Terbukti Bersekongkol, PT Media Cipta Perkasa dan PT Kerinci Jaya Utama Didenda KPPU

Apr 15, 2015 | Terbukti Bersekongkol, PT Media Cipta Perkasa dan PT Kerinci Jaya Utama Didenda KPPU

Jakarta, KPPU.go.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Keduanya terbukti telah membuat persaingan semu dalam tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda/Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011. Sementara itu PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU... 

Bekali Hakim Ilmu Hukum Persaingan Usaha, KPPU Gandeng Mahkamah Agung (3-Habis)

Apr 8, 2015 | Bekali Hakim Ilmu Hukum Persaingan Usaha, KPPU Gandeng Mahkamah Agung (3-Habis)

MEDAN, KPPU.go.id – “Kartel tidak akan terjadi kalau pasarnya kecil. Kartel itu harus dilakukan oleh beberapa pelaku usaha. Saya sering mengatakan bahwa kartel itu extraordinary crime dalam persaingan usaha. Karena dampaknya apa? Karena dampaknya langsung dirasakan saat itu juga,” ujar Sukarmi, Komisioner KPPU pada hari kedua dalam Workshop Hukum Persaingan Usaha di  Grand Aston Citu Hall, Medan (8/4). Menurut Sukarmi, kartel bisa jadi menurunkan harga, tapi jangka waktunya tidak lama.... 

Bekali Hakim Ilmu Hukum Persaingan Usaha, KPPU Gandeng Mahkamah Agung (2)

Apr 8, 2015 | Bekali Hakim Ilmu Hukum Persaingan Usaha, KPPU Gandeng Mahkamah Agung (2)

MEDAN, KPPU.go.id – KPPU bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI menggelar Workshop Hukum Persaingan Usaha bersama Hakim Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara di Grand Aston City Hall, Medan, Selasa (7/4/2015). Pada hari pertama workshop hakim ke-33 yang mayoritas diikuti Ketua Pengadilan Negeri (PN) ini menghadirkan pembicara Ketua Kamar Perdata MA Djafni Djamal dengan moderator Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama KPPU, M. Reza. “Kalau KPPU meminta kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah... 

Bekali Hakim Ilmu Hukum Persaingan Usaha, KPPU Gandeng Mahkamah Agung (1)

Apr 8, 2015 | Bekali Hakim Ilmu Hukum Persaingan Usaha, KPPU Gandeng Mahkamah Agung (1)

MEDAN, KPPU.go.id – Saat ini keberadaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah memasuki usia ke-15 tahun, akan tetapi pemahaman terhadap UU ini masih jauh dari harapan. Aparat penegak hukum, hakim, yang selama ini diharapkan memahami UU ini masih perlu ditingkatkan. Bertempat di Grand Aston City Hall, Medan, Selasa (7/4), KPPU bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI (MA) menyelenggarakan Workshop Hukum Persaingan Usaha.... 

Sinergi KPPU dengan Kemendagri: Kawal Kebijakan Persaingan Usaha di Daerah

Feb 26, 2015 | Sinergi KPPU dengan Kemendagri: Kawal Kebijakan Persaingan Usaha di Daerah

Mulai saat ini, kebijakan Pemerintah Daerah didorong untuk lebih bersinergi dalam penegakan iklim persaingan usaha di daerah. Hal ini yang menjadi tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Bangda) yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Dirjen Bangda pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 di Ruang Rapat Utama, Gedung Bina Pembangunan Daerah, Jakarta. Penandatanganan... 

Mahalnya Koordinasi di Negeri Ini

Dec 6, 2014 | Mahalnya Koordinasi di Negeri Ini

Jakarta (5/12) – Nawir Messi, Ketua KPPU, beserta Komisioner dan jajaran Pejabat Sekretariat melakukan pertemuan dengan Andrinof Chaniago, Menteri PPN/Bappenas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas. Dalam diskusi, KPPU menyampaikan perlunya unit koordinasi yang disepakati Pemerintah sebagai wadah untuk mengkoordinasikan kebijakan, sehingga tidak terjadi tabrakan kepentingan antar lembaga. “Yang sangat mahal di negeri ini adalah koordinasi”, ungkap Nawir. Persaingan usaha mempunyai cara tersendiri... 

Dec 3, 2014 | Tak Kenal Maka Tak Sayang

Ibarat pepatah “Tak Kenal Maka Tak Sayang”, Ketua KPPU Nawir Messi dan beberapa Komisoner serta jajaran pejabat di Sekretariat melakukan pertemuan di kantor Sekretariat Negara untuk berdialog dengan Menteri Sekretaris Negara Prof. Pratikno. Hal ini sejalan dengan dimulainya kabinet baru Pemerintahan Republik Indonesia, sehingga dipandang perlu untuk melakukan berbagai pembahasan terkait implementasi kebijakan dan hukum persaingan usaha di Indonesia. Pertemuan tersebut juga secara tidak langsung... 

Kebijakan Pelaksanaan Uji Kompetensi Profesi Tata Laksana RT untuk Calon TKI mendorong terciptanya Kartel

Oct 14, 2014 | Kebijakan Pelaksanaan Uji Kompetensi Profesi Tata Laksana RT untuk Calon TKI mendorong terciptanya Kartel

KPPU telah selesai melakukan kajian atas kebijakan pelaksanaan uji dan sertifikasi kompetensi untuk bidang tata laksana rumah tangga (TLRT) bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Kajian dilaksanakan dengan adanya temuan di lapangan terkait adanya kebijakan pemerintah yang memfasilitasi terjadinya kartel (penetapan harga) oleh pelaku usaha, khususnya melalui surat Keputusan BNSP Nomor Kep 281/BNSP/XII/2011 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Uji Kompetensi Untuk... 

KPPU Periksa Walikota Bandung Terkait Proyek Pengelolaan Sampah

Sep 10, 2014 | KPPU Periksa Walikota Bandung Terkait Proyek Pengelolaan Sampah

Rabu, 10 September 2014, Walikota Bandung Ridwan Kamil memenuhi panggilan Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terdiri dari Gopprera Panggabean (Ketua Tim), Wahyu Bekti Anggoro dan Aru Armando sebagai Saksi terkait Tender Pengadaan Badan Usaha Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Seperti diketahui sebelumnya, sejak bulan Juli 2012 telah dilakukan proses pelelangan umum pengadaan badan usaha dan telah ditetapkan pemenang lelang... 

Mencegah konsumen dirugikan oleh tarif batas bawah asuransi, KPPU surati OJK

Aug 27, 2014 | Mencegah konsumen dirugikan oleh tarif batas bawah asuransi, KPPU surati OJK

KPPU menyarankan Otoritas Jasa Persaingan (OJK) untuk tidak menetapkan batas bawah tarif premi yang berlaku pada industri asuransi, agar mampu memberi ruang persaingan sehat dan menciptakan pelaku usaha yang efisien serta memberikan manfaat kepada konsumen secara keseluruhan. KPPU juga menyarankan agar OJK mempublikasikan daftar perusahaan asuransi secara teratur berdasarkan tingkat kesehatan yang mampu menjamin keamanan konsumen dalam memilih perusahaan asuransi di industri tersebut dengan baik....