Apr 29, 2016 | KPPU Hukum 32 Perusahaan terkait Perdagangan Sapi Impor

PRESS RELEASE PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 10/KPPU-I/2015 tentang  Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK) Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015. KOMISI... 

Apr 26, 2016 | KPPU Denda LG International Corp. Sebesar Rp. 8 miliar

Jakarta – KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaaan Perkara No. 16/KPPU-M/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham PT. Binsar Natorang Energi yang dilakukan... 

Apr 21, 2016 | KPPU Siapkan Putusan Kartel Daging Sapi

Setelah melalui proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Lanjutan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hari kerja, saat ini Majelis Komisi yang dipimpin oleh Chandra Setiawan tengah mempersiapkan Putusan terkait Dugaan Kartel Perdagangan Sapi Untuk Memasok Kebutuhan Daging Sapi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Proses penegakan hukum (pemeriksaan) yang digelar sejak bulan September 2015 ini diawali dengan inisiatif KPPU melalui serangkaian investigasi dan monitoring... 

Apr 14, 2016 | KPPU Tanggapi Keberadaan Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP)

Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam industri kelapa sawit saat ini, terkait dengan keberadaan Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP), KPPU dapat menyampaikan beberapa hal berikut: Pada bulan Oktober 2015, KPPU telah menerima permintaan pendapat terhadap perjanjian kesepakatan pelaku usaha dalam IPOP. IPOP merupakan komitmen dan atau kesepakatan para pelaku industri sawit untuk menjalankan praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan di seluruh rantai pasoknya sekaligus meningkatkan daya... 

Apr 6, 2016 | Permohonan Keberatan Ditolak, PN Medan Menangkan KPPU Soal Persekongkolan Tender

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan Perkara No. 03/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek–Bts. Kab. Simalungun–Bts. Kab. Tanah Karo–Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 17 Desember 2015. Adapun... 

Apr 1, 2016 | KPPU Sampaikan Keterangan Dalam Sidang Uji Materi UU No.18 Tahun 2009

Dalam rangka Uji Materi terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD Tahun 1945, hari ini (Kamis, 31 Maret 2016) KPPU menyampaikan keterangan dalam Sidang Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. Adapun hal yang menjadi fokus KPPU dalam proses Uji Materi dimaksud adalah bagaimana menilai dampak integrasi vertikal yang menutup akses terhadap pasokan penting atau pembeli utama, atau yang digunakan sebagai sarana untuk koordinasi kolusi... 

Mar 29, 2016 | Tidak Jalankan Putusan Komisi, KPPU akan Pidanakan Pelaku Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan pidanakan pelaku usaha yang tidak menjalankan Putusan Komisi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Laporan pidana dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendorong pelaku usaha melaksanakan putusan. Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat mengatur apabila putusan tidak dijalankan pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan... 

Mar 11, 2016 | Siaran Pers Pembacaan Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015

Jakarta – Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor  17/KPPU-M/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Materials Korea Inc. yang dilakukan oleh Terlapor, Toray Advanced Materials Korea Inc. Dalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa nilai aset gabungan hasil... 

Mar 8, 2016 | Sinergi KPPU dan Lemhannas Wujudkan Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi

Dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional di bidang ekonomi khususnya dalam perspektif persaingan usaha yang sehat, hari ini (Selasa, 9 Maret 2016) KPPU menandatangani Nota Kesepahaman dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Melalui Nota Kesepahaman ini KPPU dan Lemhannas sepakat bekerja sama meningkatkan kualitas SDM, melakukan kajian strategik, memantapkan nilai-nilai kebangsaan, serta melakukan sosialiasi dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Selanjutnya kedua belah... 

Mar 3, 2016 | Kuatkan Putusan Kartel SMS, Mahkamah Agung Dukung Penegakkan Hukum KPPU

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi KPPU atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst terkait keberatan terhadap Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 mengenai Kartel SMS. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat kepada KPPU mengenai dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5/1999 oleh 9 Terlapor yaitu (I) PT Excelkomindo Pratama, Tbk., (II) PT Telekomunikasi Selular, (III) PT Indosat, Tbk., (IV) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., (V) PT Hutchison CP...