Terbukti Bersekongkol, PT Media Cipta Perkasa dan PT Kerinci Jaya Utama Didenda KPPU

Apr 15, 2015 | Terbukti Bersekongkol, PT Media Cipta Perkasa dan PT Kerinci Jaya Utama Didenda KPPU

Jakarta, KPPU.go.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Keduanya terbukti telah membuat persaingan semu dalam tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda/Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011. Sementara itu PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU... 

Terkait Bongkar Muat di Tanjung Priok, KPPU Hukum Pelindo dan PT Multi Terminal Indonesia

Mar 20, 2015 | Terkait Bongkar Muat di Tanjung Priok, KPPU Hukum Pelindo dan PT Multi Terminal Indonesia

Jakarta, Jum’at (20/3/2015) – PT Multi Terminal Indonesia (Terlapor II) terpaksa merogoh kocek cukup dalam dalam perkara jasa bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum perusahaan tersebut untuk membayar denda sejumlah Rp 5,332,5 miliar. Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 12/KPPU-I/2014 ini terdiri dari Syarkawai Rauf sebagai Ketua Majelis, M. Nawir Messi dan Saidah Sakwan sebagai Anggota Majelis Komisi. Sementara itu Pelindo, sebagai Terlampor... 

Jun 13, 2014 | Kartel Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Nunukan

Lima belas terlapor dinyatakan bersalah oleh KPPU karena telah melakukan kartel penetapan harga dan/atau penetapan biaya produksi atas jasa pemasangan instalasi listrik baru dan pemasangan jaringan listrik PLN di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Putusan tersebut dibacakan pada Kami, 12 Juni 2014 oleh Majelis Komisi yang dipimpin oleh Komisioner Kamser Lumbanradja. Atas pelanggaran tersebut, Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Berau Propinsi... 

Enam Pelaku Usaha Ban Mobil diduga Melakukan Kartel Penetapan Harga

May 23, 2014 | Enam Pelaku Usaha Ban Mobil diduga Melakukan Kartel Penetapan Harga

Enam pelaku usaha ban mobil nasional yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) diduga melakukan kartel penetapan harga untuk produk dan atau pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil penumpang (passenger car). Secara spesifik, atas ban Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16, dan telah dilakukan selama periode 2009-2012. Keenam perusahaan tersebut terdiri dari PT. Bridgestone Tire Indonesia; PT. Sumi Rubber Indonesia; PT. Gajah Tunggal, Tbk; PT. Goodyear Indonesia,... 

Apr 14, 2014 | Terlambat Melapor, KPPU Menghukum PT Dunia Pangan

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor  03/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait dengan Pengambilalihan Saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan di Jakarta. Objek dari Perkara ini adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti yang dilakukan oleh Terlapor, PT Dunia Pangan. Dalam fakta... 

Apr 14, 2014 | Terbukti Terlambat Melapor, KPPU Menghukum PT Muarabungo Plantation

KPPU.go.id – (08/04), Terbukti terlambat melapor atas pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh PT Muarabungo Plantation, Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Muarabungo wajib membanyar denda sebesar Rp 1.249.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Dalam putusannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa PT Muarabungo Plantation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Majelis Komisi yang terdiri dari... 

Mar 11, 2014 | KPPU menyetujui Akuisisi Saham PT. Axis Telekom Indonesia oleh PT. XL Axiata, Tbk

KPPU menyimpulkan bahwa akuisisi PT. Axis Telekom Indonesia (AXIS) oleh PT. XL Axiata, Tbk (XL) tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, KPPU memberikan beberapa catatan atas akuisisi tersebut. Catatan pertama adalah, mengingat besarnya penguasaan pangsa pasar oleh tiga pelaku usaha di sektor jasa telekomunikasi (Telkom, Indosat, dan XL) yang mencapai 89,05%, maka KPPU mewajibkan XL untuk memberikan laporan perkembangan pasar,... 

KPPU Belum Menyetujui Akuisisi XL – Axis

Dec 12, 2013 | KPPU Belum Menyetujui Akuisisi XL – Axis

Berdasarkan pasal 28 dan 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo PP No.57 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) pada tanggal 1 Agustus 2013 telah menerima permohonan Konsultasi rencana akuisisi XL terhadap Axis. Setelah memeriksa kelengkapan dokumen, Komisi telah pula melaksanakan Penilaian awal atas akuisisi ini untuk menilai apakah konsentrasi pasar yang terbentuk... 

Akuisisi Saham Saham PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Cipta Sarana dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi

Nov 20, 2013 | Akuisisi Saham Saham PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Cipta Sarana dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan... 

Putusan KPPU tentang Cevron: Terbukti Adanya Pelanggaran

Jun 24, 2013 | Putusan KPPU tentang Cevron: Terbukti Adanya Pelanggaran

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan putusan dari perkara No. 05/KPPU-/I/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company dan PT Worley Parsons Indonesia, maka Majelis Komisi KPPU memutuskan: 1. Menyatakan bahwa Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang...