kenanga Mulya;
  6. Terlapor VI, PT Lima Tujuh Tujuh;
  7. Terlapor VII, PT Bimapatria Pradanaraya;
  8. Terlapor VIII, PT Permata Nirwana Nusantara;
  9. Terlapor IX, PT Eka Madra Sentosa.

 

Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

 

                                    Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

 

 

Tentang Persekongkolan Horizontal

  1. Tentang Peminjaman Perusahaan. Pada tender 2016 Terlapor IV meminjam Terlapor V dan Terlapor VI sebagai pendamping. Pada tender 2017 Terlapor IV KSO dengan Terlapor VIII meminjam Terlapor VII sebagai pendamping. Hal ini dibuktikan dari adanya pengakuan Terlapor dan adanya kesamaan-kesamaan di dalam dokumen penawaran.
  2. Tentang persesuaian penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama.
  • Adanya kesamaan kesalahan format penulisan dan/atau kesamaan kesalahan penulisan pada surat penawaran.
  • Adanya kesamaan harga pada dokumen daftar harga satuan upah tenaga, dokumen analisis harga pekerjaan.
  • Adanya kesamaan Internet Protocol (IP Address) antara Terlapor IV dan Terlapor VI.

3. Tentang perilaku diskriminasi Terlapor IX terhadap PT Sinar Cerah sempurna pada tender Stadion Mandala Krida Tahun 2016. Perilaku Terlapor IX yang hanya memberikan surat dukungan dan bukti kepemilikan alat (proforma invoice) kepada Terlapor IV sehingga menjadi pemenang tender.

 

Tentang Persekongkolan Vertikal

– Tentang keterlibatan Terlapor IX sebagai Pelaksana Pekerjaan Atap Sejak Awal Proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida

  • Adanya keterkaitan antara Terlapor IX dengan PT WINS (Werder Indonesia Sinergi) dan Swenn Spreingger
  • Adanya Kepemilikan Alat atau Mesin Curving Machine Type EMS C-15K, Jenis Lurus Rollforming Machine Type EMS 15K Conical dan Mesin Curving Tapered dengan Radius 1M dan Radius 0,9M Milik Terlapor IX

– Tentang tindakan Terlapor I yang mengarahkan spesifikasi mesin untuk pekerjaan penutup atap sesuai dengan alat yang dimiliki Terlapor IX pada proses perencanaan tender pembangunan Stadion Mandala Krida tahun 2016

– Tentang tindakan Terlapor II dalam penerapan persyaratan softcopy hasil pemindaian (scan) surat dukungan dari pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sebagai berikut: (Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS C-15K, Jenis Lurus Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical dan Mesin Curving Tapered dengan Radius 1 M) di dalam dokumen tender tahun 2016

– Tentang tindakan Terlapor III dalam penerapan persyaratan softcopy hasil pemindaian (scan) surat dukungan dari pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sebagai berikut: (Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS C-15K, Jenis Lurus Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical dan Mesin Curving Tapered dengan Radius 0,9 M) di dalam dokumen tender tahun 2017

 

– Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 (Semua unsur terpenuhi)

– Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut:

  1. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VIII sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan pada tender a quo.
  2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX telah bersikap baik dan kooperatif.
  3. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX belum pernah dinyatakan bersalah karena melanggar UU No. 5/1999.

– Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. Memberi sanksi administratif kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

3. Merencanakan tender pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional

 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi:

 

MEMUTUSKAN

 

  1. Menyatakan bahwa Terlapor I (Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Terlapor II (Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2016), Terlapor III (Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2017), Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)), Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), Terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya), Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN)), dan Terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  2. Menghukum Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)), membayar denda sebesar Rp2.509.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  3. Menghukum Terlapor V (PT Kenanga Mulya), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  4. Menghukum Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  5. Menghukum Terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya), membayar denda sebesar Rp1.070.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  6. Menghukum Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN)), membayar denda sebesar Rp1.322.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  7. Menghukum Terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
  8. Melarang Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)) dan Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN)) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
  9. Melarang Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), dan Terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
  10. Memerintahkan Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)), Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), Terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya), Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN)), dan Terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU

 

Yogyakarta, 18 Desember 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

KPPU Putus Perkara 07/KPPU-I/2017

PRESS RELEASE

PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 07/KPPU-I/2017

 

TENTANG

 

Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten

 

Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara

Nomor 07/KPPU-I/2017, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017

 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

 

Perkara ini berawal dari inisiatif, Sekretariat Komisi telah melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan (Perkara Inisiatif) tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (Empat) Paket Tender Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten:

 

Bahwa obyek perkara a quo adalah:

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (Empat) Paket Tender Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) sebesar Rp640.200.000.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah):

 

No Nama Paket Nilai HPS (Rp)
1. Pembangunan Jalan Pakupatan – Palima 259.200.000.000,-
2. Pembangunan Jalan Palima – Ps. Teneng 138.000.000.000,-
3. Pembangunan Jalan Sp. Muncul – Pamulang – Pajajaran – Otista 151.500.000.000,-
4. Pembangunan Jalan Hasyim Ashari   91.500.000.000,-

 

 

Bahwa Terlapor dalam Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017 adalah;

Terlapor I : POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, yang beralamat surat-menyurat di Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten, Komplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nomor 1, Palima-Curug, Sukawana, Serang 42171, Provinsi Banten, Indonesia;
Terlapor II : PT Adhi Karya (Persero), Tbk., yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18, Jakarta Selatan 12510, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia;
Terlapor III : PT Hutama Karya (Persero), yang beralamat di Gedung Hutama Karya lantai 4, Jalan Letjen M.T. Haryono Kavling 8, Cawang, Jakarta Timur 13340, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia;
Terlapor IV : PT Brantas Abipraya (Persero), yang beralamat di Gedung Brantas Abipraya, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 14, Cawang, Jakarta Timur 13340, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia;
Terlapor V : PT Waskita Karya (Persero), Tbk., yang beralamat di Waskita Building, Jalan M.T. Haryono Nomor 10, Cawang, Jakarta Timur 13340, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia.-

 

Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan:

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

 

Tentang Persekongkolan Horizontal;

No Perusahaan Paket I Paket II Paket III Paket IV
1 Terlapor II Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket I Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket IV Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket III Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket IV
2 Terlapor III Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket II Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket II Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket II Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket II
3 Terlapor IV Tenaga Ahli dan Alat akan dipergunakan pada Paket III Tenaga Ahli dan Alat akan dipergunakan pada Paket III Tenaga Ahli dan Alat akan dipergunakan pada Paket III Tenaga Ahli dan Alat akan dipergunakan pada Paket III
4 Terlapor V
  1. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V masing-masing memasukkan penawaran untuk keempat paket tender.
  2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V masing-masing memasukkan penawaran untuk keempat paket tender dengan uraian paket peralatan sebagai berikut:
    1. Terlapor II memiliki 3 (tiga) set daftar peralatan, dimana 1 (satu) daftar peralatan diajukan untuk mengikuti tender Paket I, 1 (satu) daftar peralatan diajukan untuk mengikuti tender Paket III, serta 1 (satu) daftar peralatan yang sama diajukan untuk mengikuti tender Paket II dan Paket IV;
    2. Terlapor III memiliki 1 (satu) set daftar peralatan, dimana 1 (satu) daftar peralatan yang sama diajukan untuk mengikuti tender Paket I, Paket II, Paket III, dan Paket IV;
    3. Terlapor IV memiliki 2 (dua) set daftar peralatan, dimana 1 (satu) daftar peralatan yang sama diajukan untuk mengikuti tender Paket I dan paket Paket IV, serta 1 (satu) daftar peralatan yang sama diajukan untuk mengikuti tender Paket II dan Paket III;
    4. Terlapor V memiliki 1 (satu) set daftar peralatan, dimana 1 (satu) daftar peralatan yang sama diajukan untuk mengikuti tender Paket III dan Paket IV.
  3. Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V memasukkan harga penawaran untuk keempat paket sebagai berikut:
Nama Paket / Peserta (Nilai dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
Paket I Paket II Paket III Paket IV
Nilai HPS
Rp259.200.000 Rp138.000.000 Rp151.500.000 Rp91.500.000
Terlapor II Rp243.657.100 Rp135.047.000 Rp140.583.115 Rp90.079.000
Terlapor III Rp252.349.026 Rp130.986.987 Rp152.859.479 Rp90.929.441
Terlapor IV Rp250.464.900 Rp136.252.441 Rp142.985.468 Rp89.002.050
Terlapor V Rp162.134.076 Rp101.959.650
  1. Urutan penawaran harga para peserta tender pada keempat paket:
Nama Paket / Peserta (Nilai dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
Paket I Paket II Paket III Paket IV
Nilai HPS
Rp259.200.000 Rp138.000.000 Rp151.500.000 Rp91.500.000
Terlapor II I II I II
Terlapor III III I III III
Terlapor IV II III II I
Terlapor V IV IV
  1. Berdasarkan hasil evaluasi pra-kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga yang dilakukan oleh Terlapor I, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
No Perusahaan Paket I Paket II Paket III Paket IV
1 Terlapor II MENANG

(Rp243.657.100.000,00)

GUGUR

Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket IV

GUGUR

Nilai teknis di bawah ambang batas/ passing grade kurang dari 60 (58,588)

MENANG

(Rp90.079.000.000,00)

2 Terlapor III GUGUR

Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket II

MENANG

(Rp130.986.987.000,00)

GUGUR

Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket II

GUGUR

Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket II

3 Terlapor IV GUGUR

Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket III

GUGUR

Tenaga Ahli akan di pergunakan pada Paket III

MENANG

(Rp142.985.468.000,00)

 

GUGUR

Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket III

4 Terlapor V (Tidak Lolos PQ) (Tidak Lolos PQ) GUGUR

Nilai penawaran diatas nilai HPS dan nilai pagu

GUGUR

Nilai penawaran diatas nilai HPS dan nilai pagu

  1. Majelis Komisi menilai pemilihan penempatan tenaga ahli di 4 (empat) paket yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada saat Klarifikasi Teknis dan Harga tidak serta merta sebagai bentuk fasilitasi menjadikan Terlapor II sebagai pemenang di Paket I dan IV, Terlapor III sebagai pemenang di Paket II, dan Terlapor IV sebagai pemenang di Paket III. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan personil maupun peralatan yang dimiliki oleh para calon pemenang;
  2. Majelis Komisi menilai tidak ada koordinasi atau kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam mengatur pemenang di keempat paket tender. Hal ini didukung oleh fakta-fakta sebagai berikut:
    1. Terlapor II dan Terlapor IV sama-sama memilih untuk menempatkan tenaga ahli/personil inti di Paket III;
    2. Terlapor II melakukan sanggahan pada saat digugurkan evaluasi teknis, dimana keberatan tersebut tidak hanya mempermasalahkan mengenai nilai di bawah ambang batas/passing grade, namun juga mempermasalahkan posisi Terlapor II sebagai penawar terendah di Paket III, dimana lelang dapat digagalkan jika sanggahan terbukti benar, sehingga Terlapor II dianggap tidak melakukan persekongkolan karena sanggahannya berpotensi menggagalkan tender;
    3. Terlapor II memiliki 3 (tiga) tim personil tenaga ahli/personil inti dan 3 (tiga) set peralatan yang berbeda sehingga berpeluang untuk mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan pada waktu yang bersamaan;
    4. Terlapor IV diundang oleh Terlapor I untuk melakukan klarifikasi teknis dan harga serta ditanyakan penempatan tenaga ahli dengan pilihan hanya antara Paket III atau Paket IV. Di antara 2 (dua) paket yang ditawarkan, Terlapor IV menjatuhkan pilihan pada paket yang nilainya terbesar yaitu Paket III, sesuai yang tertulis dalam Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Harga;
    5. Bahwa pilihan Terlapor IV untuk menempatkan daftar tenaga ahli/personil inti hanya pada Paket III adalah logis karena Terlapor IV hanya memiliki 1 (satu) set peralatan dan juga rasional dalam rangka mendapatkan proyek yang mempunyai nilai terbesar sesuai dengan kapasitasnya;
    6. Oleh karena Terlapor IV menempatkan daftar tenaga ahli/personil inti dan peralatan pada Paket IV maka dengan demikian Terlapor IV digugurkan pada Paket III sehingga Terlapor II yang semula merupakan penawar terendah kedua menjadi penawar terendah pertama;
    7. Majelis Komisi dapat memahami pengajuan harga penawaran Terlapor V di Paket III dan Paket IV yang melebihi HPS mengingat perbedaan waktu dari tahun 2012 saat pemecahan paket tender a quo ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 hingga tahun 2015 saat tender dilaksanakan, HPS tersebut tidak mengalami koreksi. Bahwa Terlapor V menyatakan terdapat kenaikan harga material dan dan juga cost terkait pelebaran oleh karena tanah yang belum semuanya dibebaskan. Hal tersebut diatas berpengaruh pada kenaikan harga bahan material dan peralatan yang ditawarkan serta keseluruhan total harga penawaran sehingga Majelis Komisi menilai wajar Terlapor V memasukkan penawaran pada Paket IV dengan harga penawaran melebihi HPS.

Tentang Persekongkolan Vertikal

  • Bahwa Terlapor I tidak menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap seluruh paket tender karena yang dilakukan pengecekan hanya paket 1 (satu) dan paket 2 (dua) sedangkan paket 3 (tiga) dan paket 4 (empat) tidak dilakukan pengecekan. Pada saat pelaksanaan tender, Terlapor I mengabaikan fakta bahwa lahan yang akan digunakan pada paket 1 (satu), paket 3 (tiga), dan paket 4 (empat) belum dibebaskan sepenuhnya;
  • Bahwa Terlapor I mengakui tidak mengetahui posisi atau letak dari obyek dalam tender a quo;
  • Bahwa susunan Kepanitiaan (Pokja) selaku Terlapor I di dalam tender a quo tidak ada satu pun yang berlatar belakang (background) pendidikan teknik;
  • Bahwa Terlapor I salah menafsirkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi dengan cara memberikan pilihan kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk menentukan penempatan tenaga ahli/personil inti dan peralatan pada paket yang mana sebelum adanya penetapan calon pemenang di masing-masing paket;
  • Majelis Komisi menilai Terlapor I seharusnya tidak memberikan pilihan kepada semua peserta yang memasukkan penawaran untuk menentukan akan menempatkan daftar personil inti dan peralatan sebelum penetapan pemenang. Kewenangan Terlapor I untuk menentukan sebagai pemenang kepada penyedia dengan harga penawaran terendah dan tidak terdapat negosiasi. Klarifikasi hanya dilakukan jika calon pemenang tersebut akan memenangkan beberapa paket dan hanya memiliki 1 (satu) paket daftar personil dan peralatan sehingga dilakukan klarifikasi akan menempatkan personil di paket yang mana.
  • Berdasarkan fakta diatas, maka Majelis Komisi menilai bentuk kelalaian yang dilakukan oleh Terlapor I sehingga tidak tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai bentuk pemberian perlakuan kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV serta tidak terjadi pengaturan dan atau penentuan pemenang tender dalam masing-masing paket.

Tentang Fakta Lain

  1. Bahwa sebelum tahun 2015, tender selalu dimenangkan oleh Perusahaan Lokal dan setiap akan dilaksanakan pengadaan pembangunan jalan di Provinsi Banten, Pokja terkait selalu mendapatkan “gangguan” dari pihak yang tidak bertanggung jawab agar dimenangkan oleh perusahaan lokal dan bukan perusahaan di luar Provinsi Banten;
  2. Majelis Komisi menilai dengan dimulainya e-procurement pada tender tahun 2015 membuka jalan bagi para pelaku usaha secara nasional untuk bisa maju dan bersaing dalam memenangkan tender di Provinsi Banten;
  3. Pada saat paket tender dilaksanakan, pembebasan jalan belum dilakukan seluruhnya karena berharap pembebasan lahan dapat dilakukan secara simultan bersamaan dengan pelaksanaan proyek;
  4. Bahwa realisasi pekerjaan tertuang dalam nilai kontrak terakhir pada dokumen Final Kontrak di masing-masing paket yaitu:
  • Terlapor II pada Paket I nilai HPS Rp259.200.000.000,00, nilai penawaran Rp243.657.100.000,00 dan nilai final kontrak yaitu Rp103.349.300.000,00 atau sebesar 39,87% dari HPS;
  • Terlapor II pada Paket IV nilai HPS Rp91.500.000.000,00, nilai penawaran Rp90.079.000.000,00 dan nilai final kontrak yaitu Rp24.034.700.000,00 atau sebesar 26,07% dari HPS;
  1. Terlapor III pada Paket II nilai HPS Rp138.000.000.000,00, nilai penawaran Rp130.986.987.000,00 dan nilai final kontrak yaitu Rp139.981.835.000,00 atau sebesar 101,44% dari HPS;
  2. Terlapor IV pada Paket III nilai HPS Rp151.500.000.000,00, nilai penawaran Rp142.985.468.000,00 dan nilai final kontrak yaitu Rp105.736.160.000,00 atau sebesar 69,79% dari HPS.

 

  • Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
  1. Unsur Pelaku Usaha

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V. Dengan demikian unsur Pelaku Usaha Terpenuhi;

  1. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara a quo adalah POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten selaku Terlapor I. Dengan demikian unsur Pihak Lain Terpenuhi.

  1. Unsur Bersekongkol

Majelis Komisi menilai penempatan daftar Tenaga Ahli/Personil Inti dan Peralatan yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara membuat pernyataan pada berita acara klarifikasi teknis dan harga, tidak serta merta dapat membuktikan adanya tindakan koordinasi antar Terlapor dan pemberian perlakuan dan/atau kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung oleh Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang berakibat kepada persaingan usaha tidak sehat dalam hal penetapan pemenang. Sedangkan tindakan Terlapor V yang menawarkan harga melebihi HPS tidak serta merta dapat dianggap sebagai pihak yang ikut bersekongkol dalam perkara a quo. Dengan demikian unsur bersekongkol Tidak Terpenuhi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol, maka Majelis Komisi tidak perlu menguraikan unsur pasal selanjutnya.

Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus:

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi berpendapat para Terlapor telah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan hanya saja Terlapor III dan Terlapor V pada saat pemeriksaan lapangan tidak hadir sehingga menyulitkan bagi Majelis Komisi mendapatkan keterangan yang diperlukan untuk konfirmasi realisasi pekerjaannya.

Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:

  1. Atasan yang berwenang supaya memberikan sanksi administratif kepada POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten selaku Terlapor I karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seperti diuraikan pada butir 5 di atas;
  2. Gubernur Provinsi Banten (c.q.) Sekretaris Daerah Provinsi Banten untuk melakukan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terlapor I terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah berikut semua perubahannya dan juga semua peraturan yang berlaku.

 

Tentang Diktum Putusan dan Penutup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

 

MEMUTUSKAN

 

Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.——————————

 

Jakarta, 17 Desember 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

KPPU Putus Perkara No.02/KPPU-M/2018

PRESS RELEASE

PEMBACAAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 02/KPPU-M/2018

JAKARTA, 7 SEPTEMBER 2018

 

Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-M/2018 (KPPU) telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Asuransi Takaful Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA.

 

Adapun Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa Objek Perkara a quo adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) PT Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor kepada KPPU;
  2. Bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

 

Adapun Terlapor dalam perkara ini adalah:

Badan Usaha berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dengan nama Koperasi Simpan Pinjam JASA (Kospin JASA) berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 84 lantai 3,4 dan 5 Pekalongan, Jawa Tengah.

 

Bahwa berdasarkan fakta Persidangan sebagai berikut :

  1. Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful Umum (PT ATU);
  2. Bahwa transaksi pengambilalihan adalah 95% saham senilai 47.500.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dari total saham milik PT Asuransi Takaful Umum oleh Kospin JASA pada tanggal 8 Januari 2018;
  3. Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait dengan Himbauan Pemberitahuan Akuisisi kepada Terlapor pada tanggal 7 Maret 2018;
  4. Bahwa Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham secara resmi kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018 dengan no. register A1 11 18;
  5. Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT ATU seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 19 Februari 2018;
  6. Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau nilai aset rata rata 3 (tiga) tahun terakhir dari badan usaha yang diambil alih adalah:
Kospin Jasa PT. ATU Hasil Penjumlahan
Aset 6.629.352.915.897 118,540,492,127 6,747,893,408,024.00
Penjualan 546.207.160.076 60,430,293,163 606,637,453,239
  1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai aset dan nilai penjualan gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT ATU telah memenuhi batas minimal nilai aset dan nilai penjualan gabungan yang wajib dilaporkan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
  2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, perhitungan keterlambatan dimulai dari tanggal disahkannya perubahan data perseroan PT ATU ke Kementerian Hukum dan HAM RI yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, yakni pada tanggal 10 Januari 2018;
  3. Bahwa seharusnya pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT ATU dilakukan Terlapor kepada KPPU paling lambat pada tanggal 21 Februari 2018;
  4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Kospin JASA terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 17 (tujuh belas) hari kerja.

 

Adapun Rekomendasi adalah sebagai berikut:

Komisi memberikan saran dan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Pemerintah RI c.q. Kementerian Koperasi dan UKM RI agar memprioritaskan penyempurnaan peraturan perundang – undangan terkait dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Mikro termasuk pengembangan badan usaha berbasis syariah di Indonesia

 

Adapun Putusan kepada Terlapor adalah sebagai berikut:

  1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;—————————————————————————————–
  2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);———————————————————–
  3. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi  pada hari Jumat, 7 Desember 2018 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kodrat Wibowo,S.E.,Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Harry Agustanto,S.H.,M.H. dan Dr. M. Afif Hasbullah masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H., Luqman Nurdhiansyah, S.H., dan Testarosa Vanya D’visa, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Jakarta, 7 Desember 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

 

KPPU Putus Perkara No.07/KPPU-M/2018

PRESS RELEASE

PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 07/KPPU-M/2018

 

TENTANG

 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk.

 

Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara

Nomor 07/KPPU-M/2018, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2018

 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi S.E., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. sebagai Anggota Majelis dan Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Anggota Majelis Pengganti, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 07/KPPU-M/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010)

 

Perkara ini berawal dari penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh:

  • PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. sebagai Terlapor

1. Bahwa objek perkara a quo adalah:

Keterlambatan Pemberitahuan dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Prima Top Boga oleh Terlapor, dengan nilai transaksi sebesar Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

2. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dimana dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut dinyatakan:

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

(1)       Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
(2)       Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Penjelasan Pasal:

(1)       Cukup jelas.
(2)       Cukup jelas.

 

Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi:

  1. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
  2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  • Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
  • Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

      3. Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi 000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

 4. Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

  • Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
  • Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

 

Penjelasan Pasal:

(1)     Cukup jelas.
(2)     Huruf a
        Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir
Huruf b
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan nilai aset.
(3)     Cukup jelas.
(4)     Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a.      Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
b.      Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.

3. Tentang Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga oleh Terlapor.

  • Terlapor melakukan akuisisi/transaksi pengambilalihan saham terhadap PT Prima Top Boga pada tanggal 24 Januari 2018;
  • Sebesar 32.051 lembar saham (penerbitan lembar saham baru) yang diambilalih dengan cara penambahan modal senilai Rp499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk.;
  • Bahwa setelah tanggal 9 Februari 2018, 100% (seratus persen) saham milik PT Prima Top Boga sejumlah 851 (enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu) lembar saham dimiliki oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. sebesar 50,99%, Sylvia sebesar 6,13%, Lin Dao Xian sebesar 12,25%,  Asih Lestari Guntur sebesar 4,08%, Kumala Ayu Dewi Guntur sebesar 4,08%, Samiadji Guntur sebesar 4,09%, David Gatot Gunawan sebesar 6,13%, Lenny Setyawati sebesar 12,25%.
  • Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU dan diterima oleh Terlapor pada tanggal 7 Maret 2018;
  • Bahwa atas surat dari Direktorat Merger KPPU tersebut, Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham secara resmi kepada KPPU pada tanggal 29 Maret 2018;
  • Bahwa diperoleh bukti formulir Tanda Terima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Oleh Terlapor kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara resmi tertanggal 29 Maret 2018 dengan nomer register A11618.
  • Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Prima Top Boga seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 23 Maret 2018.

4. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham.

  • Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (Lima Triliun Rupiah).
  • Bahwa jika mengacu pada pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan Terlapor dan PT Prima Top Boga.
  • Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen)) dari badan usaha pengambilalih (Terlapor) ataupun badan usaha yang diambilalih (PT Prima Top Boga).
  • Dengan demikian, maka nilai gabungan penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau nilai aset rata-rata 3 tahun terakhir dari badan usaha yang diambilalih:

 

Batasan

Nilai

Terlapor PT Prima Top Boga Total
Aset 3,395,179,401,721 23,547,662,670 3,418,727,064,391
Penjualan 2,491,100,179,560 20,315,999,415 2,511,416,178,975

 

5.  Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Kepada Komisi.

  • Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham
  • Bahwa Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 4 (empat) hari kerja.

6. Tentang Perhitungan Tanggal Efektif Yuridis atas Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham.

  • Bahwa Majelis Komisi telah mempelajari Tanggapan Terlapor atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Oktober 2018. Majelis Komisi juga mempelajari Kesimpulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 November 2018. Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor menyatakan PT Prima Top Boga sebagai perusahaan PMA walaupun telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM, wajib untuk mendapat persetujuan lebih dahulu dari BKPM atas adanya perubahan pendaftaran PMA terkait perubahan susunan pemegang sahamnya. Tanpa Persetujuan dari BKPM tersebut, pengambilalihan saham PT Prima Top Boga oleh Terlapor tidak dapat dinyatakan telah berlaku efektif secara yuridis. PT Prima Top Boga telah mendapatkan persetujuan dari BKPM sebagaimana terdapat dalam surat Pendaftaran PMA Nomor 469/1/PI_PB/PMA/2018 pada tanggal 1 Maret 2018. Pendaftaran Penanaman Modal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas izin prinsip Nomor 227/1/IP/PMA/2014 tanggal 27 Januari 2014 perubahan terakhir nomor 3758/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
  • Bahwa Majelis Komisi menilai kewenangan BKPM tidak berkaitan dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan melainkan teknis mengenai tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal bagi PMA. Kewenangan BKPM terkait dengan PMA bertujuan untuk pencatatan modal di BKPM. Sementara untuk proses pengambilalihan saham berada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM dan tidak melibatkan BKPM. Tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham (akuisisi) hanya diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 57 Tahun 2010, dan bukan pada Peraturan BKPM;
  • Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa tanggal efektif yuridis ditentukan dari SK perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga pada tanggal 9 Februari 2018 Nomor /AH.01.03-0061708 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada tanggal 29 Maret 2018 Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) secara resmi kepada KPPU. Majelis Komisi menilai berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010 menyatakan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis, sehingga batas akhir notifikasi jatuh pada tanggal 23 Maret 2018. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menilai terdapat keterlambatan selama 4 (empat) hari.

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Bahwa unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  • Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  • Bahwa telah terjadi pengambilalihan saham PT Prima Top Boga oleh Terlapor berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Prima Top Boga No. 12 tertanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, S.H yang berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 9 Februari 2018, berdasarkan keputusan Menkumham nomor AHU-0003152.AH.01.02 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga;
  • Dengan demikian unsur pengambilalihan saham terpenuhi.
  • Unsur Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu.
  • Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan penggabungan diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar 418.727.064.391,00 (Tiga Triliun Empat Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu rupiah) dan nilai penjualan badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar Rp2.511.416.178.975,00 (Dua Triliun Lima Ratus Sebelas Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
  • Dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu terpenuhi.
  • Unsur Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-Lambatnya 30 (tiga puluh) Hari.
  • Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah 9 Februari 2018 sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga, sehingga diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Prima Top Boga oleh Terlapor berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 9 Februari 2018;
  • Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka Terlapor harus sudah melaporkan kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal 23 Maret 2018;
  • Dengan demikian unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terpenuhi.
  • Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

 

MEMUTUSKAN

  1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
  2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp2.800.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

 

 

Jakarta, 26 November 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia

KPPU Putus Perkara No.01/KPPU-M/2018

PRESS RELEASE

PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 01/KPPU-M/2018

 

TENTANG

 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

 

Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara

Nomor 01/KPPU-M/2018, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2018

 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si. masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 01/KPPU-M/2018

 

tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

(selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010)

 

Perkara ini berawal dari penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh:

  • PT Erajaya Swasembada, Tbk. sebagai Terlapor I

 

  1. Bahwa objek perkara a quo adalah:

 

Keterlambatan Pemberitahuan dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Axioo International Indonesia oleh Terlapor selama 145 (seratus empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016, dengan nilai transaksi sebesar Rp 5.100.000.000,00 (Lima Miliar Seratus Juta Rupiah).

 

  1. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dimana dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut dinyatakan:

 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

(1)       Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
(2)       Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Penjelasan Pasal:

 

(1)       Cukup jelas.
 
(2)       Cukup jelas.

 

Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi:

 

  • Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.

 

  • Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
  2. Nilai penjualan sebesar Rp. 000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

 

  • Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

 

  • Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  1. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
  2. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

 

Penjelasan Pasal:

 

(1)     Cukup jelas.

 

(2)     Huruf a
        Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir

 

Huruf b
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan nilai aset.

 

(3)     Cukup jelas.

 

(4)     Huruf a
Cukup Jelas

 

Huruf b
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a.      Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
b.      Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.

 

  • Tentang Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia oleh Terlapor.
  • Terlapor melakukan akuisisi/transaksi pengambilalihan saham terhadap PT Axioo International Indonesia pada tanggal 26 Mei 2015;
  • Bahwa pada tanggal 30 April 2015 telah terjadi perjanjian jual beli saham PT Axioo Internasional Indonesia milik PT Exa Nusa Persada kepada Terlapor sebesar100 (lima ribu seratus) saham dengan nilai transaksi sebesar Rp.5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
  • Terlapor mengambilalih 51% saham senilai Rp100.000.000,- (Lima Miliar Seratus Juta Rupiah) dari total saham milik PT Axioo International Indonesia;
  • Bahwa komposisi pemegang saham PT Axioo International Indonesia setelah terjadinya Pengambilalihan saham oleh Terlapor adalah sebagai berikut:
  • PT Erajaya Swasembada, Tbk. dengan modal disetor sebesar 51% dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,-;
  • PT Exa Nusa Persada dengan modal disetor sebesar 49% dengan nilai nominal sebesar 4.900.000.000,-;
  • Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU dan diterima oleh Terlapor pada tanggal 30 Desember 2015;
  • Bahwa atas surat dari Direktorat Merger KPPU tersebut, Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham secara resmi kepada KPPU pada tanggal 10 Februari 2016;
  • Bahwa diperoleh bukti formulir Tanda Terima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Oleh Terlapor kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara resmi tertanggal 10 Februari 2016 dengan nomer register
  • Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Axioo International Indonesia seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 07 Juli 2015.

 

  1. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham.
  • Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  • Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah); dan/atau
  • Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (Lima Triliun Rupiah).
  • Cara penghitungan jumlah/batasan nilai berdasarkan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan Terlapor dan PT Axioo International Indonesia.
  • Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen)) dari badan usaha pengambilalih (Terlapor) ataupun badan usaha yang diambilalih (PT Axioo Internasional Indonesia).
  • Dengan demikian maka, maka nilai gabungan penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan penjumlahan aset dan/atau penjualan tahun terakhir yang telah diaudit dari masing masing pihak:

 

Batasan PT Erajaya Swasembada, Tbk. PT Axioo Internasional Indonesia Total
Aset 6.120.307.213.175 0 6.120.307.213.175
Penjualan 14.451.413.262.240 0 14.451.413.262.240

 

  1. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Kepada Komisi.
  • Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham
  • Bahwa Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kerja .

 

  1. Tentang Pengecualian dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  • Bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Agustus 2018 dan Kesimpulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 12 September 2018, yang didalamnya menyatakan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengecualikan transaksi yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 huruf a sebagai berikut :

yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau”

  • Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya Terlapor menyatakan proses pengambilalihan saham PT Axioo International Indonesia oleh Terlapor adalah dalam rangka mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet.

Pada pasal 8A Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013 diatur sebagai berikut : ————

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer tablet berdasarkan penunjukkan dari pabrik di luar negeri wajib mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer tablet”

  • Bahwa untuk memenuhi kewajiban dalam regulasi tersebut, Terlapor merespon hal tersebut dengan cara mencari partner dan dari hasil penjajakan akhirnya bersepakat dengan pemilik dari PT Axioo International Indonesia untuk melakukan pengambilalihan saham/mengakuisisi PT Axioo International Indonesia yang telah memiliki pabrik perakitan Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet.

 

  • Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Bahwa unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:—-

  • Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  • Bahwa telah terjadi pengambilalihan saham PT Axioo International Indonesia oleh Terlapor yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT Axioo International Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 30 April 2015 yang berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0934819 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Axioo International Indonesia;
  • Dengan demikian unsur pengambilalihan saham terpenuhi.
  • Unsur Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu.
  • Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan penggabungan diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar Rp 120.307.213.175,- (enam triliun seratus dua puluh miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan nilai penjualan badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar Rp 14.451.413.262.240 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);
  • Dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu terpenuhi.
  • Unsur Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-Lambatnya 30 (tiga puluh) Hari.
  • Bahwa tindakan Terlapor mengakuisisi PT Axioo International Indonesia tergolong menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 sehingga berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
  • Dengan demikian unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari tidak terpenuhi.

 

  • Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

 

MEMUTUSKAN

 

Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

 

Jakarta, 20 September 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia