KPPU Putus Perkara No.07/KPPU-M/2018

PRESS RELEASE

PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 07/KPPU-M/2018

 

TENTANG

 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk.

 

Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara

Nomor 07/KPPU-M/2018, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2018

 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi S.E., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. sebagai Anggota Majelis dan Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Anggota Majelis Pengganti, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 07/KPPU-M/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010)

 

Perkara ini berawal dari penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh:

  • PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. sebagai Terlapor

1. Bahwa objek perkara a quo adalah:

Keterlambatan Pemberitahuan dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Prima Top Boga oleh Terlapor, dengan nilai transaksi sebesar Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

2. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dimana dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut dinyatakan:

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

(1)       Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
(2)       Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Penjelasan Pasal:

(1)       Cukup jelas.
(2)       Cukup jelas.

 

Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi:

  1. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
  2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  • Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
  • Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

      3. Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi 000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

 4. Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

  • Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
  • Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

 

Penjelasan Pasal:

(1)     Cukup jelas.
(2)     Huruf a
        Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir
Huruf b
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan nilai aset.
(3)     Cukup jelas.
(4)     Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a.      Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
b.      Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.

3. Tentang Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga oleh Terlapor.

  • Terlapor melakukan akuisisi/transaksi pengambilalihan saham terhadap PT Prima Top Boga pada tanggal 24 Januari 2018;
  • Sebesar 32.051 lembar saham (penerbitan lembar saham baru) yang diambilalih dengan cara penambahan modal senilai Rp499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk.;
  • Bahwa setelah tanggal 9 Februari 2018, 100% (seratus persen) saham milik PT Prima Top Boga sejumlah 851 (enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu) lembar saham dimiliki oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. sebesar 50,99%, Sylvia sebesar 6,13%, Lin Dao Xian sebesar 12,25%,  Asih Lestari Guntur sebesar 4,08%, Kumala Ayu Dewi Guntur sebesar 4,08%, Samiadji Guntur sebesar 4,09%, David Gatot Gunawan sebesar 6,13%, Lenny Setyawati sebesar 12,25%.
  • Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU dan diterima oleh Terlapor pada tanggal 7 Maret 2018;
  • Bahwa atas surat dari Direktorat Merger KPPU tersebut, Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham secara resmi kepada KPPU pada tanggal 29 Maret 2018;
  • Bahwa diperoleh bukti formulir Tanda Terima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Oleh Terlapor kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara resmi tertanggal 29 Maret 2018 dengan nomer register A11618.
  • Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Prima Top Boga seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 23 Maret 2018.

4. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham.

  • Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (Lima Triliun Rupiah).
  • Bahwa jika mengacu pada pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan Terlapor dan PT Prima Top Boga.
  • Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen)) dari badan usaha pengambilalih (Terlapor) ataupun badan usaha yang diambilalih (PT Prima Top Boga).
  • Dengan demikian, maka nilai gabungan penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau nilai aset rata-rata 3 tahun terakhir dari badan usaha yang diambilalih:

 

Batasan

Nilai

Terlapor PT Prima Top Boga Total
Aset 3,395,179,401,721 23,547,662,670 3,418,727,064,391
Penjualan 2,491,100,179,560 20,315,999,415 2,511,416,178,975

 

5.  Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Kepada Komisi.

  • Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham
  • Bahwa Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 4 (empat) hari kerja.

6. Tentang Perhitungan Tanggal Efektif Yuridis atas Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham.

  • Bahwa Majelis Komisi telah mempelajari Tanggapan Terlapor atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Oktober 2018. Majelis Komisi juga mempelajari Kesimpulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 November 2018. Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor menyatakan PT Prima Top Boga sebagai perusahaan PMA walaupun telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM, wajib untuk mendapat persetujuan lebih dahulu dari BKPM atas adanya perubahan pendaftaran PMA terkait perubahan susunan pemegang sahamnya. Tanpa Persetujuan dari BKPM tersebut, pengambilalihan saham PT Prima Top Boga oleh Terlapor tidak dapat dinyatakan telah berlaku efektif secara yuridis. PT Prima Top Boga telah mendapatkan persetujuan dari BKPM sebagaimana terdapat dalam surat Pendaftaran PMA Nomor 469/1/PI_PB/PMA/2018 pada tanggal 1 Maret 2018. Pendaftaran Penanaman Modal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas izin prinsip Nomor 227/1/IP/PMA/2014 tanggal 27 Januari 2014 perubahan terakhir nomor 3758/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
  • Bahwa Majelis Komisi menilai kewenangan BKPM tidak berkaitan dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan melainkan teknis mengenai tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal bagi PMA. Kewenangan BKPM terkait dengan PMA bertujuan untuk pencatatan modal di BKPM. Sementara untuk proses pengambilalihan saham berada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM dan tidak melibatkan BKPM. Tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham (akuisisi) hanya diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 57 Tahun 2010, dan bukan pada Peraturan BKPM;
  • Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa tanggal efektif yuridis ditentukan dari SK perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga pada tanggal 9 Februari 2018 Nomor /AH.01.03-0061708 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada tanggal 29 Maret 2018 Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) secara resmi kepada KPPU. Majelis Komisi menilai berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010 menyatakan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis, sehingga batas akhir notifikasi jatuh pada tanggal 23 Maret 2018. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menilai terdapat keterlambatan selama 4 (empat) hari.

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Bahwa unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  • Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  • Bahwa telah terjadi pengambilalihan saham PT Prima Top Boga oleh Terlapor berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Prima Top Boga No. 12 tertanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, S.H yang berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 9 Februari 2018, berdasarkan keputusan Menkumham nomor AHU-0003152.AH.01.02 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga;
  • Dengan demikian unsur pengambilalihan saham terpenuhi.
  • Unsur Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu.
  • Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan penggabungan diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar 418.727.064.391,00 (Tiga Triliun Empat Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu rupiah) dan nilai penjualan badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar Rp2.511.416.178.975,00 (Dua Triliun Lima Ratus Sebelas Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
  • Dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu terpenuhi.
  • Unsur Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-Lambatnya 30 (tiga puluh) Hari.
  • Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah 9 Februari 2018 sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga, sehingga diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Prima Top Boga oleh Terlapor berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 9 Februari 2018;
  • Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka Terlapor harus sudah melaporkan kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal 23 Maret 2018;
  • Dengan demikian unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terpenuhi.
  • Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

 

MEMUTUSKAN

  1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
  2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp2.800.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

 

 

Jakarta, 26 November 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia