 Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Peningkatan Ruas Jalan Poros/Penghubung Beras Jiring-UPT Binangon Kecamatan Muara Komam pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007
 |
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 38/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran tersebut terjadi dalam tender peningkatan ruas jalanporos/penghubung Beras Jiring-UPT Binangon Kecamatan Muara Komam pada Dinas Tenaga Verja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2007... |
|
Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Alat Kedokteran Polysomnograph (PSG) di Rumah Sakit Duren Sawit oleh Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta
 |
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 49/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Dugaan pelanggaran tersebut terjadi dalam tender pengadaan alat kedokteran polysomnograph (PSG) di Rumah Sakit Duren Sawit oleh Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2007... |
|
Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Alat Peraga Buku Pengayaan/Referensi dan Multimedia di Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007
 |
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 39/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Dugaan pelanggaran tersebut terjadi dalam tender pengadaan alat peraga buku pengayaan/referensi dan multimedia di Dinas Pendidikan Kota Madiun tahun anggaran 2007... | |
PENGUMUMAN CALON PEGAWAI BARU KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REKRUTMEN PEGAWAI BARU KPPU
Sebagai tindak lanjut dari rangkaian tahap seleksi yang telah kami laksanakan pada bulan Oktober – Desember 2008, maka dengan ini kami sampaikan daftar nama Calon Pegawai Baru KPPU yang dinyatakan lulus semua tahapan seleksi yang kami selenggarakan... |
Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tahun Anggaran 2007
 |
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 34/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Dugaan pelanggaran tersebut terjadi dalam tender pengadaan barang/jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, Bengkulu tahun anggaran 2007... | |
Draf Pasal 50 huruf b
Perkembangan usaha waralaba di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat di berbagai bidang, antara lain seperti makanan (fast food), jasa konsultasi, minimarket, clothing, shoes, accessories, convinience store, health aids and services, manufacturing franchise, photography/design graphics and supples dan recreation/amusement, serta sistem pendidikan... |
Draft Pedoman pasal 51
Peranan negara dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan perbuatan administrasi negara, baik yang bersifat hukum (yuridis) maupun perbuatan administrasi negara yang bersifat non-hukum (faktual). Kedua perbuatan administrasi negara tersebut ditujukan untuk melindungi hak dasar masyarakat.... |
SARAN DAN PERTIMBANGAN KPPU UNTUK PEMERINTAH
Pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah merupakan salah satu tugas KPPU. Pemberian saran dan pertimbangan didasarkan atas alasan harmonisasi kebijakan pemerintah dengan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ataupun kebijakan yang dapat mengakibatkan ataupun menghambat adanya persaingan usaha yang sehat merupakan sasaran dari KPPU dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Sejumlah saran yang diberikan KPPU pada periode Januari 2008 hingga tanggal 24 Desember 2008 meliputi... |
|
