Naga Bonar Ngomong Monopoli

Diunggah oleh: kppu, Kategori: Liputan Khusus, Apr 25, 2011

Antrean panjang di bioskop Jakarta Teather XXI, Sarinah Thamrin, bisa jadi tidak lagi mengular seperti dulu. Jangankan terlambat, yang antri pun jika filmnya bagus sering tidak kebagian tiket. Tidak hanya di Sarinah. Hampir pasti bioskop yang menayangkan film-film impor  akan bernasib sama. Bisa jadi daya tarik bioskop tidak hanya film asing khususnya produk Hollywood. Film-film asli dalam negeri juga punya penggemarnya sendiri. Namun memang film-film impor memiliki daya tarik lebih besar dari film lokal. Wajar ketika, Asosiasi Film Amerika atau Motion Picture Association (MPA) mengancam tidak lagi memasok film “bule”, ketakutan bioskop akan sepi sulit dihindari.

Ancaman MPA  jelas mengejutkan. Lalu apa penyebabnya? Bisa jadi buntutnya masalah fulus. Sebab “boikot” film-film Amerika oleh MPA terhadap jaringan bioskop di tanah air beralasan karena pemerintah menaikkan pajak impor. MPA menolak karena pajak tersebut dinilai terlalu tinggi.  Aksi boikot inilah yang mengundang tanya banyak orang. “Kalau sudah diboikot darimana kita bisa nonton film bagus?” jawab salah seorang penonton saat ditanya tentang ancaman MPA.

Tindakan boikot yang dilakukan oleh MPA memang membuat bisokop tanah air tidak berkutik. Take it or leave it.  Posisi tawar MPA jelas sangat kuat. Jika satu kekuatan industri memiliki posisi dominan maka konsumen berada pada posisi tawar yang sangat lemah. Ini yang membuat aktor dan sutradara film terkenal Dedy Mizwar “mencak-mencak”. Meski fakta yang ada sudah sangat jelas, MPA telah menjadi asosiasi yang monopolis, namun pemeran Naga Bonar menyerahkan KPPU untuk menilainya. “Indikasi prakteknya memang tidak mudah ditelusuri. KPPU yang seharusnya menyelidiki secara sungguh-sungguh ada tidaknya monopoli importir film-film asing ini,”  katanya saat ditemui Rahmat Banu Widodo dan Nanang Sari Atmanta dari Majalah Kompetisi di kantornya, di bilangan Pondok Kelapa.

“Berani tidak KPPU menelusuri aliran dana perusahaan film asing ke PPATK?” tantang pemeran Pak Haji Romli dalam film Kiamat Sudah Dekat. “Sebab kalau dibuktikan secara hukum positif perusahaan milik siapa, aliran dana kemana memang bakal menemukan kesulitan.  Karena perusahaan importir dalam operasionalisasinya bisa menggunakan nama lain, ‘hantu belau’, atau kucingnya misalnya,” lanjut aktor senior yang telah banyak membintangi film Indonesia sejak tahun 80-an.

Dedy memang marah atas ancaman MPA. Di depan kantor Gedung Sapta Pesona Kementerian Budaya dan Pariwisata Jakarta, bersama Rudy Satnyoto, keduanya yang juga Ketua dan Wakil Ketua BP2N, membuat  pernyataan sikap. Keduanya membantah pernyataan yang dibuat Noorca Massardi sebagai juru bicara MPA.  “Pernyataan bahwa importir membayar 23,75%  sangat menyesatkan,” paparnya. “Dan lebih merupakan sebuah kebohongan besar kalau hanya di Indonesia importir bayar bea masuk.” Tarif film impor di Thailand itu sekitar 1 dolar AS per meter atau sama dengan 30 bhat, tegasnya dengan gaya khas Naga Bonar.

Pemeran Bang Jack dalam sinetron Para Pencari Tuhan ini mempertanyakan reaksi atas surat edaran Dirjen Pajak soal pajak impor film. Edaran yang kemudian disambut dengan acaman boikot tersebut memang mengundang curiga, ada apa? Padahal suratnya jelas. Yaitu  meminta importir film asing untuk membayar pajak secara wajar dan benar, karena undang-undangnya berkata begitu. Kalau mereka bernada keras dan mengancam berarti selama ini pajak tidak dibayar secara wajar dan benar. ”Bayangkan, selama dua tahun ini  saja tunggakannya bisa Rp30 M, dendanya bisa 1000 persen,” ujarnya.

Dalam soal pajak Dedy menegaskan prinsipnya adalah pemberlakuan penerapan pajak impor harus menganut asas keadilan. “Jangan untuk film Indonesia dikenakan pajak yang besar, sementara pajak film impor kecil,” ungkapnya. Perihal pajak perfilman, dirinya juga mengakui sudah enam tahun yang lalu soal ini dibicarakan, bahkan sebelumnya (setahun lalu) ia sudah bertemu Anggito Abimanyu sebelum mundur dari Departemen Keuangan. “Kita sudah bicarakan ini, tetapi di tingkat menteri dan deputi tidak pernah jalan. Anggito yang jalan sendiri, itupun cuma setahun. Tetapi ketika mendapat tekanan, baru kebijakan itu berjalan,” kata pembuat karya film Alangkah Lucunya Negeri Ini.

Menyangkut soal daya saing perfilman di Indonesia, Dedy berpendapat itu tergantung UU yang mengatur tentang tata edar. Saat ini menurutnya pengaturan tata edar tidak jelas, baik itu untuk film Indonesia atau impor. “Tergantung siapa yang dekat dengan pemilik bioskop,” katanya. Untuk itu ia berharap setiap produsen film harus diberlakukan secara setara, kesetaraan itu berdasarkan tata edar yang diberlakukan. “Sayangnya saat ini tidak jelas, dasarnya apa kita juga tidak tahu,” ujar peraih 11 nominasi dalam Festival  Film Nasional ini.

Dedy juga menyesalkan langkah pemerintah terkait soal cukai dan pembinaan perfilman. Menurutnya dalam kasus perfilman, selama ini cukai dan pajaknya diambil, tetapi praktik pembajakannya tidak diberantas dengan baik, “Sama juga dengan dunia musik, padahal itu delik biasa, bukan delik aduan,” sesalnya.

Ketika disinggung soal pembinaan film Indonesia, Dedy berpandangan itu adalah persoalan lain. Untuk diketahui kita tidak akan mengambil pajak dari film impor. Kita malah menginginkan lebih besar daripada itu. Sekarang ini UU No. 33 Tahun 2009 mengamanatkan adanya Badan Perfilman Indonesia (BPI). Menurut Dedy ada empat tugas utama dari lembaga BPI ini yang juga berlaku di negara-negara lain seperti Korea, Australia, Singapura, Iran, dan Thailand. Pertama, mensubsidi film Indonesia yang bermutu, “semua negara melakukan, dan Indonesia belum pernah melakukan,” ujarnya. Kedua, menyelenggarakan kegiatan apresiasi dan promosi film Indonesia  yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, menginformasikan daerah-daerah di Indonesia yang baik untuk dijadikan lokasi syuting kepada dunia internasional. Hal ini bisa menambah devisa. Dan keempat,  memberikan masukan untuk kebijakan di bidang  perfilman kepada menteri terkait. “Nah, anggaran ini harus disiapkan oleh Depkeu (APBN),” katanya. Jadi kalau KPPU mau mengungkap ada atau tidaknya praktek  monopoli di  impor film, kiamat jadi jauh kan Bang Haji?. (rbw/nsa)

Related Posts via Categories